Ir~ :,.OEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAVA MANUSIA . PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI Pelatihan Pelaksanaan Gedung Doumen Kontrak DAFTAR 151 A Spesifikasi T eknis ................................................................. 4 B. Persyaratan Teknis ....... ....... .................................................. 8 A Pengertian ............................................................................. 12 C. Ciri-ciri Metode Kerja yang baik ............................ ....... .......... 13 BAB IV·' TAHAPAN PElAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG................... 14 A Tahap Perencanaan .............................................................. 14 BAB VI JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN ... .................... 27 A Fungsi ................................................................................... 27 DAFTAR PUSTAKA 37 BABI PENDAHULUAN Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan gedung, jalan, jembatan, bendungan, lapangan terbang, dermaga dan lain-Iainnya, diperlukan suatu bentuk ikatan secara tertulis antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek atau Pemberi Tugas) dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas). Bentuk ikatan tersebut di atas yang kemudian didalam pekerjaan konstruksi dikenal dengan istilah "Kontrak Konstruksi" atau "Perjanjian Konstruksi". Kontrak-kontrak yang dibuat sampai dengan periode tahun 1999, semuanya belum mengacu pada suatu landasan hokum yang baku, karena satu-satunya acuan yang ada pada saat itu hanya "Syarat-syarat Umum" (AV. 41) yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Dengan demikian kontrak-kontrak yang dibuat sang at bervariasi antara satu instansi dengan instansi yang lainnya, bahkan pada setiap Direktorat Jenderal pada satu instansi yang sama bisa memiliki kontrak-kontrak dengan versi yang berbeda. Dokumen kontrak pelaksanaan peke~aan gedung pada umumnya berisi : 1. Surat Perjanjian Pekerjaan 4. Surat Penyerahan Lapangan Surat Perintah Ke~a (SPK) 6. Pengumuman Pemenang Pelelangan Lelang) 10. Serita Acara Pembukaan Dokumen Pelelangan (Serita Acara Pelelangan) 11. Serita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) beserta lampirannya 12. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) 13. Undal}gan Pelelangan 14. Pengumuman Hasil Prakualifikasi 15. Berita Acara Prakualifikasi .~------~---- .. ---..--.. 17. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelelangan dan Seleksi Konsultan 18. Surat Keputusan Pembentukan Pengelola Proyek 19. Lampiran-Iampiran yang terdiri dari: a. Tanda Setoran ASTEK c. Data Penawaran (Usulan Biaya), meliputi : 1. Surat Penawaran Harga 3. Daftar Rincian Rencana Anggaran Siaya (RAS) 4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan 5, Daftar Harga Satuan Dan Upah 6, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan d, Persyaratan Pemborong (Persyaratan Administrasi Dan Teknis) 1) Persyaratan Administrasi, meliputi : h) Jaminan Penawaran 1) KT A ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (sesuai klasifikasi dan kualifikasi) - TERAKREDITASI e) Sertifikat Penangg'ung Jawab Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha f) Sertifikat Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil (sesuai klasifikasi dan kualifikasi) dari Asos/asi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi g) Daftar Peralatan Kerja h) Daftar Pengalaman Kerja j) Jadwal Pelaksanaan BAB II A. Spesifikasi Teknis 1. Untuk Gedung Pemerintah, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan gedung pemerintah lainnya didasarkan pada ketentuan mengenai kelas gedung, macam konstruksi, bahan bangunan, perlengkapan dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti tercantum dalam tabel 1.1. 2. Penggolongan perumahan dinas didasarkan pada jabatan penghuninya seperti pada tabel 1.2. Sedangkan Pedoman Teknis berdasarkan Spesifikasi Teknis Material untuk Perumahan Dinas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai tipe rurt:Jah, kebutuhan ruang, luas persil, luas bangunan, macam konstruksi, bahan bangunan, perlengkapan dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya seperti pada tabel 1.3. 