Paparan - Bappeda Kabupaten kanwil... · tahapan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paparan - Bappeda Kabupaten kanwil... · tahapan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka...

Paparan

BANDUNG, MEI 2015

NAMA Drs. DJOKO WIHANTORO,

M.Si

JABATAN LAMA

KEPALA KANWIL DJPB PROV. KALIMANTAN TENGAH

JABATAN BARU

KEPALA KANWIL DJPB PROV. JAWA BARAT

ALAMAT KANTOR

GEDUNG DWI WARNA JL. DIPONEGORO NO.59 BANDUNG

ALAMAT RUMAH

JL.CIKUTRA BARU V NO.9 BANDUNG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA

(APBN) TA 2015

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

Suku bunga SPN 3 Bln

Nilai tukar

Harga minyak

Lifting minyak

Lifting gas

ANGGARAN BELANJA

PER SEKTOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA PERUBAHAN

(APBN-P) TA 2015

DBH Rp110 T

DAK Rp58,8T

Dana Perimbangan Rp521,8 T

Transfer ke Daerah Rp643,8T

Dana Desa Rp20,8T

Hibah Rp3,3T

Perpajakan Rp1.489,3 T

Pjk lainnya Rp 11,7 T

Internasional Rp49,3 T PBB

Rp26,7 T

Cukai Rp145,7 T

PPN & PPnBM Rp576,5 T

PPH Rp679,3 T

PNBP Rp269,1T

SDA Rp118,9 T BUMN

Rp37,0 T

PNBP Lainnya Rp90,1 T

BLU Rp23,1 T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp664,6T

Dana Otsus Rp17,1 T

DAU Rp352,8T

Belanja Pemerintah

Pusat Rp1.319,5T

Hibah Rp4,6T

Lain-lain Rp46,4T

Bansos Rp85,5T

Bunga Utang Rp151,9T

Modal Rp174,7 T

Barang Rp222,4 T

Subsidi Rp414,6 T

Pegawai Rp293,1 T

Pendapatan: Rp1.761,6 T

APBNP 2015 Belanja : Rp1.984,1 T Defisit : Rp222,5T

Pembiayaan

Pembiayaan DN Rp242,5 T

Pembiayaan LN Rp20 T

DKDIY Rp547,4M

Dana Trans Lain Rp104,4 T

Alur Perencanaan dan Penganggaran

Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

Renstra KL

Renja - KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabar kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pem

erintah

Pu

sat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN

Pem

erintah

Daerah

UU KN

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025

18

RPJM I

(2005-2009)

Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai,

yang adil dan demokratis, dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih baik

RPJM II

(2009-2014)

Memantapkan penataan kembali

NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun

kemampuan IPTEK, memperkuat daya

saing perekonomian

RPJM III

(2015-2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM

yang berkualitas serta kemampuan IPTEK

RPJM IV

(2020-2024)

Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif

KEDUDUKAN RENSTRA K/L DALAM SPPN

19

RPJM Nasional

Renstra K/L

RKP

Renja K/L

RAPBN

RKA K/L

LAPORAN: - Kinerja Pembangunan; - Kinerja Anggaran; - Kinerja Organisasi

RPJP Nasional

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman Pedoman

Diacu Pedoman

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis, di mana: Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN. Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja K/L.

KEBIJAKAN K/L

PROGRAM

KEGIATAN

PRIORITAS

PROGRAM LINTAS

STRUKTUR PERENCANAAN

SASARAN STRATEGIS K/L (IMPACT/ OUTCOME)

SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)

SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)

IK SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

TARGET

TARGET

SASARAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

IK SASARAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TARGET

STRUKTUR KINERJA

N A S I O N A L

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI ES 1*)

UNIT KERJA ES 2*)

BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI

PROGRAM

KEGIATAN

SUB-FUNGSI

FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ANGGARAN

KABINET

20

PERUBAHAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA (Penyesuaian terminologi: Sasaran Strategis K/L, Outcome, Output dan Indikator)

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJM RENSTRA KL

RKP RK-KL RKA-KL

(APBN)

Program

U

n

t u

k

M

e

n

c

a

p

a

i

Visi

Nasional

Visi

Presiden

1)

2) 3) KPJM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

1)

2) 4)

1) 5)

1) Kegiatan 5) Output Outcome 5)

1)

Performance-based budget

1): dijabarkan 2): dirangkum 3): indikasi pendanaan 4): kepastian pendanaan 5): menghasilkan 6): proyeksi ke depan

