Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara ( HAN ) Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan

hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada

hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia

yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum

Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum

atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan.

Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-

undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari

masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Hukum perdata Indonesia

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak

yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur

masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-

hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu

bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan,

organisasi, institusi).

Syariat Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan amal manusia baik sebagai makluk

ciptaan Allah maupun hamba Allah.

Terkait dengan susunan tertib Syari'at, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa

sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak

diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa

jika terdapat suatu perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka

umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh

ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan

ketentuannya sudah dimaafkan Allah.

Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya

kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai

perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori Furu'

Syara'.

* Asas Syara'

Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadits.

Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam dimana Al Quran itu Asas Pertama Syara' dan Al

Hadits itu Asas Kedua Syara'. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia

dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam

keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan

umat Islam tidak mentaati syari'at Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang

membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau

tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak

berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syari'at

yang berlaku.

* Furu' Syara'

Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist.

Kedudukannya sebaga Cabang Syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh

umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan /

perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaanya.

Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman (Saba'

QS 34:28). Sebagai sumber Ajaran Islam juga disebut sumber pertama atau Asas Pertama Syara'.

Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang

pernah diturunkan ke dunia

Dalam upaya memahami isi Al Quran dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-

isi Al-Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan.

Ijtihad

Ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan

pada beliau tentang suatu hukum namun hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Beberapa macam

ijtihad antara lain

* Ijma', kesepakatan para ulama

* Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya

* Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat

* 'Urf, kebiasaan

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum

dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil

sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan

pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum

pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-

hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta

benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga

mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem

hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-

negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa

kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum

perdata Belanda pada masa penjajahan.

Wikisource

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan The Civil Code

Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia

tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan

BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan

Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia

Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum

perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum

perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

* Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu

hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara

lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan,

perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian

perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di

undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

* Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak

dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak

kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud

yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda

berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda

berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang).

Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku

dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai

penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang

hak tanggungan.

* Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga

perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum

yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain

tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-

undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan

suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang

(KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku

III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

* Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum

(khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata

dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih

diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T

Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum

publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum

pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu

hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang

penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan

hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum

pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan

hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara

pidana (KUHAP).

Hukum tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar

pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak

dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

Hukum tata usaha (administrasi) Negara

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi

negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya .

hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak

dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih

mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal

pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam

"keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara

(berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata,

dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh

Reglement/HIR, RBG, RB,RO).

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara

(berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia

diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.

Asas dalam hukum acara pidana

Asas didalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:

* Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan

perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.

* Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian

proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat,

ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).

* Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib

memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP).

* Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64

KUHAP).

* Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66

KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.

Hukum antar tata hukum

Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih

yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya

dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu

atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh

merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan

Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut

kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan

umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Di dalam Al Quran surat 5:44, Barang siapa yang memutuskan sesuatu tidak dengan yang Allah

turunkan, maka termasuk orang yang kafir". Demikian juga dalam ayat 45, dan 47. Jadi umat

Islam harus menegakkan hukum syariat Islam secara keseluruhan, karena Allah telah

memerintahkan agar ummat-Nya masuk Islam secara keseluruhan (QS 2:208).