Embed Size (px)
Citation preview
1
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR PERIODE 2015-2020
JURNAL
OLEH:
BEINTAN BOESKH CAKRA MAY HENDRA PUTRA
NIM. 120563201053
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR PERIODE 2015-2020
Beintan Boeskh Cakra May Hendra Putra
NIM. 120563201053
Pembimbing I : Wahjoe Pangestoeti, M.Si
Pembimbing II : Ramadhani Setiawan, M.Soc,Sc
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
ABSTRAK
Pemilihan kepala daerah gubernur Kepulauan Riau periode 2015-2020
merupakan suatu momentum utama demokrasi tingkat lokal di Provinsi
Kepulauan Riau. Kegiatan pemilihan kepala daerah gubernur ini menghendaki
adanya partisipasi politik dari setiap masyarakat dalam aktivitas penyelenggaraan
kehidupan politik. Dengan demikian, kontek partisipasi politik yang penting dan
paling menunjang pada kegiatan pemilihan kepala daerah adalah partisipasi dari
kaum pemilih. Mengingat partisipasi pemilih adalah inti akhir dari keberhasilan
kegiatan demokrasi pada pemilihan gubernur Kepulauan Riau maupun tidak
dikarenakan oreantasi pemilih adalah hal yang penting. Pada pemilihan kepala
daerah gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 daftar pemilih tetap adalah
1.213.737, namun angka persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak
pilih hanya 55,49% dan yang tidak memilih yaitu 44,51%.
Masih rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah
gubernur Kepulauan Riau tahun 2015 penulis melakukan penelitian untuk mencari
faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk
menggambarkan faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan
gubernur Kepulauan Riau tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian penulis
rendahnya partisipasi pemilih ini disebabkan oleh faktor kurangnya rangsangan
politik, faktor karakteristik sosial, faktor minimnya calon, faktor keadaan politik,
faktor kepedulian lingkungan politik dan faktor calon-calon yang akan dipilih.
Kata kunci: Demokrasi , partisipasi politik, dan kaum pemilih
3
POLITICAL PARTICIPATION IN PUBLIC RIAU ISLANDS REGION
GOVERNOR CHIEF ELECTION PERIOD 2015-2020
Beintan Boeskh Cakra May Hendra Putra
NIM. 120563201053
Supervisor I Wahjoe Pangestoeti, M.Si
Supervisor II Ramadhani Setiawan, M.Soc, Sc
Prodi Public Administration, Faculty of Social and Political Maritime
University Raja Ali Haji Tanjungpinang
ABSTRACT
The election of the head of the Riau Islands Governor area the period
2015-2020 is a major local democratic momentum in the province of Riau Islands.
The activities of the election of the head of the regional Governor of this requires
the existence of political participation of any community in the activities of
organizing political life. Thus, the contexts of political participation is important
and most support on election activities of the head area is participation of the
voters. Given the turnout is the core end of the success of the activities of the
democracy on election of Governor of Riau Islands province or not because the
oreantasi selector is the important thing. On the election of the head of the
regional Governor of Riau Islands by 2015 remains voters ' list is 1,213,737, but
the turnout percentage figures using only 55.49% of voting rights and do not
choose namely 44,51%.
Still the low turnout at the election of the head of the regional Governor of
Riau Islands 2015 author do peneliatan to find factors cause. This study uses
qualitative methods to describe factors cause low turnout at the elections of the
Governor of Riau Islands by 2015. Based on the results of the research the author
of the low turnout was caused by lack of political stimuli, social characteristics,
minimum figure factory, political factors, political and environmental factors
concern candidates will be selected.
Key words: Democracy, political participation, and votters
4
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu
negara di dunia yang menganut paham
demokrasi. Dalam paham ini rakyat
memiliki kedudukan yang sangat
penting, sebab kedaulatan berada
ditangan rakyat. Sehingga sistem
demokrasi adalah dimana semua orang
berkuasa atau berdaulat (Khairul,
2012:22). Sehingga semua masyarakat
Indonesia memiliki hak untuk
berpartisipasi baik secara
pembangunan, kesehatan, pendidikan
dan juga politik. Sehingga partisipasi
sangatlah penting.
