LAPORAN KETUA PANITIA PENYELANGGARA DISEMINASI DAN PELATIHAN PELATIH/TRAINING OF TRAINERS (TOT)

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan pengangguran telah dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Mulai tahun 1994, Pemerintah menjalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), kemudian dilanjutkan dengan program-program sejenis seperti; program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), serta Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Kemudian sejak tahun 1998 terjadi perubahan paradigma yang mendasar di Indonesia. Seperti, desentralisasi, reformasi sistem keuangan negara, dan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan seluruh program Pemerintah.Dalam hal desentralisasi telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam hal reformasi sistem keuangan negara telah diterbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan dihapuskannya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maka diberlakukan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun terkait dengan pengembangan wilayah, diterbitkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai perbaikan dan penyesuaian dari UU No. 24 Tahun 1992. Di lain pihak, proses desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah menghadapi rendahnya dua hal penting, yaitu; kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas fiskal pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.Rendahnya kapasitas SDM, baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku utama pembangunan, menyebabkan kemampuan daerah tidak optimal dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan pembangunan. Di dalamnya termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyerapan aspirasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Undang-undang No. 25 Tahun 2004, secara tegas telah menggariskan kebijakan nasional yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.Sementara itu, rendahnya kapasitas fiskal daerah menghadapi tantangan perencanaan anggaran yang kurang efektif berhubungan dengan kebijakan penyediaan dana pendamping bagi alokasi dana Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga di daerah terkait dengan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam hal ini, PNPM-PISEW menerapkan kebijakan Activity Sharing sebagai uji coba penghapusan dana pendamping (Cost Sharing).Dilihat dari aspek pengembangan wilayah, salah satu keterbatasan kemampuan daerah terwujud dalam ketidakmampuan merealisasikan rencana tata ruang wilayah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, PNPM-PISEW mendorong pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007.Selanjutnya, sesuai Agenda I tentang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam RPJMN tahun 20102014 konsisten melanjutkan program-program perbaikan kesejahteraan rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan, sebagai payung arah kebijakan bagi PNPM Mandiri. Di lain pihak, dari 11 (sebelas) prioritas utama pembangunan nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, 7 (tujuh) diantaranya (1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 10) menjadi lingkup pelaksanaan PNPM-PISEW.Dalam hal penanggulangan kemiskinan diharapkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% di tahun 2009 menjadi 8-10% di tahun 2014 melalui perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Sebagai kebijakan yang bersifat lintas bidang, maka arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan. Beberapa kegiatan ekonomi yang perlu didukung pengembangannya dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan adalah, sebagai berikut:0. Meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, serta pengembangan usaha memengah kecil dan mikro.0. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Arah pengembangan kegiatan ekonomi tersebut di atas merupakan bagian dari Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha.1. Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada era 2010-2014 ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, dengan:0. Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung peningkatan kualitas SDM;0. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);0. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri;(i) Memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri di kecamatan miskin; (ii) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui PNPM Mandiri sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/daerah; dan (iii) Mengintegrasikan secara selektif PNPM Pendukung untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.0. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan pola karakterisktik daerah serta tingkat kemiskinan yang ada, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui:0. Pemberdayaan sektor informal dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) serta koperasi merupakan kebijakan dasar bagi semua daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama Kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi kesempatan usaha yang jelas kepada sektor informal terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum miskin di daerah. 0. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur perdesaan. Arah kebijakan ini merupakan bagian dari Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.Kebijakan program pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat termasuk upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan. Secara nasional, beberapa program sejenis lainnya yang juga ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, telah diintegrasikan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar perdesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep Community Driven Development (CDD) dan Labor Intensive Activities (LIA), sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program PNPM Mandiri. Dengan demikian kemudian PISEW dikenal dengan nama PNPM-PISEW. PNPM-PISEW diharapkan dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah.Program ini telah dimulai sejak tahun 2008 dan akan mengakhiri pelaksanaan tahap I pada pertengahan tahun 2014 ini. Berdasarkan pencapaian yang diperoleh selama pelaksanaan PISEW tahap I yang dinilai cukup behasil bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, pemerintah bermaksud untuk melanjutkan program PISEW dengan mempersiapkan program PISEW tahap II yang akan segera dimulai pada tahun 2014 ini.

