Embed Size (px)
Citation preview
PENGAWASAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
DEDIT PERMANA
NIM : 080565201016
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
ABSTRAK
Pemberian otonomi kepada daerah tentu berimplikasi pada berhaknya tiap-tiap daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan daerah, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah satu implikasi yang menjadi titik berat disini adalah di mana daerah diberi hak dan wewenang untuk membentuk dan menetapkan produk hukum daerahnya sendiri. Akibat dari adanya otonomi ini, banyak daerah yang berlomba lomba ingin membangun daerahnya sendiri dengan membuat Produk hukum sebagai landasan dalam menjalankan kebijakannya. Adapun yang termasuk dalam Produk Hukum Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Agar isi dan prosedur pembentukannya tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan hukum nasional, maka terhadap produk hukum perlu diadakan pengawasan. Pengawasan tersebut merupakan implikasi dari adanya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan kepala daerah dilakukan secara preventif dan represif agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud.
Adapun teori yang penulis gunakan adalah Teori Pengawasan, Teori Pemerintahan Daerah dan Teori Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk memperkuat teori tersebut penulis menggunakan Konsep Operasional yang terdiri dari beberapa dimensi dan indikator yaitu menetapkan standar, mengadakan penilaian, dan Mengadakan tindakan perbaikan. Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014, Gubernur Kepulauan Riau telah mengevaluasi dan mengklarifikasi beberapa Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 tersebut. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yang difasilitasi sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, dan yang diklarifikasi sebanyak 2 (dua) Peraturan Daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 yang diklarifikasi, ada 1 (satu) Peraturan Daerah yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014. Peraturan Daerah tersebut melanggar tertib regulasi yang meliputi tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi, dan tertib implementasi. Kata Kunci : Pengawasan Perda, Pengawasan Produk Hukum
ABSTRACT Provision of autonomy to the region certainly has implications on the right
of each region in managing and managing its own regional affairs, Government and the interests of local communities in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the major implications of this is where the regions are granted the right and authority to establish and establish their own legal products. As a result of this autonomy, many regions are competing to build their own territory by making legal products as the foundation in carrying out its policies. As regulated in the Regional Law Products according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 01 Year 2014 concerning the Formation of Regional Law Products namely legal products in the form of regulations including Regional Regulations or other names, Perkada, PB KDH, DPRD Regulations and in the form of decisions include the Decision of the Head of Region, DPRD Decisions, DPRD Leadership Decisions, and Decrees of Honorary Board of DPRD. In order to make the contents and procedures of its formation not contradictory to the principle of unitary state and national law, then the law products should be supervised. Such supervision is an implication of the relationship between the Central Government and Local Government. Supervision of local legal products and policies of the head of the region carried out preventively and repressively so that the goals to be achieved can be realized.
The theory that the authors use is the Theory of Supervision, Theory of Regional Government and the Theory of Legislations. While to strengthen the theory the author uses the concept of Operational consisting of several dimensions and indicators that set standards, make assessments, and Make corrective action.
In the Supervision of Legal Products of Regency / City in Kepulauan Riau Province especially the draft of Regional Regulation and Regional Regulation of Natuna Regency 2014, Riau Islands Governor has evaluated and clarified some of the draft of Regulation and Regulation of Natuna Regency Year 2014. The draft regional regulation evaluated by Riau Islands Governor is 3 (three) draft of regional regulation, facilitated by 2 (two) draft local regulation, and clarified by 2 (two) regional regulation. In the regulation of Natuna Regency Year 2014 which is clarified, there is 1 (one) Local Regulation that violates the higher Legal Regulation namely the Regulation of Natuna Regency Number 15 Year 2014. The Regional Regulation violates the orderliness of regulations which includes the orderliness of authority, orderly procedure, orderly substance, and orderly implementation Keywords: Perda Supervision, Supervision of Local Law Products
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemberian otonomi kepada daerah tentu berimplikasi pada berhaknya
tiap-tiap daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan daerah,
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implikasi yang menjadi titik berat
disini adalah di mana daerah diberi hak dan wewenang untuk membentuk dan
menetapkan produk hukum daerahnya sendiri. Adapun yang termasuk dalam
Produk Hukum Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu produk
hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama
lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan yang berbentuk keputusan
meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan
DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang ada di
daerah dan diberikan wewenang dalam Undang-undang untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya. Dalam hal pengawasan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat
melakukan pembinaan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan
yang lebih tinggi. Gubernur juga diberikan wewenang untuk membatalkan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur jika Peraturan
Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna telah membuat 15 (lima belas)
Peraturan Daerah. Untuk itu Gubernur Kepulauan Riau harus mengoptimalkan
peran dan fungsinya sebagai pengawas kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau. Fungsi Pengawasan Gubernur Kepulauan Riau
dalam perumusan kebijakan kabupaten/kota dilakukan oleh Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya sebagai unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan
penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu yang pertama dengan
mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan
diundangkan kedalam Lembaran Daerah, yang kedua dengan mengklarifikasi
Peraturan Daerah setelah ditetapkan dan diundangkan kedalam Lembaran
Daerah, dan yang ketiga dengan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam pembuatan Peraturan Daerah.