Secara etimologis partisipasi
berasal dari bahasa latin yaitu pars
yang memiliki arti bagian dan capere
yang memiliki arti mengambil.
Sehingga partisipasi memiliki makna
yaitu mengambil atau turut terlibat
dalam setiap peranan aktivitas suatu
kegiatan, baik itu kegiatan secara
pembangunan maupun secara politik.
Politik berasal dari bahasa Yunani
yaitu polis yang berarti kota, kemudian
berkembang menjad polities yang
berarti warganegara, dan politika yang
berarti pemerintahan negara. Oleh
karena itu, partisipasi politik adalah
sebuah aktivitas dari seseorang
masyarakat yang turut andil dalam
setiap kegiatan politik mulai dari
proses kampanye, pengawasan
masyarakat terhdap kegiatan politik
sampai aktivita pemilihan calon-calon
pemimpin baik itu Presiden,
DPR/DPRD, Gubernur, dan
Bupati/Walikota. Menurut Miriam
Budiardjo (2013:367) Partisipasi
politik masyarakat adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang
untuk turut serta aktif dalam kehidupan
politik, antara lain dengan jalan
memilih pimpinan negara, dan secara
5
langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah
(Public Polcy). Sekelompok
masyarakat ini yang apabila dalam
aktivitas negara tidak turut andil atau
berpartisipasi dapat mempengaruhi
kebijakan publik. Mengingat partisipasi
politik merupakan suatu bagaian dari
sistem politik. Jika partisipasi politik
dari masyarakat rendah dapat
mempengaru sistem tersebut.
Pilkada merupakan aspek
penting dari demokrasi yang
merupakan konsep yang berani untuk
sebuah harapan akan memiliki
pemerintahan terbaik jika kita
berpartisipasi pada keputusan
pemerintah (Brian dalam Kumolo,
2015:31). Proses kegiatan pilkada pada
tahun 2015 ini dengan mekanisme
sistem baru dengan harapan dapat
mendongkrak angka partisipasi
pemilih. Selain mendongrak angka
partisipasi juga mengurangi kejenuhan
masyarakat terhadap kegiatan
demokrasi secara terus menerus tanpa
ada jeda 1 sampai 1,5 tahun sehingga
memunculkan mekanisme baru pilkada
serentak tahap 1 ditahun 2015.
Legalitas pilkada serentak ini pada UU
No. 8 Tahun 2015 dalam lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2015
nomor 57.
Namun, pada pilkada gubernur
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015,
masih jauh dari harapan tingkat
partisipasi politik yang tinggi.
Rendahnya partisipasi politik ini dapat
dilihat dari data hasil pilkada gubernur
2015 yang masih berada pada angka
44,59% dan yang memilih hanya
55,41%. Secara perbandingan dari
setiap pilkada gubernur Kepulauan
Riau memang mengalami peningkatan,
namun angka tersebut tidaklah terlalu
6
signifikan. Adapun data-data mengenai
perbandingannya sebagai berikut.
Tabel 1. Perbandingan Partisipasi
Pemilih pada Pilgub Kepri dari
2005-2015
Pilgub Memilih Golput
2005-2010 51,97% 48,03%
2010-2015 53,15% 46,85%
2015-2020 55,41% 44,59%
Sumber: KPUD, Batam Pos, Tribun
Batam
Dari tabel diatas dapas dilihat
bahwa angka partisipasi politik pemilih
di Kepulauan Riau masih rendah.
Dengan masih rendahnya partisipasi
politik pemilih ini tentunya dapat
mempengaruhi demokrasi Indonesia
terutama ditingkat lokal. Rendahnya
partisipasi tersebut tentu dipengaruhi
beberapa faktor. Sehingga membuat
penulis untuk tertarik mengangkat
penelitian dengan judul PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT
KEPULAUAN RIAU PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
GUBERNUR PERIODE 2015-2020.
1.2. Perumusan Masalah
Mengapa partisipasi politik
masyarakat Kepulauan pada pemilihan
kepala daerah Gubernur Periode 2015-
2020 masih rendah ?
