Click here to load reader

PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG (BUILDING

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG (BUILDING

Ir~ :,.OEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAVA MANUSIA
. PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
Pelatihan Pelaksanaan Gedung Doumen Kontrak
DAFTAR 151
A Spesifikasi T eknis ................................................................. 4
B. Persyaratan Teknis ....... ....... .................................................. 8
A Pengertian ............................................................................. 12
C. Ciri-ciri Metode Kerja yang baik ............................ ....... .......... 13
BAB IV·' TAHAPAN PElAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG................... 14
A Tahap Perencanaan .............................................................. 14
BAB VI JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN ... .................... 27
A Fungsi ................................................................................... 27
DAFTAR PUSTAKA 37
BABI PENDAHULUAN
Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan gedung, jalan, jembatan,
bendungan, lapangan terbang, dermaga dan lain-Iainnya, diperlukan suatu bentuk ikatan
secara tertulis antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek atau Pemberi Tugas) dan Penyedia
Jasa (Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas).
Bentuk ikatan tersebut di atas yang kemudian didalam pekerjaan konstruksi dikenal
dengan istilah "Kontrak Konstruksi" atau "Perjanjian Konstruksi". Kontrak-kontrak yang
dibuat sampai dengan periode tahun 1999, semuanya belum mengacu pada suatu
landasan hokum yang baku, karena satu-satunya acuan yang ada pada saat itu hanya
"Syarat-syarat Umum" (AV. 41) yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Dengan
demikian kontrak-kontrak yang dibuat sang at bervariasi antara satu instansi dengan
instansi yang lainnya, bahkan pada setiap Direktorat Jenderal pada satu instansi yang
sama bisa memiliki kontrak-kontrak dengan versi yang berbeda.
Dokumen kontrak pelaksanaan peke~aan gedung pada umumnya berisi :
1. Surat Perjanjian Pekerjaan
4. Surat Penyerahan Lapangan
Surat Perintah Ke~a (SPK)
6. Pengumuman Pemenang Pelelangan
Lelang)
10. Serita Acara Pembukaan Dokumen Pelelangan (Serita Acara Pelelangan)
11. Serita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) beserta lampirannya
12. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS)
13. Undal}gan Pelelangan
14. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
15. Berita Acara Prakualifikasi
.~------~---- .. ---..--..
17. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelelangan dan Seleksi Konsultan
18. Surat Keputusan Pembentukan Pengelola Proyek
19. Lampiran-Iampiran yang terdiri dari:
a. Tanda Setoran ASTEK
c. Data Penawaran (Usulan Biaya), meliputi :
1. Surat Penawaran Harga
3. Daftar Rincian Rencana Anggaran Siaya (RAS)
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan
5, Daftar Harga Satuan Dan Upah
6, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan
d, Persyaratan Pemborong (Persyaratan Administrasi Dan Teknis)
1) Persyaratan Administrasi, meliputi :
h) Jaminan Penawaran
1) KT A ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (sesuai klasifikasi
dan kualifikasi) - TERAKREDITASI
e) Sertifikat Penangg'ung Jawab Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
f) Sertifikat Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil (sesuai klasifikasi dan
kualifikasi) dari Asos/asi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi
g) Daftar Peralatan Kerja
h) Daftar Pengalaman Kerja
j) Jadwal Pelaksanaan
BAB II
A. Spesifikasi Teknis
1. Untuk Gedung Pemerintah, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan gedung
pemerintah lainnya didasarkan pada ketentuan mengenai kelas gedung, macam
konstruksi, bahan bangunan, perlengkapan dan ketentuan-ketentuan lainnya
seperti tercantum dalam tabel 1.1.
2. Penggolongan perumahan dinas didasarkan pada jabatan penghuninya seperti
pada tabel 1.2. Sedangkan Pedoman Teknis berdasarkan Spesifikasi Teknis
Material untuk Perumahan Dinas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan
mengenai tipe rurt:Jah, kebutuhan ruang, luas persil, luas bangunan, macam
konstruksi, bahan bangunan, perlengkapan dan ketentuan-ketentuan teknis
lainnya seperti pada tabel 1.3.
