Paparan
BANDUNG, MEI 2015
NAMA Drs. DJOKO WIHANTORO,
M.Si
JABATAN LAMA
KEPALA KANWIL DJPB PROV. KALIMANTAN TENGAH
JABATAN BARU
KEPALA KANWIL DJPB PROV. JAWA BARAT
ALAMAT KANTOR
GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO.59 BANDUNG
ALAMAT RUMAH
JL.CIKUTRA BARU V NO.9 BANDUNG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
(APBN) TA 2015
Pertumbuhan ekonomi
Inflasi
Suku bunga SPN 3 Bln
Nilai tukar
Harga minyak
Lifting minyak
Lifting gas
ANGGARAN BELANJA
PER SEKTOR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA PERUBAHAN
(APBN-P) TA 2015
DBH Rp110 T
DAK Rp58,8T
Dana Perimbangan Rp521,8 T
Transfer ke Daerah Rp643,8T
Dana Desa Rp20,8T
Hibah Rp3,3T
Perpajakan Rp1.489,3 T
Pjk lainnya Rp 11,7 T
Internasional Rp49,3 T PBB
Rp26,7 T
Cukai Rp145,7 T
PPN & PPnBM Rp576,5 T
PPH Rp679,3 T
PNBP Rp269,1T
SDA Rp118,9 T BUMN
Rp37,0 T
PNBP Lainnya Rp90,1 T
BLU Rp23,1 T
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp664,6T
Dana Otsus Rp17,1 T
DAU Rp352,8T
Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.319,5T
Hibah Rp4,6T
Lain-lain Rp46,4T
Bansos Rp85,5T
Bunga Utang Rp151,9T
Modal Rp174,7 T
Barang Rp222,4 T
Subsidi Rp414,6 T
Pegawai Rp293,1 T
Pendapatan: Rp1.761,6 T
APBNP 2015 Belanja : Rp1.984,1 T Defisit : Rp222,5T
Pembiayaan
Pembiayaan DN Rp242,5 T
Pembiayaan LN Rp20 T
DKDIY Rp547,4M
Dana Trans Lain Rp104,4 T
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
Renstra KL
Renja - KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabar kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pem
erintah
Pu
sat
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBD
RKA - SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pem
erintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
18
RPJM I
(2005-2009)
Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis, dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih baik
RPJM II
(2009-2014)
Memantapkan penataan kembali
NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun
kemampuan IPTEK, memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM III
(2015-2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM
yang berkualitas serta kemampuan IPTEK
RPJM IV
(2020-2024)
Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif
KEDUDUKAN RENSTRA K/L DALAM SPPN
19
RPJM Nasional
Renstra K/L
RKP
Renja K/L
RAPBN
RKA K/L
LAPORAN: - Kinerja Pembangunan; - Kinerja Anggaran; - Kinerja Organisasi
RPJP Nasional
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman Pedoman
Diacu Pedoman
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis, di mana: Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN. Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja K/L.
KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM LINTAS
STRUKTUR PERENCANAAN
SASARAN STRATEGIS K/L (IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TARGET
STRUKTUR KINERJA
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI ES 1*)
UNIT KERJA ES 2*)
BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
KABINET
20
PERUBAHAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA (Penyesuaian terminologi: Sasaran Strategis K/L, Outcome, Output dan Indikator)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJM RENSTRA KL
RKP RK-KL RKA-KL
(APBN)
Program
U
n
t u
k
M
e
n
c
a
p
a
i
Visi
Nasional
Visi
Presiden
1)
2) 3) KPJM
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
1)
2) 4)
1) 5)
1) Kegiatan 5) Output Outcome 5)
1)
Performance-based budget
1): dijabarkan 2): dirangkum 3): indikasi pendanaan 4): kepastian pendanaan 5): menghasilkan 6): proyeksi ke depan
1)
21
PROSES APBN
Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung -jawaban
22
RKP RKA-K/L RKA- SATKER POK
DIPA PERENCANAAN KAS SPM/SP2D LPJ BENDAHARA
LKPP/LKKL/LK SATKER SAI SIMAK BMN REKONSILIASI
Kewenangan Pelaksanaan Anggaran
Satker Pemerintah Pusat : Kewenangan Kantor Pusat
Kewenangan Kantor Daerah
Satker Pemerintah Daerah : Kewenangan Dekonsentrasi (DK)
Kewenangan Tugas Pembantuan (TP)
Kewenangan Urusan Bersama (UB)
APBN
ALOKASI DIPA 2015 PROV. JAWA BARAT berdasarkan Kewenangan
(ribuan rupiah)
No Kewenangan Kode Pagu % 1 Kantor Pusat KP 16.516.112.186 39,42%
2 Kantor Daerah KD 22.634.730.066 54,02%
3 Dekonsentrasi DK 599.240.595 1,43%
4 Tugas Pembantuan TP 1.859.587.127 4,44%
5 Urusan Bersama UB 291.516.391 0,70%
Total 41.901.186.365 100,00%
Sumber : OM SPAN
39,42%
54,02%
1,43% 4,44% 0,70%
KP
KD
DK
TP
UB
PAGU DAN REALISASI DIPA
DEKONSENTRASI, URUSAN
BERSAMA DAN TUGAS
PEMBANTUAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI DIPA DEKONSENTRASI,
URUSAN BERSAMA DAN TUGAS PEMBANTUAN
PROV. JAWA BARAT TA 2015
NO KEWENANGAN KODE SATKER PAGU DIPA REALISASI % BLOKIR
1 Dana Dekonsentrasi DK 64 479.645.611.000 29.912.156.514 6,24% 8.796.189.000
2 Dana Urusan Bersama UB 33 214.760.159.000 0 0,00% 0
3 Tugas Pembantuan TP 133 1.848.770.127.000 313.484.084.838 16,96% 9.039.192.000
TOTAL 2.543.175.897.000 343.396.241.352 13,50%
Catatan : Posisi sampai dengan tgl. 12 Mei 2015
Sumber data : Monev PA
Laporan Pagu dan Realisasi DIPA DK T.A.2015
Status data terakhir s.d. 12-05-2015
(dalam Rupiah)
NO NMDEPT NMDEKON NMKABKOTA PAGU REALISASI % BLOKIR
1 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI 'DK 'JAWA BARAT 14.335.252.000 0 0% 0
2 'KEMENTERIAN PERTANIAN 'DK 'JAWA BARAT 167.828.371.000 22.630.276.964 13% 250.000.000
3 'KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 'DK 'JAWA BARAT 4.255.000.000 567.075.000 13% 0
4 'KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 'DK 'JAWA BARAT 1.461.850.000 0 0% 1.461.850.000
5 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 'DK 'JAWA BARAT 73.024.749.000 0 0% 720.000.000
6 'KEMENTERIAN KESEHATAN 'DK 'JAWA BARAT 74.032.682.000 1.035.615.500 1% 491.339.000
7 'KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 'DK 'JAWA BARAT 21.911.558.000 0 0% 0
8 'KEMENTERIAN SOSIAL 'DK 'JAWA BARAT 50.486.459.000 1.642.643.500 3% 0
9 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 'DK 'JAWA BARAT 7.326.519.000 0 0% 0
10 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 'DK 'JAWA BARAT 14.981.326.000 991.315.050 7% 0
11 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 'DK 'JAWA BARAT 7.294.859.000 0 0% 250.000.000
12 'KEMENTERIAN PARIWISATA 'DK 'JAWA BARAT 8.169.000.000 0 0% 5.623.000.000
13 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 'DK 'JAWA BARAT 1.700.000.000 0 0% 0
14 'KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 'DK 'JAWA BARAT 9.374.166.000 996.719.600 11% 0
15 'KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 'DK 'JAWA BARAT 900.000.000 0 0% 0
16 'KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 'DK 'JAWA BARAT 838.291.000 0 0% 0
17 'PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 'DK 'JAWA BARAT 398.612.000 19.853.900 5% 0
18 'BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 'DK 'JAWA BARAT 1.045.407.000 200.000.000 19% 0
19 'ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 'DK 'JAWA BARAT 180.633.000 0 0% 0
20 'KEMENTERIA
