of 122 /122

PEDOMAN (PKPr) - kesga.kemkes.go.idkesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PEDOMAN STANDAR NASIONAL PKPR.pdf · PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) Katalog

Embed Size (px)

Text of PEDOMAN (PKPr) - kesga.kemkes.go.idkesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PEDOMAN STANDAR NASIONAL...

PEDOMAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI2014

StANDAr NASiONAl

PElAyANAN KESEhAtAN PEDuli rEMAjA

(PKPr)

613.043.3Indb

iiPEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI

613.0433 Indonesia. Kementerian Kesehatan RIInd Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anakb Buku Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Jakarta : Kementerian Kesehatan RI 2013 ISBN 978-602-235-339-3

1. Judul I. ADOLSCENT HEALTH SERVICES

iiiPEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Perhatian Kementerian Kesehatan RI terhadap perkembangan dan permasalahan kesehatan remaja cukup besar. Sejak tahun 2003, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program kesehatan remaja dengan menggunakan pendekatan khusus yang dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong provider khususnya Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, sesuai dan memenuhi kebutuhan remaja yang menginginkan privacy, diakui, dihargai dan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan.

Dari segi akses, pemerintah telah menetapkan berbagai indikator agar Kabupaten/Kota memiliki Puskesmas mampu melaksanakan PKPR. Pencapaian akses tentunya harus diimbangi dengan mutu pelaksanaannya, untuk itu dibutuhkan suatu standar untuk mengukur dan menjamin mutu penyelenggaraan PKPR di Puskesmas secara berkesinambungan, sistematis dan objektif.

Buku Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) disusun sebagai acuan bagi penanggung jawab program PKPR di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan khususnya pengelola program PKPR di Puskesmas untuk menyelenggarakan PKPR dengan mutu yang baik dan ajeg. Dalam penerapannya, pemenuhan Standar Nasional PKPR ini tidak hanya menjadi tanggung-jawab Puskesmas, tetapi menjadi tanggung-jawab semua pihak, mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk juga dukungan dari lintas sektor, swasta, dan masyarakat. Melalui penyelenggaraan PKPR yang bermutu, Puskesmas diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan remaja (health needs and demand) yang juga semakin meningkat.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua narasumber dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan buku ini. Masukan dan saran dari pengguna buku ini selalu terbuka demi penyempurnaannya.

Jakarta, Maret 2013

Direktur Bina Kesehatan Anak

dr. Kirana Pritasari, MQIH

KATA PENGANTAR

ivPEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

vPEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... v

BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

Latar Belakang .................................................................................................... 1

Tujuan ................................................................................................................. 5

Ruang Lingkup Pelayanan PKPR ....................................................................... 6

BAB 2. STANDAR NASIONAL PKPR ............................................................................ 9

Proses Pengembangan Dan Pemanfaatan Standard Nasional PKPR .............. 9

Pernyataan dan Kriteria Standard Nasional PKPR ............................................. 10

Implemantasi Standard Nasional PKPR ............................................................. 17

Pemantauan dan Penilaian Tingkat Pemenuhan Standard Nasional PKPR ...... 17

BAB 3. AKSI UNTUK PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PKPR ............................ 19

LAMPIRAN ........................................................................................................................ 33

Petunjuk Teknis Pemantauan Standard Nasional PKPR .................................... 35

Instrumen Pemantauan Terbatas Standard Nasional PKPR .............................. 47

Matriks Rekapitulasi Pemantauan Terbatas Standard Nasional PKPR .............. 85

Matriks Rencana Aksi Pemenuhan Standard Nasional PKPR ............................ 105

DAFTAR REFERENSI ...................................................................................................... 111

TIM PENYUSUN ............................................................................................................... 113

DAFTAR ISI

viPEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

1PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut World Health Organization (WHO), yang termasuk kedalam kelompok remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun, dan secara demografis kelompok remaja dibagi menjadi kelompok usia 10-14 tahun dan kelompok usia 15-19 tahun. Sementara Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengelompokkan setiap orang yang berusia sampai dengan 18 tahun sebagai anak, sehingga berdasarkan Undang-Undang ini sebagian besar remaja termasuk dalam kelompok anak. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, proporsi penduduk remaja berusia 10-19 tahun pada tahun 2010 adalah sekitar 18,3% dari total penduduk atau sekitar 43 juta jiwa.

Besarnya populasi kelompok usia remaja dapat dimaknai sebagai aset dan potensi bangsa di masa depan. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, Negara dan masyarakat harus dapat menjamin agar remaja Indonesia mampu tumbuh dan berkembang secara positif dan terbebas dari berbagai permasalahan yang mengancam. Upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. Pentingnya remaja sebagai aset masa depan peradaban manusia ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator yang ditetapkan Persatuan Bangsa Bangsa sebagai Millenium Development Goals yang berkait langsung dengan remaja dan orang muda. Indikator tersebut adalah tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun, tingkat persalinan remaja, prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS, dan rasio partisipasi sekolah anak usia 10-14 tahun yang tidak yatim piatu dibandingkan dengan yang yatim piatu.

Beberapa fakta berikut ini menunjukkan bahwa saat ini remaja Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

(1) Perilaku berisiko

Data SDKI tahun 2012 menunjukan bahwa 28% remaja perempuan dan 24% remaja laki-laki meminum minuman beralkohol pada usia sebelum 15 tahun. Sekitar 2,8% remaja 15-19 tahun terlibat penyalahgunaan NAPZA, dan 0,7 % perempuan dan 4,5% laki-laki umur 15-19 tahun melakukan hubungan seks pra-nikah.

Data Riskesdas 2013, menujukan bahwa sebanyak 1,4% remaja umur 10-14 tahun dan 18,3% remaja umur 15-19 tahun saat ini merokok. Selain itu diketahui bahwa 56% perokok laki-laki dan 59% perokok wanita mulai merokok sebelum mereka berumur 15 tahun.

PENDAHULUAN 1

2PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Sekitar 32,1% remaja perempuan dan 36,5 remaja laki-laki yang berumur 15-19 tahun mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun (SDKI 2012). Jika para remaja tersebut tidak memiliki keterampilan hidup (life skills) yang memadai, mereka berisiko memiliki perilaku pacaran yang tidak sehat. Indikasi mengenai hal ini terlihat dari fakta bahwa 0,7% perempuan umur 15-19 tahun dan 4,5% laki-laki umur 15-19 tahun pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Alasan hubungan seksual pranikah tersebut sebagian besar karena penasaran/ ingin tahu (57,5% pria), terjadi begitu saja (38% perempuan) dan dipaksa oleh pasangan (12,6% perempuan) (SDKI 2012). Bukti ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman remaja tentang keterampilan hidup sehat, risiko hubungan seksual dan kemampuan untuk menolak hubungan yang tidak mereka inginkan.

Hasil SDKI 2012 menunjukan bahwa 7% remaja perempuan 15-19 tahun pernah melahirkan. Hal ini sungguh memprihatinkan karena kehamilan dan persalinan pada remaja di bawah 19 tahun meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil SDKI yang menunjukan angka fertilitas pada remaja umur 15-19 tahun adalah 48/1000 perempuan di kelompok umur tersebut. Persalinan pada ibu di bawah umur 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya Angka Kematian Neonatal (34/1000), kematian bayi (50/ 1000), dan kematian balita (61/1000).

(2) Pengetahuan Hasil SDKI tahun 2012 menunjukan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan

reproduksi belum memadai. Hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki umur 15-19 tahun mengetahui bahwa perempuan dapat hamil dengan satu kali berhubungan seksual. Sebanyak 41,2% perempuan dan 55,3% laki-laki umur 15-19 tahun mengetahui bahwa cara penularan HIV-AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seks hanya dengan seseorang yang tidak memiliki pasangan lain. 46% perempuan dan 60,8 % laki-laki umur 15-19 tahun mengetahui bahwa penularan HIV-AIDS dapat dikurangi dengan menggunakan kondom. Hanya 9,9% perempuan dan 10,6% laki-laki umur 15-19 tahun memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV-AIDS.

(3) Akses terhadap informasi Remaja umur 15-19 tahun lebih suka berdiskusi/curhat mengenai masalah kesehatan

reproduksi kepada teman sebayanya, seperti yang ditunjukan SDKI 2012, dimana sebesar 57,1% laki-laki dan 57,6% perempuan berdiskusi/curhat mengenai kesehatan reproduksi dengan temannya. Sementara itu, remaja umur 15-19 tahun menyukai bila sumber informasi kesehatan reproduksi diperoleh dari teman sebaya (33,3% laki-laki dan 19,9% perempuan), guru (29,6% laki-laki dan 31,2% perempuan), ibu (12,7% laki-laki dan 40% perempuan), dan tenaga kesehatan (2,6% laki-laki dan 35,7% perempuan). Jenis informasi yang sering diperoleh remaja adalah bahaya penyalahgunaan NAPZA, bahaya minum minuman beralkohol dan tentang HIV-AIDS termasuk penggunaan kondom untuk pencegahan penularannya.

3PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Terkait kasus Acquired Immuno deficiency Syndrome (AIDS), laporan triwulan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ( Ditjen P2PL ) sampai Maret 2012 menunjukkan:

Faktor risiko atau cara penularan tertinggi pada tahun 2013 adalah melalui hubungan seks tidak aman pada Heteroseksual (81,1%), diikuti Penasun (7,8%), Perinatal (5%) dan Homoseksual (2,8%)).

Proporsi kumulatif kasus AIDS tahun 1987-2013 tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (30,7%), diikuti kelompok umur 30-39 tahun (21,8%) dan kelompok umur 40-49 tahun (10%). Sedangkan pada tahun 2013, proporsi tertinggi adalah pada kelompok umur 30-39 tahun, yaitu sebanyak 39,1%, kemudian diikuti kelompok umur 20-29 tahun (26,1%), dan kelompok umur 40-49 tahun (16,5%)..

Proporsi kumulatif kasus AIDS (1987-2013) lebih tinggi pada laki-laki (55,4%) dibandingkan dengan perempuan (28,8%) sementara sisanya tidak melaporkan jenis kelamin, tetapi pada tahun 2013 menunjukan hal yang berbeda pada laki-laki sebanyak 42,2%% dan perempuan sebanyak 57,8%.

Provinsi dengan jumlah Infeksi HIV yang dilaporkan terbanyak tahun 2013 adalah DKI Jakarta (867), Papua (768), Jawa Timur ( 737), Jawa Barat (464), Bali (439), Sumatera Utara (417), Jawa Tengah (380), Riau (228), Kep. Riau 200) dan Kalimantan Timur (146).

Melihat besaran berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah seharusnyalah pembinaan kesehatan remaja dijadikan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah. Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan Program Kesehatan Remaja di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sejak tahun 2003. Hingga akhir tahun 2013, dilaporkan bahwa dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 406 (81, 69%) kabupaten/kota telah memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksana PKPR. Selain itu, pengembangan PKPR di tingkat Rumah Sakit sebagai layanan rujukan juga telah dilakukan.

Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan layanan pemeliharaan kesehatan remaja, sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

4PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual; danc. kesehatan sistem reproduksi.

(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 74

(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

(2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 136:

(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.

(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat mengambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

5PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Pasal 137:(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi,

informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan berbagai dokumen kebijakan dan strategi nasional yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap remaja, di antaranya:

Strategi Nasional Kesehatan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan RI, 2005

Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas, Direktorat Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan RI, 2005

Pedoman Perencanaan Program Kesehatan Remaja bagi Tim Kabupaten/Kota, Direktorat Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan RI, 2005

Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja, Diknas, Depkes, Depsos, Depag, BKKBN, 2007

SK MENKES No 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Rencana Strategi dan Kebijakan untuk Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS pada Anak dan Remaja 2007-2010,Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2008

Pedoman Perencanaan Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Kabupaten/Kota, Direktorat Kesehatan Anak, Departemen Kesehatan RI, 2008

Panduan Supervisi Fasilitatif Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Direktorat Kesehatan Anak, Departemen Kesehatan RI, 2008

Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah lanjutan, Direktorat Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan RI, 2010

Pedoman Teknik Konseling Kesehatan Remaja bagi Tenaga Kesehatan, Direktorat Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan RI, 2010

Pedoman Teknik Konseling Kesehatan Remaja bagi Konselor Sebaya, Direktorat Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan RI, 2010

6PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

1.2. TUjUANTujuan Umum

Terselenggaranya PKPR berkualitas di Puskesmas dan tempat pelayanan remaja lainnya, yang mampu menghargai dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan remaja sebagai individu, dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi remaja sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Tujuan Khusus

1. Tersedianya panduan penyelenggaraan bagi fasilitas dan petugas pelaksana PKPR.

2. Tersedianya instrumen pemantauan praktis pemenuhan Standar Nasional PKPR dengan menggunakan beberapa kriteria terpilih.

3. Terselenggaranya PKPR dengan kualitas yang baik, ajeg dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

1.3. RUANG LINGKUP PELAYANAN PKPR1.3.1. Pengguna Pelayanan PKPR

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa sasaran pengguna layanan PKPR adalah kelompok remaja usia 10-18 tahun. Walaupun demikian, mengingat batasan usia remaja menurut WHO adalah 10-19 tahun, maka Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran pengguna layanan PKPR meliputi remaja berusia 10 sampai 19 tahun, tanpa memandang status pernikahan.

Fokus sasaran layanan puskesmas PKPR adalah berbagai kelompok remaja, antara lain:

1. Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren, sekolah luar biasa.

2. Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada, palang merah remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok belajar mengajar, organisasi remaja, rumah singgah, kelompok keagamaan.

3. Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpa mempermasalahkan status pernikahan.

4. Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang sudah terinfeksi HIV, remaja yang terkena dampak HIV dan AIDS, remaja yang menjadi yatim/piatu karena AIDS

7PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

5. Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja sebagai berikut:

Korban kekerasan, korban traficking, korban eksploitasi seksual

Penyandang cacat, di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), anak jalanan, dan remaja pekerja

Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerah terpencil

1.3.2. Paket Pelayanan Remaja yang Sesuai dengan Kebutuhan

Meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif di semua tempat yang akan melakukan pelayanan remaja dengan pendekatan PKPR. Intervensi meliputi:

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja (meliputi infeksi menular seksual/IMS, HIV&AIDS) termasuk seksualitas dan pubertas

Pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja

Pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi) termasuk konseling dan edukasi

Tumbuh kembang remaja

Skrining status TT pada remaja

Pelayanan kesehatan jiwa remaja, meliputi: masalah psikososial, gangguan jiwa, dan kualitas hidup

Pencegahan dan penanggulangan NAPZA

Deteksi dan penanganan kekerasan terhadap remaja

Deteksi dan penanganan tuberkulosis

Deteksi dan penanganan kecacingan

8PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

9PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

2.1. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN STANDAR NASIONAL PKPR

Selama ini PKPR telah dilaksanakan oleh Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia dimana penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi-kondisi masing-masing Puskesmas sehingga wajar kalau mutu PKPR menjadi bervariasi. Dengan demikian perlu dikembangkan standar yang dapat menjamin mutu PKPR secara terukur, merata, dan ajeg. Proses pengembangan standar ini dilakukan melalui beberapa langkah yang dibutuhkan hingga pada akhirnya tersusunlah Standar Nasional PKPR.

Langkah- langkah tersebut, antara lain:

(1) Mengembangkan pemahaman bersama bagi stakeholder tentang:Kesehatan remaja dan respon yang sudah ada dalam perundang-undangan, dokumen

kebijakan, strategi nasional, dan rencana aksi.Memahami permasalahan dan perilaku berisiko remaja, perilaku pemanfaatan

pelayanan kesehatan, hambatan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan pentingnya pembentukan dan pengembangan jejaring;

Peluang dan tantangan dalam implementasi inisiatif peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara nasional.

(2) Menentukan dampak pelayanan kesehatan remaja yang diinginkan dan menetapkan prioritasnya; mengidentifikasi jenis dan tempat pelayanan serta komoditas kesehatan terkait dengan prioritas dampak kesehatan remaja yang ingin dicapai, meliputi pemberian informasi, layanan konseling, layanan klinik, dan rujukan.

(3) Perumusan pernyataan masalah yaitu kesenjangan antara keadaan sekarang dan keadaan ideal yang diinginkan. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan dengan remaja.

(4) Perumusan pernyataan standar yaitu keadaan yang diinginkan, artinya situasi sesudah dilakukan tindakan dengan berhasil guna.

(5) Pemilihan kriteria utama:Kriteria input (masukan) yaitu hal-hal yang harus tersedia di puskesmas dan tempat

pelayanan lain.Kriteria proses yaitu cara petugas puskesmas berinteraksi di tempat pelayanan

dengan remaja dan dengan tokoh masyarakat/orangtua remajaKriteria output (luaran) adalah hasil yang diinginkan pada sasaran remaja pengguna

pelayanan kesehatan dan tokoh masyarakat lainnya.

