Pengertian Penyertaan
Penyertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat
lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan
peranan masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Bisa
dilihat dalam melakukan peristiwa pidana, sering seorang pembuat
(dader) dibantu oleh orang lain, dan justru karena bantuan orang
tersebut maka peristiwa pidana itu mungkin
dilakukan.[footnoteRef:1] Sehingga timbul pertanyaan apakah orang
yang membantu tersebut dapat diminta pertanggungjawaban juga.
Dengan adanya lembaga penyertaan orang yang membantu tersebut dapat
diminta pertanggungjawaban walaupun ia sendiri tidak melakukan
suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. [1: E. Utrecht, Hukum
Pidana II, Pustaka Tinta Mas, 1986, hal. 5]
Pengaturan penyertaan terdapat didalam Pasal 55 dan 56 KUHP.
Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: (1) Dihukum sebai pelaku-pelaku
dari suatu tindak pidana yaitu:1. Mereka yang melakukan, menyuruh
melakukan atau turut melakukan.2. Mereka yang dengan
pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan
atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan
menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan,
sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah
menggerakan orang lain untuk melakuakn tindak pidana yang
bersangkutan.(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah
tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkanuntuk
dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.Sedangkan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 adalah:Dihukum sebagai
pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu :1. Mereka yang
dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan
tersebut.2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan,
sarana-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan
tersebut.Von Feuerbach mengenal dua jenis peserta, yaitu; a) mereka
yang langsung berusaha terjadinya peristiwa dan b) mereka yang
hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut dalam
poin a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.[footnoteRef:2]
Golongan yang pertama disebut sebagai Urheber sedangkan golongan
yang kedua disebut sebagai Gehilfe. Pembagian ini dapat juga
dilihat didalam KUHP pasal 55 dan 56 KUHP. Dimana yang masuk dalam
golongan Urheber adalah, pleger (melakukan), doen pleger (menyuruh
melakukan), medepleger (turut melakukan) dan uitlokker (yang
membujuk). Sedangkan yang masuk kedalam golongan Gehilfe yaitu
medeplichtige (yang membantu). [2: Ibid, hal. 7]
Bentuk-bentuk Penyertaan
1. Menyuruh Melakukan (Doen Plegen)Di dalam ilmu hukum pidana,
orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu
biasanya disebut sebagai orang middellijk dader atau seorang
mettelbare tater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia
disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak
langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan
perantara orang lain. Si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka
(instrument) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam ilmu
pengetahuan hukum si pelaku dinamakan manus ministra (tangan yang
dikuasai) sedangkan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang
menguasai).[footnoteRef:3] [3: Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas
Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2009, hal. 119]
Menurut ketentuan pidana di dalam pasal 55 KUHP, seorang
middelijke dader atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat
dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat
dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu
hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku materialnya itu
sendiri.Oleh karena dalam bentuk deelneming doen plegen ini selalu
terdapat seorang middelijke dader, maka bentuk deelneming ini juga
sering disebut sebagai suatu middelijke daderschap.Untuk adanya
suatu doen plegen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat 1
angka 1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah
memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:1. Apabila orang yang
disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang
ontoerekeningvatbaar seperti yang dimaksudkan didalam pasal 44
KUHP2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana
mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah
satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan3. Apabila orang
yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak
mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila
orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah
disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut4.
Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu
memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan
didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut
diatas5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana
itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu overmacht atau
dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan
mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan6.
Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan
itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal
perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak
berwenang memberikan perintah semacam itu7. Apabila orang yang
disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu
hoedanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah
disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang
harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.Untuk adanya suatu doen
plegen itu adalah tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh
melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada
orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatuUntuk adanya suatu
doen plegen itu adalah juga tidak perlu, bahwa suruhan untuk
melakukan suatu tindak pidana itu harus diberikan secara langsung
untuk middelijke dader kepada orang materieele dader. Melainkan ia
dapat juga diberikan dengan perantaraan orang lain.