1.2. Tujuan dan SasaranI.2.1. Tujuan Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa (local governance), serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.I.2.2. Sasaran 1. Terbangunnya infrastruktur dasar perdesaan yang meliputi pembangunan infrastruktur (prasarana) pada 6 (enam) kategori, yaitu: (i) transportasi, (ii) produksi pertanian, (iii) pemasaran pertanian, (iv) air bersih dan sanitasi, (v) pendidikan, serta (vi) kesehatan;1. Mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), dan Komoditas Unggulan;1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan melalui penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pembangunan, dan Pelatihan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;1. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang tercermin dari menguatnya peran dan fungsi KDS, LKD, dan KPP, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat Kabupaten.1.3. Penerima ManfaatPenerima manfaat (beneficiaries) dari program diharapkan dapat mencakup:1. Masyarakat Desa secara umum;1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti Karang Taruna, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);1. Pemerintah daerah Kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa terkait.

1.4. Komponen1.4.1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan Skala KecilPembangunan infrastruktur dasar perdesaan skala kecil yang dimaksud, terbagi atas 6 (enam) kategori sebagai berikut:1. Infrastruktur TransportasiTermasuk di dalamnya adalah jalan, jembatan, tambatan perahu, dan komponen terkait; 2. Peningkatan Produksi PertanianTermasuk di dalamnya adalah irigasi tersier dan bangunan sederhana pendukung irigasi teknis;3. Peningkatan Pemasaran PertanianTermasuk di dalamnya adalah pasar desa, gudang produksi, dan lantai jemur; 4. Air Bersih dan Sanitasi LingkunganUntuk Air Bersih, termasuk di dalamnya adalah perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, dan hidran umum; sedangkan untuk Sanitasi, termasuk di dalamnya adalah kamar mandi umum (Persiapan sarana mandi, cuci, dan kakus MCK) dan drainase; 5. PendidikanTermasuk di dalamnya adalah: a. Rehabilitasi gedung dan penambahan ruang belajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk fasilitas pendukung seperti kamar mandi/water closet (WC), pagar halaman sekolah;b. Pengadaan sarana pendukung kelas seperti meja belajar, kursi, dan papan tulis, tetapi tidak termasuk buku-buku pelajaran sekolah;6. KesehatanTermasuk di dalamnya adalah:a. Rehabilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (perawatan dan non perawatan);b. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu);c. Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);d. Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Obat-obatan dan peralatan medis (medical equipment) tidak termasuk dalam komponen kesehatan untuk dibiayai melalui PNPM-PISEW. 1.4.2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Lokal, Fasilitator dan Masyarakat Komponen pengembangan kapasitas pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat adalah penguatan peran-peran dari berbagai pihak dalam mendukung proses kemandirian dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah sosial lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan meliputi tingkatan sistem, lembaga dan individu. Ketiga tingkatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan harus dilakukan pada seluruh tataran tersebut. 1. Tingkat SistemMemberikan suatu kerangka kerja kebijakan dan pengaturan bagi kerangka pengambil keputusan Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan wilayah.2. Tingkat Lembaga/institusiMemberikan suatu kerangka kerja pengelolaan (manajemen) bagi perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah.3. Tingkat Individu (aparat dan anggota masyarakat)Memberikan suatu kerangka pengembangan etos dan kemampuan kerja serta kompetensi personil (terutama aparatur) di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan untuk memberikan sinergi kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Ketiga pola penanganan tersebut memberikan fleksibilitas atas tuntutan kebutuhan di masing-masing tingkatan, sesuai dengan kebutuhan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan.Perangkat pemerintah (terutama di tingkat kecamatan dan desa) didorong untuk mampu berperan menjadi fasilitator masyarakat, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan peran masyarakat.Penguatan kapasitas akan di lakukan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten, kecamatan serta tingkat desa terhadap Konsultan, Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk dari penguatan kapasitas ini dapat berupa sosialisasi, diseminasi, pelatihan maupun workshop.