3. Untuk Pagar Gedung Pemerintah, didasarkan pada ketentuan mengenai kelas pagar, macamkonstruksi, bahan bangunan, serta ketentua teknis lainnya, seperti pad a tabel 1.4. 4. Untuk Pagar Perumahan Dinas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sarna dengan butir 3. seperti pad a tabel 1.1. 5. Untuk Bangunan Perumahan Dinas yang pembangunannya dilaksanakan oleh Perum Perumnas, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sama dengan butir 2. 6. Untuk Bangunan Gedung SMP, SMA, dan Rumah Sakit, didasarkan pad a ketentuan-ketentuan pada butir 1, dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Dikbud dan Kesehatan. 7. Untuk bangunan yang merupakan pekerjaan non-standar atau yang belum tercantumdalam standar harga, yakni pekerjaan-pekerjaan seperti berikut : a. Pengadaan lahan, meliputi pemetaan, pembebasan, dan pengurusan sertifikat atau bukti pemilikan hak atas tanah b. Penyiapan lahan, meliputi pembentukan permukaan tanah atau lahan sesuai rpncangan, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan berupa pembongkaran c. Pematangan lahan, meliputi pembuatan jalan dan jembatan dalam kompleks, jaringan utilitas (saluran drainase. air bersih, listrik, lampu penerangan luar, 4 limbah kotoran, hidran kebakaran) dalam kompleks, lanskap dan pertamanan. pagar fungsi khusus, dan tempat parkir d. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e. Peningkatan penampilan, keamanan,dan kenyamanan bangunan gedung negara f. Peke~aan khusus perlengkapan bangunan, seperti peralatan elevator, tata udar, generator, pompa listrik, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga dan jamur, telepon termasuk PABX, penangkal petir, perabot dan perlengkapan interior g. Penyambungan instalasi, meliputi penyambungan air, listrik, gas, dan telepon h. Pekerjaan-pekerjaan lain, seperti . 1) Penyelidikan tanah detail antara lain sarana untuk keperluan orang cacat 3) Bangunan-bangunan khusus seperti laboratorium, ruang bedah, ruang komputer, studio, gudang farmasi, museum dan yang sejenis, serta selasar . atau teras yang terhitung ke dalam jumlah ruang dengan standar harga 5O%nya 4) Bangunan selasar penghubung, teritisan atau emper khusus, dan yang sejenis 5 TabeI1.1. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara 6 C SPESlflKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/lEMBAGA TlNGGI/TERTINGGI NEGARA KLASIFIKASI 00. URAlAN r------S~EO-E-R-H-A-N-A~----C-~-T-!O-A~KSEOERHANA KHUSUS . KEJERAHGAN bongvnot,\ !.clempoll pradvtsi dcJom negCi1. te.mOHJJ.: t·ohcn bongvnon !.ehogai bagior, dati sl!tefl\ pcbriKQsi Komponen. AoCbi!o bchor. IfmeW! $'\,.!)cor diperoieh alou hwgonyo !idc~ gclombong dicot menguro;ngl pe!~yctCtnr. 1---;:.",.B~O:;;h~O;;":;K:;o~";;;'n;;dd;:;on;;rO)l";;,,;;;,,,,-+-~;;;;:;k";;ti;:;k;;;:;;ni;;;;;-t-l:(;;';dii:;;;:;:Iu7:C;~fu,;:;T-j"-i:<c;:YV;;;;di:opeeiliiiau;;;,;:-.oo;;:ooQ;didi1.zo;;d11 fong!:i dan mutu dengcn Pint..., cluminivm pengcsohon tndom: Tcknh J. KOfoif'l ... bOll) hclch. koyu, belon:~~~r;-b~!Ot;inyu. b~~)Glu beloh. kOYu. belon· Khu\vs univi' doe.oh ber1ufong ~·200 ___,-L2"~n)l S::~:(25 olav teOlh ' berlulong 1(·225 atoll lebih gempo. notUS belon lxltlutong r,·200. bajO.! belon benulong K-225 olav beloo betlulong 1;..225010U dhenc(lno~oo ,ebogo: kayv kla. <vol 11 Icoo.bojo.kayu kill< <"a' II lebih.bojo.kayv klOS kualll Slfuklu( oooQunon 101'00 gempo. beton bcrJv10ng ':>200. baja, IheIon bCf1lriong r.~125 ofd"u belon benvtong K,·2250tolJ kay!) \dolJ I:vol II Il'!'bih,bolo.koyv r..k>$ ;:vOi It Icbih.bojo.koyu Ido~ kuo$ II 1-'--:.-.::-60-:1o-.-:.--------;·r-:b-:e-:1-:""-::b-e-:'I-:v"lo-o""g-:K:-..2:::00:::-.:-ba=io~"!'i:iclO(\ be'''Jlo;;-<]-~r-:.2''2'''5-''-IO-u--l-b,..''-r-o-n-:b-''-rl,-u.,-lo-''-o-K--"'22"'S'-O-I-O-u~ ~Oy~ klo'S ku01 JI I i{lbiM,t)oja,boyu kim 1::uol II lebih,bajQ~koyv ldQ~ kvo1 Ii koyv~kiO~ .kuot II. bojo Ikuyu ~.O~ kuot It boie dlfopis ~oyu kiDS k:vof u. bofa diiopis o~ti ~arn1 anli i{ato! 5. Ran>;;~Q AlaI' SPES!FIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/lEMf'.AGA TlNGGI/TERTINGGI NEGARA ~-!.: J. Air Bersih PAM. sumu, pcoiek 2. SoJufon air hvjon ff.)long~ soluran li"g~un90n t~ong. $0101'00 lingWr'lgan 3. Pembuongon Ai, totor bolt peocmpung but penompung .bok penompung 4. Pembucnoon Kolof(]o boltpenompung bok penompung bolt penompung 5. 60t Septiklonk & rc>ooon be,druort<"n 'ebv.luho..':'.