3. Untuk Pagar Gedung Pemerintah, didasarkan pada ketentuan mengenai kelas
pagar, macamkonstruksi, bahan bangunan, serta ketentua teknis lainnya, seperti
pad a tabel 1.4.
4. Untuk Pagar Perumahan Dinas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sarna
dengan butir 3. seperti pad a tabel 1.1.
5. Untuk Bangunan Perumahan Dinas yang pembangunannya dilaksanakan oleh
Perum Perumnas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sama dengan butir
2.
6. Untuk Bangunan Gedung SMP, SMA, dan Rumah Sakit, didasarkan pad a
ketentuan-ketentuan pada butir 1, dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh
Departemen Dikbud dan Kesehatan.
7. Untuk bangunan yang merupakan pekerjaan non-standar atau yang belum
tercantumdalam standar harga, yakni pekerjaan-pekerjaan seperti berikut :
a. Pengadaan lahan, meliputi pemetaan, pembebasan, dan pengurusan sertifikat
atau bukti pemilikan hak atas tanah
b. Penyiapan lahan, meliputi pembentukan permukaan tanah atau lahan sesuai
rpncangan, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan berupa
pembongkaran
c. Pematangan lahan, meliputi pembuatan jalan dan jembatan dalam kompleks,
jaringan utilitas (saluran drainase. air bersih, listrik, lampu penerangan luar,
4
limbah kotoran, hidran kebakaran) dalam kompleks, lanskap dan pertamanan.
pagar fungsi khusus, dan tempat parkir
d. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan)
e. Peningkatan penampilan, keamanan,dan kenyamanan bangunan gedung
negara
f. Peke~aan khusus perlengkapan bangunan, seperti peralatan elevator, tata
udar, generator, pompa listrik, peralatan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga dan jamur,
telepon termasuk PABX, penangkal petir, perabot dan perlengkapan interior
g. Penyambungan instalasi, meliputi penyambungan air, listrik, gas, dan telepon
h. Pekerjaan-pekerjaan lain, seperti .
1) Penyelidikan tanah detail
antara lain sarana untuk keperluan orang cacat
3) Bangunan-bangunan khusus seperti laboratorium, ruang bedah, ruang
komputer, studio, gudang farmasi, museum dan yang sejenis, serta selasar
. atau teras yang terhitung ke dalam jumlah ruang dengan standar harga
5O%nya
4) Bangunan selasar penghubung, teritisan atau emper khusus, dan yang
sejenis
5
TabeI1.1. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara
6
C
SPESlflKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/lEMBAGA TlNGGI/TERTINGGI NEGARA
KLASIFIKASI 00. URAlAN r------S~EO-E-R-H-A-N-A~----C-~-T-!O-A~KSEOERHANA KHUSUS .
KEJERAHGAN
bongvnot,\ !.clempoll pradvtsi dcJom negCi1. te.mOHJJ.: t·ohcn bongvnon !.ehogai bagior, dati sl!tefl\ pcbriKQsi Komponen. AoCbi!o bchor. IfmeW! $'\,.!)cor diperoieh
alou hwgonyo !idc~
gclombong dicot menguro;ngl pe!~yctCtnr.
1---;:.",.B~O:;;h~O;;":;K:;o~";;;'n;;dd;:;on;;rO)l";;,,;;;,,,,-+-~;;;;:;k";;ti;:;k;;;:;;ni;;;;;-t-l:(;;';dii:;;;:;:Iu7:C;~fu,;:;T-j"-i:<c;:YV;;;;di:opeeiliiiau;;;,;:-.oo;;:ooQ;didi1.zo;;d11 fong!:i dan mutu dengcn Pint..., cluminivm pengcsohon tndom: Tcknh
J. KOfoif'l
... bOll) hclch. koyu, belon:~~~r;-b~!Ot;inyu. b~~)Glu beloh. kOYu. belon· Khu\vs univi' doe.oh ber1ufong ~·200 ___,-L2"~n)l S::~:(25 olav teOlh ' berlulong 1(·225 atoll lebih gempo. notUS
belon lxltlutong r,·200. bajO.! belon benulong K-225 olav beloo betlulong 1;..225010U dhenc(lno~oo ,ebogo: kayv kla. <vol 11 Icoo.bojo.kayu kill< <"a' II lebih.bojo.kayv klOS kualll Slfuklu( oooQunon 101'00
gempo.
