KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/musrenbang_provinsi... · penyuluhan dan sistem perbenihan1.000 ... kontrak jangka menengah dan panjang

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

Disampaikan Pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah

Palangkaraya, 30 Maret 2015

KERANGKA PAPARAN

Slide - 2

RPJMN 2015-2019 dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Sasaran Nasional RKP 2016 Sasaran Pembangunan Kalimantan Tengah

Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Penutup Rangkuman Permasalahan Pembangunan Isu Strategis Pembangunan Rekomendasi dan Saran

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Slide - 3

9 AGENDA PRIORITAS NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Slide - 4

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan

Kelautan Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan

yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

Slide - 5

RANCANGAN TEMA RKP 2016


Slide - 6


RKP 2015

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG

BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

UNTUK MELETAKKAN

FONDASI PEMBANGUNAN

YANG BERKUALITAS

RKP 2017

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2017

RKP 2018


RKP 2018

RKP 2019


RKP 2019

Slide - 7

Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas adalah: Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas,

dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan


Slide - 8

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019


Slide - 9

SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019

Indikator 2014* (Baseline) 2015 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 (metode lama) 69,4

(metode baru) 76,3

(metode lama)

Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 - Meningkat

Indeks Gini 0,41 0,40 0,36

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7% 8,0 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar

2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar

2000

43.403 40.785

- - 72.217

Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 10,3 7,0-8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 5,6% 4,0-5,0%

*Perkiraan **Maret 2014

1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman

masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

Slide - 10

SASARAN NASIONAL RKP 2016

Slide - 11

5,6

10,3

5,7

SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)

Indikator 2014

(Baseline) 2019

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

8,1 (tahun)

8,8 (tahun)

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

94,1%

96,1 (%)

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B

50,4% 68,4 (%)

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

68,7% 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

62,5% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

73,5% 84,6%

Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

48,2% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,85 (2012)

0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,53 (2012)

0,60

Arah Kebijakan Pendidikan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi

hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas

2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas

3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas

4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja

5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Pendidikan

Slide - 12

No Indikator 2014 (Baseline) 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346

(SDKI 2012) 306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)

24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013)

INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019

Akses Air Minum Layak 70% 100%

Akses Sanitasi Layak 60,9% 100%

Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

38.431 Ha 0 Ha

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni

7,6 Juta 5 Juta

Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan akses masyarakat

berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai

2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi

3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset

4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

Slide - 14

SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3)

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,6 82,0

- Jagung (Juta Ton) 19,13 24,1

- Kedelai (Juta Ton) 0,92 2,6

- Gula (Juta Ton) 2,6 3,8

- Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1

- Produksi perikanan (juta ton) 12,4 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)

2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)

189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

* Kumulatif 5 tahun Slide - 15

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan)

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran

7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019* Rasio elektrifikasi 81,5% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 421 400

Penggunaan DN (DMO): - Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118

Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 1

* Dengan badan usaha

Slide - 16

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi)

INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB

13.466 17.466

(Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antar negara

1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan 52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut

-- 24

Pengembangan pelabuhan penyeberangan

210 270

Pembangunan kapal perintis 50 unit 104 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan perikanan

21 unit 24 unit

Peningkatan luas kawasan konservasi laut

15,7 juta ha 20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

Slide - 17

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan)

INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019

Pariwisata Kontribusi terhadap PDB

Nasional 4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

Industri

Sasaran Pertumbuhan:

Industri (%) 4,7 8.6

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar

- 9.000 unit*

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

* Kumulatif 5 tahun Slide - 18

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri)

SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3)

Indikator 2014 (Baseline) 2019

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

a. Penurunan desa tertinggal s.d. 5,000 desa tertinggal

b. Peningkatan desa mandiri paling sedikit

2,000 desa

Pengembangan Kawasan Perbatasan

a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar

berpenduduk

92 pulau kecil terluar/terdepa

n

ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk

permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi.

3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-

dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi

6. Penguatan Pemerintahan Desa 7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.

8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai

halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

Slide - 19


Pembangunan Daerah Tertinggal a. Jumlah Daerah Tertinggal 122

(termasuk 9 DOB)

42

b. Kabupaten terentaskan 70 80 c. Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah tertinggal 7,1% *) 7,24%

d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

16,64% 14,0%

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

68,46 69,59

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa 7 14

b. Kawasan Industri n.a. 14

c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

4 4

* rata-rata 2010-2014 ** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk

mempercepat pembangunan 2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang

didukung SDM yang berkualitas. 4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui

percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan IPTEK 4. Pengembangan regulasi dan kebijakan 5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal .

Slide - 20



Pembangunan Kawasan Perkotaan

a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2 2+ 5(usulan baru)

b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum

optimal perannya

20 dioptimalkan

perannya

c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

--

39 pusat

pertumbuhan yang

diperkuat

d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik --

10 Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.

2. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni.

3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.

4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal.

5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Slide - 21


SASARAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH RPJMN 2015-2019


Slide - 22

Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat

5.9 6.0 6.2 7.2 7.9

Kalimantan Tengah 6.1 7.0 7.5 8.2 8.7

Kalimantan Selatan 5.0 6.2 6.8 7.6 8.6

Kalimantan Timur 4.5 5.6 5.6 6.4 7.0

Kalimantan Utara

5.0 5.0 6.0 6.4 6.9

SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

Slide - 23

Wilayah Tingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat

8.7 8.0 7.4 6.8 6.1



Kalimantan Timur

5.1 4.7 4.3 3.9 3.5

Kalimantan Utara

6.7 6.2 5.7 5.1 4.6

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

Slide - 24

Wilayah Tingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Kalimantan Barat

2.6 2.5 2.4 2.3 2.2



Kalimantan Timur

8.4 8.0 7.6 7.2 6.9

Kalimantan Utara

7.9 7.6 7.2 6.6 6.3

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

Slide - 25

PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL DENGAN DAERAH

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG

RKP RPJM Nasional RPJP

Nasional

Renstra KL Renja - KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerintah

Pusat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBD

RKA - SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN (No.25/2004)

Pemerintah

Daerah

Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Bahan Bahan

UU KeuNeg (No.17/2003)

Slide - 26

Berpedoman (UU 23/2014)

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD

Slide - 27

VISI MISI PRESIDEN TERPILIH

RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L

Pedoman Penyesuaian

Hasil Evaluasi Renstra

RPJPN 2005-2025

Hasil Evaluasi RPJMN

Aspirasi Masyarakat

Pedoman Penyusunan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri.

Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan

Rancangan Teknokratik Renstra K/L

Rancangan Teknokratik

RPJMN

Background Study

RANCANGAN RPJMN

Pembagian Tugas

SIDANG KABINET

TRILATERAL MEETING

Bilateral Meeting

Penyesuaian Renstra K/L

Musrenbang Jangka

Menengah Nasional

Bilateral Meeting

Penyelarasan RPJMD

SIDANG KABINET

Penelaahan

RANCANGAN AWAL RPJMN

RANCANGAN RPJMN

RANCANGAN AKHIR RPJMN

RPJMN 2015-2019

(Perpres 2/2015)

Difasilitasi oleh: -Kementerian PPN/Bappenas -Kementerian Dalam Negeri -Kementerian Keuangan

PEMERINTAH DAERAH (Provinsi,

Kabupaten/Kota) RPJMD/RKPD

PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.

i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019.

ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.

Slide - 28

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB per Kapita Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Slide - 29

Slide - 30

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014

Slide - 30 Slide - 30

Sumber: BPS, 2015

6,21 Indonesia

5,02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sula

wes

i Bar

at

Jam

bi

Sula

wes

i Sel

atan

Kep.

Ria

u

Gor

onta

lo

Bali

MAL

UKU

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Kalim

anta

n Te

ngah

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ti

mur

Sum

ater

a Ba

rat

Beng

kulu

Mal

uku

Uta

ra

Bant

en

Jaw

a Te

ngah

Papu

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara DIY

Sula

wes

i Ten

gah

Lam

pung

Jaw

a Ba

rat

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Se

lata

n

Sum

ater

a Se

lata

n

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Papu

a

Riau

Kalim

anta

n Ti

mur

Aceh

%

LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PDRB NASIONAL

Sumber: BPS, 2015 Slide - 31

5,56 5,90 5,84

6,06 6,17

5,57

6,50 6,77 6,69

7,37

6,21

5,03

5,69 5,50

6,35 6,01

4,63

6,22 6,49

6,23

5,78

5,02

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% PDRB Kalimantan Tengah % PDRB Nasional