II. LLANDASAN TEORI
2.1. Partisipasi Politik
Secara etimologis, partisipasi
berasal dari bahasa latin pars yang
artinya bagian dan capere, yang artinya
mengambil, sehingga diartikan
mengambil bagian. Dalam bahasa
Inggris, participate atau participation
berarti mengambil bagian atau
mengambil peranan. Sehingga
partisipasi berarti mengambil bagian
atau mengambil peranan dalam
aktivitas atau kegiatan politik suatu
negara. Sedangkan politik dalam
bahasa Yunani polis yang berarti kota
atau negara kota. Kemudian arti itu
7
berkembang menjadi polites yang
berarti warganegara, politeia yang
berarti semua yang berhubungan
dengan negara, politika yang berarti
pemerintahan negara dan politikos yang
berarti kewarganegaraan. Dengan
demikian kata politik menunjukkan
suatu aspek kehidupan, yaitu
kehidupan politik yang lazim dimaknai
sebagai kehidupan yang menyangkut
segi-segi kekuasaan dengan unsur-
unsur: negara (state), kekuasaan
(power), pengambilan keputusan
(decision making), kebijakan (policy,
beleid), dan pembagian (distribution)
atau alokasi (allocation).
Menurut Miriam Budiardjo
(2013:367) Partisipasi politik
masyarakat adalah kegiatan seseorang
atau sekelompok orang untuk turut
serta aktif dalam kehidupan politik,
antara lain dengan jalan memilih
pimpinan negara, dan secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi
kebijakan pemerintah (Public Polcy).
Kegiatan partisipasi politik masyarakat
ini berupa kegiatan individu atapun
secara kelompok yang aktif dalam
politik, mempengaruhi kebijakan
publik dan juga melakukan pemilihan
pejabat publik mulai dari tingkat pusat
dan sampai ketingkat daerah. Secara
konsep teori partisipasi politik
masyarakat yang memiliki pengaruh
besar adalah partisipasi pemilih.
Dengan partisipasi pemilih yang tinggi
akan menunjukkan kematangan
demokrasi sedangkan jika rendah maka
menunjukkan rendahnya demokrasi
dan kebosanan konstituen terhadap
kegiatan demokrasi mengingat tidak
adanya timbal balik kepada
konstituennya.
8
2.2. Kerangka Pemikiran
III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan
oleh peneliti pada penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif. Menurut
Sugiyono (2008:9) metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandas pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, Teknik
pengumpulan data secara triangulasi
(gabungan) dengan menggabungkan
sumber-sumber data informasi dan
melakukan analisis bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi atau lebih
menggambarkan.
3.2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah objek
tempat yang akan dilakukan penelitian
oleh peneliti. Pada penelitian ini untuk
menggambarkan partisipasi pemilih
pada pilkada gubernur Kepri 2015
peneliti memilih lokasi penelitian di
Kota Tanjungpinang.
3.3. Data penelitian
3.3.1. Data Primer
Data primer adalah data yang
dihasilkan secara langsung ataupun
juga bisa dikatakan data asli tanpa
perantara. Data primer dapat
berupa opini subjek (orang) secara
individual atau kelompok, hasil
observasi, kejadian atau kegiatan
dan hasil pengujian.
Partisipasi
Politik 1. Faktor
Rangsangan
Politik
2. Faktor
Karakteristik
Sosial
3. Faktor Minim
Calon
4. Faktor
Keadaan
Politik
5. Faktor
Lingkungan
Partisipasi
Pemilih Saat
Pilkada
Kepri 2015
9
3.3.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan
sumber data penelitian yaang
diperoleh peneliti secara tidak
langsung dengan melalui
perantara. Data sekunder yang
didapat berupa dari catatan atau
laporan yang telah disusun dalam
bentuk arsip yang dipublikasikan
maupun yang tidak dipublikasikan.
3.4. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah
orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi
dan kondisi latar belakang penelitian.
