PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA OTONOMI

DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN KAJIAN SEMINAR MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (MKPD)Diajukan Oleh :H. SOENGKONO SIDIKNIM : 02.111.0.0343

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. aspek yang penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan:

”kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri, karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata pada masyarakat”

PERENCANAAN :Konsep dasar perencanaan adalah

rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan.

Perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision making), sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (ekskutor).

Friedmann, mengatakan bahwa perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Ditambahkan pula perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Campbell dan Fainstain menyatakan bahwa dalam pembangunan Kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau demokratis.

Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota maka wilayah rasional yang menjadi dasar kehilangan independensinya.

Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat mendua antara idealisme “kepakaran seorang perencana” atau mengikuti selera atau kemauan-kemauan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Strategi pembangunan nasional masa Orde Lama didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, antara lain :

Tahun 1947 dimulai perencanaan beberapa sektor ekonomi ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, per-industrian dan kehutanan.

Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap sektor publik.

Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.

Tahun 1961-1969 berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun inl terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun.

Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak Orde Baru sebenarnva berpangkal pada Nation Building Approach dalam kerangka:

  a. Jangka panjang; pendekatan pembangunan bangsa yang

berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh

dan terpadu (unified dan integratif) antara berbagai aspek

kehidupan masyarakat.

b. Jangka menengah: pendekatan pembangunan ekonomi dan

sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor

pertanian dan pengembangan sektor sosial serta

kelembagaan.

PENGERTIAN, UNSUR, DAN FUNGSI PERENCANAAN

Menurut Mochamad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya.

Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal :

pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :1. Usaha/rencana untuk mencapai perkembangan sosial

ekonomi yang mantap (steady social-economic growth).

2. Usaha/rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

3. Usaha perubahan struktur ekonomi (diversifikasi ekonomi).

4. Usaha perluasan kesempatan kerja.5. Usaha pemerataan pembangunan ( distributive

justice).6. Usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat

yang menunjang kegiatan pembangunan.7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas

ekonomi.

Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana

pembangunan. Adanya kerangka rencana makro. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya

sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang

konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga dll.

Perencanaan pembangunan adalah investasi yang dilakukan secara sektoral.

Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Fungsi-fungsi perencanaan adalah :1. terdapatnya suatu pedoman /pengarahan kegiatan

2. Dengan perencanaan dapat diperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek

perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya

tujuan.

5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan

pengawasan evaluasi.

Sudut pandang ekonomi perlunya perencanaan adalah:1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas

bisa lebih efektif dan efisien.2. Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih

mantap. 3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Tujuan penting perencanaan ekonomi di NSB adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkat kan pertumbuhan tersebut berarti kita perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi.

Tetapi peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kemiskinan masyarakat itu sendiri.

metoda untuk memotong lingkaran setan kemiskinan tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari

modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi, Kedua adalah dengan cara menghimpun tabungan wajib yang

disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri. perencanaan pembangunan merupakan jalan terbaik untuk mengatasi

kemiskinan di NSB. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha

secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian secara umum menjadi 2 yaitu :

1. perekonomian pasar (market economy) dan 2. perekonomian berencana (planned economy).

 SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN

 Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:1. Komisi Perencanaan Prasyarat pertama adalah pembentukan suatu

komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. 2. Data Statistik, Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis

yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya.

3. Tujuan, dalam perencanaan harus ada tujuan yang ditetapkan4. Penetapan Sasaran dan Prioritas untuk pencapaian suatu tujuan

perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. 5. Mobilisasi Sumberdaya, perencanaan ditetapkan adanya

pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya

yang tersedia. 6. Keseimbangan dalam Perencanaan Suatu perencanaan hendaknya

mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian.

Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat, Lewis mencatat unsur-unsur utama kebijaksanaan pembangunan yang meliputi:

penyelidikan potensi pembangunan; survei sumberdaya nasional, penelitian ilmiah; penelitian pasar;

penyediaan prasarana yang memadai; penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga pendidikan

umum; perbaikan landasan hukum bagi kegiatan

perekonomian; bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak

dan lebih baik; menemukan dan membantu pengusaha yang potensial,

baik dalam negeri maupun luar negeri; peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih

baik, baik swasta maupun negara.