STANDAR NASIONAL PKPR 2

10PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

(6) Identifikasi aksi/kegiatan yang diperlukan agar kriteria tercapai.(7) Pemilihan kriteria yang akan digunakan dalam pemantauan terbatas untuk mengetahui

hasil penerapan Standar.(8) Pengembangan tambahan perangkat pemantauan dan supervisi fasilitatif yang

diintegrasikan dengan sistem supervisi yang sudah ada.(9) Integrasi standar pada mekanisme perencanaan dan RR (Reporting-Recording atau

pencatatan-pelaporan) PKPR yang sudah ada di kabupaten/kota.

Dari hasil proses tersebut, ditetapkan lima kelompok masalah yang akan diintervensi berkaitan dengan: 1). kualitas SDM kesehatan pelaksana PKPR, 2). pelaksanaan PKPR terkait fasilitas kesehatan, 3). kesenjangan informasi yang diterima oleh remaja sasaran PKPR, dan pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan mereka, 4). kebutuhan jejaring antara pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat, serta 5). kebutuhan penguatan manajemen pelayanan. Berdasarkan kelompok masalah tersebut, ditetapkanlah lima aspek Standar Nasional PKPR yang berkaitan dengan SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, remaja, jejaring dan Manjemen Kesehatan.

Untuk masing-masing aspek Standar Nasional PKPR tersebut diuraikan berdasarkan kriteria Input, Proses dan Output. Pencapaian kriteria input, dan proses di setiap tingkat administrasi, yaitu nasional, propinsi kabupaten/kota dan puskesmas harus diverifikasi secara berkala

Dari berbagai kriteria yang telah identifikasi untuk setiap standar, dipilih dua atau tiga kriteria selektif yang akan digunakan melakukan Pemantauan Terbatas kualitas PKPR. Dalam pemilihan kriteria yang akan diverifikasi melalui Pemantauan Terbatas tersebut digunakan ketentuan:1. Kriteria terpilih harus berkontribusi secara bermakna pada pemenuhan Standar Nasional

PKPR.2. Kriteria terpilih harus mudah dimonitor dengan menggunakan perangkat yang terbatas.

2.2 PERNYATAAN STANDAR NASIONAL PKPR

Standar Nasional PKPR adalah dokumen tertulis yang berisi berbagai persyaratan mutu PKPR, yang meliputi persyaratan mutu masukan (input), proses, maupun luaran (output). Standar Nasional PKPR dikembangkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan dan menilai mutu PKPR. Jadi pada dasarnya Standar Nasional PKPR adalah pedoman pengendalian mutu yang digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan dan menjamin mutu PKPR yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menggunakan standar ini, pertama-tama fasilitas kesehatan harus terlebih dahulu mampu melaksanakan PKPR.

11PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

Adapun kriteria Puskesmas mampu melaksanakan PKPR sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.

b. Melakukan pembinaan pada minimal 1 (satu) sekolah dalam 1 (satu) tahun di sekolah umum atau sekolah berbasis agama, dengan minimal melaksanakan kegiatan KIE di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun.

c. Melatih konselor sebaya di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid sekolah binaan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKPR, Puskesmas harus meningkatkan mutu masukan dan proses kegiatannya sebagaimana dinyatakan di dalam dokumen Standar Nasional PKPR ini.

Standar Nasional PKPR ini mengatur 5 aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKPR, yaitu:1. SDM kesehatan2. Fasilitas kesehatan3. Remaja4. Jejaring, dan 5. Manjemen Kesehatan

2.2.1. SDM Kesehatan

Pernyataan Masalah

1. Tenaga kesehatan tidak memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ramah remaja.

2. Petugas pendukung tidak memiliki pengetahuan dan sikap untuk mendukung pelayanan kesehatan yang ramah remaja.

3. Sebagian besar petugas puskesmas tidak sadar akan nilai-nilai pribadinya terkait dengan permasalahan kesehatan remaja yang dihadapi.

12PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STANDAR 1. SDM KESEHATANTerbentuk dan berfungsinya tim PKPR yang kompeten (mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan) untuk melaksanakan PKPR sesuai dengan Standar dan pedoman yang berlaku.

Kriteria Masukan (Input) Kriteria Proses Kriteria Luaran (Output)

I.1.1. Pengelola program terlatih, terkait PKPR, yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan PKPR sesuai kebutuhan remaja berdasarkan pedoman.

P.1.1. Pengelola program melaksanakan pelayanan terhadap remaja sesuai dengan Standar dan pedoman yang berlaku dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

Terbentuk dan berfungsinya tim PKPR yang kompeten (mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan) untuk melaksanakan PKPR sesuai dengan Standar dan pedoman yang berlaku.

I.1.2. Pengelola program, terlatih dan mampu memberikan pelayanan konseling yang peduli, peka, bersahabat dan tidak menghakimi remaja sesuai dengan Standar dan pedoman yang berlaku.

P.1.2. Pengelola program memberikan pelayanan konseling yang peduli, peka, bersahabat dan tidak menghakimi remaja sesuai dengan Standar dan pedoman yang berlaku.

Semua kriteria masukan dan proses terpilih untuk Pemantauan Terbatas.

2.2.3. Fasilitas Kesehatan

Pernyataan Masalah1. Belum semua Puskesmas menyediakan pelayanan yang sesuai kebutuhan remaja,

dengan prosedur yang mudah dan berkualitas2. Tata ruang untuk pelayanan dan Sarana Kesehatan yang ada di Puskesmas kurang

menarik dan terkesan hanya untuk orang sakit.

13PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STANDAR 2. FASILITAS KESEHATANTersedia dan berfungsinya fasilitas kesehatan mampu laksana PKPR dengan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan remaja, prosedur dan tata laksana yang ramah remaja, serta didukung sarana, prasarana, termasuk peralatan dan obat-obatan yang memadai

Kriteria Masukan (Input) Kriteria ProsesKriteria Luaran

(Output)

I.2.1. Tersedianya paket pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan kebutuhan remaja tanpa membedakan karakteristik sosial dan ekonomi pada setiap jenjang pelayanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar gedung, berdasarkan Standar dan pedoman yang berlaku.

P.2.1. Pengelola program menyelenggarakan paket pelayanan kesehatan komprehensif, sesuai Standar dan pedoman untuk memenuhi kebutuhan remaja tanpa membedakan karakteristik sosial dan ekonomi, baik di dalam maupun di luar gedung.

Tersedia dan berfungsinya fasilitas kesehatan mampu laksana PKPR dengan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan remaja, prosedur dan tata laksana yang ramah remaja, serta didukung sarana, prasarana, termasuk peralatan dan obat-obatan yang memadai.

I.2.2. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan sesuai Standar dan pedoman untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif yang memenuhi selera remaja, baik di dalam maupun di luar gedung.

P.2.2. Pengelola program memanfaatkan prasarana dan sarana yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan remaja tanpa membedakan karakteristik sosial dan ekonomi, baik di dalam maupun di luar gedung.

I.2.3. Tersedianya prosedur, tata laksana dan alur pelayanan yang mampu mencegah terjadinya missed opportunity dan menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan dan kecepatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif bagi remaja, baik di dalam maupun di luar gedung faskes.

P.2.3. Pengelola program menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi remaja dengan prosedur dan tata laksana yang mampu mencegah terjadinya missed opportunity dan menjamin kerahasiaan, privasi, kenyamanan dan kecepatan, baik di dalam maupun di luar gedung.

Kriteria yang terpilih untuk Pemantauan Terbatas adalah I.2.1, P.2.1, I.2.3 dan P.2.3.

2.2.3. Remaja

Pernyataan Masalah1. Remaja dan masyarakat tidak memiliki informasi mengenai layanan kesehatan peduli

remaja di Puskesmas.2. Layanan Puskesmas tidak sesuai dengan kebutuhan remaja.

14PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STANDAR 3. REMAjARemaja memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga memahami kebutuhan mereka untuk hidup sehat dan produktif, dan dapat memanfaatkan berbagai jenis dan tempat layanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka

Kriteria Masukan (Input) Kriteria ProsesKriteria Luaran

(Output)

I.3.1. Tersedianya mekanisme, prosedur dan sumber daya penyelenggaraan kegiatan pemberian informasi / pelayanan KIE yang memenuhi selera dan kebutuhan berbagai kelompok remaja berdasarkan Standar/pedoman yang berlaku, oleh berbagai pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

P.3.1. Terselenggaranya kegiatan pemberian informasi kepada remaja/ pelayanan KIE yang memenuhi selera dan kebutuhan berbagai kelompok remaja berdasarkan Standar/pedoman yang berlaku, oleh berbagai pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Remaja memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga mampu memahami kebutuhan untuk hidup sehat dan produktif, serta dapat memanfaatkan berbagai jenis dan tempat layanan kesehatan sesuai kebutuhan.