beton bcrJv10ng ':>200. baja, IheIon bCf1lriong r.~125 ofd"u belon benvtong K,·2250tolJ kay!) \dolJ I:vol II Il'!'bih,bolo.koyv r..k>$ ;:vOi It Icbih.bojo.koyu Ido~ kuo$ II
1-'--:.-.::-60-:1o-.-:.--------;·r-:b-:e-:1-:""-::b-e-:'I-:v"lo-o""g-:K:-..2:::00:::-.:-ba=io~"!'i:iclO(\ be'''Jlo;;-<]-~r-:.2''2'''5-''-IO-u--l-b,..''-r-o-n-:b-''-rl,-u.,-lo-''-o-K--"'22"'S'-O-I-O-u~ ~Oy~ klo'S ku01 JI I i{lbiM,t)oja,boyu kim 1::uol II lebih,bajQ~koyv ldQ~ kvo1 Ii
koyv~kiO~ .kuot II. bojo Ikuyu ~.O~ kuot It boie dlfopis ~oyu kiDS k:vof u. bofa diiopis o~ti ~arn1 anli i{ato!
5. Ran>;;~Q AlaI'
SPES!FIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/lEMf'.AGA TlNGGI/TERTINGGI NEGARA
~-!.:
J. Air Bersih PAM. sumu, pcoiek
2. SoJufon air hvjon ff.)long~ soluran li"g~un90n t~ong. $0101'00 lingWr'lgan
3. Pembuongon Ai, totor bolt peocmpung but penompung .bok penompung
4. Pembucnoon Kolof(]o boltpenompung bok penompung bolt penompung
5. 60t Septiklonk & rc>ooon be,druort<"n 'ebv.luho..':'.••... l berel,,,,,,.,,,, kcbulunon be,ck"ort<Orikebliluhon . 6. Sarona Pengamonon tho>. Mengkuti kclenluon dolom Kep.Meneg. PUNa. IO/KP1S12OOO don Kep.Meneg.- PU No.
Bohoya l(ebokoron 'J I I/KPTSI2OOO. ,erto Slonder Nasionollndonesio (SNI}yong beriolu. .' .
PlN. generator
. pene~cngon afom don buoto<'l
-~:rO%. bokoon o:ou dengon <ihi!ung s.es,uai SNi yang Iota ud6ro buolo,; lAC') bet!oku.
dlhitung s.csuoi k~butuhan dan hJ!1gsi hongo.mon
--, pembioyoonnyo tide?: {<:::I:)O~i,;k dolom ~;onoO( narg<) $('\lvon tefling-gi peN;12, OOt) dlOnggolt.on ietiendiri 'iebogoi bioyo JlOrrslondc~.
... t pClHoiayoonnyu lico"'. l~lrr'Q}"" dclom JiOlldm horgo $(111';<;)1> l<:;t!in.g91 rr.;::r·rn2 bongvnofl gedvng ncgoro. don dionq-gOlkan tef~end"'i icsuci denl;,+on hergo ~oluon ferlinggi f)l!Hrd':;()['golton pogor gedung fi'!i]OIl\
B. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dan
mengikat yang menjadi acuan da!Rm Delaks~!'1;:j~!1 pekerjaan. Persyaratan teknis pad a
umumnya berisi tentang:
1. Uraian umum proyek yang meliputi penjelasan singkat Pemilik Proyek, dan
peke~aan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor berikut rinciannya.