Informan merupakan orang-orang yang
benar mengetahui permasalahan yang
akan diteliti. Hal ini dikarenakan
penelitian kualitatif lebih didasari pada
kualitas informasi yang terkait dengan
tema penelitian yang diajukan berupa
pertanyaan terhadap informan. Peneliti
memilih informan menurut kriteria
tertentu yang telah ditetapkan sehingga
penetapan informan lebih pada dengan
cara (Purposive Sampling). Pada
penelitian ini informan berjumlah 17
(Tujuh Belas) orang
3.5. Pengumpulan Data
Wawancara merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan
melalui proses tatap muka dan tanya
jawab langsung antara pengumpul data
maupun peneliti terhadap narasumber
atau sumber data. Dalam penelitian ini
penulis mengumpulkan data dengan
alat pengumpulan data berupa alat
perekam wawancara dan pedoman
wawancara. Keguanaan alat perekam
adalah untuk mengumpulkan setiap
wawancara yang dilaksanakan kepada
para responden dan kemudian
dianalisis hasil dari wawancara
tersebut. Selain itu kegunaan pedoman
wawancara agar setiap pertanyaan
10
sesuai dengan penelitian dan tidak
keluar dari kontek suatu penelitian.
3.6. Teknik Analisa Data
Teknik adalah cara yang
dilakukan seseorang dalam rangka
untuk mengimplementasikan suatu
metode. Dengan teknik maka seseorang
dapat mengumpulkan dan menganalisa
suatu data yang didapatkannya. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan
analisa data dengan menggunakan
teknik Miles and Hubermen. Menurut
Miles and Hubermen dalam Sugiyono
(2014:246) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display dan conclusion
drawing
IV. PEMBAHASAN
4.1. Karakteristik Responden
Responden pertama adalah
ketua dari KPUD Kepri. Ketua KPUD
Kepri yang peneliti wawancarai adalah
Said Sirajudin, S.Ag. Bapak Said
memiliki latar pendidikan S1 yang
merupakan lulusan IAIN. Semasa
mahasiswa beliau aktif di organisasi,
yang peneliti ketahui dari hasi diskusi
beliau pernah aktif di organisasi
mahasiswa, yaitu organisasi KAMMI
yang merupakan organisasi yang
digeluti oleh beliau.
Kemudian terdapat partai
politik yang peneliti wawancara, yaitu
Suparno dari PDIP. Suparno
merupakan salah satu tim pemenangan
calon Soerya Ansar dan merupakan
bagian dari parlemen sekaligus ketua
DPRD Kota Tanjungpinang. Jabatan
Suparno selain ketua dewan juga
merupakan orang yang cukup memiliki
pengaruh dipartai sehingga berada
diposisi bagian ketua bidang kaderisasi
dari PDIP Kepri. Pemilihan Suparno
sebagai responden penelitian
dikarenakan beliau merupakan orang
11
yang paham dengan pokok
permasalahan dari penelitian ini.
Selain itu terdapat pihak
akademisi yang merupakan sebagai
orang pemberi informasi selanjutnya.
Pihak akademisi ini peneliti pilih
adalah Zamzani Akarim yang
merupakan dosen dari Stisipol .
Zamzani juga merupakan mantan dari
rektor Stisipol Raja Haji. Pengalaman
sebagai pengamat perpolitikan
menjadikan Zamzami sebagai
responden yang akan memberikan
informasi yang sangat jelas untuk
penelitian ini dan juga sebagai
informan yang cukup berharga
mengingat Zamzami merupakan
pengamat dari perpolitikan semasa
pilkada gubernur Kepri.
Dari media massa peneliti
memilih media dari Tanjungpinang pos
dengan wartawan yang memberi
informasinya adalah Abbas, S.E. Abas
merupakan wartawan yang memang
meliput khusus berita-berita yang
berkaitan politik khususnya seputar
kegiatan pilkada 2015. Beliau di
Tanjungpinang pos berada pada divisi
produksi dan merupakan redaktur dari
Tanjungpinang pos. Posisinya sebagai
wartawan yang meliput khusus pilkada
Kepri 2015 yang lalu menjadikan
peneliti memilih beliau sebagai sumber
informasi.
Informan penelitian selanjutnya
adalah dari 10 masyarakat provinsi
Kepri. Masyarakat ini memiliki latar
pendidikan yang bermacam-macam
dengan yang paling tinggi tingkat
pendidikannya adalah D3 dan
kebanyakan dari informan penelitian
ini adalah lulusan SMA (Sekolah
Menengah Atas). Mereka yang menjadi
informan penelitian adalah orang-orang
yang memang sudah memberikan
keterangan kepada peneliti untuk tidak
12
memilih pada saat pilkada Kepri 2015.
