Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah fileKORUPSI Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah •Kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa:

Whistleblowing System dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

wbs.lkpp.g

o.id

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP

KORUPSI Dalam Pengadaan


• Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berdasarkan Transparency International

L K P P

Tahun IPK Urutan

2011 3.0 100

2012 3.2 118

2013 3.2 114



• Kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa:

L K P P

Tahun Jumlah

2011 10 dari 96 kasus





• Kasus korupsi yang diberikan layanan keterangan ahli LKPP:

L K P P

Tahun Jumlah

2012 211

2013 316

2014 166 (Mei)

Inefisiensi PBJP

Fakta :

• ADB, Bank Dunia : 10% – 50%

• BPK : 20% – 50%

• BPKP : 10% - 30%

• APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara dengan :

L K P P

Inefisiensi PBJP

Jembatan Suramadu 5 T

= 20unit/tahun

Burj Al Khalifa

15 T

= 6 unit/tahun

L K P P

Inefisiensi PBJP Orang miskin

menurut World Bank

adalah seseorang

yang pendapatannya

< US$1.

Asumsi= US$5

Maka 100T/365hari/Rp.50.000.-

= 5.479.452 orang

yang bisa dibiayai

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi di Sektor

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah ???

L K P P

Dasar Hukum

• Ratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

• Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

• Pasal 116 Ayat (2), (3), (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar Hukum

• Inpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

• Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

• Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Dasar Hukum

• Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebelumnya: Perka 13 Tahun 2011 Perka 7 Tahun 2012 Perka 10 Tahun 2013 • Keputusan Deputi IV Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Stranas PPK 2012-2025

• Rencana Aksi

Pelaksanaan Whistleblower System pada Instansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Sub Rencana Aksi – Tersedianya Whistleblower System yang dapat dimanfaatkan oleh K/L

dan Pemda pada Portal Pengadaan Nasional.

– Evaluasi terhadap Whistleblower System di K/L dan Pemda.

Whistleblowing System

dalam Pengadaan


Perkembangan WBS Tahun Dasar Penugasan Peran

LKPP Hasil

2011 Inpres 9/2011 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2011 •SOP •Pembangunan aplikasi •Sosialisasi

2012 Inpres 17/2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2012 •Pengembangan aplikasi •Sosialisasi dan pelatihan •Pilot project= 1 Lembaga, 1 Prov, 3 Kab

2013 Inpres 1/2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Penanggung jawab

•Perka LKPP Nomor 10 Tahun 2013 •Perbaikan aplikasi •Sosialisasi dan pelatihan •Pengguna= 2 Lembaga, 3 Prov, 3 Kab

2014 - Pihak Terkait

Target WBS 2014 (Inpres 2/2014) No Aksi Penanggung

jawab Instansi Terkait

Kriteria keberhasilan

Ukuran keberhasilan

155 Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Seluruh Kementerian/Lembaga

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta

Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

1. Berfungsinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan terlaksananya Standard Operating Procedure (SOP)

2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di portal pengadaan nasional (bukan website masing-masing)

3. Terlaksananya 100 % paket pekerjaan melalui e-procurement yang terintegrasi secara nasional.

4. Ditindaklanjutinya hasil pengaduan terkait pengadaan barang/jasa .

Target WBS 2014 (Inpres 2/2014) Target Ukuran Keberhasilan Data Pendukung

B03 Terbitnya Surat Keputusan Pimpinan K/L atau

Pejabat yang berwenang tentang penetapan

verifikator dan penelaah Whistleblowing System

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Keputusan (SK) Pimpinan K/L atau Pejabat yang

berwenang tentang penetapan verifikator dan penelaah

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah disampaikan ke LKPP

B06 Terbukanya akun Verifikator dan Penelaah

Whistleblowing System dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

1. Surat Permohonan dari Pimpinan K/L atau Pejabat

yang berwenang untuk pembukaan akun verifikator

dan penelaah disampaikan ke LKPP;

2. Akun (ID) Verifikator dan Penelaah yang

disampaikan kepada verifikator dan penelaah oleh

Administrator Sistem dalam bentuk e-mail.

B09 Terlaksananya peningkatan kapasitas verifikator

dan penelaah Whistleblowing System dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Surat permohonan dari Pimpinan K/L atau Pejabat

yang berwenang untuk pelatihan bagi Verifikator

dan Penelaah disampaikan ke LKPP;

2. Bukti pelaksanaan pelatihan.

B12 Tersedianya laporan evaluasi tindak lanjut

pengaduan (WBS) dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Laporan evaluasi tindak lanjut pengaduan (WBS) dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Pimpinan K/L

atau Pejabat yang berwenang kepada LKPP.