2, Uraian singkat tentang situasi proyek yang meliputi lokasi proyek, kewajiban calon
kontraktor unwk meneliti lokasi, sifat dan luas pekerjaan serta hal-hal lain yang
berpengaruh terhadap harga penawaran.
a. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan tenaga ahli yang benar-benar
mengerti gambar dan cara-cara pelaksanaan, dan tenaga pelaksana dalam
bidang pengerjaan konstruksi.
b. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan peralatan seperti alat-alat berat,
mesin pengaduk beton, pompa air, mesin pemadat tanah, alat-alat ukur tanah,
,dan alat-alat bantu lainnya.
jadwal pengir!mannya.
d. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan buku harian, laporan bulanan, dan
risalah kemajuan pekerjaan.
gudang, ruang Direksi, ruang Kontraktor, dan ruang penunjang lainnya yang
lengkap dengan fasilitasnya.
f. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan jalan mas uk ke tempat pekerjaan
g. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan penerangan dan air untuk keperluan
kerja.
h. Satuan ukuran yang digunakan, pengukuran posisi bangunan, dan ketinggian
permukaan lantai peil.
4. Uraian tentang pekerjaan persiapan bangunan meliputi:
a. Kewajiban Kontraktor untuk memelihara bangunan yang ada di sekitar proyek
(kalau ada bangunan lain yang sudah jadi).
b. Kewajfban Kontraktor untuk menyediakan gambar pelaksanaan yang rinci dan
jeJas, gambar revisi, as bufft drawing serta RKS berikut perubahan­
perubahannya (kalau ada)
digunakan sesuai dengan standar dan kesepakatan bersama
d. Kewajiban Kontraktor untuk melakukan pemeriksaan/pengujian material dan
pekerjaan berikut pembiayaannya.
pembangll1an) yang berlaku di Indonesia
f. Kewajiban Kontraktor untuk melaksanakan aturan jam kerja yang berlaku.
g. Kewajiban Kontraktor untuk melaksanakan aturan keselamatan dan kesehatan
kerja konstruksi.
5. Uraian tentang pekerjaan tanah yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, peralatan
yang digunakan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan persyaratan yang berkaitan
dengan pekerjaan tanah.
6. Uraian tentang pekerjaan pondasi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan,
peralatan yang digunakan, tata cara pelaksanaan pekerjaan pengukuran,
pemasangan bouwplank, pemasangan batu dan persyaratan yang berkaitan
dengan pekerjaan pondasi. , 7. Uraian tentang pekerjaan beton yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, peralatan
yang digunakan, material yang digunakan dan persyaratannya, komposisi adukan,
tata cara pelaksanaan pekerjaan pembesian, pengadukan, pengecoran,
9
pemadatan, pemelihara.an, pemeriksaan dan pengujian serta persyaratan yang
berkaitan dengan pekerjaan beton.
8. Uraian tentang pekerjaan dinding yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material
yang digunakan dan persyaratannya, komposisi adukan, tata cara pelaksanaan
pekerjaan pasangan bata, plesteran dan acian, pasangan keramik, partisi lainnya
(kayu lapis, gipsum, akustik, dan sejenisnya) serta persyaratan yang berkaitan
dengan pekerjaan dinding.
9. Uraian tentang pekerjaan plafond yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material
yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan rangka
plafond, penutup plafond dan list serta persyaratan yang berkaitan dengan
pekerjaan plafond.
10. Uraian tentang pekerjaan atap yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material
yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan kuda-kuda,
rangka atap. dan penutup atap serta persyaratan yang berkaitan dengan
pekerjaan atap.
11. Uraian tentang pekerjaan kusen dan pintu/jendela yang meliputi ruang lingkup
pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan
pekerjaan kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, penggantung, kunci dan kaca
serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
12. Uraian tentang pekerjaan cat dan laburan yang meliputi ruang lingkup pekerjaan,
material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan
pengecatan dinding, pengecatan kayu, plituran dan sejenisnya serta persyaratan
yang berkaitan dengan pekerjaan cat dan laburan.