OTONOMI DAERAHOtonomi daerah adalah hak wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dekonsentrasi diberikan pengertian sebagai pelimpahan wewenang (delegation of authority) yakni melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat.

Desentralisasi. diberikan pengertian penyerahan wewenang (transfer of authority) termasuk didalamnya policy making dan policy executing, yakni berwenang membuat kebijakan sendiri dan sekaligus melaksanakannya

Tujuan Otonomi DaerahAdapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai

berikut :1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.2. Pengembangan kehidupan demokrasi.3. Keadilan.4. Pemerataan.5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta

antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang

diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA OTONOMI

Terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi

Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam, mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah masing – masing.

Kebijaksanaan pembangunan yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijaksanaan nasional mulai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

antara sesama daerah tersebut terjadi pula persaingan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial pada masing-masing daerah

pola dan sistem pembangunan daerah kedepan diperkirakan akan sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang telah kita alami dalam era sentralisasi.

 

Menurut Encyclopedia of Social Science, pengertian otonomi adalah: the legal self sufficiency of social body and its actual independence.

Pengertian otonomi menyangkut dengan 2 hal pokok :

1. kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws),

2. kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (self

government). Pada dasarnya ada 3 alasan pokok mengapa diperlukan

otonomi daerah tersebut (Hidayat Syarief, 2000) : Pertama adalah Political Equality, yaitu guna meningkatkan

partisipasi politik masayarakat pada tingkat daerah. Kedua adalah Local Accountability yaitu meningkatkan

kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan 'hak dan aspirasi masyarakat di daerah.

Ketiga adalah Local Responsiveness yaitu meningkatkan tanggung jawab pernerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi didaerahnya.

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Strategi berbasis keuntungan kompetitif daerah

strategi pembangunan ekonomi daerah seharusnya didasarkan pada prinsip Keuntungan Kompetitif (Competitive Advantage) yang lebih didasarkan pada unsur kualitas manusia yang dikombinasikan menjadi suatu kegiatan usaha yang mempunyai daya saing yang tinggi.

Suatu produk dikatakan mempunyai keuntungan kompetitif bilamana dapat diproduksi dengan biaya per unit yang lebih murah dibandingkan dengan barang yang sama pada daerah lainnya.

Pengembangan Komoditi Unggulan

Pemerintah mendorong masing-masing daerah atau desa untuk mengembangkan satu atau dua komoditi utama yang mempunyai potensi besar dan mempunyai daya saing tinggi sesuai dengan Keuntungan Kompetitif yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Daerahkemampuan teknologi merupakan unsur penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang telah ada serta merangsang munculnya penemuan produk baru.

Peningkatan kemampuan teknologi daerah ditentukan oleh dua unsur penting:

Pertama, Pengembangan pendidikan tinggi

Kedua, pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D) Peningkatan Kualitas Suberdaya Manusia Daerah

Pengembangan kemampuan teknologi daerah hanya akan dimungkinkan bilamana kualitas sumberdaya manusia daerah sudah cukup tinggi. pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah merupakan dua program strategic yang sangat menentukan dan perlu terus dilanjutkan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah.

Upaya pengembangan pendidikan tersebut perlu ditekankan pada 3 hal pokok yaitu:

1. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik,

2. Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan

3. Perubahan manajemen pendidikan.

Pengembangan Kewirausahaan Daerah

Hanya dengan kewirausahaan yang cukup tinggi semua potensi ekonomi yang ada akan dapat diwujudkan menjadi kegiatan produksi melalui keberanian para pengusahan untuk melakukan investasi dan menanggung resiko. Karena itu tidaklah salah kiranya

Benjamin Higgins dan Donald J. Savoie (1995) mengatakan bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan salah satu faktor kunci untuk menggerakkan proses pembangunan daerah.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Salah satu bentuk dan pendekatan pembangunan wilayah adalah melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada wilayah wilayah tertentu yang mempunyai potensi cukup besar. Pengembangan KAPET ini didasarkan pada komoditi unggulan yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan yang selanjutnya dijadikan sebagai “core business”.