B. Perumusan Masalah
Dari gambaran identifikasi permasalahan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Pengawasan
Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2014)?”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui Pengawasan Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Produk
Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014).
b. Mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengawasan Gubernur
Kepulauan Riau Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2014)
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Akademis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna
memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kinerja
pegawai, dan dapat memberikan referensi dan data untuk penelitian-
penelitian berikutnya.
b. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai
masukan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai sehingga ke
depan dapat memiliki sumber daya manusia yang baik.
D. Kerangka Teoritis
Menurut S. Prayudi Atmasudirjo (1995 : 84), “pengawasan adalah
proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan
sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-
sebabnya”.
Menurut Manullang (2004 : 173), pengawasan adalah suatu proses untuk
menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi
bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-
rencana semula.
Dari beberapa defenisi menurut para ahli diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis dalam
melakukan pengamatan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai standar
yang ditentukan.
E. Konsep Operasional
Dalam memahami penelitian ini, perlu diberikan acuan guna untuk
memberikan pemahaman. Untuk lebih mempermudah menghimpun data yang
diperlukan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendapat ahli
tentang tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan menurut
Manullang (2004 : 84): Adapun konsep operasional dalam penelitian ini terdiri
dari beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut :
1. Menetapkan standar, adalah suatu standar (tolok ukur) yang merupakan
patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang
diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak yaitu adanya rencana yang
telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku dengan cara mengetahui :
a. Perencanaan standar program pengawasan
b. Standarisasi yang ditetapkan sebelumnya.
2. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan hasil kerja dengan standar
yang telah ditentukan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk
menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan
standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya supaya mencapai
hasil yang sama seperti yang direncanakan dengan menyesuaikan segala
sesuatu yang dianggap perlu serta mengadakan tindakan perbaikan jika
ditemukan masalah-masalah yang terjadi
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Menurut Sugiyono (2008:147) “penelitian deskriptif adalah
penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau gambarankan data yang telah terkumpulkan
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi”. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
daerah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk
mengumpulkan data tentang Pengawasan Gubernur Kepulauan Riau
Terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
(Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014), kemudian
hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana
kenyataan di lapangan. Dengan penelitian ini, juga dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi yang seluas-luasnya untuk mengungkapkan
berbagai gambaran dan permasalahan dalam Peran Gubernur Kepulauan
Riau Dalam Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau. Alasan pengambilan lokasi penelitian karena
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan
SKPD yang menangani secara teknis tentang pengawasan produk hukum
kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Informan
Informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah 3
orang dari Pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, 1
orang dari Pegawai Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepri, 1 orang pegawai dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan 1
orang dari masyarakat Kabupaten Natuna.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan
para narasumber, data yang didapat diantaranya yaitu data Mekanisme
Pengawasan Gubernur Kepulauan Riau Terhadap Produk Hukum
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014) dan data tentang kendala-
kendala dalam Pengawasan Gubernur Kepulauan Riau Terhadap
Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Studi
Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014).
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara, namun
melalui dokumen-dokumen dan literatur, seperti data kewenangan
Gubernur dan Tim Kepanitiaan dalam Pengawasan Produk Hukum
Kabupaten/Kota, data Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, data
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna dan data
Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2014.
5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data
a. Penelitian kepustakaan
Yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan objek yang
akan diteliti
b Wawancara,
yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan kunci.
Dengan mengunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih
dahulu. Wawancara dilakukan secara lansung dengan informan.
6. Teknik Analisis Data
Moleong (2004:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah
proses pengorganisasian, dan penguratan data kedalam pola dan kategori
serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti
disarankan oleh data.
Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah :
a. menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai sumber,
b. menyusun data kedalam satuan-satuan,
c. pengkategorian data sambil membuat koding,
d. mengadakan pemeriksaaan keabsahan data, dan
e. penafsiran data secara deskriptif. Jadi teknis analisis kualitatif adalah
teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
George R. Terry (2006:395) mengartikan bahwa pengawasan
sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya
mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-
tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah merupakan hal yang
sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Produk Hukum
seperti Peraturan Daerah merupakan suatu Peraturan yang sifatnya
mengatur yang dibuat oleh Pemerintah Daerah itu. Karena ada
keterkaitanya antara yang mengatur dan yang diatur, maka terhadap suatu
produk hukum harus diawasi dalam penyusunannya.
2. Jenis – Jenis Pengawasan
a. Pengawasan Preventif
Menurut Sujamto (1986 : 85) “Pengawsan Preventif adalah
pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan
yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana”.
b. Pengawasan Represif
Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan
setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan
bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan
atas jalannya pemerintahan (Sujamto, 1986 : 87). Contohnya :
penangguhan dan atau pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum.
3. Tujuan Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan
standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan,merancang
system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan.
B. Pemerintahan Daerah
Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa “otonomi mempunyai makna
kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.” Kebebasan terbatas
atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut
mengandung dua unsur, yaitu : Adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah
pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
dan Adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan
dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.
C. Peraturan Perundang-undangan
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Defenisi dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat
dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan”.
2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal
dengan teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen. Maria Farida Indrati Soeprapto (2010 : 41) mengutip dalam teori
Hans Kelsen tersebut berpendapat bahwa :
”norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.” Teori tersebut kita aplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam
pasal 2 dinyatakan bahwa “sumber segala sumber hukum negara adalah
Pancasila.” Pancasila inilah yang disebut Norma Dasar (Grundnorm) oleh
Hans Kelsen dan Norma Fundamental Negara (Statfundamentalnorm)
menurut Hans Nawiasky.
Bagan 2.1 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Sumber : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang – undang / Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
1
2
3
4
5
6
7
3. Peraturan Daerah
Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan
meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, PB KDH,
Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala
Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD (Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2014). Peraturan Daerah (PERDA) adalah suatu
Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian dari hierarki peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini
Gubernur atau Bupati/Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mencakup
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
1. Pembentukan Tim Kepanitiaan
Untuk mengawasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Kepulauan Riua Tahun 2014, Gubernur Kepulauan Riau membentuk tim.
Adapun bentuk dari penetapan tim ini dengan Keputusan Gubernur dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok. yaitu :
1) Tim Kepanitian Khusus Kegiatan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dengan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 104 Tahun 2014 tanggal
3 Januari 2014
2) Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penyusunan Materi
Muatan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20`5 dengan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 210 Tahun 2015 tanggal
5 Januari 2015
Bagan 3.1
Proses Pembentukan Tim Kepanitian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun 2014
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kota
Untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Produk
Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur melalui
Sekretaris Daerah setiap awal tahunnya mengirimkan surat kepada
Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
B. Data Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
1. Data Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri
Asisten Administrasi Pemerintahan
Biro Hukum Setda Provinsi Kepri
Draft di paraf Kepala Biro Hukum dan disampaikan ke Asisten Administrasi Pemerintahan
Draft di Paraf Asisten Administrasi Pemerintahan, selanjutnya
diteruskan ke Sekda
Sekda menandatangani Draft Keputusan Gubernur, selanjutnya
dikembalikan ke Biro Hukum
Tabel 3.1 Jumlah Peraturan Daerah berdasarkan tahun (2001 s/d 2014)
No Tahun Jumlah Peraturan Daerah 1. 2001 25 Peraturan Daerah 2. 2002 28 Peraturan Daerah 3. 2003 10 Peraturan Daerah 4. 2004 13 Peraturan Daerah 5. 2005 28 Peraturan Daerah 6. 2006 26 Peraturan Daerah 7. 2007 44 Peraturan Daerah 8. 2008 42 Peraturan Daerah 9. 2009 5 Peraturan Daerah
10. 2010 12 Peraturan Daerah 11. 2011 9 Peraturan Daerah 12. 2012 14 Peraturan Daerah 13. 2013 7 Peraturan Daerah 14. 2014 15 Peraturan Daerah
Jumlah Perda sampai 2014 278 Peraturan Daerah Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
Tabel 3.2 Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
No Nomor Perda
Judul Perda
1. 01 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014
2 02 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Natuna Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna
3 03 Bangunan Gedung 4. 04 Pengelolaan Pertambangan Dan Batu Bara 5. 05 Pengelolaan Air Tanah 6. 06 Sistem Pengelolaan Pembangunan Fartisifatif