2. Turut Melakukan (Medeplegen)Medeplegen disamping merupakan
suatu bentuk deelneming, maka ia juga merupakan suatu bentuk
daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana,
maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku.
Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu
tindak pidana, maka setiap peserra didalam tindak pidana itu
dipandang sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta
lainnya.Misalnya tiga orang secara bersama-sama telah melakukan
pelanggaran dengan bersepeda secara berjejer diatas jalan umum,
yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman.Menurut Hoge
Raad ada dua unsur yang harus untuk dapat dikatakan sebagai turut
serta yaitu; a) antara para peserta ada satu kerjasama yang
diinsyafi dan b) para peserta bersama-sama telah
melaksanakan.[footnoteRef:4] [4: E. Utrecht, Hukum Pidana II,
Pustaka Tinta Mas, 1986, hal. 37]
Menurut Prof. Lamintang, hakim tidak perlu menyebutkan secara
tegas bentuk-bentuk keturutsertaan yang telah dilakukan oleh
seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang
sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan
bentuk ketrutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta
didalam suatu tindak pidana yang telah mereka
lakukan.[footnoteRef:5] [5: P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum
Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.
615-633]
Menurut van Hamel, suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap
sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu
tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu
daderschap secara sempurna.Menurut Prof. Van Hattum, perbuatan
medepelegen didalam pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai
suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut
melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.Ini
berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu culpoos
delict itu dapat dihukum dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan
turut melakukan sesuatu opzetettelijk atau suatu culpos delict itu
menjadi tidak dapat dihukum.Sehingga menurut Prof. Van Hattum opzet
seorang medeplegen itu harus ditujukan kepada:a. Maksud untuk
bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana
danb. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang
diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya
sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak
pidana yang bersangkutan.Menurut Prof. Legemeijer, baik orang yang
mempunyai opzet untuk membunuh koraban, maupun orang yang turut
melakukan dengan maksud semata-mata menganiaya koraban itu
kedua-duanya harus dipersalahkan telah turut melakukan suatu
penganiayaan berat yang menyebabkan matinya oranglain.Sebagai
alasan telah dikemukakannya bahwa bentuk-bentuk daderschap yang
disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu harus ditafsirkan sedemikian
rupa, sehingga bentuk-bentuk daderschap tersebut harus disamakan
dengan plegen.Menurut Prof. Van Hattum, untuk adanya suatu
medeplegen itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada
masing-masing peserta kejahatan.Perbedaan medeplegen dengan
medeplichtigheid disebutkan dalam Memorie van toechlichting : Yang
membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu
melakukan itu adalah, bahwa orang yang disebutkan pertama itu
secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu
tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh
undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu
perbuatan atau turut melakukan perbuatan untuk menyelesaikan tindak
pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebutkan terakhir itu
hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan.Kedua bentuk
ini mempunyai akibat yang berbeda-beda, yaitu dihubungkan dengan
jenis delik yang dapat menjadi objek dari kedua bentuk deelneming
tersebut. Pada medeplegen yang dapat dihukum adalah turut melakukan
baik kejahatan maupun pelanggaran, sedang pada medeplichtigheid itu
yang dapat dihukum hanyalah membantu melakukan kejahatan saja. Oleh
karena menurut pasal 60 KUHP itu, perbuatan membantu melakukan
pelanggaran dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat
dihukum.Dewasa ini sudah tidak lagi menjadi persoalan, apakah orang
yang tidak mempunyai suatu persoonlijke hoedanigheid atau suatu
sifat pribadi itu dapat turut melakukan suatu Kwaliteitsdelict atau
tidak, oleh karena menurut paham yang terbaru, seseorang yang tidak
mempunyai kualitas tertentu yang oleh undang-undang telah
disyaratkan harus dimiliki oleh pelakunya itu, dapat saja turut
melakukan apa yang disebut kwaliteits delicten, hanya saja dengan
satu syarat, yaitu bahwa mereka itu mengetahui bahwa rekan
pesertanya didalam melakukan suatu kwaliteitsdelict itu memiliki
kualitas seperti itu.Bagi suatu medeplegen, seperti halnya dengan
suatu poging, diperlukan adanya suatu begin van uitvoering atau
suatu permulaan pelaksanaan, walaupun undang-undang sendiri telah
mensyaratkan hal tersebut secara tegas.