1.4.3. Program percepatan pengurangan kemiskinan/Quick Wins (QW)Program percepatan pengurangan kemiskinan/ Quick Wins (QW) adalah program pemerintah dalam rangka mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia melalui harmonisasi dan sinergi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemisikinan di beberapa lokasi prioritas. Untuk tahun 2014 ini beberapa kecamatan penerima Quick Wins dibiayai melalui PNPM-PISEW, yaitu: kecamatan Kualuh Hilir di Kabupaten Labuan Batu Utara, kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar di Kabupaten Bangka, Kecamatan Membalong dan Sijuk di Kabupaten Belitung, dan Kecamatan Aikmel di Kabupate Lombok Timur.Seluruh kegiatan QW yang dibiayai melalui PNPM-PISEW ini mengikuti aturan yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan-Panduan Teknis yang dikeluarkan oleh PNPM-PISEW.

1.5. Strategi dan Prinsip Dasar1.5.1. Strategi1. Sinkronisasi antara kebijakan umum dan program pembangunan daerah dilaksanakan mulai tahap perencanaan yang terwujud dalam Kesepakatan Prioritas Kebijakan Bidang Sosial dan Ekonomi Kabupaten sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang partisipatif dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat;2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui penetapan dan pengembangan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten). KSK adalah suatu kawasan pusat pertumbuhan di Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemda dengan komoditas unggulan tertentu. Dengan diberikan stimulan pelayanan infrastruktur sosial ekonomi, diharapkan KSK dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan tersebut. Dengan menghubungkan KSK dan kawasan hinterland lokasi-lokasi desa / kecamatan PISEW, diharapkan dapat terbangun suatu jaringan sosial ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.3. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan tahap evaluasi. Penguatan dilakukan dengan pendekatan kemitraan yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan (technical assistances);4. Penguatan jaringan antar pelaku pembangunan dilakukan dengan membangun kepedulian dan pelibatan aktif dari masyarakat pelaku pembangunan melalui serangkaian workshop/seminar dan forum diskusi;5. Perencanaan pembangunan wilayah yang terpadu (integrated regional planning), dimana berbagai pertimbangan sektor dapat dengan optimal terakomodasi secara kewilayahan, melalui pendampingan, workshop/seminar, dan forum diskusi.1.5.2. Prinsip Dasar1. Transparan dan akuntabelPengelolaan/manajemen pada setiap unit terkait dengan pelaksanaan program, baik unit pengelolaan pada pemerintah daerah maupun masyarakat (KDS, LKD, dan KPP), dilakukan dengan terbuka (transparan) dalam proses pengambilan keputusan pada setiap forum diskusi.Pada akhirnya setiap pengelolaan dan keputusan tersebut, termasuk oleh masyarakat (KDS, LKD, dan KPP), yang kemudian dilaksanakan, harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. DemokratisProses pengambilan keputusan diarahkan untuk dilakukan melalui prinsip-prinsip demokrasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan para pihak. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) oleh wakil-wakil para pihak secara proporsional.3. PartisipatifPartisipasi masyarakat dilakukan pada setiap tahapan proses pembangunan. Penguatan partisipasi masyarakat dilakukan oleh fasilitator melalui pendampingan sehingga para fasilitator perlu secara arif mendorong peran aktif masyarakat dan menjaga agar proses pendampingan tidak sampai ke tahap intervensi dimana peran masyarakat tergantikan oleh fasilitator. Aparatur pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan proses pelibatan aktif masyarakat dan melembagakan proses tersebut dalam proses pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.4. Kesetaraan GenderPrinsip kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap tahap kegiatan harus dapat dijamin. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di setiap tingkat pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.5. Kolaboratif Pelaksanaaan program diarahkan berkolaborasi selain dengan program pembangunan sektor daerah juga dengan program-program sejenis lainnya dalam satu kerangka tujuan, yaitu pembangunan wilayah terpadu (integrated regional development). 6. BerkelanjutanPenyusunan kegiatan dalam program memastikan keseimbangan kepentingan upaya-upaya perekatan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu desain kegiatan mencakup sampai dengan tahap pasca pelaksanaan yang meliputi kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and maintenance: OM), termasuk organisasi pemelihara.

BAB IIKRITERIA KOMPONEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN DAFTAR LOKASI SASARAN

2.1 Kriteria Komponen Pembangunan InfrastrukturKegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang prioritas bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui kelompok diskusi sektor (KDS);2) Tidak memerlukan pembebasan lahan;3) Dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat;4) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat desa setempat;5) Mengutamakan penggunaan material setempat;6) Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat;7) Merupakan infrastruktur yang dapat dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat;8) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya;9) Tidak tumpang tindih dengan kegiatan sektor lain yang sejenis;10) Terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada.Untuk masing-masing jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan harus memenuhi atau berlandaskan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:Komponen Infrastruktur Transportasi1. Infrastruktur Jalan dan JembatanPembangunan baru, peningkatan ataupun rehabilitasi Jalan Tanah, Jalan Sirtu, Jalan Telford, Jalan Rabat Beton dan bangunan pelengkapanya yaitu Jembatan Kayu, Jembatan Besi, Jembatan Beton, Jembatan Gantung, Gorong-gorong dan lain-lain, mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Lahan untuk jalan desa telah tersedia;b. Berorientasi kepada pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung desa);c. Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke outlet (jalan poros desa lain/jalan dengan fungsi lebih tinggi/sungai/laut/ferry);d. Diprioritaskan untuk infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan yang memiliki nilai pelayanan ekonomi yang tinggi;e. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD;f. Konstruksi Jalan dan Jembatan harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PPNPM-PISEW.2. Tambatan Perahua. Pembangunan baru, peningkatan ataupun rehabilitasi Tambatan Perahu termasuk di dalamnya jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman;b. Konstruksi Tambatan Perahu harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW. Komponen Peningkatan Produksi PertanianPembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani, dan Irigasi Perdesaan, Embung/kolam penampung air, Bendung Sederhana atau Air Tanah/Mata Air yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri; dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Luas areal daerah irigasi perdesaan maksimal 100 hektar;2. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD; 3. Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventarisasi KPU Pengairan;4. Jenis infrastruktur yang boleh dilaksanakan terdiri atas bangunan pengambilan, saluran, bangunan bagi, dan bangunan pelengkap;5. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen Peningkatan Pemasaran PertanianPembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur untuk pemasaran pertanian dapat berupa bangunan pasar desa, gudang, lantai jemur, dan jenis infrastruktur lain yang mendukung pemasaran produk pertanian; dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Diperuntukkan bagi desa dengan dominasi mata pencaharian penduduk sebagai petani yang belum memiliki infrastruktur untuk pemasaran pertanian atau dalam kondisi tidak bisa berfungsi secara optimal;2. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi1. Air BersihPembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan air minum berupa Sumur Gali/SGL, Sumur Pompa Tangan/SPT, Penangkapan Mata Air/PMA, Penampungan Air Hujan/PAH, Pengelolaan Air Permukaan/PAP, Instalasi Pengolahan Air Sederhana/IPAS, Hidran Umum/HU dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:a. Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa yang air tanah dangkal tidak layak minum karena payau/asin atau langka dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau;b. Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna);c. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi/karakteristik setempat;d. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.2. Sanitasi PerdesaanPembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi sanitasi perdesaan berupa sarana MCK dan drainase dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:a. Diperuntukkan pada masyarakat miskin dengan kondisi sanitasi lingkungan buruk;b. Lokasi/kawasan yang rawan air bersih;c. Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna);d. Dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah yang paling minimum;e. Higienis dan mudah dalam pemeliharaannya, dalam arti masyarakat dapat melakukannya secara mandiri;f. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.