13. Uraian tentang pekerjaan instalasi listrik dan penangkal petir yang meliputi ruang
lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara
pelaksanaan pekerjaan instalasi penerangan, instalasi kabel induk. pemasangan
panel, pemasangan lampu, dan penangkal petir serta persyaratan yang berkaitan
dengan pekerjaan instalasi listrik.
14. Uraian tentang pekerjaan penyejuk ruang (AC) yang meliputi ruang lingkup
pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan
pekerjaan dan persyaratannya.
15. Uraian tentang pekerjaan lift dan escalator yang meliputi ruang lingkup pekerjaan,
material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan
dan 'persyaratannya.
16. Uraian tentang pekerjaan plambing yang meliputi ruang lingkup pekerjaan,
material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan
Pelatihan Pelaksana Gedung< Dokumen Kontrak
instalasi air bersih, pemasangan alat~alat saniter, instalasi air kotor, dan
septictank serta persyaratan yang berkaitan dengan peke~aan sanitasi.
17. Uraian tentang peke~aan pemasangan pompa air yang meliputi ruang lingkup
pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan
pekerjaan dan persyaratannya.
BAB III
Metode kerja (construction method) merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang
logis berikut teknik-teknik pelaksanaannya sehubungan dengan sumber daya yang
dibutuhkan dan kondisi lapangan yang ada, supaya diperoleh cara pelaksanaan yang
efektif dan efisien. Dengan demikian metode kerja merupakan penerapan konsep
rekayasa berdasarkan pada keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen
pelelangan, Kondisi teknis dan ekonomis di lapangan dan seluruh sumber daya
termasuk pengataman kontraktor.
a. Denah fasilitas proyek meliputi jalan keluar-masuk, bangunan kantor, gudang,
barak peke~a, dan sebagainya.
b. Lokasipeke~aan
c. Jarak angkut
d. Komposisi alat
e. Urutan pelaksanaan
a. Urutan pelaksanaan seluruh peke~aan dalam rangka penyelesaian proyek
(urutan secara global)
b. Urutan pelaksanaan tiap peke~aan atau tiap kelompok peke~aan yang perlu
penjelasan lebih detail. Biasanya yang ditampilkan adalah pekerjaan penting
atau peke~aan yang jarang ada, peke~aan yang mempunyai nilai besar, atau
peke~aan dominan (volume ke~a besar).
Peke~aan yang ringan atau umum dilaksanakan, biasanya cukup diberi uraian
singkat mengenai cara pelaksanaannya saja, tanpa perhitungan kebutuhan
alat dan tanpa gambar sket penjelasan cara pelaksanaan peke~aan. !
4. Perhitungan kebutuhan peralatan konstruksi dan jadwal pemakaian peralatan
(mobilisasi/demobilisasi)
5. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan jadwal penggunaan tenaga kerja
12
6. . Perhitungan kebutuhan material dan jadwal suplai material
7. Dokumen lainnya sebagai penjelasan dan pendukung perhitungan serta
kelengkapan yang diperlukan
1. Memenuhi syarat teknis
a. Dokumen kerja lengkap dan jelas memenuhi informasi yang dibutuhkan
b. Bisa dilaksanakan dan efektif
c. Aman untuk dilaksanakan terhadap:
1) Bangunan yang akan dibangun dan bangunan lainnya
2) Para pekerja yang melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan
3) lingkungan sekitarnya
d. Memenuhi standar tertentu yang ditetapkan atau disetujui tenaga teknik yang
berwenang dalam proyek tersebut. Misalnya memenuhi tonase yang
ditentukan, memenuhi mutu tegangan ijin yang ditentukan, dan telah
memenuhi hasil testing yang ditentukan
2. Memenuhi syarat ekonomis
a. Memungkinkan untuk diterapkan pada lokasi proyek dan disetujui oleh
lingkungan setempat
b. Rekomendasi dan policy dari pemilik proyek
c. Disetujui oleh sponsor proyek atau direksi perusahaan, jika hal' tersebut
merupakan alternative pelaksanaan yang istimewa dan riskan
4. Merupakan altematif/pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang telah
diperhitungkan dan dipertimbangkan. Masalah metode kerja banyak sekali
variasinya, sebab tidak ada keputusan engineering yang bisa sama persis dari dua
orang ahli tekniklengineer, Jadi pilihan terbaik yang merupakan tanggung jawab
manajemen, dengan tetap mempertimbangkan engineering economies
5. Manfaat positif metode kerja
a. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas atas urutan dan fasilitas