1)

21

PROSES APBN

Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung -jawaban

22

RKP RKA-K/L RKA- SATKER POK

DIPA PERENCANAAN KAS SPM/SP2D LPJ BENDAHARA

LKPP/LKKL/LK SATKER SAI SIMAK BMN REKONSILIASI

Kewenangan Pelaksanaan Anggaran

Satker Pemerintah Pusat : Kewenangan Kantor Pusat

Kewenangan Kantor Daerah

Satker Pemerintah Daerah : Kewenangan Dekonsentrasi (DK)

Kewenangan Tugas Pembantuan (TP)

Kewenangan Urusan Bersama (UB)

APBN

ALOKASI DIPA 2015 PROV. JAWA BARAT berdasarkan Kewenangan

(ribuan rupiah)

No Kewenangan Kode Pagu % 1 Kantor Pusat KP 16.516.112.186 39,42%

2 Kantor Daerah KD 22.634.730.066 54,02%

3 Dekonsentrasi DK 599.240.595 1,43%

4 Tugas Pembantuan TP 1.859.587.127 4,44%

5 Urusan Bersama UB 291.516.391 0,70%

Total 41.901.186.365 100,00%

Sumber : OM SPAN

39,42%

54,02%

1,43% 4,44% 0,70%

KP

KD

DK

TP

UB

PAGU DAN REALISASI DIPA

DEKONSENTRASI, URUSAN

BERSAMA DAN TUGAS

PEMBANTUAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI DIPA DEKONSENTRASI,

URUSAN BERSAMA DAN TUGAS PEMBANTUAN

PROV. JAWA BARAT TA 2015

NO KEWENANGAN KODE SATKER PAGU DIPA REALISASI % BLOKIR

1 Dana Dekonsentrasi DK 64 479.645.611.000 29.912.156.514 6,24% 8.796.189.000

2 Dana Urusan Bersama UB 33 214.760.159.000 0 0,00% 0

3 Tugas Pembantuan TP 133 1.848.770.127.000 313.484.084.838 16,96% 9.039.192.000

TOTAL 2.543.175.897.000 343.396.241.352 13,50%

Catatan : Posisi sampai dengan tgl. 12 Mei 2015

Sumber data : Monev PA

Laporan Pagu dan Realisasi DIPA DK T.A.2015

Status data terakhir s.d. 12-05-2015

(dalam Rupiah)

NO NMDEPT NMDEKON NMKABKOTA PAGU REALISASI % BLOKIR

1 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI 'DK 'JAWA BARAT 14.335.252.000 0 0% 0

2 'KEMENTERIAN PERTANIAN 'DK 'JAWA BARAT 167.828.371.000 22.630.276.964 13% 250.000.000

3 'KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 'DK 'JAWA BARAT 4.255.000.000 567.075.000 13% 0

4 'KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 'DK 'JAWA BARAT 1.461.850.000 0 0% 1.461.850.000

5 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 'DK 'JAWA BARAT 73.024.749.000 0 0% 720.000.000

6 'KEMENTERIAN KESEHATAN 'DK 'JAWA BARAT 74.032.682.000 1.035.615.500 1% 491.339.000

7 'KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 'DK 'JAWA BARAT 21.911.558.000 0 0% 0

8 'KEMENTERIAN SOSIAL 'DK 'JAWA BARAT 50.486.459.000 1.642.643.500 3% 0

9 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 'DK 'JAWA BARAT 7.326.519.000 0 0% 0

10 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 'DK 'JAWA BARAT 14.981.326.000 991.315.050 7% 0

11 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 'DK 'JAWA BARAT 7.294.859.000 0 0% 250.000.000

12 'KEMENTERIAN PARIWISATA 'DK 'JAWA BARAT 8.169.000.000 0 0% 5.623.000.000

13 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 'DK 'JAWA BARAT 1.700.000.000 0 0% 0

14 'KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 'DK 'JAWA BARAT 9.374.166.000 996.719.600 11% 0

15 'KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 'DK 'JAWA BARAT 900.000.000 0 0% 0

16 'KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 'DK 'JAWA BARAT 838.291.000 0 0% 0

17 'PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 'DK 'JAWA BARAT 398.612.000 19.853.900 5% 0

18 'BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 'DK 'JAWA BARAT 1.045.407.000 200.000.000 19% 0

19 'ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 'DK 'JAWA BARAT 180.633.000 0 0% 0

20 'KEMENTERIA