Komponen Sarana PendidikanPeningkatan dan rehabilitasi sarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan prioritas untuk Sekolah Dasar dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Dapat berupa rehabilitasi dan atau pembangunan baru atau penambahan ruang kelas, bangku dan kursi, kamar mandi dan WC, air bersih dan bangunan penunjang lainnya;2. Tidak boleh untuk membangun sekolah baru, insentif pengajar, alat tulis dan buku;3. Diprioritaskan pada sekolah dengan kondisi buruk dan atau di kawasan penduduk miskin; 4. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.Komponen Sarana KesehatanPembangunan dan rehabilitasi untuk Poskesdes dan Posyandu, rehabilitasi untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, berupa sarana penunjang seperti ruang perawatan, ruang periksa, pengadaan meja dan kursi, kamar mandi dan WC, air bersih atau bangunan penunjang lainnya sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:1. Hanya untuk fasilitas non medis, tidak boleh untuk insentif paramedis, pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran;2. Diprioritaskan pada wilayah rawan penyakit atau tingkat prevalensi penyakit tinggi;3. Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah penduduk pengguna) dan atau kawasan penduduk miskin;4. Konstruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM-PISEW.2.2 Kegiatan Activity SharingActivity Sharing merupakan komitmen dalam pelaksanaan PNPM-PISEW, dimana Pemerintah Kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana APBD Kabupaten yang komponen kegiatan serta lokasinya diintegrasikan dengan kegiatan dalam lokasi PISEW. Kegiatan dengan dana Activity Sharing ini ditentukan sebesar minimal 16% dari dana BLM yang diterima Kabupaten, dan dialokasikan di wilayah KSK (Kawasan Strategis Kabupaten).Kegiatan yang merupakan Activity Sharing adalah berbagai kegiatan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sifatnya merupakan dukungan terhadap peningkatan produktifitas komoditi unggulan dalam wilayah KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) PISEW.Data Activity Sharing supaya dilaporkan menurut jalur struktural dan fungsional.2.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Fasilitator, dan MasyarakatPeningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat merupakan penguatan peran-peran dari berbagai pihak dalam mendukung proses kemandirian dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam menanggulangi masalah pembangunan, pengangguran dan masalah sosial lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan difokuskan pada penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan untuk memberikan suatu kerangka kerja pengelolaan (manajemen) bagi perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah.Aparatur pemerintah daerah didorong untuk mampu berperan sebagai fasiliator pembangunan, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan peran masyarakat. Bentuk dari penguatan kapasitas ini dapat berupa sosialisasi, diseminasi, pelatihan maupun workshop. Adapun materi penguatan kapasitas tersebut berhubungan dengan:1) Tahap persiapan dan perencanaan partisipatif;2) Tahap pelaksanaan (implementasi) hingga proses monitoring dan evaluasinya;3) Sinergi kegiatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan secara bersama, antara lain: pelaksanaan kegiatan, pendanaan, monitoring dan evaluasi;4) Menjadi fasilitator dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi;5) Upaya penanganan berbagai permasalahan, pengaduan, konflik yang timbul dalam pelaksanaan PISEW dengan menyiapkan sarana yang dibutuhkan.6) Upaya keberlanjutan pengelolaan KSK secara mandiri melalui kelembagaan yang dibentuk oleh Pemda.

2.4 Program percepatan pengurangan kemiskinan/Quick Wins (QW)Sama seperti komponen lainnya, seluruh kegiatan Quick Wins yang dibiayai melalui PNPM-PISEW ini mengikuti aturan yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan-Panduan Teknis yang dikeluarkan oleh PNPM-PISEW.