penyelesaian pekerjaan , b. Merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu kesatuan
dokumen prosedur pelaksanaan proyek
BAB IV
a. menyerahkan dokumen-dokumen dan atau fasilitas yang diperlukan oleh
perencana konstruksi untuk dapat memulai pekerjaannya dan bertanggung
jawab atas kebenaran/ketepatan isi dokumen dan atau fasilitas dimaksud
termasuk kelengkapannya dan tepat waktu dalam penyerahannya; . ~ ., t •
b. menetapkan wakil pengguna jas untuk penyelenggaraan pekerjaan;
c. memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenai wakil
perencanakonstruksi dan rencana kerja;
d. wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan oleh
perencana konstruksi (dalam hal diperjanjikan);
e. memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencana konstruksi yang
tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kine~anya atau berperilaku di
luar kepatutan;
f. mencairkan jaminan uang muka, apabila perencana konstruksi tidak melunasi
pengembalian uang muka dan dalam hal te~adi pemutusan kontrak kerja
konstruksi secara sepihak karena kesalahan perencana konstruksi, maka sisa
uang muka yang belum dilunasi dapal diperhitungkan sebagaibagian dari ganti
rugi yang harus dibayaroleh pengguna jasa kepada perencana kons.truksi serta
pengguna jasa wajib mengembalikan jaminan uang muka;
g. mencairkan jaminan pelaksanaan apabila perencana konstruksi tidak mampu
menyelesaikan pekerjaanlkewajibannya (dalam hal diperjanjikan adanya
jaminan pelaksanaan);
. a. member! pendapat atas dokumenyang diserahkan'oleh pengguna jasa;
b. mengajukan usulan wakil perencana ponstruksi beserta kewenangannya untuk
mendapat persetujuan pengguna jasa;
c. ~ertanggung jawab atas rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa;
d. menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan (dalarn hal
diperjanjikan) dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan
----.... _--...._- ---.... -.~~
konstruksi dan atau kegagalan bangunan, dalam bentuk polis asuransi sesuai
yang diperjanjikan;
1) ketidakbenaran dan ketidaktepatan isi dokumen dan atau fasilitas beserta
kelengkapannya dan ketidaktepatan waktu penyerahan dari pengguna jasa
yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
2) keteriambatan pengguna jasa dalam memberi keputusan terhadap usul
wakil perencana konstruksi dan usulan rencana kerja dari perencana
konstruksi yang mengakibatkan kerugian pad a perencana konstruksi;
3) keterlambatan pembayaran uang muka (apabila diperjanjikan).
'... 3. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa :
a. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat perintah
perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi;
b. memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencana konstruksi
dalam batasan waktu yang diperjanjikan;
c. melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencana konstruksi atas
dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;
d. dapat memerintahkan perubahan pekerjaan;
e. dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang
retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan perencana konstruksi;
f. mendapat kompensasi sesuai persyararan jaminan pertanggungan terhadap
kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi
karena kesalahan perencana konstruksi.
a. melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana
kerja yang sudah disetujui pengguna jasa;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk
mendapat persetujuan pengguna jasa;
c. bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaannya;
d. memberi pendapat atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan menerima
atas segaJa konsekuensinya apabila perencana konstruksi tidak memberi
pendapat;
penyerahan hasil akhir pekerjaan;
f. mendapat ganti rugi:
1) apabila pengguna jasa mengubah keputusannya yang dapat
mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
2) apabila terjadi pengurangan volume pekerjaan yang dapat mengakibatkan
kerugian pada perencana konstruksi;
kerugian pada perencana konstruksi;
g. dapat mengusulkan perubahan metode dan atau tahapan kegiatan pekerjaan;
h. menahan hasil bagian pekerjaan yang belum dibayar.
3. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa :
a. memberi keputusan atas hasH pekerjaan dalam batasan waktu yang
diperjanjikan;
b. dalam hal diperjanjikan wajib memberi insentif apabila perencana konstruksi
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan;
c. melakukan pembayaran akhir untuk seluruh sisa pembayaran yang menjadi
kewajiban pengguna jasa, termasuk pelepasan uang retensi, atas dasar
kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;
d. mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan
terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila pengguna jasa menerima
hasil akhir pekerjaan;
e. melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan pad a akhir
masa tanggungan;
menyelesaikan hasil akhir pekerjaan;
g. mempergunakan uang retensi untuk memperbaiki hasil akhir pekerjaan apabila
perencana konstruksi tidak melakukan perbaikan sesuai yang diminta
pengguna jasa;
pertanggungan karena kesalahan perencana konstruksi.
4. Dalam kegiatan pengakhiran, perencana konstruksi:
a. menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna
jasa;
selesainya masa tanggungan;
c. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjadi tanggung
jawabnya selama masa tanggungan;
d. mendapat ganti rugi:
1) apabila pengguna jasa terlambat memben keputusan terhadap hasil akhir
peke~aan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
2) akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabila diperjanjikan);
3) apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambat mengembalikan
jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan pekerjaan
konstruksi dan atau jaminan terhadap kegagalan bangunan yang
mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi.
e. menahan hasi! akhir pekerjaan yang belum dibayar;
f. mendapat insentif apabila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu
yang diperjanjikan (dalam hal diperjanjikan).
B. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan
1. Dalam, kegiatan penyiapan pengguna jasa :
a. menyerahkan lapangan beserta fasilitasnya dan atau dokumen untuk
menunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksana. konstruksi
dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya;
b. bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapan lapangan.
fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalam penyerahannya;
c. menetapkan wakilnya dan atau pengawas konstruksi disertai dengan batasan
kewenangannya;
d. memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksana peke~aan
dari pelaksana konstruksi dan atau wakil pengawas konstruksi dan pengawas
konstruksi;
e. memben keputusan terhadap usul rencana kerja dan pelaksana konstruksi dan
atau pengawas konstruksi;
pengawas konstruksi terhadap dokumen perencanaan;
g. membayar uang mukaatas jaminan uang muka yang diserahkan oleh
pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan);
h. memberi kepastian kepada pelaksana konstruksi atasketepatan jumlah, mutu,
Cian waktu penyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atau
peralatan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya (dalam hal
diperjanjikan);
17
i. menyetujui atau tidak menyetujui usulan penanggung jawab pelaksana
peke~aan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi dan atau pengawas
konstruksi;
j. memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga pelaksana konstruksi dan
atau pengawas konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai
kine~anya atau berperilaku tidak pantas;
k. menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta ganti usulan
rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan atau pengawas
konstruksi;
I. mencairkan jaminan uang muka apabila pelaksana konstruksi dan atau
pengawas konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal
terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan penyedia
jasa, maka sisa uang mu!,a. yang belum dilunasi'dapat diperhitungkan sebagai
bag ian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada
pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi serta pengguna jasa
mengembalikan jaminan uang muka;
konstruksi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya;
n. menolak dan atau memberhentikan dan atau meminta ganti subpenyedia jasa
atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan;
o. melakukan intervensi terhadap hubungan antara pelaksana konstruksi dengan
subpenyedia jasa/pemasok dalam hal pembayaran dari pelaksana konstruksi
kepada subpenyedia jasa/pemasok terlambat karena adanya itikad tidak baik
dari pelaksana konstruksi;
q. melakukan pemutusan kontrak ke~a konstruksi apabila pelaksana konstruksi
mempeke~akan…

Search related