I.3.2. Tersedianya berbagai alat bantu audio-visual untuk kegiatan pemberian informasi/pelayanan KIE, yang memenuhi selera dan kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat terkait.

P.3.2. Diselenggarakannya kegiatan pemberian informasi/pelayanan KIE yang memenuhi selera dan kebutuhan berbagai kelompok remaja dan masyarakat terkait, menggunakan berbagai metode dan alat bantu audio-visual.

I.3.3. Adanya pedoman tentang peran, hak, tanggung jawab, dan ruang lingkup kegiatan konselor sebaya pendamping konselor sebaya.

P.3.3. Konselor sebaya dan pendamping konselor sebaya melaksanakan peran, hak, tanggung jawab serta kegiatan sesuai pedoman.

Kriteria yang terpilih untuk Pemantauan Terbatas adalah I.3.2, P.3.2, I.3.3 dan P.3.3.

2.2.4. jejaring

Pernyataan Masalah1. Masih kurangnya kepedulian dan dukungan dari stakeholder terhadap permasalahan

remaja.2. Masyarakat terutama orang tua kurang memahami kebutuhan remaja dan belum

mendapatkan informasi tentang PKPR.3. Remaja kurang dilibatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan PKPR.

15PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STANDAR 4. jEjARINGTerbentuk dan berfungsinya jejaring antar remaja, kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam penyediaan dan pemanfaatan PKPR.

Kriteria Masukan (Input) Kriteria ProsesKriteria Luaran

(Output)

I.4.1. Tersedianya metode dan instrumen untuk melakukan pemetaan peran, kegiatan dan produk berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan kesehatan remaja (duty bearer analysis).

P.4.1. Terlaksananya pemetaan dan tersedianya peta peran, kegiatan dan produk berbagai pemangku kepentingan dalam pembinaan kesehatan remaja.

Terbentuk dan berfungsinya jejaring antar remaja, kelompok masyarakat, lintas program, lintas sektor terkait, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan PKPR.

I.4.2. Tersedianya mekanisme pembentukan jejaring/forum antar pemangku kepentingan, kejelasan peran, tanggung jawab, dan fungsi pembinaan dari setiap organisasi dalam pembinaan kesehatan remaja.

P.4.2.Terlaksananya mekanisme pembentukan jejaring/forum antar pemangku kepentingan, adanya kejelasan peran, tanggung jawab, dan fungsi pembinaan dari setiap organisasi dalam pembinaan kesehatan remaja.

I.4.3. Tersedianya mekanisme pembinaan berbagai kelompok masyarakat untuk mendukung pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja.

P.4.3. Berbagai kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan yang mendukung pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja.

I.4.4. Tersedianya mekanisme pembinaan, penguatan peran, dan tanggung jawab organisasi remaja yang memperjuangkan kepentingan remaja.

P.4.4. Terlaksananya pembentukan, pembinaan penguatan peran, dan tanggung jawab organisasi remaja yang memperjuangkan kepentingan remaja.

I.4.5. Tersedianya mekanisme untuk meningkatkan partisipasi remaja dalam pembinaan kesehatan remaja.

P.4.5. Remaja didorong untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menilai kegiatan pembinaan kesehatan remaja.

Kriteria yang terpilih untuk Pemantauan Terbatas adalah I.4.1, P.4.1, I.4.5 dan P.4.5.

16PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

2.2.5. Manjemen Kesehatan

Pernyataan Masalah1. Kurangnya dukungan kebijakan dari setiap jenjang administratif untuk PKPR.2. Belum lengkapnya Standar dan pedoman serta rencana aksi dalam penyelenggaraan

PKPR3. Belum optimalnya sistem manajemen dalam PKPR (Pencatatan, Pelaporan, Evaluasi,

pemantauan dan sistem rujukan)

STANDAR 5. MANAjEMEN KESEHATANAdanya kebijakan dan sistem manajemen yang mampu menjamin dan meningkatkan kualitas PKPR

Kriteria Masukan (Input) Kriteria ProsesKriteria Luaran

(Output)

I.5.1. Tersedianya berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk advokasi terhadap penentu kebijakan/pengambil keputusan pada berbagai tingkat administratif, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi pelaksanaan PKPR.

P.5.1. Terlaksananya kegiatan advokasi PKPR dengan menggunakan berbagai dokumen terkait pada berbagai tingkat administratif untuk mendukung lahirnya kebijakan pelaksanaan PKPR,.

Adanya kebijakan dan sistem manajemen yang mampu menjamin peningkatan kualitas PKPR.

I.5.2. Tersedianya Standar, pedoman, dan rencana aksi untuk penyelenggaraan PKPR.

P.5.2. Terselenggaranya PKPR sesuai dengan Standar, pedoman, dan rencana aksi.

I.5.3. Tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan program PKPR.

P.5.3. Terselenggaranya pencatatan dan pelaporan program PKPR.

I.5.4. Tersedianya metode dan instrumen untuk melaksanakan evaluasi diri, supervisi fasilitatif dan pemantauan terhadap penyelenggaraan PKPR.

P.5.4. Terlaksananya kegiatan evaluasi diri, supervisi fasilitatif dan pemantauan terhadap penyelenggaraan PKPR.

I.5.5. Adanya sistem rujukan medik untuk pelayanan kesehatan remaja, yang terintegrasi dengan rujukan sosial maupun rujukan hukum.

P.5.5. Terlaksananya layanan rujukan dan rujukan balik medik untuk pelayanan kesehatan remaja, dan berfungsinya rujukan sosial maupun rujukan hukum.

Kriteria yang terpilih untuk Pemantauan Terbatas adalah 5.1, 5.3, 5.4 dan 5.5

17PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

2.3. IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PKPR

Standar Nasional PKPR adalah sebuah manual mutu, yang untuk implementasinya membutuhkan pengembangan berbagai Standar dan pedoman lain yang bersifat teknis dan operasional. Kementerian Kesehatan secara terus-menerus mengidentifikasi berbagai Standar dan pedoman yang sudah ada dan menilai kesesuaiannya dengan Standar Nasional PKPR ini. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi terhadap berbagai Standar dan pedoman tersebut, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan program. Tidak tertutup kemungkinan dikembangkannya Standar dan pedoman baru agar Standar Nasional PKPR ini dapat terus diimplementasikan.

Implementasi Standar Nasional PKPR merupakan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terkait pada berbagai tingkat administrasi. Di lingkungan Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi Standar Nasional PKPR (lihat bagian 3 : Aksi untuk Pemenuhan Standar Nasional PKPR).

2.4. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PKPR

Implementasi Standar Nasional PKPR perlu terus menerus dipantau dan dinilai. Pemantauan dan penilaian yang dilakukan secara sistematis dan terencana akan menjamin terpenuhinya Standar tersebut dan terselenggaranya PKPR dengan mutu yang ajeg dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk keperluan pemantauan dan penilaian seperti diuraikan diatas, Standar Nasional PKPR ini dilengkapi dengan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan terbatas tingkat pemenuhan Standar Nasional PKPR di Puskesmas.

Dengan pemantauan yang berkesinambungan, penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian terhadap Standar dapat dengan cepat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi sedini mungkin.

18PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

19PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STA

ND

AR

1. S

DM

KES

EHA

TAN

Ters

edia

nya

tim P

KPR

yan

g ko

mpe

ten

(mem

puny

ai p

enge

tahu

an, s

ikap

dan

ket

eram

pila

n) u

ntuk

mel

aksa

naka

n PK

PR

sesu

ai d

enga

n St

anda

r dan

ped

oman

yan

g be

rlaku

.

MA

TRIK

S A

KSI

UN

TUK

PEM

ENU

HA

N K

RIT

ERIA

STA

ND

AR

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/ KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.1.1

. Pen

gelo

la p

rogr

am

terla

tih, t

erka

it PK

PR, y

ang

mem

puny

ai p

enge

tahu

an,

sika

p da

n ke

tera

mpi

lan

untu

k m

elak

sana

kan

PKPR

se

suai

keb

utuh

an re

maj

a be

rdas

arka

n pe

dom

an.

P.1.

1.Pe

ngel

ola

prog

ram

m

elak

sana

kan

pela

yana

n te

rhad

ap re

maj

a se

suai

de

ngan

Sta

ndar

dan

pe

dom

an y

ang

berla

ku

dan

diku

kuhk

an d

enga

n Su

rat K

eput

usan

.