2.5 Lokasi SasaranLokasi PNPM-PISEW ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi 9 Provinsi, 35 Kabupaten, dan 237 Kecamatan seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. LOKASI SASARAN PPNPM-PISEW

WILAYAH SUMATERA

Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode KecamatanNama Kecamatan

12SUMATERA UTARA

1207Labuhan Batu070PANGKATAN

140PANAI HULU

150PANAI TENGAH

160PANAI HILIR

1209Simalungun021HARANGGAOL HORISON

030DOLOK PARDAMEAN

040SIDAMANIK

041PEMATANG SIDAMANIK

050GIRSANG SIPANGAN BOLON

061HATONDUHAN

070DOLOK PANRIBUAN

080JORLANG HATARAN

090PANEI

091PANOMBEIAN PANEI

110DOLOK SILOU

130RAYA KAHEAN

140TAPIAN DOLOK

161GUNUNG MALELA

162GUNUNG MALIGAS

170HUTA BAYU RAJA

171JAWA MARAJA BAH JAMBI

180PEMATANG BANDAR

181BANDAR HULUAN

191BANDAR MASILAM

1210Dairi032SITINJO

031BERAMPU

040PARBULUAN

051SILAHISABUNGAN

061LAE PARIRA

1211Karo021LAU BALENG

040JUHAR

060KUTA BULUH

071TIGANDERKET

081NAMAN TERAN

082MERDEKA

111DOLAT RAYAT

130BARUSJAHE

1213Langkat010BAHOROK

040KUALA

060BINJAI

080WAMPU

090BATANG SERANGAN

100SAWIT SEBERANG

110PADANG TUALANG

120HINAI

180BRANDAN BARAT

1222Labuhan Batu Selatan010SUNGAI KANAN

040SILANGKITANG

1223Labuhan Batu Utara020MARBAU

030AEK KUO

040AEK NATAS

060KUALUH HILIR

080KUALUH LEIDONG

15JAMBI

1502Merangin011SUNGAI TENANG

021LEMBAH MASURAI

031PAMENANG BARAT

040BANGKO

041BANGKO BARAT

042NALO TANTAN

043BATANG MASUMAI

051RENAH PEMBARAP

052PANGKALAN JAMBU

062TABIR SELATAN

063TABIR ILIR

064TABIR TIMUR

1505Muaro Jambi012SUNGAI BAHAR SELATAN

013SUNGAI BAHAR UTARA

021SUNGAI GELAM

040MARO SEBO

060SEKERNAN

17BENGKULU

1702Rejang Lebong021SINDANG BLITI ILIR

032BINDURIANG

033SINDANG BLITI ULU

034SINDANG DATARAN

045BERMANI ULU RAYA

1704Kaur031TETAP

040KAUR TENGAH

041LUAS

042MUARA SAHUNG

051SEMIDANG GUMAY

1706Mukomuko011AIR RAMI

012MALIN DEMAN

021SUNGAI RUMBAI

022TERAMANG JAYA

031PENARIK

032SELAGAN RAYA

041AIR DIKIT

042XIV KOTO

051AIR MANJUNTO

052V KOTO

1707Lebong011TOPOS

021BINGIN KUNING

031LEBONG SAKTI

042PELABAI

051AMEN

052URAM JAYA

053PINANG BELAPIS

19BANGKA BELITUNG

1901Bangka070MENDO BARAT

080MERAWANG

081PUDING BESAR

092BAKAM

130BELINYU

131RIAU SILIP

1902Belitung010MEMBALONG

061BADAU

062SIJUK

063SELAT NASIK

1905Bangka Selatan010PAYUNG

011 PULAU BESAR

020SIMPANG RIMBA

030TOBOALI

031TUKAK SADAI

040AIR GEGAS

050LEPAR PONGOK

WILAYAH KALIMANTAN

Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode KecamatanNama Kecamatan

KALIMANTAN BARAT

6103Landak020SEBANGKI

031JELIMPO

060MENJALIN

071SOMPAK

081MENYUKE HULU

090MERANTI

6107Sintang110SEPAUK

140SINTANG

190KETUNGAU HILIR

200KETUNGAU TENGAH

6108Kapuas Hulu031HULU GURUNG

070KALIS