PDRB PER KAPITA PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL

Slide - 32

Pencapaian PDRB per kapita Kalimantan Tengah dari 2006 s.d 2013 selalu berada dibawah PDB per kapita Nasional

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013**Kalimantan Tengah 11.843 13.279 15.263 17.021 19.169 21.558 23.987 26.634Nasional 14.892 17.361 21.365 23.860 27.029 30.659 33.531 36.508

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ribu

Rup

iah

Slide - 33

PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN

(Agustus 2014)

3,24

Indonesia 5,94

0

2

4

6

8

10

12

Bali

Sula

wes

i Bar

at

Kalim

anta

n Te

ngah

Nus

a Te

nggg

ara

Tim

ur

DI Y

ogya

kart

a

Papu

a

Beng

kulu

Sula

wes

i Ten

gah

Kalim

anta

n Se

lata

n

Kalim

anta

n Ba

rat

Gor

onta

lo

Jaw

a Ti

mur

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Lam

pung

Sum

ater

a Se

lata

n

Papu

a Ba

rat

Jam

bi

Sula

wes

i Sel

atan

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Mal

uku

Uta

ra

Jaw

a Te

ngah

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Kepu

laua

n Ri

au

Kalim

anta

n Ti

mur

Sula

wes

i Uta

ra

Jaw

a Ba

rat

DKI J

akar

ta

Aceh

Bant

en

Mal

uku

% TPT Provinsi % TPT IndonesiaSumber: BPS, 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah 2014 jauh berada di bawah Nasional

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI DI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL

Slide - 34

5,59 4,91

6,68

5,11 4,59 4,62

4,14

2,55 3,17 3,09 3,24

9,86

11,24

10,28

9,11 8,39

7,87 7,14

6,56 6,14 6,25 5,94

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kalimantan Tengah Indonesia

Slide - 35

PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN

(September 2014)

6,07

Indonesia 10,96

0

5

10

15

20

25

30

DKI J

akar

ta

Bali

Kalim

anta

n Se

lata

n

Kep

Bang

ka B

elitu

ng

Bant

en

Kalim

anta

n Te

ngah

Kalim

anta

n Ti

mur

Kep

Riau

Sum

ater

a Ba

rat

Mal

uku

Uta

ra

Riau

Kalim

anta

n Ba

rat

Sula

wes

i Uta

ra

Jam

bi

Jaw

a Ba

rat

Sula

wes

i Sel

atan

Sum

ater

a U

tara

Sula

wes

i Bar

at

Jaw

a Ti

mur

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Jaw

a Te

ngah

Sula

wes

i Ten

gah

Sum

ater

a Se

lata

n

Lam

pung

DI Y

ogya

kart

a

Aceh

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Beng

kulu

Gor

onta

lo

Mal

uku

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)Sumber: BPS, 2015

Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah 2014 masih berada di bawah rata-rata Nasional

KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL

Slide - 36

Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah dari 2004 s.d 2014 selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional

10,44 10,73 11,00

9,38 8,71

7,02 6,77 6,64 6,19 6,23 6,07

16,66 16,69 17,75

16,58 15,42

14,15 13,33

12,36 11,66 11,47 10,96

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

% Kemiskinan Kalimantan Tengah % kemiskinan Indonesia

0,37

0,

76

0,91

1,

04

1,10

1,

17

1,17

1,

24

1,28

1,

34

1,41

1,

49

1,67

1,

79

1,85

1,

90

1,95

1,

99

2,07

2,

08

2,15

2,

26

2,36

2,

47

2,56

2,

68

2,78

2,

80

3,14

3,58

3,

71

3,81

4,

95 5,39

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Jaw

a Te

ngah

Jaw

a Ti

mur

Kalim

anta

n Ba

rat

DI Y

ogya

kart

aSu

mat

era

Uta

raN

usa

Teng

gara

Bar

atSu

law

esi S

elat

anLa

mpu

ngSu

law

esi U

tara

Sum

ater

a Ba

rat

DKI J

akar

taIN

DON

ESIA

Beng

kulu

Kalim

anta

n Te

ngah

Sum

ater

a Se

lata

nJa

wa

Bara

tSu

law

esi T

enga

hKa

liman

tan

Sela

tan

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Sula

wes

i Ten

ggar

aBa

liG

oron

talo

Aceh

Mal

uku

Uta

raJa

mbi

Sula

wes

i Bar

atBa

nten

Mal

uku

Bang

ka B

elitu

ngRi

auPa

pua

Bara

tKa

liman

tan

Tim

urKe

pula

uan

Riau

Papu

a

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Provinsi (2000-2010)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi (1,79%) dan berada diatas rata-rata nasional