Mel

akuk

an T

OT

PKPR

pad

a tin

gkat

N

asio

nal

Mel

akuk

an E

valu

asi

Pasc

a Pe

latih

an P

KPR

Mel

aksa

naka

n Bi

mbi

ngan

Tek

nis

pela

ksan

aan

PKPR

Men

gem

bang

kan

pe

dom

an-p

edom

an

tent

ang

pela

ksan

aan

PKPR

ke

Prov

insi

Penc

etak

an P

edo-

man

, dan

dis

tribu

si

via

inte

rnet

.

Mel

akuk

an T

OT

PKPR

pad

a tin

gkat

Pr

ovin

si

Mel

akuk

an E

valu

asi

Pasc

a Pe

latih

an

PKPR

Mel

aksa

naka

n Bi

mbi

ngan

Tek

nis

pela

ksan

aan

PKPR

Men

dist

ribus

ikan

pedo

man

-ped

oman

te

ntan

g pe

laks

anaa

n PK

PR k

e Ka

b/Ko

ta

Mel

akuk

an p

elat

ihan

PK

PR b

agi

SDM

kes

ehat

an

pusk

esm

as

Mel

akuk

an E

valu

asi

Pasc

a Pe

latih

an

PKPR

Mel

aksa

naka

n Bi

mbi

ngan

Tek

nis

pela

ksan

aan

PKPR

Men

dist

ribus

ikan

pe

dom

an-

pedo

man

tent

ang

pela

ksan

aan

PKPR

ke

Pus

kesm

as

Mem

bent

uk T

im

PKPR

den

gan

core

te

naga

terla

tih

Mel

akuk

an s

osia

lisas

i in

tern

al

tent

ang

PKPR

Tran

sfer

kno

wle

dge

petu

gas

yang

dila

tih

kepa

da a

nggo

ta ti

m

PKPR

lain

nya

Mer

enca

naka

n pe

laks

anaa

n pr

ogra

m

PKPR

Men

ggun

akan

pe

dom

an P

KPR

da

lam

pel

aksa

naan

ke

giat

an

I.1.2

.Pen

gelo

la p

rogr

am

terla

tih d

an m

ampu

m

embe

rikan

pel

ayan

an

kons

elin

g ya

ng p

edul

i, pe

ka, b

ersa

haba

t dan

tida

k m

engh

akim

i rem

aja

sesu

ai

deng

an S

tand

ar d

an

pedo

man

yan

g be

rlaku

.

P.1.

2.Pe

ngel

ola

prog

ram

m

embe

rikan

pel

ayan

an

kons

elin

g ya

ng p

edul

i, pe

ka, b

ersa

haba

t dan

tid

ak m

engh

akim

i rem

aja

sesu

ai d

enga

n St

anda

r da

n pe

dom

an y

ang

berla

ku.

Men

yedi

akan

mod

ul

tekn

ik k

onse

ling

dan

mem

astik

an

bahw

a pe

latih

an

tekn

ik k

onse

ling

men

jadi

bag

ian

dari

Pela

tihan

PKP

R y

ang

dise

leng

gara

kan

di

tingk

at p

rovi

nsi,

dan

Kabu

pate

n/Ko

ta

Men

dist

ribus

ikan

m

odul

tekn

ik

kons

elin

g da

n m

emas

tikan

bah

wa

pela

tihan

tekn

ik

kons

elin

g m

enja

di

bagi

an d

ari P

elat

ihan

PK

PR y

ang

dise

leng

gara

kan

di

tingk

at K

abup

aten

/Ko

ta

Men

yele

ngga

raka

n pe

latih

an te

knik

ko

nsel

ing

seba

gai

bagi

an d

ari

Pela

tihan

PKP

R

dan

mem

astik

an

kete

rsed

iaan

dan

pe

man

faat

an

Pedo

man

tekn

ik

kons

elin

g di

Pu

skes

mas

Pusk

esm

as

mem

anfa

atka

n pe

dom

an te

knik

ko

nsel

ing

untu

k m

embe

rikan

laya

nan

kons

elin

g pa

da

rem

aja

AKSI UNTUK PEMENUHANSTANDAR NASIONAL PKPR 3

20PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STA

ND

AR

2. F

ASI

LITA

S K

ESEH

ATA

N

Ters

edia

dan

g be

rfung

siny

a fa

silit

as k

eseh

atan

mam

pu la

ksan

a PK

PR d

enga

n pe

laya

nan

kese

hata

n se

suai

yan

g ke

butu

han

rem

aja,

pro

sedu

r dan

tata

laks

ana

yang

ram

ah re

maj

a, s

erta

did

ukun

g sa

rana

, pra

sara

na, t

erm

asuk

per

alat

an d

an o

bat-

obat

an y

ang

mem

adai

.

MA

TRIK

AK

SI U

NTU

K P

EMEN

UH

AN

KR

ITER

IA S

TAN

DA

R

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/ KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.2.1

. Ter

sedi

anya

pak

et

pela

yana

n ke

seha

tan

kom

-pr

ehen

sif s

esua

i den

gan

kebu

tuha

n re

maj

a ta

npa

mem

beda

kan

kara

kter

istik

so

sial

dan

eko

nom

i pad

a se

tiap

jenj

ang

pela

yana

n ke

seha

tan,

bai

k di

dal

am

mau

pun

di lu

ar g

edun

g,

berd

asar

kan

Stan

dar d

an

pedo

man

yan

g be

rlaku

.

P.2.

1.Pe

ngel

ola

prog

ram

m

enye

leng

gara

kan

pake

t pe

laya

nan

kese

hata

n ko

mpr

ehen

sif s

esua

i St

anda

r dan

ped

oman

un

tuk

mem

enuh

i ke-

butu

han

rem

aja

tanp

a m

embe

daka

n ka

rakt

eris

tik

sosi

al d

an e

kono

mi,

baik

di

dal

am m

aupu

n di

luar

ge

dung

.

Men

yusu

n, m

endi

stri-

busi

kan,

dan

men

so-

sial

isas

ikan

Sta

ndar

da

n pe

dom

an

pak

et

pela

yana

n ke

seha

tan

kom

preh

ensi

f ses

uai

deng

an k

ebut

uhan

re

maj

a, b

aik

di d

alam

m

aupu

n di

luar

ged

ung

Mem

asuk

kan

prog

ram

PK

PR d

alam

SPM

Bi

dang

Kes

ehat

an

M

endi

strib

usik

an, d

an

men

sosi

alis

asik

an

Stan

dar d

an p

edo-

man

pak

et p

elay

anan

ke

seha

tan

kom

pre-

hens

if se

suai

den

gan

kebu

tuha

n re

maj

a,

baik

di d

alam

mau

pun

di lu

ar g

edun

g

M

endi

strib

usik

an,

dan

men

sosi

alis

a-si

kan

Stan

dar d

an

pedo

man

pa

ket

pela

yana

n ke

seha

tan

kom

preh

ensi

f ses

uai

deng

an k

ebut

uhan

re

maj

a, b

aik

di d

alam

m

aupu

n di

luar

ge

dung

M

elak

ukan

bim

bing

an

tekn

is te

rhad

ap P

usk-

esm

as te

rkai

t pel

ak-

sana

an p

elay

anan

ke-

seha

tan

kom

preh

ensi

f

Mel

aksa

naka

n pa

ket

pela

yana

n ke

seha

tan

kom

preh

ensi

f ses

uai

Stan

dar d

an p

edo-

man

unt

uk m

emen

uhi

kebu

tuha

n re

maj

a,

baik

di d

alam

mau

pun

di lu

ar g

edun

g

I.2.2

. Ter

sedi

anya

pr

asar

ana

dan

sara

na

yang

dip

erlu

kan

sesu

ai

Stan

dar d

an p

edom

an

untu

k m

enye

leng

gara

kan

pela

yana

n ke

seha

tan

kom

preh

ensi

f yan

g m

e-m

enuh

i sel

era

rem

aja,

ba

ik d

i dal

am m

aupu

n di

lu

ar g

edun

g.

P.2.

2. P

enge

lola

pr

ogra

m m

enye

diak

an

pras

aran

a da

n sa

rana

ya

ng d

iper

luka

n un

tuk

men

yele

ngga

raka

n pe

laya

nan

kese

hata

n ko

mpr

ehen

sif,

yang

se

suai

den

gan

kebu

tu-

han

rem

aja

tanp

a m

em-

beda

kan

kara

kter

istik

so

sial

dan

eko

nom

i, ba

ik d

i dal

am m

aupu

n di

luar

ged

ung.