120PENGKADAN

160SEBERUANG

170SEMITAU

180EMPANANG

190PURING KENCANA

200BADAU

210BATANG LUPAR

63KALIMANTAN SELATAN

6301Tanah Laut020 TAKISUNG

031TAMBANG ULANG

050BATU AMPAR

070 BUMI MAKMUR

6303Banjar020GAMBUT

051MARTAPURA TIMUR

052MARTAPURA BARAT

070KARANG INTAN

101SAMBUNG MAKMUR

110MATARAMAN

6306Hulu Sungai Selatan020LOKSADO

030TELAGA LANGSAT

080KALUMPANG

091DAHA BARAT

6307Hulu Sungai Tengah030HANTAKAN

040BATANG ALAI SELATAN

041BATANG ALAI TIMUR

091LIMPASU

6309Tabalong010BANUA LAWAS

020PUGAAN

030KELUA

040MUARA HARUS

050TANTA

080HARUAI

081BINTANG ARA

090UPAU

100MUARA UYA

110JARO

WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI

Kode Provinsi/ KabupatenNama Provinsi / KabupatenKode KecamatanNama Kecamatan

52NUSA TENGGARA BARAT

5203Lombok Timur022SAKRA TIMUR

051PRINGGASELA

090AIKMEL

091WANASABA

092SEMBALUN

5204Sumbawa052BUER

062RHEE

070BATULANTEH

082UNTER IWES

090MOYOHILIR

091MOYO UTARA

100MOYOHULU

110ROPANG

132MARONGE

141TARANO

5206Bima011PARADO

020BOLO

021MADA PANGGA

030WOHA

041PALIBELO

050WAWO

051LANGGUDU

052LAMBITU

081SOROMANDI

091TAMBORA

5207Sumbawa Barat021MALUK

030TALIWANG

031BRANGENE

051PODISEMINASI DAN ORIENTASIANO

73SULAWESI SELATAN

7304Jeneponto030BINAMU

031TURATEA

041ARUNGKEKE

042TAROWANG

051RUMBIA

7307Sinjai010SINJAI BARAT

020SINJAI BORONG

030SINJAI SELATAN

040TELLU LIMPOE

050SINJAI TIMUR

060SINJAI TENGAH

080BULUPODDO

090PULAU SEMBILAN

7311Bone040SALOMEKKO

070LIBURENG

080MARE

090SIBULUE

100CINA

120PONRE

140LAMURU

150BENGO

160ULAWENG

190TELLU SIATTINGE

200AMALI

210AJANGALE

7316Enrekang031BUNTU BATU

050ALLA

051CURIO

052MASALLE

76SULAWESI BARAT

7604Mamuju010TAPALANG

011TAPALANG BARAT

022SIMBORO

031PAPALANG

032SAMPAGA

041BONEHAU

7605Mamuju Utara011 DAPURANG

012 DURI POKU

021 BULUTABA

022 LARIANG

031 TIKKE RAYA

032 PEDONGGA

041 BAMBAIRA

042 SARJO

7606Mamuju Tengah010PANGALE

030TOBADAK

040TOPOYO

050KAROSSA

BAB IIIPENGORGANISASIAN

Dalam pelaksanaan PNPM-PISEW akan melibatkan berbagai institusi, sesuai dengan komponen kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kompetensi dari berbagai institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan konsultan/fasilitator yang akan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi berperan melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan supervisi dan pemantauan, Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dan pengendalian, sedangkan Pemerintah Desa melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Secara jelas, struktur organisasi pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 3.1. pada halaman selanjutnya.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pelaksana PNPM-PISEW