Seperti halnya bapak Dedi Triyadi (24
tahun), beliau merupakan orang yang
tingkat pendidikannya paling tinggi
adalah SMA dan sedang berkuliah di
STIE Pembangunan. Kemudian bapak
Gani (23 tahun) yang juga merupakan
informan penelitian yang berlatar
pendidikannya SMA dan juga
merupakan orang yang sedang
menempuh pendidikan dibangku kuliah
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Sama Halnya dengan bapak Gani,
bapak Maulana Zaki Mubarak (22
tahun) merupakan informan yang
berlatar pendidikan SMA yang juga
menempuh pendidikan dibangku
perkuliahan saat ini dan lokasi
perkuliahan yang sma dengan bapak
Gani. Kemudian terdapat bapak Ahok
(30 tahun) yang merupakan informan
yang keturunan Tionghoa yang
memiliki latar pendidikan SMA dan
merupakan pekerja wiraswasta.
Informan yang selanjutnya adalah ibu
Nurasni (50 tahun) yang merupakan
informan yang lulusan dari tingkat
SMA dengan pekerjaan wiraswasta,
bapak Arifin (28 tahun) yang juga
lulusan SMA dengan pekerjaan buruh
bangunan. Selain itu juga bapak Ari
Ramadan (26 tahun) yang merupakan
lulusan SMA. Ibu Nina (24 tahun) juga
merupakan informan yang latar
pendidikannya lulusan SMA yang
pekerjaannya adalah wiraswata Bapak
Trisno (45 tahun) juga merupakan
informan lulusan SMA dengan
pekerjaan wiraswasta dan buruh. Yang
terakhir adalah bapak Tantra (21 tahun)
yang memiliki latar belakang
pendidikan D3 dari keperawatan dan
beliau merupakan pengangguran.
13
4.2. Partisipasi Politik
Masayarakat Kepulauan
Riau Pada Peilihan
Gubernur 2015
Harapan pertumbuhan
demokrasi ditingkat lokal pada
pemilihan kepala daerah ini dengan
mekanisme yang baru seharusnya
berjalan dengan baik. Mengingat dari
KPUD Kepri telah mendapatkan
anggaran untuk perhelatan pemilihan
kepala daerah gubernur kurang
dimaksimalkan kerjanya. Selain itu
juga partai politik yang merupakan
lembaga yang paling mampu bisa
bersentuhan langsung dengan
masyarakat sebagai konstituen tidak
dimanfaatkan secara maksimal
mengingat partai politik memiliki basis
massa dan kantong-kantong mereka
untuk dikerahkan bergerak
kemasyarakat. Dari perhelatan
pemilihan kepala daerah gubernur dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2015
tidak ada perubahan. Angkanya hanya
menyentuh 55% saja masyarakat yang
menggunakan hak pilihnya. Perlu
adanya langkah kongkrit dari
pemerintah dalam hal ini adalah
lembaga penyelenggara pemilu yaitu
KPUD untuk bisa bekerja lebih keras
lagi dengan menggiatkan sosialisasi.
Begitu juga partai politik sebagai
pengusung seharusnya juga sebagai
tempat untuk melakukan pendidikan
politik dengan mengingatkan
masyarakat betapa pentingnya sebuah
pemilihan itu. Mengingat lembaga
partai politik memiliki tujuan untuk
melakukan pendidikan politik terhadap
masyarakat.
Jika dilakukan suatu pembiaran
terhadap partisipasi politik masyarakat
Kepri yang masih rendah juga dapat
mempengaruhi pesta demokrasi.
Apabila partisipasi yang rendah ini
14
dibiarkan tanpa ada melakukan suatu
kegiatan yang dapat meningkat
partisipasi politik tentunya akan
mempengaruhi sistem perpolitik
disuatu daerah dan menjadikan
kehidupan bernegara ini menjadi tidak
baik. Menjadi kurang baikknya pesta
demokrasi bisa dalam bentuk semakin
sepinya Tempat Pemungutan Suara
(TPS) yang disediakan, Kampanye
yang sepi, polcy yang dilakukan
pemerintah tidak akan ada dukungan
dari masyarakat daerah dan menjadikan
ketidak pedulian terhadap arah
perpolitikan. Maka perlu adanya
pencarian solusi dengan mencari faktor
penyebabnya sehingga dapat dilakukan
suatu proses pendidikan politik.