Kabupaten Natuna 7. 07 Pengelolaan Barang Milik Daerah 8. 08 Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten
Natuna 9. 09 Badan Permusyawaratan Desa
10. 10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
11. 11 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna
12. 12 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
13. 13 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014
14. 14 Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat Dan Kecamatan Suak Midai
15. 15 Pembentukan Desa, Desa Mahligai, Desa Teluk Baruk, Desa Air Batu, Desa Pantai Ria, Desa Penyong, Desa Sebintang, Desa Setenggar, Desa Sekalong, Desa Nusa Jaya, Desa Pasir Timah, Desa Teluk Melam, Desa Air Bunga , Desa Danau, Desa Batu Berian Utara, Desa Pantai Penaga, Desa Batu Ampar, Desa Pulau Panjang Barat, Desa Sabang Muduk, Desa Air Pancur, Desa Tanjung Lampung Dan Kelurahan Batu Hitam Di Wilayah Kabupaten Natuna
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
2. Data Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Tabel 3.3
Daftar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
No Judul
Rancangan Peraturan Daerah Nomor setelah
Perda diundangkan 1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 01
2 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
10
3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014
13
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
3. Data Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Tabel 3.4 Daftar Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2014
No Nomor Perda
Judul Perda
1. 11 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna
2. 12 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
4. Data Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Tabel 3.5 Daftar Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
No Nomor
Perda Judul Perda
1. 07 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. 15 Pembentukan Desa, Desa Mahligai, Desa Teluk
Baruk, Desa Air Batu, Desa Pantai Ria, Desa Penyong, Desa Sebintang, Desa Setenggar, Desa Sekalong, Desa Nusa Jaya, Desa Pasir Timah, Desa Teluk Melam, Desa Air Bunga , Desa Danau, Desa Batu Berian Utara, Desa Pantai Penaga, Desa Batu Ampar, Desa Pulau Panjang Barat, Desa Sabang Muduk, Desa Air Pancur, Desa Tanjung Lampung Dan Kelurahan Batu Hitam Di Wilayah Kabupaten Natuna
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
5. Data Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 yang belum diklarifikasi
Tabel 3.6
Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 yang belum dilakukan klarifikasi
No Nomor
Perda Judul Perda
1. 02 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Natuna Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna
2. 03 Bangunan Gedung 3. 04 Pengelolaan Pertambangan Dan Batu Bara 4. 05 Pengelolaan Air Tanah 5. 06 Sistem Pengelolaan Pembangunan Fartisifatif
Kabupaten Natuna 6. 08 Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten
Natuna 7. 09 Badan Permusyawaratan Desa 8. 14 Pembentukan Kecamatan Bunguran
Batubi,Kecamatan Pulau Tiga Barat Dan Kecamatan Suak Midai
Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri
BAB IV
PENGAWASAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TERHADAP PRODUK
HUKUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014)
A. Kewenangan Gubernur.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-
undang. Didalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Dan pada Pasal
91 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan
bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden
dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
B. Menetapkan Standar.
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Standar yang digunakan sebagai acuan dalam pengawasan adalah :
a) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
b) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
c) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
d) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
e) Permendageri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
f) Permendageri Nomor 1 Tahun Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014
g) Permendageru Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk
Hukum
2. Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
a. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2014
Dalam melakukan penilaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Standar yang digunakan sebagai acuan dalam
pengawasan adalah :
1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2) PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
3) Permendageri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014
Dalam melakukan penilaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014. Standar yang digunakan
sebagai acuan dalam pengawasan adalah :
1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4) Permendageri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
C. Melakukan Penilaian.
1. Penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Dalam melakukan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun
Anggaran 2013, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2014, jenis pengawasan yang dilakukan adalah
pengawasan preventif.
2. Penilaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
a. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2014
Adapun Penilaian dari Tim Kepanitian adalah Peraturan
Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi dan meminta agar isi Peraturan Daerah tersebut
disempurnakan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014
Penilaian dari Tim Kepanitian adalah Peraturan Daerah
tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi. Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Pasal 8
ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang menyebutkan bahwa “Pembentukan Desa dilakukan
melalui Desa Persiapan dan Desa Persiapan dapat ditingkatkan
statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan”, serta Pasal 15 ayat (1)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Daerah tentang
pembentukan, penghapusan, penggabugan dan/atau perubahan status
desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa yang telah
mendapatkan persetujuan bersama DPRD diajukan kepada Gubernur
untuk dievaluasi”. Penyusunan Peraturan Daerah tersebut telah
melanggar tertib regulasi yang meliputi : tertib kewenangan, tertib
prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi.
