Embed Size (px)
Citation preview
1
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
(Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
EKO BUDIHARJO
NIM : 100565201064
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
(Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup)
EKO BUDIHARJO
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
A B S T R A K
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan,
tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau adalah
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang keamanan, ketentraman,
dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Provinsi serta peraturan Perundang-Undangan. Salah satu perda yang
menjadi tanggungjawab dari Satpol PP adalah perda pengelolaan lingkungan
hidup. Perda berisikan tentang segi kewenangan selaras dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; telah memperhatikan prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan dalam materi muatan telah
memperhatikan ciri khas dan menampung kondisi khusus lingkungan hidup di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan
Provinsi lainnya untuk dapat lebih optimal dalam mengarusutamakan lingkungan
hidup di daerahnya melalui perannya masing-masing.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui peranan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di
Provinsi Kepulauan Riau Pada Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang. Adapun yang dijadikan informan
adalah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang
berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tidak
adanya standar kerja yang khusus dibuat untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Pentingnya standar kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Satpol PP
Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan
kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : Peran, Penegakan Peraturan daerah, Pengelolaan lingkungan
hidup
2
THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT RIAU ISLANDS PROVINCE OF
REGULATORY ENFORCEMENT IN THE RIAU ISLANDS PROVINCE
(Studies in Regional Regulation No. 4 of 2014 Regarding the Management of the
Environment)
EKO BUDIHARJO
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
A B S T R A C T
Based on local regulations No. 5 in 2011 about the position, duties and
functions of the municipal police of Riau Islands Province teachers is
implementing elements of the local government in the area of security, peace, and
uphold public order, local regulations in accordance with the authority of the
provincial government as well as legislation. One of the responsibilities of being a
perda Satpol PP is perda environmental management. Perda contains about
facets of the authority in accordance with the laws and regulations of higher;
have regard for the principles of the protection and management of the
environment; and in the matter of charges have notice the characteristic and
accommodate the special conditions of the environment in the province of Riau
Islands. The Ministry of environment encourages local governments at
district/city se-the Riau Islands province and other provinces to be more optimal
in the mainstream environment in their territory through their respective role.
The purpose of this research is basically knowing the role of Police of Riau
Islands Province Praja Teachers in enforcing local regulations In the Riau
Islands province On local regulations Concerning environmental management in
the city of Tanjung Pinang. As for the Foundation of the informant is 5 people.
Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data
analysis techniques.
Based on the results of the discussion then it can be concluded that the role of
the Police of Riau Islands Province Praja Teachers in enforcing local regulations
Concerning environmental management in the city of Tanjung Pinang went well
but there are some things that must be considered, namely the absence of a
standard of work specifically created to run the policy. The importance of the
standard of work is to watch out for by Satpol PP the Riau Islands province in
order to make the work with regard to the implementation of this policy can run
properly.
Key words: role, enforcement of local regulations, environmental management
3
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
(Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup)
A. Latar Belakang
Pada suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang
dalam mengeluarkan suatu Peraturan daerah, dimana salah satu tujuannya adalah
guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman
dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda
dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan
suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai
pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai
sesuai dengan apa yang diharapkan.
Penegakan Peraturan daerah (Perda) merupakan unsur utama sebagai
pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan
tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didalamnya
juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan
sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah,
bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan
Polisi Pamong Praja.
4
Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban
non yustisial terhadap warga masyarakat, aparataur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati,
menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, fasilitasi dan pemberdayaan
kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan
penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati,
melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.
Berdasarkan tugas dan fungsi baru pemerintahan daerah yaitu perwujudan
kesejahteraan rakyat, maka tugas dan fungsi Satpol PP yang sebelumnya bertugas
menjalankan keamanan dan ketertiban, sekarang lebih komplek karena bergeser
kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan gejolak sosial. Gejala sosial
perkotaan yang sering menimbulkan persoalan dan menjadi potensi baru
gangguan dibidang keamanan dan ketertiban menjadi bidang Satpol PP. Dengan
demikian tugas Satpol PP baru adalah berkaitan erat dengan masalah-masalah
sosial. Berbeda dengan kepolisian, yang menanggulangi kejahatan kriminal dan
pelanggaran undang-undang.
Kebutuhan akan satpol PP yang bervisi baru dalam rangka otonom daerah
ini sangat penting untuk memperoleh kesamaan pandang baik dari Satpol PP
sendiri, masyarakat, pemegang kebijakan daerah dan sebagainya. Diakui atau
tidak dalam awal pembentukannya Polisi Pamong Praja ditempatkan sebagai alat
5
penguasa (pemerintah kolonial) untuk menertibkan masyarakat dan
mengendalikan keamanan. Sekarang setelah mengalami beberapa kali perubahan
berkaitan dengan pergeseran kedudukan danperan pemerintah daerah, Satpol PP
menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
terutama dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
Asas-asas pemerintahan yang baik menjadi landasan penyelenggaraan
tugas Satpol PP. Menjadi tugas semua elemen untuk berkontribusi menentukan
sosok Satpol PP yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan otonomi
daerah.Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah untuk berinvasi
dan berkreativitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.