4.3. Partisipasi Politik
Masayarakat Kepulauan
Riau Pada Peilihan
Gubernur 2015
4.3.1. Faktor Rangsangan
kegiatan sosialisasi yang
merupakan suatu kegiatan
rangsangan terhadap pemilih tidak
berjalan dengan baik. KPUD yang
merupakan suatu lembaga
penyelenggara pemilu bisa
dianggap sudah menjalankan
fungsi-fungsinya. Hanya saja
dalam hal teknis KPUD Kepulauan
Riau selain kekurangan anggota
mereka juga kekurangan anggaran.
Mengingat luas daerah Kepulauan
Riau adalah lautan sehingga
membutuhkan anggaran yang
cukup besar. Seharusnya juga
partai politik yang merupakan
pengusung dari salah satu calon
gubernur juga harus
15
menggencarkan sosialisasi kepada
masyarakat juga turun lapangan
secara langsung mengingat situasi
pemilihan kepala daerah saat ini
menginginkan seorang pemimpin
yang dekat dengan masyarakatnya.
Selama perhelatan pemilihan
kepala daerah melihat calon
gubernur yang lalu kurang intens
melakukan pendekatan terhadap
masyarakat secara persuasif dan
kontinue.
Perihal dibuktikan dengan
wawancara peneliti dengan
informan bahwa mereka tidak ada
dorongan dan tidak ada pendekatan
dari calon-calon gubernur yang
lalu. Dengan demikian harusnya
ada pemanfaatan dari partai politik
yang memiliki basis massa
masing-masing untuk dikerahakan
dengan mengajak masyarakat
memilih. Begitu juga lembaga
penyelenggara seharusnya
memanfaatkan kerja sama dengan
LSM dan teman-teman mahasiswa
untuk saling bahu-membahu
mensosialisasikan pemilihan
kepala daerah gubernur. Pengaruh
kelompok sosial kadang-kadang
menjadi sutu instrumen penting
untuk melakukan suatu perubahan
dikalangan masyarakat yang
enggan menggunakan hak pilih.
Jadi, hal yang wajar jika sosialisasi
adalah aspek terpenting dalam
kegiatan pemilihan kepala daerah
dengan memperkenalkan calon dan
mengajak masyarakat untuk mau
memilih.
4.3.2. Faktor Karakteristik Sosial
Dari karakteristik sosial
seperti keadaan ekonomi, umur
dan juga suku menjadi faktor yang
mempengaruhi masyarakat
Kepulauan Riau untuk menjadi
16
enggan memilih bagi mereka yang
tidak memilih pada pemilihan
kepala daerah gubernur Kepulauan
Riau 2015 yang lalu. Hal ini masih
disebabkan faktor suku yang masih
cukup kental dimasyarakat bahwa
putra daerah yang memiliki
kepantasan untuk memimpin
daerah. Selain itu faktor ekonomi
pun menjadi daya tambah
masyarakat untuk tidak memilih,
mengingat faktor tersebut mereka
lebih melakukan kerja dan
mengesampingkan pemilihan
kepala daerah. Terutama dilokasi
industri, mereka diberlakukan libur
tapi dihari itu juga dijadikan hari
lembur, tentunya mereka memilih
mencari uang ketimbang harus
libur dan juga nelayan untuk lebih
memilih melaut.
4.3.3. Faktor Minimnya Calon
Faktor sedikitnya calon
serta kurang menariknya calon saat
pilgub Kepri 2015 lalu juga
memiliki andil untuk
menyebabkan masih rendahnya
partisipasi politik masyarakat
Kepri. Oleh karena itu perlu
adanya tindakan lanjut dari partai
politik untuk bisa memunculkan
nama-nama baru sebagai
jargonnya untuk bersaing
ketimbang harus melakukan
koalisi. Mengingat kebanyakan
partai besar melakukan koalisi
sehingga kemerihan pesta
demokrasi tidaklah begitu nampak.