D. Melakukan Tindakan.
1. Tindakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014
Tindakan yang diambil adalah dengan mengeluarkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 415 Tahun 2014 Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Natuna Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
yang pointnya adalah meminta kepada Bupati Natuna agar segera
menetapkan dan mengundangkan ke dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna.
b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013
Tindakan yang diambil adalah dengan mengeluarkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 992 Tahun 2014 Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Dan Rancangan Peraturan
Bupati Natuna tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
yang pointnya adalah meminta kepada Bupati Natuna agar segera
menetapkan dan mengundangkan ke dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna
c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014
Tindakan yang diambil adalah dengan mengeluarkan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1285 Tahun 2014
Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 yang pointnya adalah
meminta kepada Bupati Natuna agar segera menetapkan dan
mengundangkan ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
2. Tindakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 a. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2014
Tindakan yang diambil oleh Gubernur Kepulauan Riau
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014
adalah dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :
188.34/1193/SET tanggal 8 Desember 2015 tentang Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2014. Isi dari
rekomendasi tersebut meminta kepada Bupati Natuna agar
berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Natuna untuk
menyempurnakan materi muatan Peraturan Daerah dimaksud agar
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014
Tindakan yang diambil oleh Gubernur Kepulauan Riau
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014
adalah dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor :
188.34/049/SET tanggal 27 Januari 2015 tentang Klarifikasi Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014. Adapun isi dari
Rekomendasi tersebut adalah :
1) Melanggar Tertib Regulasi yang meliputi : Tertib Kewenangan,
Tertib Prosedur, Tertib Substansi, Tertib Implementasi
2) Meminta kepada Bupati Natuna agar berkoordinasi dengan DPRD
Kabupaten Natuna untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 15 Tahun 2014
3) Akan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 20114, jika
tidak dicabut oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Natuna
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna yang dikeluarkan oleh
Bupati Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna pada tahun 2014 sebanyak 15
(lima belas) Perda. Namun belum semuanya Perda tersebut diawasi oleh
Gubernur Kepulauan Riau. Jumlah Ranperda yang dievaluasi sebanyak 3
(tiga) Ranperda, sedangkan yang diklarifikasi sebanyak 2 (dua) Perda. Namun
selain 5 (lima) Ranperda dan Perda tersebut diatas, ada 2 (dua) Ranperda yang
difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau yang termasuk kedalam kategori
Pengawasan Preventif. Sedangkan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2014 sampai saat ini masih dalam tahap pengawasan. Didalam
mengawasi Perda Kabupaten Natuna Tahun 2014, ada 1 (satu) Perda yang
dianggap bermasalah yaitu Perda Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2014.
B. Saran – Saran
1. Saran terhadap Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
Kepada Gubernur Kepulauan Riau diharapkan agar dapat
menambah jumlah anggaran dan jumlah pegawai khususnya dengan
pendidikan jurusan S.1 Hukum dan S.2 Hukum baik dalam penerimaan
CPNS ataupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dan dapat menjalin kerjasama dengan akademisi karena
banyaknya jumlah Produk Hukum Se-Provinsi Kepri yang harus diawasi.
2. Saran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15
Tahun 2014. Demi kepastian hukum, Gubernur Kepulauan Riau diharapkan segera
membatalkan Peraturan Daerah dimaksud dan melakukan komunikasi
politik lebih lanjut dengan Bupati Natuna, ketua dan anggota DPRD
Kabupaten Natuna, LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Natuna terkait
masalah Pencabutan Peraturan Daerah ini.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
S. Prayudi Atmasudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Cetakan
Kesepuluh, GHalia Indonesia, Jakarta Sujamto, 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia
(cetakan II), Jakarta Bagir Manan, 1974, Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem
Penvelenggaraan Pemerintahan, Majalah Padjadjaran Jilid V, Bina Cipta, Bandung
Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama,
Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam,
cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta:
Graha Ilmu. George R. Terry, 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia).
PT. Bumi Aksara: Bandung Harahap, Sofyan S. 2004. Management Control System (Sistem Pengawasan
Manajemen). Jakarta: Pustaka Quantum Manullang, M. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja
Rosdakarya.
Mufham, Al-Amin. 2006. Manajemen Pengawasan. Jakarta: penerbit Kalam Muchsan, SH. 2000. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jogjakarta : Liberty
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, cetakan
keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung. Pustaka
Rineka Cipta Syafrudin, Ateng. 1991. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II
Dan Pembangunannya. Jakarta : Rineka Cipta Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-
dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius Tim Kreatif. 2010. Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Jakarta : Teks Media Winardi. 2000. Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
B. Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 2014 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