Men

yusu

n, m

endi

stri-

busi

kan,

dan

men

so-

sial

isas

ikan

pe

dom

an

tent

ang

pras

aran

a da

n sa

rana

yan

g di

perlu

kan

untu

k m

enye

leng

-ga

raka

n pe

laya

nan

kese

hata

n ko

mpr

e-he

nsif

yang

mem

enuh

i se

lera

rem

aja,

bai

k di

da

lam

mau

pun

di lu

ar

gedu

ng.

M

endi

strib

usik

an, d

an

men

sosi

alis

asik

an

pedo

man

tent

ang

pras

aran

a da

n sa

rana

ya

ng d

iper

luka

n un

tuk

men

yele

ngga

raka

n pe

laya

nan

kese

hata

n ko

mpr

ehen

sif y

ang

mem

enuh

i sel

era

rem

aja,

bai

k di

dal

am

mau

pun

di lu

ar

gedu

ng.

Men

yedi

akan

pra

sa-

rana

dan

sar

ana

yang

dip

erlu

kan

ses-

uai p

edom

an u

ntuk

m

enye

leng

gara

kan

pela

yana

n ke

s-eh

atan

kom

preh

en-

sif y

ang

mem

enuh

i se

lera

rem

aja,

bai

k di

dal

am m

aupu

n di

lu

ar g

edun

g.

Mem

anfa

tkan

pra

sa-

rana

dan

sar

ana

yang

dip

erlu

kan

ses-

uai p

edom

an u

ntuk

m

enye

leng

gara

kan

pela

yana

n ke

s-eh

atan

kom

preh

ensi

f ya

ng m

emen

uhi

sele

ra re

maj

a, b

aik

di d

alam

mau

pun

di

luar

ged

ung.

21PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/ KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.2.3

. Ter

sedi

anya

pro

se-

dur,

tata

laks

ana

dan

alur

pe

laya

nan

yang

mam

pu

men

cega

h te

rjadi

nya

mis

sed

oppo

rtuni

ty d

an

men

jam

in k

erah

asia

an,

priv

asi,

keny

aman

an d

an

kece

pata

n pe

nyel

engg

a-ra

an p

elay

anan

kes

ehat

an

kom

preh

ensi

f bag

i rem

aja,

ba

ik d

i dal

am m

aupu

n di

lu

ar g

edun

g.

P.2.

3.Pe

ngel

ola

prog

ram

m

enye

leng

gara

kan

pela

yana

n ke

seha

tan

deng

an p

rose

dur d

an

tata

laks

ana

yang

mam

pu

men

cega

h te

rjadi

nya

mis

sed

oppo

rtuni

ty d

an

men

jam

in k

erah

asia

an,

priv

asi,

keny

aman

an d

an

kece

pata

n, b

aik

di d

alam

m

aupu

n di

luar

ged

ung.

Men

yusu

n, m

endi

stri-

busi

kan,

dan

men

so-

sial

isas

ikan

ped

oman

te

ntan

g pr

osed

ur, t

ata

laks

ana

dan

alur

pel

ay-

anan

yan

g m

ampu

m

ence

gah

terja

diny

a m

isse

d op

portu

nity

dan

m

enja

min

ker

ahas

iaan

, pr

ivas

i, ke

nyam

anan

da

n ke

cepa

tan

peny

-el

engg

araa

n pe

laya

nan

kese

hata

n ko

mpr

ehen

-si

f bag

i rem

aja,

bai

k di

da

lam

mau

pun

di lu

ar

gedu

ng.

Men

dist

ribus

ikan

, da

n m

esos

ialis

a-si

kan

pedo

man

te

ntan

g pr

osed

ur,

tata

laks

ana

dan

alur

pel

ayan

an y

ang

mam

pu m

ence

gah

terja

diny

a m

isse

d op

portu

nity

dan

m

enja

min

ker

a-ha

siaa

n, p

rivas

i, ke

nyam

anan

dan

ke

cepa

tan

peny

-el

engg

araa

n pe

lay-

anan

kes

ehat

an

kom

preh

ensi

f bag

i re

maj

a, b

aik

di

dala

m m

aupu

n di

lu

ar g

edun

g.

Men

dist

ribus

ikan

, m

enso

sial

isas

ikan

, da

n m

emfa

sili-

tasi

pel

aksa

naan

pr

osed

ur, t

ata

laks

ana

dan

alur

pe

laya

nan

yang

m

ampu

men

cega

h te

rjadi

nya

mis

sed

oppo

rtuni

ty d

an

men

jam

in k

era-

hasi

aan,

priv

asi,

keny

aman

an d

an

kece

pata

n pe

ny-

elen

ggar

aan

pela

y-an

an k

eseh

atan

ko

mpr

ehen

sif b

agi

rem

aja,

bai

k di

da

lam

mau

pun

di

luar

ged

ung.

Mel

aksa

naka

n pr

osed

ur, t

ata

lak-

sana

dan

alu

r yan

g m

ampu

men

cega

h te

rjadi

nya

mis

sed

oppo

rtuni

ty d

an

men

jam

in k

erah

a-si

aan,

priv

asi,

keny

a-m

anan

dan

kec

epa-

tan

peny

elen

ggar

aan

pela

yana

n ke

s-eh

atan

kom

preh

ensi

f ba

gi re

maj

a, b

aik

di

dala

m m

aupu

n di

lu

ar g

edun

g.

22PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STA

ND

AR

3. R

EMA

jAR

emaj

a m

empe

role

h in

form

asi y

ang

dibu

tuhk

an s

ehin

gga

mem

aham

i keb

utuh

an u

ntuk

hid

up s

ehat

dan

pro

dukt

if, d

an

mem

anfa

atka

n je

nis

dan

tem

pat b

erba

gai l

ayan

an k

eseh

atan

yan

g te

rsed

ia s

esua

i keb

utuh

an.

MA

TRIK

S A

KSI

UN

TUK

PEM

ENU

HA

N K

RIT

ERIA

STA

ND

AR

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.3.1

. Ter

sedi

anya

m

ekan

ism

e, p

rose

dur

dan

sum

ber d

aya

peny

elen

ggar

aan

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi/p

elay

anan

KI

E ya

ng m

emen

uhi

sele

ra d

an k

ebut

uhan

be

rbag

ai k

elom

pok

rem

aja

berd

asar

kan

Stan

dar/p

edom

an

yang

ber

laku

, ole

h be

rbag

ai p

ihak

te

rkai

t ses

uai d

enga

n ke

wen

anga

n m

asin

g-m

asin

g.

P.3.

1.

Ters

elen

ggar

anya

ke

giat

an p

embe

rian

info

rmas

i kep

ada

rem

aja/

pel

ayan

an

KIE

yang

mem

enuh

i se

lera

dan

keb

utuh

an

berb

agai

kel

ompo

k re

maj

a be

rdas

arka

n St

anda

r/ pe

dom

an y

ang

berla

ku, o

leh

berb

agai

pi

hak

terk

ait,

sesu

ai

deng

an k

ewen

anga

n m

asin

g-m

asin

g.

Men

yusu

n,

men

dist

ribus

ikan

dan

m

enso

sial

isas

ikan

pe

dom

an te

ntan

g m

ekan

ism

e, p

rose

dur

dan

kebu

tuha

n su

mbe

r da

ya p

enye

leng

gara

an

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi/p

elay

anan

KI

E ya

ng m

emen

uhi

sele

ra d

an k

ebut

uhan

be

rbag

ai k

elom

pok

rem

aja

oleh

ber

baga

i pi

hak

terk

ait s

esua

i de

ngan

kew

enan

gan

mas

ing-

mas

ing

berd

asar

kan

Stan

dar/

pedo

man

yan

g be

rlaku

.

Men

dist

ribus

ikan

dan

m

enso

sial

isas

ikan

pe

dom

an te

ntan

g

mek

anis

me,

pro

sedu

r da

n ke

butu

han

sum

ber d

aya

peny

elen

ggar

aan

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi /

pel

ayan

an

KIE

yang

mem

enuh

i se

lera

dan

keb

utuh

an

berb

agai

kel

ompo

k re

maj

a ol

eh b

erba

gai

piha

k te

rkai

t ses

uai

deng

an k

ewen

anga

n m

asin

g-m

asin

g be

rdas

arka

n St

anda

r pe

dom

an y

ang

berla

ku.

Men

dist

ribus

ikan

, m

enso

sial

isas

ikan

, da

n m

emfa

silit

asi

peng

guna

an

pedo

man

tent

ang

mek

anis

me,

pro

sedu

r da

n ke

butu

han

sum

ber d

aya

peny

elen

ggar

aan

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi/p

elay

anan

KI

E ya

ng m

emen

uhi

sele

ra d

an k

ebut

uhan

be

rbag

ai k

elom

pok

rem

aja

oleh

ber

baga

i pi

hak

terk

ait s

esua

i de

ngan

kew

enan

gan

mas

ing-

mas

ing

berd

asar

kan

Stan

dar

pedo

man

yan

g be

rlaku

.