Namun demikian, angka tersebut telah menurun dibanding rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk periode 1990-2000 (2,99%)

Slide - 37

2,1 2,

2 2,3

2,3

2,3

2,3 2

,5

2,5

2,5

2,5 2,

6 2,

6 2,

6 2,

6 2,

6 2,

6 2,7 2,

8 2,

8 2,

8 2,

8 2,

8 2,

8 2,9 3,

0 3,

0 3,1

3,1 3,

2 3,

2 3,3

3,6 3,

7 3,

7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

DI Y

ogya

kart

a

Beng

kulu

Jam

bi

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ti

mur Bali

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

Bant

en

Kalim

anta

n Se

lata

n

Bang

ka B

elitu

ng

Kepu

laua

n Ri

au

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Sel

atan

Gor

onta

lo

INDO

NES

IA

Lam

pung

Aceh

Sum

ater

a Ba

rat

Sum

ater

a Se

lata

n

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Kalim

anta

n Te

ngah

Kalim

anta

n Ti

mur

Riau

Sum

ater

a U

tara

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Kalim

anta

n Ba

rat

Mal

uku

Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Mal

uku

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Sula

wes

i Bar

at

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Provinsi (2012)

Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya

Slide - 38

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2010 dan proyeksinya sampai dengan Tahun 2035

954,

4 1.39

6,5 1.

857,

0

2.21

2,1

2.49

5,0

2.76

9,2

3.03

1,0

3.27

3,6

3.49

4,5

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Sensus Penduduk Proyeksi

Jum

lah

pend

uduk

(rib

u or

ang)

Kalimantan Tengah

Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Kalimantan Tengah meningkat 1,26 juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 1,3 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan

Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

Slide - 39

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi

37,0

39,0

41,0

43,0

45,0

47,0

49,0

51,0

53,0

55,0

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Indonesia

Saat ini Provinsi Kalteng telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah mencapai angka dibawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus demografi, yaitu tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035 dan mencapai titik rendah pada 39,9 di tahun 2035. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR.

Slide - 40

75,68 Indonesia 73,81

60

65

70

75

80

Papu

aN

usa

Teng

gara

Bar

atN

usa

Teng

gara

Tim

urPa

pua

Bara

tM

aluk

u U

tara

Kalim

anta

n Ba

rat

Sula

wes

i Bar

atSu

law

esi T

engg

ara

Kalim

anta

n Se

lata

nG

oron

talo

Bant

enSu

law

esi T

enga

hM

aluk

uLa

mpu

ngAc

ehSu

law

esi S

elat

anJa

wa

Tim

urJa

wa

Bara

tJa

wa

Teng

ah Bali

Kepu

laua

n Ba

ngka

Bel

itung

Jam

biSu

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

Kalim

anta

n U

tara

Sum

ater

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara

Kalim

anta

n Te

ngah

Kepu

laua

n Ri

auRi

auKa

liman

tan

Tim

urSu

law

esi U

tara

D I Y

ogya

kart

aDk

i Jak

arta

IPM Provinsi IPM Nasional

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM) PROV. KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN

TAHUN 2013

Sumber: BPS, 2015

Slide - 41

PERKEMBANGAN IPM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP IPM NASIONAL, 2009 2013

Sumber: BPS, 2015

Slide - 42

71,76

72,27 72,77

73,29

73,81

74,36 74,64

75,06 75,46

75,68

69

70

71

72

73

74

75

76

2009 2010 2011 2012 2013

Nasional Kalimantan Tengah

0,439

Nasional 0,413

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500Ke

pula

uan

Bang

ka B

elitu

ng

Mal

uku

Uta

ra

Aceh

Jam

bi

Sula

wes

i Bar

at

Kalim

anta

n Te

ngah

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Sum

ater

a U

tara

Lam

pung

Kalim

anta

n Se

lata

n

Kepu

laua

n Ri

au

Sum

ater

a Ba

rat

Jaw

a Ti

mur

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Mal

uku

Kalim

anta

n Ti

mur

Riau

Sum

ater

a Se

lata

n

Beng

kulu

Jaw

a Te

ngah

Kalim

anta

n Ba

rat

Bant

en Bali

Sula

wes

i Ten

gah

Jaw

a Ba

rat

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Sula

wes

i Sel

atan

Papu

a Ba

rat

DKI J

akar

ta

Gor

onta

lo

DI Y

ogya

kart

a

Papu

a

Rasio Gini Provinsi Rasio Gini Nasional

INDEKS RASIO GINI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PROVINSI LAIN