••... l berel,,,,,,.,,,, kcbulunon be,ck"ort<Orikebliluhon . 6. Sarona Pengamonon tho>. Mengkuti kclenluon dolom Kep.Meneg. PUNa. IO/KP1S12OOO don Kep.Meneg.- PU No. Bohoya l(ebokoron 'J I I/KPTSI2OOO. ,erto Slonder Nasionollndonesio (SNI}yong beriolu. .' . PlN. generator . pene~cngon afom don buoto<'l -~:rO%. bokoon o:ou dengon <ihi!ung s.es,uai SNi yang Iota ud6ro buolo,; lAC') bet!oku. dlhitung s.csuoi k~butuhan dan hJ!1gsi hongo.mon --, pembioyoonnyo tide?: {<:::I:)O~i,;k dolom ~;onoO( narg<) $('\lvon tefling-gi peN;12, OOt) dlOnggolt.on ietiendiri 'iebogoi bioyo JlOrrslondc~. ... t pClHoiayoonnyu lico"'. l~lrr'Q}"" dclom JiOlldm horgo $(111';<;)1> l<:;t!in.g91 rr.;::r·rn2 bongvnofl gedvng ncgoro. don dionq-gOlkan tef~end"'i icsuci denl;,+on hergo ~oluon ferlinggi f)l!Hrd':;()['golton pogor gedung fi'!i]OIl\ B. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dan mengikat yang menjadi acuan da!Rm Delaks~!'1;:j~!1 pekerjaan. Persyaratan teknis pad a umumnya berisi tentang: 1. Uraian umum proyek yang meliputi penjelasan singkat Pemilik Proyek, dan peke~aan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor berikut rinciannya. 2, Uraian singkat tentang situasi proyek yang meliputi lokasi proyek, kewajiban calon kontraktor unwk meneliti lokasi, sifat dan luas pekerjaan serta hal-hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran. a. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan tenaga ahli yang benar-benar mengerti gambar dan cara-cara pelaksanaan, dan tenaga pelaksana dalam bidang pengerjaan konstruksi. b. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan peralatan seperti alat-alat berat, mesin pengaduk beton, pompa air, mesin pemadat tanah, alat-alat ukur tanah, ,dan alat-alat bantu lainnya. jadwal pengir!mannya. d. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan buku harian, laporan bulanan, dan risalah kemajuan pekerjaan. gudang, ruang Direksi, ruang Kontraktor, dan ruang penunjang lainnya yang lengkap dengan fasilitasnya. f. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan jalan mas uk ke tempat pekerjaan g. Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan penerangan dan air untuk keperluan kerja. h. Satuan ukuran yang digunakan, pengukuran posisi bangunan, dan ketinggian permukaan lantai peil. 4. Uraian tentang pekerjaan persiapan bangunan meliputi: a. Kewajiban Kontraktor untuk memelihara bangunan yang ada di sekitar proyek (kalau ada bangunan lain yang sudah jadi). b. Kewajfban Kontraktor untuk menyediakan gambar pelaksanaan yang rinci dan jeJas, gambar revisi, as bufft drawing serta RKS berikut perubahan perubahannya (kalau ada) digunakan sesuai dengan standar dan kesepakatan bersama d. Kewajiban Kontraktor untuk melakukan pemeriksaan/pengujian material dan pekerjaan berikut pembiayaannya. pembangll1an) yang berlaku di Indonesia f. Kewajiban Kontraktor untuk melaksanakan aturan jam kerja yang berlaku. g. Kewajiban Kontraktor untuk melaksanakan aturan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. 5. Uraian tentang pekerjaan tanah yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, peralatan yang digunakan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan tanah. 6. Uraian tentang pekerjaan pondasi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, peralatan yang digunakan, tata cara pelaksanaan pekerjaan pengukuran, pemasangan bouwplank, pemasangan batu dan persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi. , 7. Uraian tentang pekerjaan beton yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, peralatan yang digunakan, material yang digunakan dan persyaratannya, komposisi adukan, tata cara pelaksanaan pekerjaan pembesian, pengadukan, pengecoran, 9 pemadatan, pemelihara.an, pemeriksaan dan pengujian serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan beton. 8. Uraian tentang pekerjaan dinding yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, komposisi adukan, tata cara pelaksanaan pekerjaan pasangan bata, plesteran dan acian, pasangan keramik, partisi lainnya (kayu lapis, gipsum, akustik, dan sejenisnya) serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan dinding. 9. Uraian tentang pekerjaan plafond yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan rangka plafond, penutup plafond dan list serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan plafond. 