3. Membujuk Melakukan (Uitlokking)Uitlokking atau mereka yang
menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya-upaya
tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif
berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana
tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak.
Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus
dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan.
Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah
atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan
tindak pidana.[footnoteRef:6] [6: E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia
Grafika, Jakarta, 2002. hlm 350-359]
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur:
uitlokker/aktor intelektualis), unsur-unsurnya adalah:a) unsur
obyektif:unsur perbuatan, adalah menganjurkan orang lain melakukan
perbuatan, caranya ialah:i) memberikan sesuatusesuatu di sini hars
berharga, sebab kalau tidak tidak berarti apa-apa/tidak dapat
mempengaruhi orang yang dianjurkan. Misalnya uang, mobil, pekerjaan
dsb. Contoh: A memberikan uang 10 jt kepada B untuk membunuh Cii)
menjanjikan sesuatu janji adalah upaya yang dapat menimbulkan
kepercayaan bagi orang lain, janji itu belum diwujudkan, tetapi
janji itu telah menimbulkan kepercayaan untuk dipenuhi. Contoh: A
berjanji kepada B akan memberikan uang jika berhasil membunuh Ciii)
menyalahgunakan kekuasaanmenyalahgunakan kekuasaan: adalah
menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini
adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan.
Oleh karena itu upaya menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan
2 syarat:1) upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau
dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan
orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang
dianjurkan)2) hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat
dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak
pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan
kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran,
karenanya pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya.iv)
menyalahgunakan martabatmartabat di sini misalnya orang yang
mempunyai kedudukan terhormat, misalnya tokoh politik, pejabat
publik, seperti camat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.
Kedudukan seperti itu mempunyai kewibawaan yang dapat memberikan
pengaruh pada masyarakat atau orang-orang, sehingga pengaruh
tersebut dapat disalahgunakan. (menyalahgunakan martabat)v)
kekerasanmenggunakan kekuatan fisik pada orang lain sehingga
menimbulkan akibat ketidakberdayaan orang yang menerima kekerasan
itu. Tetapi syaratnya adalah berupa ketidakberdayaan yang sifatnya
sedemikian rupa sehingga dia masih memiliki kesempatan dan
kemungkinan cukup untuk melawan kekerasan itu tanpa resiko yang
terlalu besar (menolak segala apa yang dianjurkan)vi)
ancamanAncaman adalah suatu paksaan yang bersifat psikis yang
menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan
kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang
mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidakberdayaan, tetapi tidak
bersifat fisik, melainkan psikis, misalnya menimbulkan rasa
ketakutan, rasa curiga, was-was. Misalnya akan dilaporkan akan
dibuka rahasianya. Ancaman di sini juga harus dapt menimbulkan
kepercayaan bahwa yang diancamkan itu akan diwujudkan oleh
pengancam. Sebab kalau tidak ada kepercayaan, misalnya hanya
bercanda saja, maka hanya pembuat materiilnya saja yang
dipidana.vii) PenyesatanPenyesatan berupa perbuatan yang sengaja
dilakukan untuk mengelabui atau mengkelirukan anggapan atau
pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau
bersifat palsu, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam
pendirian. Perbedaan penyesatan dalam pembuat penyuruh dan pembuat
penganjur adalah:1. penyesatan pada bentuk pembuat penyuruh adalah
penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal penjahat
yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor milik orang lain.