Mel

aksa

naka

n

mek

anis

me,

pro

sedu

r da

n pe

man

faat

an

sum

ber d

aya

untu

k pe

nyel

engg

araa

n ke

giat

an p

embe

rian

info

rmas

i/pel

ayan

an

KIE

yang

mem

enuh

i se

lera

dan

keb

utuh

an

berb

agai

kel

ompo

k re

maj

a ol

eh b

erba

gai

piha

k te

rkai

t ses

uai

deng

an k

ewen

anga

n m

asin

g-m

asin

g be

rdas

arka

n St

anda

r pe

dom

an y

ang

berla

ku.

23PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.3.2

. Ter

sedi

anya

be

rbag

ai a

lat b

antu

au

dio-

visu

al u

ntuk

ke

giat

an p

embe

rian

info

rmas

i/pel

ayan

an

KIEy

ang

mem

enuh

i se

lera

dan

keb

utuh

an

berb

agai

kel

ompo

k re

maj

a da

n m

asya

raka

t te

rkai

t.

P.3.

2.D

isel

engg

arak

anny

a ke

giat

an p

embe

rian

info

rmas

i/pel

ayan

an K

IE

yang

mem

enuh

i sel

era

dan

kebu

tuha

n be

rbag

ai

kelo

mpo

k re

maj

a da

n m

asya

raka

t ter

kait,

m

engg

unak

an b

erba

gai

alat

ban

tu a

udio

-vis

ual.

M

enyu

sun,

men

ceta

k da

n m

endi

strib

usik

an

serta

men

sosi

alis

asik

an

berb

agai

ala

t ban

tu

audi

o-vi

sual

unt

uk

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi /

pel

ayan

an

KIE,

bai

k be

rupa

m

edia

cet

ak m

aupu

n el

ektro

nik,

yan

g m

emen

uhi s

eler

a da

n ke

butu

han

berb

agai

ke

lom

pok

rem

aja

dan

mas

yara

kat t

erka

it

M

ence

tak,

m

endi

strib

usik

an d

an

men

sosi

alis

asik

an

berb

agai

ala

t ba

ntu

audi

o-vi

sual

un

tuk

kegi

atan

pe

mbe

rian

info

rmas

i/ pe

laya

nan

KIE

yang

m

emen

uhi s

eler

a da

n ke

butu

han

berb

agai

ke

lom

pok

rem

aja

dan

mas

yara

kat

terk

ait,

baik

mel

alui

m

edia

cet

ak m

aupu

n el

ektro

nik

M

ence

tak,

m

endi

strib

usik

an d

an

men

sosi

alis

asik

an

berb

agai

ala

t ban

tu

audi

o-vi

sual

unt

uk

kegi

atan

pem

beria

n in

form

asi/

pela

yana

n KI

E, ,

yan

g m

emen

uhi s

eler

a da

n ke

butu

han

berb

agai

ke

lom

pok

rem

aja

dan

mas

yara

kat

terk

ait,

baik

mel

alui

m

edia

cet

ak m

aupu

n el

ektro

nik

M

embe

rikan

info

rmas

i pa

da re

maj

a de

ngan

m

eman

faat

kan

ber

baga

i al

at b

antu

aud

io-

visu

al u

ntuk

keg

iata

n pe

mbe

rian

info

rmas

i/pe

laya

nan

KIE,

yan

g m

emen

uhi s

eler

a da

n ke

butu

han

berb

agai

ke

lom

pok

rem

aja

dan

mas

yara

kat t

erka

it, b

aik

mel

alui

med

ia c

etak

m

aupu

n el

ektro

nik

I.3.3

. Ada

nya

pedo

man

te

ntan

g pe

ran,

hak

, ta

nggu

ng ja

wab

, dan

ru

ang

lingk

up k

egia

tan

kons

elor

seb

aya

dan

pend

ampi

ng. k

onse

lor

seba

ya

P.3.

3. K

onse

lor s

ebay

a da

n pe

ndam

ping

kon

selo

r se

baya

mel

aksa

naka

n pe

ran,

hak

, tan

ggun

g ja

wab

ser

ta k

egia

tan

sesu

ai d

enga

n St

anda

r da

n pe

dom

an.

M

enyu

sun,

men

ceta

k da

n m

endi

strib

usik

an

serta

men

sosi

alis

asik

an

jukn

is te

ntan

g pe

ran,

ha

k, ta

nggu

ng

jaw

ab, d

an ru

ang

lingk

up k

egia

tan

kons

elor

seb

aya

dan

pend

ampi

ng k

onse

lor

seba

ya.

M

ence

tak

dan

men

dist

ribus

ikan

ser

ta

men

sosi

alis

asik

an

jukn

is te

ntan

g pe

ran,

ha

k, ta

nggu

ng

jaw

ab, d

an ru

ang

lingk

up k

egia

tan

kons

elor

seb

aya

dan

pend

ampi

ng k

onse

lor

seba

ya .

M

ence

tak

dan

men

dist

ribus

ikan

ser

ta

men

sosi

alis

asik

an

jukn

is te

ntan

g pe

ran,

ha

k, ta

nggu

ng

jaw

ab, d

an ru

ang

lingk

up k

egia

tan

kons

elor

seb

aya

dan

pend

ampi

ng k

onse

lor

seba

ya .

M

embi

na d

an m

eman

tau

kons

elor

seb

aya

dan

pend

ampi

ng k

onse

lor

seba

ya

24PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

STA

ND

AR

4. j

EjA

RIN

GTe

rban

gunn

ya je

jarin

g PK

PR a

ntar

par

a re

maj

a, k

elom

pok-

kelo

mpo

k m

asya

raka

t, lin

tas

prog

ram

, lin

tas

sekt

or t

erka

it,

Lem

baga

-lem

baga

Sw

aday

a M

asya

raka

t dal

am p

embi

naan

kes

ehat

an re

maj

a.

MA

TRIK

S A

KSI

UN

TUK

PEM

ENU

HA

N K

RIT

ERIA

STA

ND

AR

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.4.1

.Ter

sedi

anya

m

etod

e da

n in

stru

men

un

tuk

mel

akuk

an

pem

etaa

n pe

ran,

ke

giat

an d

an p

rodu

k be

rbag

ai p

eman

gku

kepe

ntin

gan

dala

m

pem

bina

an k

eseh

atan

re

maj

a (d

uty

bear

er

anal

ysis

).

P.4.

1. T

erla

ksan

anya

pe

met

aan

dan

ters

edia

nya

peta

per

an,

kegi

atan

dan

pro

duk

berb

agai

pem

angk

u ke

pent

inga

n da

lam

pe

mbi

naan

kes

ehat

an

rem

aja.

Men

gem

bang

kan

dan

men

yosi

alis

asik

an

met

ode

dan

inst

rum

en

pem

etaa

n un

tuk

dila

ksan

akan

di m

asin

g-m

asin

g tin

gkat

Men

ggun

akan

has

il pe

met

aan

dala

m

pere

ncan

aan

prog

ram

ke

seha

tan

rem

aja

Men

sosi

alis

asik

an

met

ode

dan

inst

rum

en k

epad

a D

inas

Kes

ehat

an

Kab/

Kot

a

Mel

akuk

an

pem

etaa

n de

ngan

m

eman

faat

kan

met

ode

dan

inst

rum

en y

ang

tela

h di

kem

bang

kan.

Mem

astik

an

bahw

a D

inas

ke

seha

tan

kab/

ko

ta m

elak

sana

kan

pem

etaa

n

Men

ggun

akan

ha

sil p

emet

aan

dala

m p

eren

cana

an

prog

ram

kes

ehat

an

rem

aja

Men

sosi

alis

asik

an

met

ode

dan

inst

rum

en

kepa

da P

uske

smas

Mel

aksa

naka

n pe

met

aan

deng

an

mem

anfa

atka

n m

etod

e da

n in

stru

men

yan

g te

lah

dike

mba

ngka

n

Mem

astik

an

bahw

a Pu

skes

mas

m

elak

sana

kan

pem

etaa

n

Men

ggun

akan

has

il pe

met

aan

dala

m

pere

ncan

aan

prog

ram

ke

seha

tan

rem

aja

Men

yedi

akan

has

il ke

giat

an, b

erup

a da

ta d

an c

akup

an

pela

yana

n ku

njun

gan,

je

nis

peny

akit,

ko

nsul

tasi

sec

ara

berk

ala

yang

terp

ilih

berd

asar

kan

kelo

mpo

k um

ur, j

enis

kel

amin

da

n ba

ru-la

ma

Mel

aksa

naka

n pe

met

aan

deng

an

mem

anfa

atka

n m

etod

e da

n in

stru

men

yan

g te

lah

dike

mba

ngka

n

Men

ggun

akan

has

il pe

met

aan

dala

m

pere

ncan

aan

prog

ram

ke

seha

tan

rem

aja

25PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.4.2

. Ter

sedi

anya

m

ekan

ism

e pe

mbe

ntuk

an

jeja

ring/

foru

m

kom

unik

asi p

eman

gku

kepe

ntin

gan,

ada

nya

keje

lasa

n pe

ran,

ta

nggu

ng ja

wab

, dan

fu

ngsi

pem

bina

an,

dari

setia

p or

gani

sasi

da

lam

pem

bina

an

kese

hata

n re

maj

a.

P.4.

2.Te

rlaks

anan

ya

mek

anis

me

pem

bent

ukan

jeja

ring

dan

foru

m k

omun

ikas

i pe

man

gku

kepe

ntin

gan,

ad

anya

kej

elas

an

pera

n, ta

nggu

ng ja

wab

, da

n fu

ngsi

pem

bina

an,

dari

setia

p or

gani

sasi

, da

lam

pem

bina

an

kese

hata

n re

maj

a.

Mem

fasi

litas

i pro

vins

i un

tuk

mem

bent

uk

dan

mem

bina

jeja

ring/

foru

m k

omun

ikas

i ant

ar

pem

angk

u ke

pent

inga

n da

lam

pem

bina

an

kese

hata

n ra

mah

ses

uai

pera

n da

n ta

nggu

ng

jaw

ab

Men

gada

kan

perte

mua

n be

rkal

a lin

tas

sekt

or

terk

ait u

ntuk

mem

perk

uat

pera

n da

n ta

nggu

ng

jaw

ab d

alam

pem

bina

an

kese

hata

n re

maj

a

Mem

fasi

llitas

i pe

mbe

ntuk

an s

ekre

taria

t fo

rum

pem

bina

an

kese

hata

n re

maj

a de

ngan

SK

send

iri

atau

ber

afis

iliasi

pad

a ke

lom

pok

kerja

yan

g su

dah

ada

di ti

ngka

t na

sion

al

Mem

fasi

litas

i di

nas

kese

hata

n ka

bupa

ten/

kot

a un

tuk

mem

anfa

atka

n m

ekan

ism

e pe

mbi

naan

je

jarin

g/ p

eman

gku

kepe

ntin

gan

sesu

ai

pera

n da

n ta

nggu

ng

jaw

ab d

an fu

ngsi

nya

Men

gada

kan

perte

mua

n be

rkal

a lin

tas

sekt

oral

terk

ait

di ti

ngka

t pro

vins

i

Mem

fasi

llitas

i pe

mbe

ntuk

an

sekr

etar

iat f

orum

pe

mbi

naan

ke

seha

tan

rem

aja

deng

an S

K se

ndiri

at

au b

eraf

isilia

si

pada

kel

ompo

k ke

rja

yang

sud

ah a

da

Mel

akuk

an o

rient

asi

kepa

da to

koh

kunc

i or

gani

sasi

mas

yara

kat

dan

rem

aja

men

gena

i pe

laya

nan

dan

man

faat

pr

ogra

m k

eseh

atan

re

maj

a, p

eran

dan

ta

nggu

ng ja

wab

pe

man

gku

kepe

ntin

gan

Mem

fasi

litas

i pu

skes

mas

unt

uk

men

gem

bang

kan

jeja

ring

anta

r kel

ompo

k m

asya

raka

t dan

re

maj

a po

tens

ial

yang

bis

a be

rper

an

dala

m m

endu

kung

pe

man

faat

an P

KPR

Mem

fasi

llitas

i pe

mbe

ntuk

an s

ekre

taria

t fo

rum

pem

bina

an

kese

hata

n re

maj

a de

ngan

SK

send

iri

atau

ber

afis

iliasi

pad

a ke

lom

pok

kerja

yan

g su

dah

ada

Men

gem

bang

kan

jeja

ring

anta

r ke

lom

pok

mas

yaka

t da

n re

maj

a po

tens

ial

yang

bis

a be

rper

an

dala

m m

endu

kung

pe

man

faat

an P

KPR

Men

erap

kan

mek

anis

me

koor

dina

si

linta

s se

ktor

yan

g te

rkai

t di t

ingk

at

keca

mat

an a

tau

desa

at

au k

elur

ahan

Men

gem

bang

kan

kerja

sam

a lin

tas

prog

ram

bai

k in

tern

al

mau

pun

anta

r pu

skes

mas

.

26PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.4.3

. Ter

sedi

anya

m

ekan

ism

e pe

mbi

naan

ber

baga

i ke

lom

pok

mas

yara

kat

yang

men

duku

ng

pem

anfa

atan

pe

laya

nan

kese

hata

n re

maj

a.

P.4.

3. B

erba

gai

kelo

mpo

k m

asya

raka

t m

elak

sana

kan

kegi

atan

ya

ng m

endu

kung

pe

man

faat

an p

elay

anan

ke

seha

tan

rem

aja.

Mem

buat

dan

m

endi

strib

usik

an

pedo

man

pel

aksa

naan

pe

mbi

naan

kel

ompo

k m

asya

raka

t unt

uk

men

duku

ng p

eman

faat

an

pela

yana

n PK

PR

Mem

fasi

litas

i per

tem

uan

berk

ala

anta

r pem

angk

u ke

pent

inga

n da

lam

ra

ngka

men

ggal

ang

kete

rliba

tan

kelo

mpo

k m

asya

raka

t unt

uk

men

duku

ng p

eman

faat

an

pela

yana

n ke

seha

tan

rem

aja

di ti

ngka

t nas

iona

l

Mem

fasi

litas

i pro

vins

i m

elak

ukan

pem

bina

an

terh

adap

ber

baga

i ke

lom

pok

mas

yara

kat

untu

k m

endu

kung

pe

man

faat

n pe

laya

nan

PKPR

Mem

fasi

litas

i ka

bupa

ten/

kota

un

tuk

mel

akuk

an

pem

bina

an

berb

agai

kel

ompo

k m

asya

raka

t unt

uk

men

duku

ng

pem

anfa

atan

pe

laya

nan

PKPR

Mem

fasi

litas

i pe

rtem

uan

berk

ala

an

tar p

eman

gku

kepe

ntin

gan

dala

m

rang

ka m

engg

alan

g ke

terli

bata

n be

rbag

ai k

elom

pok

mas

yara

kat u

ntuk

m

endu

kung

pe

man

faat

an

pela

yana

n ke

seha

tan

rem

aja

di ti

ngka

t pr

ovin

si

Mem

fasi

litas

i pu

skes

mas

unt

uk

mel

akuk

an p

embi

naan

te

rhad

ap b

erba

gai

kelo

mpo

k m

asya

raka

t un

tuk

men

duku

ng

pem

anfa

atan

pel

ayan

an

PKPR

Mem

fasi

litas

i pe

rtem

uan

berk

ala

an

tar p

eman

gku

kepe

ntin

gan

dala

m

rang

ka m

engg

alan

g ke

terli

bata

n b

erba

gai

kelo

mpo

k m

asya

raka

t un

tuk

men

duku

ng

pem

anfa

atan

pel

ayan

an

kese

hata

n re

maj

a di

tin

gkat

kab

/ kot

a

Mem

fasi

litas

i ke

lom

pok

mas

yara

kat

mel

aksa

naka

n ke

giat

an u

ntuk

m

endu

kung

pe

man

faat

an P

KPR

Mel

akuk

an p

embi

naan

te

rhad

ap k

elom

pok

mas

yara

kat u

ntuk

m

endu

kung

pe

laks

anaa

n PK

PR.

27PEDOMAN STANDAR NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

INPU

TPR

OSE

STI

NG

KA

T N

ASI

ON

AL

TIN

GK

AT

PRO

VIN

SITI

NG

KA

T K

AB

/KO

TATI

NG

KA

T PU

SKES

MA

S

I.4.4

. Ter

sedi

anya

m

ekan

ism

e pe

mbi

naan

pe

ngua

tan

pera

n da

n ta

nggu

ng ja

wab

or

gani

sasi

rem

aja

yang

mem

perju

angk

an

kepe

ntin

gan

rem

aja.

P.4.

4. T

erla

ksan

anya

pe

mbe

ntuk

an,

pem

bina

an, p