Slide - 43

INDEKS RASIO GINI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP NASIONAL

Sumber: BPS, 2015

Slide - 44

0,36

0,31

0,33

0,36 0,36 0,35

0,37 0,38

0,41 0,41 0,41

0,27

0,24 0,25

0,28 0,30 0,29 0,29

0,30

0,34 0,33

0,35

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1996 1999 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rasio Gini_INDONESIA Rasio Gini_Kalimantan Tengah

Sumber: BPS, 2012 (Diolah)

PERKEMBANGAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH (Indeks Williamson) TAHUN 2009-2013

Kesenjangan antar wilayah cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukan dari Indeks Williamson

Slide - 45

Kab/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kotawaringin Barat 15.034 16.390 17.612 19.036 20.984 23.174 25.937

Kotawaringin Timur 14.535 16.545 18.577 21.184 23.963 26.605 29.590

Kapuas 10.002 11.693 13.191 14.931 16.716 18.698 20.983

Barito Selatan 12.405 14.221 15.713 17.825 19.967 22.223 24.799

Barito Utara 14.051 15.545 17.180 19.311 21.873 24.071 26.576

Sukamara 19.987 20.640 21.220 23.174 25.076 26.942 28.985

Lamandau 13.525 14.460 15.190 17.058 18.832 20.783 22.900

Seruyan 14.179 14.969 15.701 17.584 19.094 20.291 21.787

Katingan 13.484 15.178 16.348 18.133 20.284 22.651 25.313

Pulang Pisau 7.762 8.639 9.489 10.752 12.084 13.728 15.599

Gunung Mas 10.068 11.015 11.618 13.096 14.608 15.958 17.504

Barito Timur 11.350 12.418 13.496 15.021 16.588 17.784 19.219

Murung Raya 15.863 17.147 19.126 21.576 24.607 26.476 28.391 Kota Palangka Raya 11.600 13.344 14.368 16.280 18.085 19.996 22.400

Kalimantan Tengah 13.279 15.263 17.021 19.169 21.558 23.987 26.634

PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2007-2012

(Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas)

Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa

Kesenjangan antardaerah di Kalimantan Tengah Relatif cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan PDRB per Kapita tertinggi Kabupaten Kotawaringin Timur

dan terendah di Kabupaten Pulang Pisau Slide - 46

STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA 2013 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No. Lapangan Usaha Distribusi Persentase (%)

2000 2013 1. Pertanian 34,56 27,11 2. Pertambangan 5,36 9,96 3. Industri Pengolahan 9,32 6,65 4. Listrik, Gas, Air Minum 0,66 0,70 5. Konstruksi 4,99 5,39 6. Perdagangan, Hotel, Restauran 19,87 21,49 7. Angkutan, Telekomunikasi 8,50 8,80 8. Keuangan 4,63 6,22 9. Jasa-jasa 12,12 13,69

Kontribusi 100,00 100,00

Kontribusi PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,49%) dan Pertanian (27,49%)

Sementara itu sektor pertanian peranannya menurun dari 34,56% menjadi 27,11%

Sedangkan sektor Pertambangan dari 5,36% menjadi 9,96%.

Sumber: BPS

Slide - 47

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (51,59%), perdagangan, hotel dan restoran (15,25%), dan jasa (16,26%).

Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertanian dan Angkutan & Telekomunikasi mengalami penurunan terbanyak masing-masing 7,846 dan 12,212 orang

Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 2,98% selama 4 tahun.

PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN 2010-2014

No. Lapangan Pekerjaan 2010 (orang) 2014 (Feb) Perubahan

(orang) Orang % 1 Pertanian 634.174 626.328 51,59 -7.846 2 Pertambangan 55.389 70.850 5,84 15.461 3 Industri Pengolahan 25.303 36.150 2,98 10.847 4 Listrik, Gas, Air 1.453 2.627 0,22 1.174 5 Bangunan 32.007 60.197 4,96 28.190 6 Perdagangan, Hotel, Restoran 135.593 172.969 14,25 37.376 7 Angkutan & Telekomunikasi 37.565 25.353 2,09 -12.212 8 Keuangan 9.089 22.084 1,82 12.995 9 Jasa-Jasa 127.708 197.427 16,26 69.719

Total 1.058.281 1.213.985 100,00 155.704 Sumber: BPS

Slide - 48

No. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan 2008 2014 (Feb) % 2014 Perubahan

1 SD 589.534 584.045 46,81 -5.489

2 SMTP 199.930 255.701 20,49 55.771

3 SMTA Umum 179.918 280.453 22,48 100.535

5 Diploma I/II/III/Akademi 28.012 35.627 2,86 7.615

6 Universitas 32.051 91.944 7,37 59.893

Total 1.029.445 1.247.770 100,00 218.325

ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SD (46,81%)

Sumber: BPS

Slide - 49

Wilayah Posisi Simpanan di

Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)

Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR

(Milyar Rp)

Rasio Pinjaman terhadap Simpanan

Rasio PMTB terhadap Simpanan

Kalimantan Tengah 15.764 24.466 1,55 1,88

Kalimantan 161.357 180.580 1,12 0,86

Nasional 2.968.535 2.774.641 0,93 0,65

Potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan adalah bersifat konsumtif.

Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.

Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif.

RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013

Sumber: BPS

Slide - 50

Hampir 60,85% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (40,24%) dan belanja barang jasa (20,62%).

Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 28,08%.

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

KOMPOSISI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Slide - 51

PENUTUP


Slide - 52

Pencapaian PDRB per kapita Kalimantan Tengah dari 2006 s.d 2013 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional.

Tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah 2014 masih berada di bawah rata-rata Nasional.

Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Rasio Gini dan Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian (51,59%), perdagangan, hotel dan restoran (15,25%), dan jasa (16,26%).

Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja 2,98% selama 4 tahun.

Pebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Kalimantan Tengah adalah bersifat konsumtif. Pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.

Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 28,08%.

RANGKUMAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Slide - 53

Peningkatan produktivitas sektor pertanian Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja

berkualitas Peningkatan investasi di daerah Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai

kelistrikan Pemerataan kualitas sumber daya manusia Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi

perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Slide - 54

REKOMENDASI DAN SARAN

Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;

Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah;

Peningkatan kemudahan perijinan usaha; Perbaikan kualitas jaringan jalan; Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah; Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan

kejuruan); Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor

infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah; Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di

tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah

Slide - 55

Terima Kasih

Slide - 56

LAMPIRAN

Slide - 57

KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Slide - 58

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, 2008-2012

Slide - 59

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, 2008-2012

Slide - 60

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN, 2008-2012

Slide - 61

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan Jalur KA : Kudangan Nanga Bulik Kumai Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu Kuala Kurun Rabambang Tumbang Samba Sampit- Kuala Pembuang Teluk

Segintung Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba Rantau Pulut -Nanga Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun Rambambang palangkaraya Pulang Pisau Batanjung (Kuala Kapuas) Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu Bangkuang / Mangkatip - Batanjung Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Pembangunan Bandara Muara Teweh PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai Pengembangan Pangkalan Bun Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang Pengembangan Pelabuhan Bagendang* Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat JALAN Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar Pembangunan Jembatan Tumbang Samba

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2015-2019 (1/3)

Slide - 62

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir Pengadaan Bus Air Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru* Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak* KETENAGALISTRIKAN PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW PLTU Kalselteng 1 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Telekomunikasi dan Infromatika Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat Revitalisasi lahan rawa ex PLG


Slide - 63

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PENDIDIKAN Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK

Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS) Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan

mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)

Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan

pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa kalawa atei Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk pembayaran premi (Jamkesda

Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian

Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis


Slide - 64

Slide Number 1KERANGKA PAPARANVISI MISI PEMBANGUNAN 2015 20199 AGENDA PRIORITAS NAWA CITASTRATEGI PEMBANGUNAN NASIONALSlide Number 6Slide Number 7RANCANGAN TEMA RKP 2016Slide Number 9SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019Slide Number 11SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3)Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54REKOMENDASI DAN SARANTerima KasihLAMPIRANSlide Number 58Slide Number 59Slide Number 60Slide Number 61Slide Number 62Slide Number 63Slide Number 64

Documents

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/musrenbang_provinsi... · penyuluhan dan sistem perbenihan1.000 ... kontrak jangka menengah dan panjang