REFORMASI PENGADAAN

BARANG/JASA DI INDONESIA

PADA ASPEK TRANSPARANSI

DAN AKUNTABILITAS

Disampaikan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018

Jakarta, 17 Juli 2018

Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng.Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

PRINSIPPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH7

EFISIEN

EFEKTIF

TRANSPARAN

TERBUKA

BERSAING

ADIL

AKUNTABEL

1

2

3

4

5

7

6

2

Prinsip Integritas Pengadaan(Referensi : OECD Principles for Integrity in Public Procurement)

• Transparan

• Manajemen yang Baik

• Pencegahan Pelanggaran, Kepatuhan,

dan Monitoring

• Akuntabilitas dan Pengendalian

3

Mengapa Pengadan Harus Transparan dan Akuntabel?• Total pengadaan barang/jasa Pemerintah seluruh dunia sekitar

USD 9,5Triliun atau Rp13.000 Triliun setiap tahun.

• Namun demikian informasi yang tersedia bagi masyarakat, terkait

dengan bagaimana, kapan, dimana, dan untuk apa uang tersebut

dibelanjakan, sangat terbatas.

• Di Indonesia, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan

oleh K/L/PD nilainya sekitar Rp 700Triliun atau kurang lebih 30% dari

APBN dan APBD, dan diperkirakan 60% dari bantuan pembangunan

bilateral dan multilateral dibelanjakan untuk barang dan jasa

(Buehler, 2012).

• Meskipun demikian sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Indonesia seringkali didistorsi dengan ketidakefisienan dan

kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang mengakibatkan

kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

4

Reformasi Aspek Transparansi

E-Procurement Pasal 69Seluruh Proses Pengadaan menggunakan system

elektronik sejak Perencanaan sampai Kontrak

E-Katalog Pasal 72Memuat Harga dan Penyedia Daftar Barang/Jasa

secara terbuka dan dapat diakses oleh publik

SIRUP (Sistem Informasi Rencana

Umum Pengadaan)Pasal 22

Memuat seluruh rencana pengadaan K/L/PD yang dilengkapi dengan Informasi Jenis Barang/jasa

Pengumuman Tender Pasal 50 Mewajibkan Pengumuman Tender

Pengumuman Pemenang Pasal 50Mewajibkan pengumuman pemenang Tender

ataupun yang melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung

Transparansi dalam Proses (Pembukaan Dokumen

Penawaran, Informasi Kontrak)

Pasal 50Menggunakan Standar Dokumen Pemilihan, dilengkapi kriteria evaluasi, standar kontrak

5

Reformasi Aspek Akuntabilitas

Pembagian Tanggung Jawab Pelaku Pengadaan Yang Jelas

Pasal 8 s.dPasal 17

Pengaturan tanggung jawab yang jelas antara PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen

pengadaan, PPHP, Penyedia

Penanganan Sanggah Dan Pengaduan

Pasal 50 dan Pasal 77

Mekanisme Sanggah, Sanggah Banding, Pengaduan, Whistleblowing System

Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Media Dan Publik Dalam Mengamati Pengadaan

Pasal 22, Pasal 69, Pasal 72,Pasal 83

Terbukanya Informasi melaui Portal pengadaan, SIRUP, Portal Pengaduan, e-Kontrak, e-Katalog, dan Portal Daftar Hitam bagi Ormas, media dan publik untuk

mengamati proses pengadaan

Profesionalitas Pengadaan Dan Kelembagaan Yang Independen

Pasal 74 dan Pasal 75

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)

6

- Open Contracting

• Meningkatkan publikasi data kontrak dalam format terbuka

• Menggunakan Open Contracting Data Standard (OCDS) sebagai kerangka panduan

• Memperkenalkan geotagging

• Menciptakan visualisasi data

“Open Contracting mengacu pada norma dan praktik untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi dalam kontrak termasuk tender, kinerja, dan penyelesaian.”

- Rueben Lifuka (Transparancy International Zambia)

Arah Reformasi Ke Depan :Partisipasi Masyarakat Dalam RangkaPeningkatan Akuntabilitas Melalui Transparansi

7

Contoh Visualisasi Data dalam Open Contracting

8

Contoh Visualisasi Data dalam Open Contracting

9

Akhir Presentasi

Terima Kasih

www.lkpp.go.id