Peningkatan Kerjasama Ekonomi Antar DaerahDalam era otonomi daerah, kerjasama ekonomi antar

daerah menjadi semakin penting. Melalui kerjasama ini, kelebihan suatu daerah akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain, sedangkan kekurangannya dapat dibantu oleh daerah lainnya.

Pembangunan Ekonomi Kota dan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi desa perlu dilakukan secara terpadu dengan pembangunan ekonomi kota. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang saling menunjang sehingga pembangunan wilayah secara keseluruhan akan dapat pula ditingkatkan.

Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Otonomi daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Karena itu telah dibentuk kebijakan tentang keuangan daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pada dasarnya ada 3 upaya utama yang dapat dilakukan

dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah. Pertama, penyesuian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi. Kedua, mencari kemungkinan penetapan jenis pajak baru sesuai dengan undang-undang berlaku. Ketiga, meningkatkan efesiensi pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu.

Pengembangan Perusahaan DaerahDalam era otonomi daerah sekarang ini, peluang untuk

mengembangkan perusahaan daerah menjadi unit usaha yang sehat semakin terbuka. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah dewasa ini mempunyai wewenang cukup besar yang memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan lebih cepat.

Pemanfaatan Pinjaman DaerahUndang-undang No 25, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1999 memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan pinjaman, tidak hanya dari bank dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, guna menambah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Peningkatan Efesiensi Penggunaan Keuangan Daerah Peningkatan kemampuan keuangan daerah tidak hanya dapat dilakukan

melalui peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga dapat melalui perbaikan efesiensi pemanfaatan keuangan daerah secara lebih terarah. Upaya untuk peningkatan efesiensi penggunaan dana tersebut perlu dilakukan secara terpadu antar berbagai dinas dan instansi terkait. Dimulai pada tingkat perencanaan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik dan dibahas secara mendalam oleh DPRD.

Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak Swastapelaksanaan konsep Reinventing Government sebagaimana yang

disarankan oleh David Osborne (1992) akan sangat dimungkinkan dalam era otonomi ini. Tentunya kerjasama dengan pihak swasta ini hanya akan dapat dilakukan untuk kegiatan komersil yang dapat mendatangkan keuntungan kepada pihak swasta yang bersangkutan dan juga memberikan manfaat bagi warga kota.

Kebijakan Pembangunan DaerahPelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga

mempengaruhi orientasi kebijakan pembangunan daerah. Perubahan orientasi perencanaan daerah tersebut meliputi arah, sistem, kegiatan maupun peranan kelembagaan perencanaan daerah.

Reorientasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem perencanaan pembangunan daerah yang semula lebih bersifat

sektoral akan berubah menjadi lebih bersifat regional. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun lebih banyak

memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah. Sedangkan perencanaan nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya akan memberikan arah dan sasaran umum agar pembangunan daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efisien.

Penerapan Konsep Wilayah Pembangunan Strategi, kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah

sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi setempat, maka perlu penerapan konsep Wilayah Pembangunan (Development Region atau Planning Region). Wilayah pembangunan ditetapkan pula satu atau lebih Pusat Pengembangan (Growth Poles) yang akan berfungsi sebagai “penggerak” pembangunan wilayah yang bersangkutan.

Dalam hal ini, pengelompokkan Wilayah Pembangunan didasarkan pada 2 kriteria utama yaitu: (a) kesamaan kondisi sosial-ekonomi wilayah (Homogenous Region) (b) keterkaitan sosial-ekonomi antar daerah dalam wilayah yang

bersangkutan (Nodal Region).

Proses Penetapan Proyek Pembangunan DaerahProses penetapan proyek-proyek pembangunan yang

akan dibiayai dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dilakukan penilaian dan penyeleksiannya melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa/kelurahan.

Disamping itu, dinilai pula kelayakan dan manfaat proyek bagi masyarakat serta dipertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sistem penetapan proyek pembangunan ini merupakan cerminan dari pelaksanaan perencanaan dari bawah (Bottom-up Planning) guna menyerapkan aspirasi dari seluruh masyarakat.

Dalam era otonomi, Penetapan proyek pembangunan melalui RAKORBANG akan masih diperlukan hanya untuk kegiatan dekonsentrasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, proses penetapan proyek pembangunan dalam era otonomi akan lebih singkat dan efisien.