Tetapi penyesatan pada pembuat pengajur tidaklah ditujukan pada
unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur motif tindak
pidana. Contoh A sakit hati pada C dan karenanya A mengehendaki
agar C mengalami penderitaan. Untuk itu A menyampaikan berita
bohong yang menyesatkan B bahwa C telah berslingkuh dengan
isterinya B dengan membuat alibi (pernyataan) palsu, dan dengan
sangat meyakinkan A menganjurkan kepada B agar membunuh atau
dianiaya saja C. Penyesatan di sini adalah ditujukan pada motif
agar B sakit hati dan membenci C, atau memberikan dorongan agar
timbul sakit hati, benci dan dendam pada B, sehingga mendorong B
untuk melakukan sesuai dengan kehendak A. apabila B tersesat dalam
pendirian dan kemudian membunuh atau menganiaya C maka terjadi
bentuk pembuat penganjur.2. Berbuat karena tersesat dalam hal unsur
tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi
bentuk pembuat penyuruh yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya.
Pembuat materiilnya tidak dapat dipidana. Tetapi berbuat karena
tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi adalah bentuk pembuat
penganjur, dimana keduanya sama-sama dapat dipidana.viii) memberi
kesempatanmemberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang
seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Contoh: A penjaga gudang yang menganjurkan kepada B untuk mencuri
di gudang dengan kespakatan pembagian hasilnya, sengaja memberi
kesempatan kepada B untuk mencuri dengan berpura-pura sakit
sehingga pada malam itu dia absen dari tugasnya.ix) memberi
saranamember sarana berupa memberikan alat atau bahan untuk
digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya A penjaga gudang
sengaja menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan
kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat.x)
memberi keterangan.memberikan informasi, berita-berita yang berupa
kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang
menerima informasi itu timbul kehendaknya untuk melakukan suatu
tindak pidana, yang kemudian tindak pidana itu benar
dilaksanakan.b) unsur subyektif: dengan sengaja.Ada 5 syarat dari
seorang pembuat penganjur:i) kesengajaan si pembuat penganjur yang
harus ditujukan pada 4 hal:(1) ditujukan pada digunakannya
upaya-upaya penganjuran(2) ditujukan pada mewujudkan perbuatan
menganjurkan beserta akibatnya (point a dan b kesengajaan yang
ditujukan pada perbuatan menganjurkan dengan upaya-upaya, dan
akibat dari perbuatan tersebut, serta terjadi hubungan sebab
akibat)(3) ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa
yang dianjurkan). Kesengajaan itu harus ditujukan agar orang lain
itu melakukan tindak pidana. Contoh: A dengan menjanjikan upah
sebesar 20 juta kepada B untuk membunuh C. perbuatan yang dimaksud
adalah tindak pidana pembunuhan. Di sini kesengajaan A ditujukan
pada orang lain (dalam hal ini B) untuk melakukan pembunuhan. Dalam
hal ini tidak ditujukan pada orang satu-satunya (B) karena bisa
saja yang melaksanakan pembunuhan itu tetapi orang lain (C)(4)
ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat
dipidana. (hal ini penting untuk membedakan dengan pembuat penyuruh
(doen pleger)ii) dalam melakukan perbuatan meganjurkan harus
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana Pasal 55 (1) angka
2. Tidaklah boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya
menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur dengan
pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala
cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat
dipertanggungjawabkan.iii) terbentuknya kehendak orang yang
dianjurkan (pembuat peklaksananya) untuk melakukan tindak pidana
sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh
digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di
sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya
penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang
dianjurkan. Jadi jelaslah inisiatif dalam hal penganjuran selalu
dan pasti berasal dari pembuat penganjur. Hal ini pula yang
membedakan dengan bentuk pembantuan. Pada pembantuan (pasal 56)
inisiatif untuk mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari
pembuat pelaksananya, dan bukan dari pembuat pembantu.iv) orang
yang dianjurkan (pembuat pelaksanaanya) telah melaksanakan tindak
pidana sesuai dengan yang dianjurkanv) orang yang dianjurkan adalah
orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Perbedaan Membujuk Melakukan dengan Menyuruh MelakukanApabila
dalam hal pembujukan, orang yang dibujuk, oleh suatu sebab tertentu
pada akhirnya tidak dapat dikenai hukuman, maka si pembujuk hanya
dapat dihukum apabila dapa dinamakan sebagai penyuruh (middelijke
dader).[footnoteRef:7] [7: Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia Edisi Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung,
2009, hal. 132]
4. Pembantu (Medeplichtige)Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56
KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis:a) Pembantuan pada saat
kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan
dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut-serta), namun
perbedaannya terletak pada:i) pada pembantuan perbuatannya hanya
bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan
perbuatan pelaksanaan;ii) pada pembantuan, pembantu hanya sengaja
memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak
bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turutserta, orang
yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara
bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;iii) pembantuan dalam
pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta
dalam pelanggaran tetap dipidana;iv) Maksimum pidana pembantu
adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga,
sedangkan turut serta dipidana sama.b) Pembantuan sebelum kejahatan
dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana
atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking).
Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat
pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh
pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan
pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.
Perbedaan Membantu Melakukan dengan Turut MelakukanDalam
menetukan perbedaan antara membantu melakukan dengan turut
melakukan digunakan dua ukuran yaitu; 1. Wujud kesengajaan yang ada
pada si pelaku dan 2. Kepentingan atau tujuan dari pelaku.Ukuran
kesengajaan dapat berupa (1) soal kehendak si pelaku untuk
benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya memberikan
bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar
mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana
(constitutief gevolg), atau hanya turut berbuat atau membantu
apabila pelaku utama menghendakinya.Ukuran mengenai kepentingan
atau tujuan bernada sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan
sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi
atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.[footnoteRef:8] [8:
Ibid, hal. 126-127]
Pertanggungjawaban PembantuBerbeda dengan pertanggungjawaban
pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu
dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi
sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57
ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.Namun ada
beberapa catatan pengecualian :a) pembantu dipidana sama berat
dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:- membantu merampas
kemerdekaan (Pasal 333 (4)) dengan cara member tempat untuk
perampasan kemerdekaan,- membantu menggelapkan uang/surat oleh
pejabat (Pasal 415),- meniadakan surat-surat penting (Pasal 417).b)
pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu tindak
pidana:- membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231
(3)),- dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal
349).Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan
pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan pertanggungjawaban pembantu
adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban
pembuat.
Penyertaan yang tak dapat dihindarkan (Noodzakelijke Deelneming
/ Necessary Complicity)Penyertaan yang tak dapat dihindarkan
terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi
tanpa adanya penyertaan dengan orang lain. Jadi tindak pidana itu
terjadi kalau ada orang lain sebagai penyerta.Delik-delik yang
termasuk dalam kategori ini adalah:[footnoteRef:9] [9: Ibid, hal.
136]
i) Menyuap/membujuk orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih
(Pasal 149 ayat 1 dan 2 KUHP);ii) Turut serta pada suatu
perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau pada suatu
perkumpulan yang terlarang oleh undang-undang. (Pasal 169 KUHP)iii)
Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau
barang (Pasal 170 KUHP);iv) Perang Tanding atau duel atau
tweegevecht (Pasal 184 KUHP);v) Bigami atau menikah dengan
diketahui oleh kedua belah pihak bahwa salah satu pihak sudah
kawin, yaitu hal yang menghalang-halangi sahnya pernikahan (Pasal
279 KUHP);vi) Turut serta dalam suatu serangan atau perkelahian
(Pasal 358 KUHP).vii) Berzinah dari Pasal 284. Kini pihak yang
belum kawin disebut turut melakukan tindak pidana ini.
DAFTAR PUSTAKA
Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara
Jakarta, 2003
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1997
E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, 1986
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi
Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