K/L/D/I yang telah menggunakan

WBS PBJP 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan

2. Sekretariat Kabinet

3. Sekretariat Negara

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Luar Negeri

6. Kementerian Pertahanan

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

8. Kementerian Keuangan

9. Kementerian Perdagangan

10. Kementerian perhubungan

11. Kementerian Perindustrian

12. Kementerian ESDM

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan

14. Kementerian Komunikasi dan Informatika

15. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

16. Kementerian Pertanian

17. Kementerian Sosial

18. Kementerian Kesehatan

19. Badan Informasi Geospasial

20. Badan Koordinasi Penanaman Modal

21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

24. Badan Pusat Statistik

25. Badan Standarisasi Nasional

26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

28. Mahkamah Agung

29. Komisi Yudisial

30. Televisi Republik Indonesia

Sumber: Database LKPP Pekan I September 2014


WBS PBJP 31. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

32. Dewan Ketahanan Nasional

33. Badan Tenaga Nuklir Nasional

34. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Menunggu Konfirmasi

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

2. Badan Pemeriksa Keuangan

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

4. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

5. Kementerian Riset dan Teknologi

6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Kepolisian Republik Indonesia

8. Lembaga Ketahanan Nasional



WBS PBJP

Pemerintah Daerah

1. Provinsi Jawa Barat

2. Provinsi Sulawesi Utara

3. Provinsi Sumatera Barat

4. Kabupaten Hulu Sungai Utara

5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

6. Kabupaten Sanggau


K/L/D/I yang Telah Melaksanakan

Pelatihan (Target B09)

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

3. Badan Koordinasi Keamanan Laut

4. Komisi Kejaksaan RI

5. Komisi Kepolisian Nasional


K/L/D/I yang Dijadwalkan

Melaksanakan Pelatihan (Target

B09) 1. Kementerian Perhubungan

2. Kementerian Pertahanan

3. BPPT

4. Sekretariat Kabinet

5. Kementerian Pertanian

6. LAPAN

7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur


Jumlah Pengaduan (berdasarkan laporan akhir 2013)

Pengaduan Resume

Verifikator

Ditelaah oleh

Penelaah

818 126 8

Tujuan

Manfaat

Ruang Lingkup Ketentuan WBS

Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh K/L/D/I yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

L K P P

Pasal 4 Perka LKPP No 11/2014

Siapa Whistleblower?

Whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan

mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terjadi di

dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja


Kri

teri

a

Pen

gad

uan

Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik bersifat Administrasi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pidana

Pelanggaran administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses

pemilihan penyedia barang/jasa; atau b. Kesalahan yang dilakukan yang tidak/belum terdapat

indikasi tindakan pidana.

Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi: a. Persekongkolan tender; b. Posisi dominan; dan c. Peran ganda.

Perbuatan pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: a. Indikasi penipuan; b. Indikasi pemalsuan; dan/atau c. Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Informasi dalam Pengaduan (1)

• Nama kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

• Identitas terlapor yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran.

• Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor. • Bukti/informasi yang mendukung Objek Pengaduan

berupa: a. Dokumen; b. Gambar; dan/atau c. Rekaman.

L K P P


Informasi dalam Pengaduan (2)

• Waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor.

• Nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan. dan

• Sumber informasi lain.

L K P P


Tata Cara Pengaduan

Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pengaduan

1

3

Penelaah

Pimpinan APIP

Whistleblower

2

Verifikator

4

APIP

KPPU

Instansi Penegak Hukum

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Whistleblowing System

Penyelenggara WBS PBJP

• Penyelenggara Whistleblowing System terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;

2. Pengawas;

3. Administrator Sistem;

4. Sekretariat;

5. Penelaah;

6. Verifikator.

L K P P

Berada di masing-masing K/L/D/I

Berada di LKPP


Tugas dan Kedudukan Pelaksana WBS (1)

Pelaksana Tugas

Verifikator 1. Melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System;

2. Meminta kelengkapan data kepada Whistleblower; 3. Meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada

Penelaah

Penelaah 1. Membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;

2. Menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran persaingan usaha atau pelanggaran pidana;

3. Menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

L K P P

Pasal 19, 21 Perka LKPP No 11/2014


Pelaksana Tugas

Administrator Sistem 1. Penyiapan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan serta keamanan Whistleblowing System; dan

2. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada organisasi Whistleblowing System.

Pengawas a. Mengawasi kinerja Whistleblowing System; b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan

Whistleblowing System; c. Menerima usulan atau masukkan dari Verifikator dan

Penelaah; dan d. Menindaklanjuti usulan atau masukkan dari Verifikator dan

Penelaah kepada Penanggung Jawab.

L K P P

Pasal 13 & 15 Perka LKPP No 11/2014


Pelaksana Tugas

Penanggung Jawab a. Mengembangkan Whistleblowing System; b. Menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan

Pengawas dan Administrator Sistem Whistleblowing System; c. Menetapkan pejabat untuk melaksanakan pengembangan

Whistleblowing System kepada Kepala LKPP. d. Memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian

masalah/kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terkait.

Sekretariat Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Pengawas dan Administrator Sistem

L K P P

Pasal 11 & 17 Perka LKPP No 11/2014


• Syarat Verifikator:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pendidikan minimal S1 atau sederajat;

c. Bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;

d. Memiliki integritas.

L K P P



• Syarat Penelaah:

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pendidikan minimal S1 atau atau sederajat;

c. Bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;

d. Memiliki integritas.

L K P P


Terima Kasih

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

https://wbs.lkpp.go.id

L K P P

Documents

Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah fileKORUPSI Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah •Kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa: