Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan Dan …jurnalkomputer.com/attachments/article/154/PEDOMAN STANDAR MU… · Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan Dan Pengembangan Aplikasi

Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan

Dan Pengembangan Aplikasi eGovernment

COVER DALAM

Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan

Dan Pengembangan Aplikasi eGovernment

SAMBUTAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

REPUBLIK INDONESIA

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting, sehingga penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahanperubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembagalembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (publicprivate partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju eGovernment.

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekatsekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan lembagalembaga pemerintah bekerja secara terpadu.

Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah menyusun pula konsep sistem informasi nasional sebagai acuan/panduan bagi penyusunan national eStrategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program eIndonesia, yang didalamnya termasuk pembangunan eGovernment.

Pengembangan eGovernment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang eGovernment. Agar kebijakan pengembangan eGovernment dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Pada awal tahun 2004 telah diselesaikan panduan yaitu : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah dan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment dan ketiga panduan tersebut telah mulai disosialisasikan ke pemerintah daerah dan para stakeholder di beberapa kota di Indonesia.

Pada kesempatan ini pula saya menyambut baik penerbitan buku panduan “ Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment “ bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi strategi pengembangan aplikasi eGovernment yang sesuai dengan standar mutu dan jangkauan pelayanan.

Panduan ini perlu disebarluaskan kepada semua kalangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, serta perlu pula disosialisasikan sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan eGovernment guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Task Force eGovernment dan semua kalangan yang telah ikut secara aktif berpartisipasi dalam menyiapkan buku panduan ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2004


SYAMSUL MU’ARIF

SAMBUTAN

SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

Aplikasi adalah bagian yang berfungsi memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan menjembatani unsurunsur sistem, prosedur, proses dan faktor manusia Aplikasi sebaiknya dirancangbangun dan dikembangkan secara luwes dan terpisah dari infrastruktur, dengan tujuan apabila terjadi perubahan pada tingkat infrastruktur yang umumnya terjadi secara terus menerus, maka tidak diperlukan penyesuaian yang terlalu banyak pada aplikasi.

Disamping itu diharapkan pengembangan aplikasi dilakukan dengan melihat alternatif infrastruktur yang tersedia di berbagai lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kompleksitas serta tahapan implementasi masingmasing instansi. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik sesuai dengan perkembangan kebutuhan, sehingga eServices dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan layanan publik.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia telah menetapkan Pengembangan egovernment sebagai salah satu program utama (flagship) dalam rangka untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Aplikasi yang dikembangkan disetiap lembaga pemerintah ikut menentukan keberhasilan di dalam penyelenggaraan egovernment

Oleh karena itu, Tim Koordinasi Telematika Indonesia menyambut baik diterbitkannya buku Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menunjang pengembangan egovernment. Hal ini

sejalan dengan strategi dan program Tim Koordinasi Telematika Indonesia dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dan proses kerja di semua instansi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah dalam melaksanakan proses transformasi menuju pengembangan egovernment.

Panduan ini akan terus disempurnakan, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaannya lebih lanjut sangat diharapkan agar panduan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih luas.

Jakarta, Agustus 2004

SEKRETARIS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASISELAKU

SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA,

J. B. KRISTIADI

MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR : /KEP/M.KOMINFO/VIII/2004

TENTANG

PANDUAN STANDAR MUTU, JANGKAUAN PELAYANANDAN PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pelaksanaan eGovernment dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan maka dipandang perlu adanya Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Aplikasi eGovernment;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Panduan Standar Mutu,

Jangkauan Pelayanan dan Aplikasi eGovernment dalam menunjang eGovernment.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2003;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;

6. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 05/SK/MENEG/KI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

7. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tanggal 1

Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan eGovernment.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TENTANG PANDUAN STANDAR MUTU, JANGKAUAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT

PERTAMA : Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Aplikasi eGovernment dalam menunjang eGovernment yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Aplikasi eGovernment dalam menunjang eGovernment bagi lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah.

KETIGA : Halhal yang sifatnya teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Agustus 2004


SYAMSUL MU’ARIF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;2. Pimpinan LPND, dan;3. Para Gubernur/Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri No ....Tentang

PEDOMAN STANDAR MUTU, JANGKAUAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

EGOVERNMENT

PEDOMAN STANDAR MUTU, JANGKAUAN PELAYANANDAN PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iPRAKATA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PENGELOMPOKAN APLIKASI EGOVERNMENT 52.1 Kelompok Aplikasi eGovernment Berdasarkan

Orientasi Layanan2.2 Kelompok Aplikasi eGovernment Berdasarkan

Jenis Layanan2.3 Kelompok Aplikasi eGovernment Berdasarkan

Fungsi2.4 Kelompok Aplikasi eGovernment Berdasarkan

Obyek Layanan

BAB III STANDAR MUTU DAN JANGKAUAN LAYANAN 25

BAB IV PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT 334.1 Spesifikasi Kebutuhan 4.2 Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual4.3 Dokumentasi4.4 Pengacuan Pada Standar Teknologi.4.5 Dukungan Teknis.

BAB V TAHAPAN IMPLEMENTASI LAYANAN EGOVERNMENT 43

5.1 Tingkat Persiapan.

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIi


5.2 Tingkat Pematangan.5.3 Tingkat Pemantapan.5.4 Tingkat Pemanfaatan.

BAB VI PENUTUP 51

LAMPIRAN – LAMPIRAN 11LAMPIRAN 1 CONTOH MODUL APLIKASI EGOVERNMENT 12LAMPIRAN 2 PUSTAKA KATA

21

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIii


Kementerian Komunikasi dan Informasi RIii


PRAKATA

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIiii


Kementerian Komunikasi dan Informasi RIiv


PRAKATA

Pedoman ini menjelaskan tentang Standar Mutu, Jangkauan

Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment bagi

lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu tujuan utama pengembangan eGovernment

adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik

sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi.

Perbaikan layanan publik ini sedikit banyak akan memberikan

pengaruh positif pada berbagai sektor dan sisi kehidupan

bangsa dan negara. Pengembangan dan penerapan layanan

publik berbasis teknologi informasi (eServices) memerlukan

persiapan, perencanaan dan penanganan secara sistematis

dan terpadu sehingga dapat memberikan hasil yang

maksimum.

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIv


Mengingat sangat beragamnya jenis layanan publik serta

alternatif teknologi pengantar layanan yang ada (service

delivery channel) maka diperlukan penjabaran dan

pengelompokan layanan berdasarkan antara lain orientasi

layanan, obyek layanan, dan jenis layanan. Pengelompokan

ini juga akan membantu mengoptimalkan jangkauan

pelayanan (service coverage).

Selain diperlukan perhatian yang terus menerus pada aspek

infrastruktur teknologi informasi, diperlukan juga perhatian

terhadap satu aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek

aplikasi. Aplikasi adalah bagian yang berfungsi memanfaatkan

infrastruktur teknologi informasi dan menjembatani unsur

unsur sistem, prosedur, proses dan faktor manusia sehingga

eServices dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan layanan

publik. Aplikasi sebaiknya dirancangbangun dan

dikembangkan secara luwes dan terpisah dari infrastruktur,

dengan tujuan apabila terjadi perubahan pada tingkat

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIvi


infrastruktur yang umumnya terjadi secara terus menerus,

maka tidak diperlukan penyesuaian yang terlalu banyak pada

aplikasi.

Disamping itu diharapkan pengembangan aplikasi dilakukan

dengan melihat alternatif infrastruktur yang tersedia di

berbagai lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi, kompleksitas serta tahapan

implementasi masingmasing instansi. Aplikasi yang

dikembangkan harus dapat mengakomodasi peningkatan

jumlah dan kualitas layanan publik sesuai dengan

perkembangan kebutuhan. Pedoman ini bertujuan

memberikan acuan dasar bagi strategi pengembangan

aplikasi eGovernment yang sesuai dengan standar mutu dan

jangkauan pelayanan.

DASAR PELAKSANAAN

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIvii


a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun

2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan

Telematika di Indonesia.

b. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001

tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

c. Keputusan Presiden RI nomor 101 tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

d. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National

IT Framework/NITF).

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika

Indonesia.

f. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun

2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional

Pengembangan EGovernment.

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIviii


BAB I

PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI1




Pendahuluan

Yang dimaksud aplikasi eGovernment adalah susunan piranti

lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses

layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan

pengguna akhir (enduser), yaitu petugas instansi pemerintah

ataupun publik. Berbagai piranti lunak yang umum digunakan

dalam otomasi perkantoran seperti pengolahkata, surat

elektronik (email) tidak termasuk dalam definisi aplikasi,

meskipun dapat bekerja secara terpadu dengan aplikasi yang

dimaksud dalam definisi di atas. Aplikasi eGovernment dapat

dikelompokkan berdasarkan beberapa unsur atau karakteristik

yang akan dibahas lebih lanjut dalam pedoman ini.

Aplikasi eGovernment umumnya dibangun diatas suatu

aplikasi dasar seperti database, electronic record

management dan lainlain.



Penjelasan lebih lanjut mengenai posisi aplikasi e

Governement dalam infrastruktur eGovernment dapat dilihat

pada Gambar 1.

Gambar 1. Posisi Aplikasi eGovernment terhadap

Infrastruktur



BAB II

PENGELOMPOKAN APLIKASI EGOVERNMENT





Aplikasi eGovernment dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi, jenis, fungsi dan obyek layanannya.

2.1. Kelompok Aplikasi eGovernment Berdasarkan

Orientasi Layanan

Berdasarkan orientasi layanan, aplikasi eGovernment dapat

dibagi dalam dua kategori yaitu :

a. Back office.

Aplikasi eGovernment dalam kelompok back office

tidak langsung menyediakan layanan untuk publik.

Aplikasi back office lebih banyak menangani keperluan

internal dari instansi pemerintah. Jenis aplikasi back

office dapat pula menangani masalah administrasi

yang berkaitan erat dengan layanan publik.



Contoh aplikasi back office antara lain :

1. Keuangan

2. Kepegawaian

3. Pengendalian dan pengawasan Proyek

4. Pengadaan Barang dan Jasa

5. Kekayaan/aset instansi

6. Sistem Pelaporan

7. Pengawasan Internal

b. Front office.

Aplikasi eGovernment dalam kelompok front office

secara langsung menyediakan layanan untuk publik.

Aplikasi tersebut dapat langsung digunakan oleh

publik sesuai dengan jenis teknologi layanan elektronik

yang disediakan (eService Channel), maupun

digunakan oleh petugas dalam melayani publik dalam

format tatap muka (contoh, petugas unit layanan



tertentu menggunakan aplikasi di kantor atau pada

loket layanan).

Contoh aplikasi frontoffice antara lain :

1. Pendaftaran (Tanda Daftar Perusahaan, Tanda

Daftar Rekanan, Tanda Daftar Perdagangan,

Tanda Daftar Industri Kecil dan lainlain)

2. Perijinan (IMB, SIUP, SIM, STNK, Ijin Lokasi, Ijin

Gangguan, Ijin Reklame, Ijin Penambangan dan

lainlain).

3. Kependudukan (KTP, Paspor, Akta Lahir, Akta

Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Ijin

Menetap Sementara dan lainlain)

4. Pembayaran (Pajak, Cukai, Iuran, Retribusi, Listrik,

Air, Telepon dan lainlain)



5. Informasi (Kebijakan Publik, Potensi Daerah,

Kegiatan Instansi, Darurat/Bencana, GIS/

Pemetaan, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata,

Industri, Perdagangan, Investasi, Pertanian, dan

lainlain)

6. Layanan Kesehatan

7. Layanan Pendidikan

Pembedaan antara kedua kategori aplikasi sesuai

dengan orientasi sangat penting, karena kedua

kategori aplikasi tersebut pada umumnya memerlukan:

tingkat pengamanan yang berbeda;

teknologi dan infrastruktur yang berbeda;

rancang bangun yang berbeda;

langkahlangkah implementasi yang berbeda

(sosialisasi, pelatihan dan lain lain).



Pemisahan kedua kategori aplikasi tersebut akan

memudahkan pengembangan lebih lanjut bila terjadi

perubahan kebutuhan, sebagai hasil dari

berkembangnya teknologi maupun berkembangnya

kebutuhan publik.

Pembedaan kedua kategori aplikasi sesuai dengan

orientasi layanan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kategori Aplikasi eGovernment Sesuai Dengan

Orientasi Layanan



2.2. Kelompok Aplikasi Berdasarkan Jenis Layanan

Aplikasi eGovernment berdasarkan jenis layanannya dapat

dibedakan dalam 5 (lima) layanan yaitu :

a. Layanan Informasi Umum

Layanan Informasi Umum adalah jenis layanan yang

sifatnya memberikan informasi umum kepada publik.

Aplikasi eGovernment ini harus dapat memberikan

kemudahan bagi publik untuk mengambil informasi

sesuai dengan kebutuhannya dan memudahkan bagi

pengelola informasi untuk terus memelihara informasi

agar dapat terjaga pemutakhirannya (up to date).

Contoh layanan informasi umum antara lain :



1. Informasi Umum mengenai instansi (struktur

organisasi, nama pejabat, tugas dan fungsi,

layanan yang diberikan, alamat dan lainlain);

2. Peraturan dan Perundangundangan;

3. Potensi Daerah.

b. Layanan Pendaftaran

Layanan Pendaftaran adalah jenis layanan yang

sifatnya melakukan pencatatan data publik. Aplikasi e

Government ini harus dapat memberikan kemudahan

bagi publik untuk melakukan berbagai keperluan

pendaftaran sesuai dengan kebutuhannya dan juga

memudahkan bagi pengelola informasi dan pihak lain

yang terkait dan berwewenang untuk terus memelihara

informasi agar dapat terjaga pemutakhirannya (up to

date).



Contoh layanan pendaftaran antara lain :

1. Catatan Sipil

2. Akte Kelahiran

3. Kartu Keluarga

4. Pendaftaran Ijin Usaha

5. Tanda Daftar Perusahaan

6. Tanda Daftar Rekanan

7. Tanda Daftar Perdagangan

8. Tanda Daftar Industri Kecil

c. Layanan Perijinan

Layanan Perijinan adalah jenis layanan dimana publik

mengajukan permohonan perijinan tertentu. Pada

umumnya aplikasi perijinan berkaitan dengan proses

internal di instansi yang berwenang memberikan

perijinan tertentu berdasarkan tugas dan fungsi

instansi, peraturan dan perundangundangan yang

berlaku. Aplikasi egovernment harus memberikan



kemudahan bagi publik untuk mengajukan

permohonan, mengikuti status proses perijinan sampai

mendapatkan dokumen perijinan yang diperlukan

secara efisien. Perijinan dapat berupa pengajuan baru

maupun perpanjangan perijinan tertentu. Perijinan

dapat berkaitan dengan syaratsyarat pembayaran

tertentu dimana proses pembayarannya dapat

dilakukan secara elektronik (ePayment).

Contoh layanan perijinan antara lain :

1. Ijin Usaha Perdagangan

2. Ijin Lokasi

3. IMB

4. Ijin Gangguan

5. Ijin Mengemudi

6. Ijin Trayek

7. Ijin Reklame

8. Ijin Hotel



9. Ijin Restoran

10. Ijin Galian

d. Layanan Pembayaran (ePayment)

Layanan Pembayaran adalah jenis layanan dimana

publik melakukan proses pembayaran tertentu.

Aplikasi egoverment harus dapat memberikan

kemudahan bagi publik untuk memilih metoda dan

sistem pembayaran, serta menjaga keamanan data

yang terkait dalam proses pembayaran. Aspek

keamanan data merupakan aspek penting dalam jenis

layanan publik yang berkaitan dengan pembayaran

secara elektronik. Layanan pembayaran dapat juga

berkaitan dengan aplikasi penagihan elektronik (e

Billing), yaitu suatu proses penagihan yang dilakukan

secara elektronik. Selain layanan pembayaran, ada

juga aplikasi dimana pemerintah melakukan

pembayaran seperti pemberian bantuan, tunjangan



dan lainlain yang pada saat ini belum banyak menjadi

perhatian.

Contoh aplikasi layanan pembayaran antara lain :

1. Pajak (Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak

Kendaraan Bermotor, PPN Barang Mewah, dan

lainlain)

2. Cukai

3. Iuran

4. Retribusi

5. Pengadaan barang dan jasa

e. Layanan Lain

Layanan Lain adalah berbagai jenis layanan yang

tidak termasuk dalam kelompok di atas. Jenis layanan

ini dapat bersifat sementara (adhoc) tanpa mengurangi

arti pentingnya, seperti layanan yang berkaitan dengan



bencana alam, penyakit menular dan lainlain.

Layanan dalam kelompok ini juga dapat berkaitan

dengan program nasional tertentu.

Contoh layanan lain seperti:

1. Layanan darurat (kebakaran, wabah penyakit,

dan lainlain);

2. Layanan bencana alam ( banjir, gempa bumi,

tanah longsor, gunung meletus dan lainlain);

3. Layanan kecelakaan (lalulintas, kereta api,

kapal laut, pesawat terbang, dan lainlain);

4. Informasi dari masyarakat.


Fungsi.

Berdasarkan fungsinya, aplikasi eGovernment dapat

dibedakan dalam dua kategori yaitu:



a. Aplikasi Generik.

Aplikasi eGovernment dalam kelompok generik

menangani permasalahan antar satu instansi dengan

instansi lain yang mempunyai keseragaman pada

proses, prosedur, aturanaturan dan lainlainnya.

Informasi yang terkandung di masingmasing instansi

dan pemanfaatan informasinya dapat berbedabeda,

namun aplikasinya dapat dikatakan memiliki

keseragaman.

Beberapa contoh aplikasi generik antara lain:

1. Keuangan

2. Kepegawaian

3. Kekayaan/Aset Instansi

4. Sistem Pelaporan

5. Pengawasan Internal

6. Pengendalian dan Pengawasan Proyek



Unit Kerja dalam Instansi yang memiliki kewenangan

terhadap bidang tertentu yang berkaitan dengan

aplikasi generik agar menyusun spesifikasi acuan atau

spesifikasi dasar yang berisi fungsifungsi utama

aplikasi, standar struktur data, proses dan lainlain

sehingga dapat menjadi dasar dari pengembangan

aplikasi tersebut. Hal ini akan memudahkan menjaga

mutu layanan, konsolidasi, konsistensi penerapan dan

pengembangan lebih lanjut.

b. Aplikasi Spesifik.

Aplikasi eGovernment dalam kelompok spesifik

menangani permasalahan yang khas dilihat dari

proses, prosedur dan fungsinya. Pada umumnya,

aplikasi eGovernment ini sangat terkait dengan fungsi



operasional yang sangat spesifik dari instansi

pemerintah yang menjalankan aplikasi.

Beberapa contoh aplikasi spesifik antara lain :

1. Permohonan Perijinan

2. Pembayaran Iuran

3. Pembayaran Denda

4. Pembayaran Cukai

Pembedaan antara kedua kategori aplikasi e

Government sesuai dengan tugas dan fungsi sangat

penting, karena:

1. Aplikasi generik dapat dikembangkan sebagai

paket standar, sehingga menghindari

pemborosan biaya dan waktu yang disebabkan

pengembangan dan implementasi yang

berulangulang.



2. Aplikasi generik umumnya memerlukan

konsolidasi data pada beberapa tingkat.

3. Aplikasi generik umumnya memerlukan

keseragaman dalam struktur data (antara lain

kodifikasi, format) dan dalam rangka menjaga

keterpaduan dan konsolidasi di atas.

Aplikasi spesifik dapat dikembangkan sebagai satu

paket, bila penerapannya dapat dilakukan secara

seragam di banyak lokasi. Sebagai contoh aplikasi

perijinan tertentu yang dilakukan di berbagai daerah

yang mengacu pada satu ketentuan yang seragam di

tingkat nasional. Hal ini sangat berguna bagi publik

yang memerlukan kemudahan dalam mendapatkan

layanan yang sama dimanapun mereka berada yang

merupakan tujuan utama dari penerapan e

Government.



Instansi yang memiliki kebutuhan aplikasi spesifik agar

menyusun spesifikasi acuan atau spesifikasi dasar

yang berisi fungsifungsi utama aplikasi, standar

struktur data, proses, prosedur, aturan dan lainlain,

sehingga dapat menjadi dasar dari pengembangan

aplikasi tersebut. Hal ini akan memudahkan dalam

upaya menjaga mutu layanan, konsolidasi dan

pengembangan lebih lanjut.


Obyek Layanan.

Berdasarkan obyek layanan aplikasi eGovernment dapat

dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Aplikasi Government to Government (G2G).

Aplikasi eGovernment dalam kategori ini menangani

masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau



antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh

satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah

yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi

tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi

antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis G2G

bekerja di atas satu jaringan data yang disebut

sebagai intranet yaitu jaringan data yang digunakan

untuk keperluan internal instansi pemerintah (periksa

Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal

Pemerintah).

Beberapa contoh aplikasi G2G antara lain;

1. Koordinasi dan Konsolidasi Anggaran

2. Koordinasi Kepegawaian

3. Koordinasi Kegiatan Bidang Ekonomi

4. Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan

b. Aplikasi Government to Citizen (G2C).




masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat

luas, baik warga negara Indonesia maupun warga

negara asing.

Beberapa contoh aplikasi G2C antara lain:

1. Kependudukan.

2. Keimigrasian.

3. Akta Nikah.

c. Aplikasi Government to Business (G2B).


masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor

usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berupa

berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik

nasional maupun asing.



Beberapa contoh aplikasi G2B antara lain :

1. Pembayaran Pajak.

2. Perijinan Usaha.

3. Pengadaan Barang dan Jasa (eProcurement).





BAB III

STANDAR MUTU DAN JANGKAUAN LAYANAN





Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peran penting

dalam peningkatan layanan publik. Untuk itu diperlukan

standar mutu layanan yang disusun oleh instansi yang terkait

dan berwenang dengan jenis layanan tertentu yang mengacu

pada pemenuhan kebutuhan publik.

Pada awalnya proses penjabaran standar mutu dilakukan

dengan mengacu pada visi dan misi utama dari instansi yang

bersangkutan. Peran dan fungsi organisasi instansi

pemerintah yang berkaitan dengan layanan publik dirinci

dalam kelompok satuan layanan yang lebih spesifik. Setiap

satuan layanan dilengkapi dengan spesifikasi standar mutu,

proses, prosedur dan aturanaturan layanan sesuai dengan

perundangan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, setiap satuan layanan dianalisis peluang

pemanfaatan teknologi informasinya, kemudian dirumuskan



menjadi satuan layanan berbasis teknologi informasi (e

Services), termasuk perumusan standar mutunya.

Standar mutu untuk eServices antara lain :

1 Ketersediaan dalam waktu (availability) yaitu terukur

dengan angka persentase layanan elektronik yang dapat

digunakan oleh publik. Sebagai contoh, layanan tertentu

diharapkan tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam

seminggu, 365 hari dalam setahun dengan toleransi

kerusakan 24 jam dalam setahun (99.7%).

2 Jangkauan (coverage) yaitu ketersediaan di area

geografis tertentu. Sebagai contoh diperlukan alternatif

jenis layanan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur



di daerah tertentu dimana satu jenis eService Channel

lebih tersedia dibandingkan jenis yang lain.

3 Waktu proses. Sebagai contoh, dokumen perijinan

selesai dalam 3 hari kerja sesudah semua persyaratan

terpenuhi.

4 Waktu layanan. Sebagai contoh, pengurusan

perpanjangan Kartu Tanda Penduduk selesai dalam

waktu 2 jam.

5 Waktu tanggap. Waktu yang diperlukan suatu instansi

untuk memberikan tanggapan atas satu permintaan

layanan dari masyarakat. Sebagai contoh, dalam 2 hari

kerja email yang masuk harus dijawab dengan email

konfirmasi, tentang permintaan yang telah diterima serta

memberikan nomor referensi tindak lanjut, sehingga



proses penanganannya (status) dapat dipantau lebih

lanjut.

6 Kelengkapan, akurasi dan keterkinian dari informasi

yang disediakan.

7 Tingkat kemudahan dan kenyamanan. Ukuran

kemudahan penggunaan oleh publik yang dapat terukur

dan berapa besar upaya yang diperlukan untuk

penyesuaian dan pelatihan.

8 Kemudahan prosedur dan tata cara. Sebagai contoh

persyaratan dan prosedur aplikasi perijinan yang

sederhana dan wajar sesuai dengan kebutuhan

administrasi.

9 Pilihan media (eService Channel) antara lain seperti

telepon, fax, email, loket, situs internet.



10 Keseragaman antar instansi atau pengacuan pada

standar layanan publik yang lain.

11 Pilihan sistem pembayaran (Tunai, kartu ATM, kartu

kredit, kartu debit dan lain lain.)

12 Biaya.

13 Acuan dan tolok ukur lain

Secara garis besar proses perumusan standar mutu e

Services dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses Perumusan Standar Mutu eServices





BAB IV

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN

APLIKASI EGOVERNMENT





Pengembangan aplikasi eGovernment harus memperhatikan

berbagai hal meliputi spesifikasi kebutuhan, rancang bangun

dan pengembangan, kepemilikan hak atas kekayaan

intelektual, dokumentasi, standar teknologi dan dukungan

teknis.

4.1. Spesifikasi Kebutuhan

Aplikasi eGovernment harus dikembangkan berdasarkan

satu spesifikasi tertulis yang antara lain menjabarkan tujuan,

fungsi, standar proses, format data, masukan dan keluaran.

Aplikasi eGovernment dapat dikembangkan sendiri oleh

instansi terkait (dengan atau tanpa bantuan pihak lain) atau

dapat dikembangkan pihak lain.

Rancang Bangun dan Pengembangan.



Aplikasi eGovernment yang dikembangkan harus dapat

memberikan hasil yang maksimal dari pemanfaatan teknologi

informasi. Berbagai prosedur kerja dan proses manual perlu

ditinjau ulang relevansinya (rasionalisasi) sehingga tidak

dibawa serta dalam proses kerja dan sistem baru yang

berbasis teknologi informasi.

Beberapa contoh rasionalisasi antara lain:

a. Penghilangan dan atau pengurangan jumlah rangkap

formulir.

b. Penghilangan dan atau pengurangan lampiran

dokumen.

c. Penyederhanaan prosedur pemeriksaan dan

pengesahan dari unit kerja satu ke unit kerja lainnya.

Pada umumnya efektivitas dan efisiensi layanan dapat dicapai

sebagai hasil dari rekayasa ulang proses (business process

reengineering) yang melakukan pembaharuan pada proses



dan tata cara kerja yang tidak sesuai lagi. Perubahan

perubahan ini perlu dilakukan dengan menjaga keseimbangan

antara kebutuhan kontrol dan kebutuhan layanan (efisiensi,

waktu dan kemudahan).

4.2. Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengembangan aplikasi eGovernment sebaiknya

memberikan kejelasan tentang kepemilikan Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikembangkan, karena hal

ini akan berpengaruh pada ketergantungan dari instansi

pemerintah pada pihak lain dalam perawatan/pemeliharaan

aplikasi maupun pengembangan lebih lanjut dari aplikasi.



4.3. Dokumentasi

Pengembang aplikasi egovernment (dilakukan instansi

sendiri maupun oleh pihak lain) diharuskan membuat dan

menyerahkan dokumentasi dari aplikasi agar kesinambungan

implementasi aplikasi dapat terjaga.

Dalam dokumentasi termasuk di dalamnya antara lain:

a. Spesifikasi Fungsional (fungsifungsi yang dijalankan,

masukan, luaran, laporan dan lainlain);

b. Spesifikasi Teknis (desain, proses, struktur data,

interkoneksi dan lainlain);

c. Prosedur Standar Operasi (SOP) dan Petunjuk

Pemakaian (user manual);

d. Kode program (Source Code). tergantung

kesepakatan dalam pemilikan kekayaan intelektual;

e. Dokumentasi lain sesuai dengan kebutuhan dan

peraturan yang berlaku.



Dokumentasi ini kemudian akan menjadi acuan bagi

pengujian laik operasi aplikasi dan pengukuran unjuk kerja

aplikasi (audit egovernment).

4.4. Pengacuan Pada Standar Teknologi.

Pengembangan aplikasi egovernment sebaiknya

memberikan peluang untuk terus mengikuti perkembangan

teknologi dan kebutuhan publik. Rancang bangun aplikasi

sejauh mungkin tidak mengacu pada suatu jenis teknologi dan

merek tertentu agar tidak menjadi kendala pada saat alternatif

teknologi lain diperlukan untuk memberikan efisiensi dan

keunggulan yang lebih baik. Pengembang aplikasi diharapkan

dari awal dapat memberikan alternatif pilihan teknologi secara

luwes. Hal ini akan menghindari diperlukannya waktu yang

lama dan biaya yang tinggi pada saat aplikasi perlu

menggunakan standar teknologi baru.



Beberapa contoh standar teknologi ini antara lain:

a. Jenis perangkat keras (jenis prosesor dan lainlain)

b. Sistem operasi

c. Basis data

d. Jenis tampak muka atau user interface (clientserver,

web based dan lainlain)

e. Jenis teknologi pengamanan data (enkripsi dan lain

lain)

f. Jenis development tools (bahasa program dan lain

lain)

g. Jenis teknologi akses (internet, telepon dan lainlain)

h. Jenis bentuk informasi (tabuler, text, grafik, gambar,

suara, video, data spatial dan lainlain)

Selain hal di atas, aplikasi harus memiliki skalabilitas yaitu

kemampuan mengakomodasi peningkatan jumlah pemakai

(user) dan jumlah transaksi. Hal ini penting mengingat



besarnya potensi publik yang perlu dijangkau sesuai

perjalanan waktu.

4.5. Dukungan Teknis.

Pengembangan aplikasi eGovernment yang dilakukan oleh

pihak di luar instansi pemerintah, perlu dukungan teknis yang

jelas dan teratur agar kelangsungan operasional aplikasi dari

waktu ke waktu dapat terjamin. Beberapa contoh dukungan

teknis antara lain :

a. Layanan purna jual harus dijabarkan secara

spesifik dengan ukuranukuran yang jelas sesuai

lingkup tanggung jawab.

b. Alih teknologi agar menyertakan serah terima

dokumentasi (dalam bahasa Indonesia) dan

pelatihan yang terjadwal.

c. Kompetensi yang terbentuk sebagai hasil dari alih

teknologi harus dapat dievaluasi lebih lanjut.



d. Diperlukan prosedur kerja yang mengatur

penanganan masalah antara instansi dengan pihak

pengembang aplikasi, termasuk untuk melakukan

perawatan dan pemeliharaan aplikasi.

Adanya dukungan teknis membuat kelancaran operasional

aplikasi dari waktu ke waktu dapat lebih terjamin, dan

berbagai masalah yang mungkin timbul dapat diantisipasi

lebih dini.

Organisasi yang mengelola sistem informasi instansi

pemerintah sebaiknya memiliki bagian yang menangani

pengembangan dan beroperasinya aplikasi. Ketergantungan

pada pihak lain seperti pengembang dan konsultan di luar

instansi agar berdasarkan perjanjian kerja sama yang jelas

sehingga beroperasinya aplikasi dapat lebih terjamin

kelangsungannya.





BAB V

TAHAPAN IMPLEMENTASI LAYANAN

EGOVERNMENT





Implementasi Aplikasi eGovernment dapat digambarkan ke

dalam 4 (empat) tingkatan sesuai dengan strategi keenam

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e

Government (INPRES No. 3 Tahun 2003) dan Panduan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment

Lembaga (KEPMEN KOMINFO No. 56 Tahun 2003).

Tingkatan ini menggambarkan tingkat kematangan

implementasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

Setiap tingkatan memiliki tingkat kesulitan yang cenderung

meningkat pada tingkatan berikutnya. Tidak tertutup

kemungkinan bahwa implementasi aplikasi suatu layanan

langsung berada dalam tingkatan 3 bahkan 4 tanpa melalui

tingkatan yang lebih awal. Dengan demikian tingkatan tidak

perlu diartikan sebagai langkah yang harus dilalui terlebih

dahulu.



Penjelasan mengenai ke 4 (empat) tingkatan adalah sebagai

berikut.

5.1. Tingkat Persiapan.

Dalam konteks pengembangan portal informasi dan situs web

(website), tingkat ini disebut sebagai tingkat keberadaan situs

web (web presence). Pada tingkat ini perhatian utama

diberikan pada fungsi menyediakan informasi bagi publik.

Penyediaan informasi ini memanfaatkan teknologi informasi

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi publik yang

lazim disebut kemudahan mengakses. Implementasi e

Government umumnya dimulai dengan tingkat persiapan.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat situs

web tentang instansi pemerintah. Situs web ini memuat



berbagai informasi penting yang berguna bagi publik (lihat :

Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah).

Pada tingkat ini instansi pemerintah sudah mulai

mempersiapkan diri untuk mengembangkan aplikasi secara

sistematis.

Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam tingkatan

ini adalah sistem dan prosedur untuk menjaga ketersediaan

informasi dan kualitas informasi. Sebagai contoh, perlu

kejelasan unit kerja mana yang bertanggung jawab untuk

melakukan pemutakhiran informasi di situs web. Sedapat

mungkin kemampuan untuk melakukan pemeliharaan

informasi dapat dilakukan oleh instansi sendiri. Hal ini

seringkali dikenal sebagai content management.

5.2. Tingkat Pematangan.



Tingkatan ini merupakan tahapan lanjutan dari tingkat

persiapan. Dalam tingkat ini layanan yang diberikan lebih dari

sekedar menyediakan informasi dan mulai menyediakan

kemungkinan bagi publik untuk melakukan interaksi dengan

instansi pemerintah. Layanan dalam bentuk interaktif ini

menuntut instansi pemerintah lebih mempersiapkan diri

secara organisasi dan sistem, karena layanan interaktif akan

memberikan beban yang lebih besar tergantung pada jenis

layanan dan teknologi yang digunakan.

Satu contoh jenis layanan interaktif adalah layanan surat

elektronik (email). Publik yang mengirimkan email untuk satu

keperluan tertentu memerlukan penanganan yang sistematis

dimana email dari publik tersebut harus masuk ke dalam satu

sistem penanganan yang terpadu sehingga dapat ditindak

lanjuti dan dijawab.

5.3. Tingkat Pemantapan.



Pada tingkatan ini layanan yang diberikan lebih dari sekedar

menyediakan informasi dan interaksi, tetapi sudah masuk ke

dalam bidang layanan administrasi publik yang sebenarnya.

Tahapan ini memerlukan persiapan yang matang dalam

pengembangan aplikasi karena layanan yang diberikan

berkaitan dengan proses, sistem, prosedur dan aturan

administrasi yang lebih kompleks.

Contoh aplikasi yang sudah memasuki tingkat pemantapan

adalah aplikasi pembayaran pajak secara online dimana

publik mendapatkan informasi pajak yang harus dibayar,

melakukan pembayaran secara elektronik dan mendapatkan

nomor referensi dan bukti pembayaran secara elektronik.



5.4. Tingkat Pemanfaatan.

Pada tingkatan ini, layanan yang diberikan sudah lebih

meningkat lagi, tidak hanya menangani transaksi satu per

satu, tetapi sudah masuk pada tingkat terintegrasinya aplikasi

baik di dalam instansi pemerintah tersebut maupun antar

instansi pemerintah.

Satu proses transaksi layanan publik seringkali terkait dengan

proses administrasi internal dalam instansi pemerintah.

Layanan keluar secara elektronik baru dapat dilakukan secara

efisien bila proses internal pendukungnya juga efisien.

Berkaitan dengan hal ini seringkali diperlukan sistem dan

aplikasi yang mendukung aplikasi layanan publik ke luar

sehingga keduanya dapat bekerja secara lebih terpadu. Satu

contoh jenis aplikasi ini adalah aplikasi pendukung proses

kerja yang seringkali disebut “document work flow”.



Dalam beberapa jenis layanan publik proses layanan

melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Hal ini

menyebabkan diperlukannya integrasi antar instansi satu

dengan instansi lainnya. Tanpa adanya integrasi dan

keterpaduan ini efisiensi maksimal yang diharapkan akan sulit

dicapai.

Secara keseluruhan, pentahapan implementasi aplikasi e

Government dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram Tingkatan Implementasi Aplikasi

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI

Tingkat Persiapan(informasi)

Tingkat Pematangan

(interaksi)

Tingkat Pemantapan

(transaksi)

Tingkat Pemanfaatan

(Integrasi)

“Web presence” Informasi umum satu arah

ResponsifProaktifdua arah

EfisienAdministrasiOnline

Efisiensi tinggiSistem terpaduAntar Instansi

57


eGovernment



BAB VI

PENUTUP





PENUTUP

Dokumen Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan

Pengembangan Aplikasi eGovernment diharapkan dapat

menjadi acuan dasar bagi strategi pengembangan aplikasi e

Government yang berkaitan erat dengan standar mutu dan

jangkauan pelayanan.

Dengan adanya panduan ini diharapkan akan mempermudah

penyiapan rancang bangun aplikasi eGovernment agar dapat

dikembangkan secara luwes dan sesuai kebutuhan. Panduan

ini juga diharapkan akan membawa perbaikan dalam proses

bisnis pada setiap instansi pemerintah yang secara langsung

akan memberi pengaruh positif pada pelayanan publik, dan

dilain pihak secara tidak langsung akan meningkatkan daya

saing bangsa.



Panduan ini adalah versi 1.0 dan akan terus disempurnakan,

dilengkapi dan dimutakhirkan dari berbagai sumber dan serta

dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Buku panduan ini dikelola dan direvisi oleh Kementerian

Komunikasi dan Informasi, dan dapat dilihat melalui situs web

Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan alamat

http://www.kominfo.go.id


http://www.kominfo.go.id/


LAMPIRAN – LAMPIRAN

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 11


LAMPIRAN 1

Contoh Modul Aplikasi eGovernment



Peng

em

bang

an

Aplik

asi

EG

over

nm

ent

Pem

erin

tah

Pusa

t

Pem

erin

tah

Daer

ah

Aspe

k ya

ng

dipe

rhat

ikan

1.Tu

poks

i2.

Taha

pan

3.Ko

mpl

eksit

as

Back

Offi

ce :

Untu

k Pu

sat

dan

Daer

ah

1. A

dmin

istra

si

Keua

ngan

2. K

ekay

aan

/As

set

3. K

epeg

awai

an4.

Pen

gend

alia

n Pr

oyek

5. P

enga

daan

Ba

rang

Dan

Jasa

6. S

iste

m

Pela

pora

n7.

Pen

gaw

asan

In

tern

al8.

dll

Aplik

asi L

ayan

an P

ublik

Pad

a In

stan

si Pe

mer

inta

h Pu

sat

Info

rmas

i Keb

ijaka

n Pu

blik

(UU,

PP,

Kep

res,

Inpr

es, K

epm

en,

Kepd

irjen

, dll)

Laya

nan

Info

rmas

i Um

um te

ntan

g In

stan

si In

form

asi d

ari M

asya

raka

tLa

yana

n Da

rura

t/Ben

cana

Laya

nan

Penc

atat

an/P

enda

ftara

n La

yana

n Pe

rijin

an

Laya

nan

Pem

baya

ran

Laya

nan

Khus

us la

inny

a

Aplik

asi L

ayan

an P

ublik

Pad

a In

stan

si Pe

mer

inta

h Da

erah

Info

rmas

i Keb

ijaka

n Pu

blik

Info

rmas

i dar

i Mas

yara

kat

Info

rmas

i Dae

rah

(per

ekon

omia

n, p

ariw

isata

, pe

rtani

an, k

epen

dudu

kan,

pen

duku

ng, d

ll)G

IS/M

appi

ngIn

form

asi D

arur

at/B

enca

naLa

yana

n Ke

pend

uduk

an (K

TP, K

K, A

kte

Lahi

rAk

te N

ikah,

Akt

e Ce

rai,

Akte

Kem

atia

n, d

ll)La

yana

n Pe

ndid

ikan

Laya

nan

Kese

hata

nLa

yana

n Pe

ndaf

tara

n La

yana

n Pe

rijin

an

Laya

nan

Pem

baya

ran

Peng

em

bang

an

Aplik

asi

EG

over

nm

ent

Pem

erin

tah

Pusa

t

Pem

erin

tah

Daer

ah

Aspe

k ya

ng

dipe

rhat

ikan

1.Tu

poks

i2.

Taha

pan

3.Ko

mpl

eksit

as

Back

Offi

ce :

Untu

k Pu

sat

dan

Daer

ah

1. A

dmin

istra

si

Keua

ngan

2. K

ekay

aan

/As

set

3. K

epeg

awai

an4.

Pen

gend

alia

n Pr

oyek

5. P

enga

daan

Ba

rang

Dan

Jasa

6. S

iste

m

Pela

pora

n7.

Pen

gaw

asan

In

tern

al8.

dll

Aplik

asi L

ayan

an P

ublik

Pad

a In

stan

si Pe

mer

inta

h Pu

sat

Info

rmas

i Keb

ijaka

n Pu

blik

(UU,

PP,

Kep

res,

Inpr

es, K

epm

en,

Kepd

irjen

, dll)

Laya

nan

Info

rmas

i Um

um te

ntan

g In

stan

si In

form

asi d

ari M

asya

raka

tLa

yana

n Da

rura

t/Ben

cana

Laya

nan

Penc

atat

an/P

enda

ftara

n La

yana

n Pe

rijin

an

Laya

nan

Pem

baya

ran

Laya

nan

Khus

us la

inny

a

Aplik

asi L

ayan

an P

ublik

Pad

a In

stan

si Pe

mer

inta

h Da

erah

Info

rmas

i Keb

ijaka

n Pu

blik

Info

rmas

i dar

i Mas

yara

kat

Info

rmas

i Dae

rah

(per

ekon

omia

n, p

ariw

isata

, pe

rtani

an, k

epen

dudu

kan,

pen

duku

ng, d

ll)G

IS/M

appi

ngIn

form

asi D

arur

at/B

enca

naLa

yana

n Ke

pend

uduk

an (K

TP, K

K, A

kte

Lahi

rAk

te N

ikah,

Akt

e Ce

rai,

Akte

Kem

atia

n, d

ll)La

yana

n Pe

ndid

ikan

Laya

nan

Kese

hata

nLa

yana

n Pe

ndaf

tara

n La

yana

n Pe

rijin

an

Laya

nan

Pem

baya

ran

LAMPIRAN 2

PUSTAKA KATA




Documents

Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan Dan …jurnalkomputer.com/attachments/article/154/PEDOMAN STANDAR MU… · Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan Dan Pengembangan Aplikasi