Tugas keamanan dan ketertiban umum juga bersinggungan dengan tugas
Kepolisian. Berdasarkan Pasal 14 (1) huruf g UU No.2 Tahun 2002 dinyataka
bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan eknis
terhadap kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
lainnya.Karena itu tugas kepolisian dan Satpol PP harus bisa disinergikan. Karena
berdasarkan Pasal 148 dan 149 UU No.32 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satpol
PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Salah satu urusan
wajib yang diserahkan kepada daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat. Tugas ini sangat strategis karena Satpol PP sekarang
ini di dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat.
6
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan,
tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau adalah
merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang keamanan, ketentraman,
dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Provinsi serta peraturan Perundang-Undangan.
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Memang
dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan
secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat
kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya
Perda masih dangkal.
Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah,
kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung
suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah
menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong
Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian
pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah
masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk
penyelewengan dan penegakan hukum.
7
Dilain pihak penegakan peraturan dianggap tidak memberikan rasa dan
kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah
pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya
memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun
dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapai
dalam penegakan Peraturan Daerah, bahkan akan berpotensi besar terhadap
timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan
masyarakat luas atau kepentingan umum.
Salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak
semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan
kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang
sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus
menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat
yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya,
yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam
menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil
sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi
Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat.
Satuan Polisi Pamong bertugas meningkatkan kesadaran dalam
melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah, ketaatan masyarakat, aparat
serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat tetap berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur
8
Satpol PP yang mengacu kepada Petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi yang
telah ditetapkan oleh Gubernur.
Ada beberapa perda di Provinsi Kepulauan Riau yang harus ditegakkan
oleh Satpol PP dan telah diatur kewenangannya menurut aturan yang berlaku
seperti pada Perda tentang pajak daerah nomor 4 Tahun 2006, Perda nomor 6
Tahun 2006 tentang usaha perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Perda nomor 12
Tahun 2007 Tentang Pengahapusan perdagangan Perempuan dan anak
(Trafficking), Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi pelayanan
kesehatan RSU Tanjung Uban, Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perda
Terumbu Karang, Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang
milik daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Retribusi daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, kemudian yang masih
kewenangan dari Satpol PP adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
pengelolaan lingkungan hidup.
Perda pengelolaan lingkungan hidup khususnya Perda Nomor 4 Tahun
2014 Tentang pengelolaan lingkungan hidup perlu diteliti mengingat setiap
lingkungan yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar
lingkungan hidup tersebut kembali berfungsi dengan menerapkan peraturan yang
jelas, sehingga dalam perbaikanya mempunyai landasan yang tepat agar
lingkungan hidup yang diperbaiki tersebut tidak menyalahi aturan. Sektor
pembangunan dan perbuatan manusia yang berpotensi dan memberikan akses-
9
akses negatif banyak sekali. Untuk mengatasi dan mengantisifasi akses-akses
negatif tersebut, maka diperlukan adanya sejumlah peraturan yang diinformasikan
secara jelas dan kemudian disosialisasikan secara lebih terarah dan sampai
ketangan masyarakat
Salah satu perda yang menjadi tanggungjawab dari Satpol PP adalah perda
pengelolaan lingkungan hidup. Perda berisikan tentang segi kewenangan selaras
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; telah memperhatikan
prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan dalam materi
muatan telah memperhatikan ciri khas dan menampung kondisi khusus
lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan
Hidup mendorong pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kepulauan Riau dan Provinsi lainnya untuk dapat lebih optimal dalam
mengarusutamakan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya masing-
masing. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah pada hari ini dapat memacu
Pemerintah Daerah yang lain untuk dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang
dapat melindungi lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Kementerian
Lingkungan Hidup membuka pintu untuk melakukan asistensi dan bimbingan
teknis bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam penyusunan peraturan daerah
yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada Bab XIV tentang
Pengawasan yang dijelaskan dalam Pasal 224 yaitu pengawasan dalam bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi: a. menghimpun
10
informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan
perundang-undangan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. b.
menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak
lingkungan serta upaya penanggulanngannya. c. menentukan tindakan sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan standar serta prosedur izin.
Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara
pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut
adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan
hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan
peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam
rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan
berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan
masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat.
Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan
tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah
sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan
mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi
nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,
penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi
lebih baik dan sehat.