10. Uraian tentang pekerjaan atap yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan kuda-kuda, rangka atap. dan penutup atap serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan atap. 11. Uraian tentang pekerjaan kusen dan pintu/jendela yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, penggantung, kunci dan kaca serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. 12. Uraian tentang pekerjaan cat dan laburan yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan pengecatan dinding, pengecatan kayu, plituran dan sejenisnya serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan cat dan laburan. 13. Uraian tentang pekerjaan instalasi listrik dan penangkal petir yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan instalasi penerangan, instalasi kabel induk. pemasangan panel, pemasangan lampu, dan penangkal petir serta persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan instalasi listrik. 14. Uraian tentang pekerjaan penyejuk ruang (AC) yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan persyaratannya. 15. Uraian tentang pekerjaan lift dan escalator yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan 'persyaratannya. 16. Uraian tentang pekerjaan plambing yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan Pelatihan Pelaksana Gedung< Dokumen Kontrak instalasi air bersih, pemasangan alat~alat saniter, instalasi air kotor, dan septictank serta persyaratan yang berkaitan dengan peke~aan sanitasi. 17. Uraian tentang peke~aan pemasangan pompa air yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, material yang digunakan dan persyaratannya, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan persyaratannya. BAB III Metode kerja (construction method) merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis berikut teknik-teknik pelaksanaannya sehubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi lapangan yang ada, supaya diperoleh cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian metode kerja merupakan penerapan konsep rekayasa berdasarkan pada keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen pelelangan, Kondisi teknis dan ekonomis di lapangan dan seluruh sumber daya termasuk pengataman kontraktor. a. Denah fasilitas proyek meliputi jalan keluar-masuk, bangunan kantor, gudang, barak peke~a, dan sebagainya. b. Lokasipeke~aan c. Jarak angkut d. Komposisi alat e. Urutan pelaksanaan a. Urutan pelaksanaan seluruh peke~aan dalam rangka penyelesaian proyek (urutan secara global) b. Urutan pelaksanaan tiap peke~aan atau tiap kelompok peke~aan yang perlu penjelasan lebih detail. Biasanya yang ditampilkan adalah pekerjaan penting atau peke~aan yang jarang ada, peke~aan yang mempunyai nilai besar, atau peke~aan dominan (volume ke~a besar). Peke~aan yang ringan atau umum dilaksanakan, biasanya cukup diberi uraian singkat mengenai cara pelaksanaannya saja, tanpa perhitungan kebutuhan alat dan tanpa gambar sket penjelasan cara pelaksanaan peke~aan. ! 4. Perhitungan kebutuhan peralatan konstruksi dan jadwal pemakaian peralatan (mobilisasi/demobilisasi) 5. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan jadwal penggunaan tenaga kerja 12 6. . Perhitungan kebutuhan material dan jadwal suplai material 7. Dokumen lainnya sebagai penjelasan dan pendukung perhitungan serta kelengkapan yang diperlukan 1. Memenuhi syarat teknis a. Dokumen kerja lengkap dan jelas memenuhi informasi yang dibutuhkan b. Bisa dilaksanakan dan efektif c. Aman untuk dilaksanakan terhadap: 1) Bangunan yang akan dibangun dan bangunan lainnya 2) Para pekerja yang melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan 3) lingkungan sekitarnya d. Memenuhi standar tertentu yang ditetapkan atau disetujui tenaga teknik yang berwenang dalam proyek tersebut. Misalnya memenuhi tonase yang ditentukan, memenuhi mutu tegangan ijin yang ditentukan, dan telah memenuhi hasil testing yang ditentukan 2. Memenuhi syarat ekonomis a. Memungkinkan untuk diterapkan pada lokasi proyek dan disetujui oleh lingkungan setempat b. Rekomendasi dan policy dari pemilik proyek c. Disetujui oleh sponsor proyek atau direksi perusahaan, jika hal' tersebut merupakan alternative pelaksanaan yang istimewa dan riskan 4. Merupakan altematif/pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang telah diperhitungkan dan dipertimbangkan. Masalah metode kerja banyak sekali variasinya, sebab tidak ada keputusan engineering yang bisa sama persis dari dua orang ahli tekniklengineer, Jadi pilihan terbaik yang merupakan tanggung jawab manajemen, dengan tetap mempertimbangkan engineering economies 5. Manfaat positif metode kerja a. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas atas urutan dan fasilitas penyelesaian pekerjaan , b. Merupakan acuan pelaksanaan pekerjaan dan menjadi satu kesatuan dokumen prosedur pelaksanaan proyek BAB IV a. menyerahkan dokumen-dokumen dan atau fasilitas yang diperlukan oleh perencana konstruksi untuk dapat memulai pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kebenaran/ketepatan isi dokumen dan atau fasilitas dimaksud termasuk kelengkapannya dan tepat waktu dalam penyerahannya; . ~ ., t • b. menetapkan wakil pengguna jas untuk penyelenggaraan pekerjaan; c. memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenai wakil perencanakonstruksi dan rencana kerja; d. wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan oleh perencana konstruksi (dalam hal diperjanjikan); e. memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencana konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kine~anya atau berperilaku di luar kepatutan; f. mencairkan jaminan uang muka, apabila perencana konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal te~adi pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak karena kesalahan perencana konstruksi, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapal diperhitungkan sebagaibagian dari ganti rugi yang harus dibayaroleh pengguna jasa kepada perencana kons.truksi serta pengguna jasa wajib mengembalikan jaminan uang muka; g. mencairkan jaminan pelaksanaan apabila perencana konstruksi tidak mampu menyelesaikan pekerjaanlkewajibannya (dalam hal diperjanjikan adanya jaminan pelaksanaan); . a. member! pendapat atas dokumenyang diserahkan'oleh pengguna jasa; b. mengajukan usulan wakil perencana ponstruksi beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa; c. ~ertanggung jawab atas rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa; d. menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan (dalarn hal diperjanjikan) dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan ----.... _--...._- ---.... -.~~ konstruksi dan atau kegagalan bangunan, dalam bentuk polis asuransi sesuai yang diperjanjikan; 1) ketidakbenaran dan ketidaktepatan isi dokumen dan atau fasilitas beserta kelengkapannya dan ketidaktepatan waktu penyerahan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; 2) keteriambatan pengguna jasa dalam memberi keputusan terhadap usul wakil perencana konstruksi dan usulan rencana kerja dari perencana konstruksi yang mengakibatkan kerugian pad a perencana konstruksi; 3) keterlambatan pembayaran uang muka (apabila diperjanjikan). '... 3. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa : a. bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat perintah perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi; b. memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencana konstruksi dalam batasan waktu yang diperjanjikan; c. melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencana konstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran; d. dapat memerintahkan perubahan pekerjaan; e. dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan perencana konstruksi; f. mendapat kompensasi sesuai persyararan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi karena kesalahan perencana konstruksi. a. melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang sudah disetujui pengguna jasa; b. menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa; c. bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaannya; d. memberi pendapat atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan menerima atas segaJa konsekuensinya apabila perencana konstruksi tidak memberi pendapat; penyerahan hasil akhir pekerjaan; f. mendapat ganti rugi: 1) apabila pengguna jasa mengubah keputusannya yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; 2) apabila terjadi pengurangan volume pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; kerugian pada perencana konstruksi; g. dapat mengusulkan perubahan metode dan atau tahapan kegiatan pekerjaan; h. menahan hasil bagian pekerjaan yang belum dibayar. 3. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa : a. memberi keputusan atas hasH pekerjaan dalam batasan waktu yang diperjanjikan; b. dalam hal diperjanjikan wajib memberi insentif apabila perencana konstruksi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan; c. melakukan pembayaran akhir untuk seluruh sisa pembayaran yang menjadi kewajiban pengguna jasa, termasuk pelepasan uang retensi, atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran; d. mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila pengguna jasa menerima hasil akhir pekerjaan; e. melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan pad a akhir masa tanggungan; menyelesaikan hasil akhir pekerjaan; g. mempergunakan uang retensi untuk memperbaiki hasil akhir pekerjaan apabila perencana konstruksi tidak melakukan perbaikan sesuai yang diminta pengguna jasa; pertanggungan karena kesalahan perencana konstruksi. 4. Dalam kegiatan pengakhiran, perencana konstruksi: a. menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa; selesainya masa tanggungan; c. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya selama masa tanggungan; d. mendapat ganti rugi: 1) apabila pengguna jasa terlambat memben keputusan terhadap hasil akhir peke~aan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; 2) akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabila diperjanjikan); 3) apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambat mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan pekerjaan konstruksi dan atau jaminan terhadap kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi. e. menahan hasi! akhir pekerjaan yang belum dibayar; f. mendapat insentif apabila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan (dalam hal diperjanjikan). B. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan 1. Dalam, kegiatan penyiapan pengguna jasa : a. menyerahkan lapangan beserta fasilitasnya dan atau dokumen untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksana. konstruksi dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya; b. bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapan lapangan. fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalam penyerahannya; c. menetapkan wakilnya dan atau pengawas konstruksi disertai dengan batasan kewenangannya; d. memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksana peke~aan dari pelaksana konstruksi dan atau wakil pengawas konstruksi dan pengawas konstruksi; e. memben keputusan terhadap usul rencana kerja dan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi; pengawas konstruksi terhadap dokumen perencanaan; g. membayar uang mukaatas jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan); h. memberi kepastian kepada pelaksana konstruksi atasketepatan jumlah, mutu, Cian waktu penyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya (dalam hal diperjanjikan); 17 i. menyetujui atau tidak menyetujui usulan penanggung jawab pelaksana peke~aan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi; j. memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kine~anya atau berperilaku tidak pantas; k. menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta ganti usulan rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi; I. mencairkan jaminan uang muka apabila pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan penyedia jasa, maka sisa uang mu!,a. yang belum dilunasi'dapat diperhitungkan sebagai bag ian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi serta pengguna jasa mengembalikan jaminan uang muka; konstruksi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya; n. menolak dan atau memberhentikan dan atau meminta ganti subpenyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan; o. melakukan intervensi terhadap hubungan antara pelaksana konstruksi dengan subpenyedia jasa/pemasok dalam hal pembayaran dari pelaksana konstruksi kepada subpenyedia jasa/pemasok terlambat karena adanya itikad tidak baik dari pelaksana konstruksi; q. melakukan pemutusan kontrak ke~a konstruksi apabila pelaksana konstruksi mempeke~akan…