Seperti Golkar memiliki nama-
namanya yang memiliki potensi
seperti Ansar Ahmad dan Teddy
Jun Askara justru membuat koalisi
dengan PDIP yang merupakan
partai yang sempat diyakini tidak
17
akan berkoalisi justru malah
menjadi kawan dengan
memasangkan Ansar ahmad
sebagai wakil dari Soerya (SAH)
ketimbah harus menjadi orang
nomor satu. Kemudian Gerindra
justru melakukan koalisi dengan
partai yang mendukung Sani
Nurdin (Sanur) mengingat mereka
juga memiliki nama-nama yang
berpotensi seperti Imam Sutiawan.
Oleh Karenanya perlu adanya
reformasi dari tubuh partai untuk
mau bersaing bukan berkoalisi
dengan partai yang sama-sama
memiliki nama besar. Dengan
banyaknya calon yang maju
menjadikan masyarakat menjadi
banyak pilihan.
4.3.4. Faktor Keadaan Politik
meski keadaan
perpolitikan yang kondusif yang
seharusnya mampu mendongkrah
masyarakat Kepulauan Riau untuk
menggunakan hak pilihnya namun
malah tidak begitu signifikan.
Negatif campaign dengan menebas
isu-isu yang tidak baik dengan
memasang poster-poster yang
mengejek dapat mempengaruh
pemilih untuk tidak mau memilih.
Begitu juga dengan menebar isu
yang kurang baikpun dapat
mempengaruhi. Orientasi pemilih
saat ini sudah lebih maju dengan
melakukan hal-hal tersebut
membuat pilihan calon-calonpun
menjadi dampaknya.
4.3.5. Faktor Lingkungan
Keadaan lingku ngan
memiliki pengaruh dalam
membentuk suatu watak seseorang
untuk apatis ataupun menjadi
peduli. Namun pada pilkada Kepri
2015 kepedulian masyarakat
kepulauan riau terhadap kegiatan
18
pemilhan kepala daerah kepulauan
riau masih cukup rendah. Hal ini
dikarena kesadaran konstituen
pemilih terhadap kegiatan kepala
daerah gubernur kepulauan riau
terhadap perpolitikan masih cukup
kurang baik. Hal inilah yang
menjadikan salah satu faktor
partisipasi pemilih dikepri masih
cukup rendah.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil
penelitian penulis yang didukung dari
literature dan hasil wawancara penulis
dengan para informan penelitian, maka
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
rendahnya partisipasi politik
masyarakat kepri yaitu partisipasi
pemilih disebabkan oleh beberapa
faktor. Dengan ditemukan beberapa
faktor-faktor pada saat penelitian
dilapangan tersebut seperti:
1. Faktor Rangsangan
Faktor rangsangan ini
dikarenakan KPUD dan partai
politik kurang giat melakukan
sosialisasi sehingga masih
ditemukan masyarakat yang
tahu bahwa 9 desember ada
pilkada namun mereka
mengganggap itu tidak penting.
2. Faktor Karakteristik Sosial
Keadaan seperti umur cagub
yang sudah terlalu tua ternyata
juga menjadi pengaruh
masyarakat yang tidak mau
memilih meski pasangan lain
juga lebih muda namun
prioritas anak daerah masih
cukup tinggi.
3. Faktor Keadaan Politik
Keadaan politik bisa dibilang
kondusif, namun dengan saling
menyerang dengan menebar
isu-isu negatif ketimbang harus
19
melakukan pendekatan padaa
masyarakat dan pengaruh media
yang menggembar-gemborkan
kebobrokan partai politik
menjadi provokasi kepada
masyarakat untuk menjadi tidak
memilih.
4. Faktor Minimnya Calon
Dengan minim calon yang maju
saat pilkada Kepri 2015 yang
lalu membuat masyarakat
menjadi tidak adapilihan
sehingga lebih memilih golput
ketimbang harus memilih yang
tidak sesuai dengan pilihan hati
nuraninya.