Dalam proses penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau satuan
polisi pamong praja memiliki peranan penting, tugas pokok dan fungsi membantu
11
Gubernur dalam melaksanakan penegakkan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan lingkungan hidup. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
mempunyai peran mengawal keberhasilan jalannya pembangunan. Berhasilnya
pembangunan di daerah itu karena ada peran serta dari Satpol PP. Satpol PP kini
tidak hanya sebagai fungsi pengamanan dari SKPD. Namun fungsi yang lebih luas
juga meliputi pengawalan pelaksanaan peraturan daerah (perda), pemilihan kepala
daerah (pilkada), menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan
masyarakat.
Beberapa perda yang membutuhkan pengawalan dalam pelaksanannya
yaitu mengawal perda yang melindungi kawasan lingkungan hidup. Selain itu,
objek-objek dan aset milik pemerintah datanya juga butuh dikawal, diinvetarisir,
dan diidentifikasi. Untuk melaksanakan semua itu, perlu meningkatkan
profesional kerja dari para anggota Satpol PP.
Namun permasalahan yang terjadi Satpol PP masih belum mampu
menegakan perda pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan
berkaitan dengan hal tersebut, ketidak tegasan Satpol PP membuat banyak
permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah
pemanfatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang marak
terjadi di Kota Tanjungpinang.
Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan melihat sejauh
mana peran yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dalam
menegakkan perda di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga judul penelitian ini
adalah “PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
12
KEPULAUAN RIAU DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2014 Tentang pengelolaan lingkungan hidup)”
B. Landasan Teoritis
Kebijakan pemerintah daerah adalah berupa peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada
tingkat daerah yang diambil oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif sebagai asas
pelaksanaan desentralisasi dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang
menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan banyak
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut
Yanto Subiyanto (1990:18), Peranan mancakup tiga hal yaitu:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oelh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa
“Istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang
13
berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan
perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang
menduduki jabatan tertentu”. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146)
“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status”. Peranan
merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa
disebut sebagai status subjektif.
Peraturan Daerah bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota di Indonesia, menjadi instrumen yuridis operasional untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam kontek otonomi daerah, Perda
merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini
disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan
dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka
kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan
mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur
disini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk
hukum berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain diberi nama Perda.
Peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal
itu DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya,
berdasarkan atribusi kewenangan dari UUD 1945 berhak membentuk Perda
Provinsi/Kabupaten/Kota. Perda tersebut dibentuk untuk melaksanakan hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
14
peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan penugasan dari
pemerintah kepada Daerah.
Menurut Modeong (2001:54), “Peraturan daerah diartikan sebgai
instrumen hukum yang bermaksud memedomani dan mengarahkan perubahan
peradaban yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan
perinsip-prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara tepat”.
Peran pemerintah mutlak diperlukan. Menurut Arsyad (1999:120) terdapat
empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daeah dalam proses
pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai “entrepreneur, koordinator,
fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah”.
Sebagai entrepreneur menurut Arsyad (1999:121) “pemerintah daerah
bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa
mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD)”. Sebagai koordinator menurut
Arsyad (1999:121) pemerintah daerah dapat “menetapkan kebijakan atau
mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya”. Lebih lanjut
Arsyad (1999:121) mengatakan bahwa “dalam perannya sebagai koordinator,
pemerintah daeah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya,
dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan saransaran ekonomi, rencana-
rencana, dan strategi-strategi” Sebagai fasilitator, Arsyad (1999:121) mengatakab
bahwa pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan
lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Sementara
sebagai simulator, Arsyad (1999:121) mengatakan bahwa pemerintah daerah
dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-
15
tindakan khusus yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke
daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap
berada di daerah itu Demi melakukan pengembangan daerah, diperlukan strategi.
Arsyad (1999:122) mengatakan bawha strategi pengembangan daerah
dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :
1. Strategi Pembangunan Fisik/ lokalitas (Locality or Physical Development
Strategy),
2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Business Development Strategy),
3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resource
Development Strategy) dan
Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-based Development
Strategy).
C. Hasil Penelitian
1. Peranan meliputi norma-norma yang dijalankan oleh Satpol PP
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa
satpol PP bertugas mengawasi perda pengelolaan lingkungan hidup, ini berarti
bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana
lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah
menjatuhkan sanksi administrasi dantelah menindak pelanggar degan
menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyatatidak mampu
menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan
pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi
pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme
16
altenatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah, perdamaian, negoisasi,
mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,dan atau litigasi
melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat
digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan satpol PP
dalam menjalankan peraturan daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa rencana
sebaiknya dibuat agar satpol PP mampu mengoptimalkam penegakan perda. Hal
ini untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat Tanjungpinang akan
pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dengan lingkungan yang
bersih dapat mencegah rantai penularan penyakit dan akan meningkatkan taraf
kesehatan masyarakat Tanjungpinang tentunya. Usaha melestarikan lingkungan
dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu
dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan
lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga
ekosistem dengan mencegah berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan
itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Keberhasilan kebijakan
pemerintah akan tercapai salah satunya harus memiliki standar kerja dalam
pelaksnaaan kebijakan. Para implementor haruslah menentapkan standar kerja
agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan isi dari kebijakan
tersebut. Sama halnya dengan penegakan perda oleh Satpol PP tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah ada standar kerja yang
berguna agar para implementor dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan.
17
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku satpol PP yang penting
bagi struktur sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Adanya
dukungan pegawai satpol PP dalam menegakkan perda tentang lingkungan
hidup
Berdasarkan observasi yang dilakukan berkaitan dengan dukungan yang
diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa
seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah
terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk
diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan
terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan
Riau sedang melaksanakan penyelesaian terhadap lingkungan hidup, pegawai juga
umumnya mengetahui tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penegakan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tanjungpinang
berjalan belum berjalan baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, hal ini
dapat dilihat dari pembahasan sebagai berikut :
Salah peraturan daerah yang saat ini juga menjadi tanggungjawab dari
Satpol PP untuk menegakkannya adalah dalam melindungi lingkungan hidup.
18
Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh
adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak
mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan
rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Upaya penegakan sanksi administrasi
oleh Satpol PP secara ketata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada
akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Rencana kerja satpol PP belum ada karena mengingat berbenturan dengan
wilayah kerja, namun selama ini koordinasi cukup baik. instansi yang berwenang
dalam menegakan perda pengelolaan lingkungan hidup untuk menjalankan salah
satu fungsi dari pemerintahan yaitu Satpol PP dimana pengaturan dengan
membuat kebijakan untuk kepentingan publik seperti yang tertuang dalam Perda
Kota Tanjungpinang yang mana pemerintah berkewenangan untuk menjaga
kelestarian lingkungan dengan membuat sanksi atau aturan-aturan yang mengikat
untuk masyarakat.
Penegakan perda oleh Satpol PP tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup haruslah ada standar kerja yang berguna agar para implementor
dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Dari jawaban responden di atas
dapat diketahui bahwa tidak adanya standar kerja yang ada yang khusus dibuat
untuk menjalankan kebijakan tersebut, pentingnya standar kerja merupakan hal
yang harus diperhatikan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau agar pekerjaan
yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah
19
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan
baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang
kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam
pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah
memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Satpol
PP Provinsi Kepulauan Riau sedang melaksanakan penyelesaian terhadap
lingkungan hidup, pegawai juga umunya mengetahui tentang kebijakan ini untuk
selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Salah satu faktor dari yang menhambat peran Satpol PP dalam kegiatan
penegakan Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah anggaran, Satpol
PP Provinsi Kepulauan Riau, tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan
pengawasan, penertiban dan razia di tempat-tempat yang disinyalir melakukan
perbuatan dilanggar hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan
hidup
2. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau membuat perencanaan saat di
lapangan dalam hal menegakkan Perda tentang pengelolaan lingkungan
hidup dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Tanjungpinang.
2. Ada prosedur kerja yang jelas dalam tugas Satpol PP khususnya dalam
mengawasi perda pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang.
3. Adanya anggaran yang dikhususkan untuk Satpol PP agar dalam
melaksanakan tugasnya dengan baik.
20
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2002. Menguak Takbir Hukum :Suatu Kajian Sosiologis dan.
Filisofis, Jakarta: Gunung Agung
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi
daerah. BPFE Yogyakarta.
Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.
Jakarta: Kencana Media Group
Darsono, V., 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Penerbit Universitas Atma Jaya.
Yogyakarta
Depkumham. 2008. Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah,
CAPPLER : Jakarta
Hamdi, Mukhlis. 1999. Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. Jakarta.
Masinambow, ed. Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan
Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O.Ihromi,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Modeong, Supardan, 2001, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Tingkat Daerah, Tinta Mas, Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja
Rosdakarya
Mudrajad Kuncoro, Ph. D. 2004. Otonomi dan Pembangunan daerah. Jakarta.
Penerbit Erlangga
Ndraha, Talidziduhu. 2005. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : CV. Rineka
Cipta.
Randy R. Wrihatnolo Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan.
Reny Rawasita, 2009. Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah. Jakarta:
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Ryias Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
Solekhan, Moch. 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Serta Press:
malang.
Syafei, Inu Kencana. 2005 Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara
Soerjono, Soekanto. 2009. Teori Peran. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Supardi, I, 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Penerbit PT. Alumni.
21
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Yanto Subiyanto S (ed.), 1990, Sosiologi, Bandung, Armico.
Perundang-undangan :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang kedudukan, tugas dan fungsi
satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Riau
Jurnal :
Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh
Pemerintah Pusat, Volume 23 No. 1 Tahun 2004