5. Faktor Lingkungan
Inti dari faktor ini adalah
kepedulian, data yang didapat
penulis dari informan
mengatakan banyak yang peduli
terhadap pilkada tapi justru
tidak mau memilih pada saat
pilkada 2015 lalu dan tidak
sedikit pula yang mengatak
tidak peduli menunjukkan
apatisme masyarakat masih
cukup berpengaruh.
Dengan faktor-faktor diatas
yang ditemukan oleh penulis saat
melakukan penelitian dilapangan, maka
perlu adanya tindakan langsung untuk
meningkatkan partisipasi politik
masyarakat Kepri. Ini dikarena apabila
partisipasi masih dibiarkan rendah
tanpa ada tindakan nyata, akan
mengganggu pesta demokrasi dan
sistem perpolitikan. Terganggunya
pesta demokrasi bisa berpengaruh
terhadap sepinya kegiatan kampanye
calon pilkada kepri kedepannya,
sepinya TPS (Tempat Pemungutan
Suara), Tidak peduli terhadap tatanan
pemerintah dan polcy yang dikeluarkan
oleh pemerintah.
20
5.2. Saran
1. KPUD maupun partai politik untuk
bisa lebih giat melakukan sosialisasi
kepada masyarakat tentang
pentingnya pemilihan kepala daerah.
2. Partai politik untuk lebih bisa
memunculkan banyak calon-calon
terutama partai besar agar
masyarakat yang memilih lebih
memiliki banyak pilihan.
3. Partai politik, relawan maupun tim
sukses untuk lebih mengedepankan
informasi-informasi yang
bermanfaat ketimbang harus
menyebarkan isu-isu yang dapat
mempengaruhi massa menjadi tidak
kondusif.
4. Masyarakat untuk lebih
meningkatkan kepedulian dan
meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap kegiatan pilkada.
VI. DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam, (1982). Partisipasi
dan Partai Politik: Sebuah
Bunga Rampai. Jakarta:
Gramedia
Sanit, Arbi, (1997). Partai, Pemilu dan
Demokrasi. cetakan pertama.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiardjo, Miriam, (2003). Dasar-
Dasar Ilmu Politik. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Rush, Michael dan Althoff, (2003).
Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta: Rajawali
Wursanto, Ig, (2005). Dasar-Dasar
Ilmu Organisasi. Yogyakarta:
Andi
Rahman, A.H.I, (2007). Sistem Politik
Indonesia. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Gatara, A.A. Said & Said Moh.
Dzulkiah (2007). Sosiologi
Politik Konsep dan Dinamika
21
Perkembangan Kajian.
Bandung: Pustaka Setia.
Keban, Yeremias T., (2008). Enam
Dimensi Strategis Admnistrasi
Publik Konsep, Teori dan Isu.
Yogyakarta: Gava Media.
Prof. Dr. Damsar, (2010). Penganantar
Sosiologi Politik. Jakarta:
Kencana
Sugiyono, (2011). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Fahmi, Khairul, (2012). Pemilihan
Umum & Kedaulatan Rakyat.
Jakarta: Rajawali Pers.
Gaffar, Janendjri M., (2013).
Demokrasi dan Pemilu di
Indonesia. Jakarta: Konstitusi
Press (KonPress).
Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman,
(2013). Pengantar sosiologi
Politik. Jakarta: Kencana.
Subiakto, Henry & Ida Rachma,
(2014). Komunikasi Politik,
Media, dan Demokrasi. Jakarta:
Kencana.
Usman, Nurahmin Nahar, (2015).
Percepatan dan perlambatan
Demokrasi di Tingkat Lokal
Pemilihan Kepala Daerah
dalam Poliik Indonesia. Jakarta:
Eelex Media Komputindo.
Kumolo, Tjahjo, (2015). Politik
Hukum Pilkada Serentak.
Jakarta: Expose.
Sahid, Komarudin, (2015). Memahami
Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia
Indonesia.
Isbandi, Rukminto Adi, (2007).
Perencanaan Partisipatoris
Berbasis Aset Komunitas: dari
Pemikiran Menuju Penerapan.
Depok: FISIP UI Press.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2011
tentang penyelenggara pemilu
22
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang perubahan atas undang undang
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan
gubernur, bupati dan walikota menjadi
undang-undang