3.1 Pusat3.1.1 Tim Koordinasi Tim Koordinasi bertugas memberikan arah dan kebijakan program, melakukan pembinaan, supervisi, dan pemantauan program PNPM-PISEW.Tim Koordinasi Pengelolaan PNPM-PISEW Tingkat Pusat (disingkat Tim Koordinasi PNPM-PISEW Pusat) terdiri dari unsur: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang bertindak selaku koordinator (Coordinator Agency)2. Kementerian Pekerjaan Umum3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Keuangan5. Kementerian Pertanian6. Kementerian Kesehatan7. Kementerian Pendidikan Nasional, dan 8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)3.1.2 Sekretariat PNPM-PISEW NasionalTim Koordinasi PNPM-PISEW Pusat membentuk Sekretariat PNPM-PISEW Nasional yang berkedudukan di Bappenas. Anggota Sekretariat PNPM-PISEW Nasional berasal dari beberapa pejabat instansi anggota Tim Koordinasi PNPM-PISEW Pusat.Sekretariat PNPM-PISEW Nasional memberikan dukungan kepada Tim Koordinasi Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, melakukan fasilitasi koordinasi pelaksanaan program antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, melakukan monitoring pengelolaan pengaduan masyarakat, serta menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan program dan Exit Strategy program.Dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Konsultan Pendukung Tim Koordinasi Pusat (KPTKP).3.1.3 Executing Agency (EA)Executing Agency adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara nasional. Sebagai EA, Direktorat Jenderal Cipta Karya, membentuk Project Management Unit (PMU) dan dibantu oleh tiga Project Implementation Unit (PIU).Tugas dan tanggung jawab dari Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) dapat diuraikan sebagai berikut:1) Project Management Unit (PMU) Tugas dan tanggung jawab PMU adalah:a. Melakukan pengendalian dan pembinaan program yang dilaksanakan oleh tiga Project Implementation Unit (PIU);b. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan PNPM-PISEW;c. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan beberapa panduan teknis;d. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;e. Mendesain program pengendalian kualitas dan monitoring berkelanjutan; f. Melakukan monitoring dan evaluasi proyek (Indepth Study);g. Mendukung pelaksanaan Fiduciary Control, Fraud and Anti-Corruption Action Plan;h. Melakukan pengumpulan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk bahan penyusunan laporan Statement of Expenditure (SOE) dan Financial Statement of Special Account (FISSA) dari rekening khusus PNPM-PISEW;i. Menyusun Withdrawal Application (WA), Physical Progress Monitoring Report (PPMR) dan Financial Monitoring Report (FMR) terkait dengan pengendalian, pencairan dan replenishment berdasarkan laporan PIU; j. Menyampaikan WA, PPMR dan FMR kepada kantor Ditjen Perbendaharaan terkait permohonan penarikan dana kepada JICA;k. Audit teknis dan finansial pelaksanaan PNPM-PISEW;l. Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Executing Agency dan Coordinating Agency;PMU memperoleh dukungan teknis dari tim konsultan yang disebut Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat / Central Monitoring and Management Consultants (KMMP/CMMC).Untuk hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan PNPM-PISEW sesuai Tupoksi masing-masing Kementerian terkait dapat melakukan komunikasi langsung dengan Tim Koordinasi di Daerah setelah berkoordinasi dengan PMU.

2) Project Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Cipta KaryaTugas dan tanggung jawab PIU Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum adalah:a. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b. Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program kepada PMU;c. Mendukung dan memberdayakan Satker-Kabupaten, PPK PISEW Kabupaten merangkap PJOK KSK dan PJOK Kecamatan terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur PNPM-PISEW;d. Bertanggungjawab dalam koordinasi harian dengan Satker-Kabupaten; PPK PISEW Kabupaten merangkap PJOK KSK dan PJOK Kecamatan;e. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan aspek teknis dari pembangunan infrastruktur PNPM-PISEW, mulai dari tahap perencanaan sampai pasca pelaksanaan;f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis kepada LKD yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur PNPM-PISEW;g. Menugaskan Konsultan Kabupaten serta Tim Teknis Lapangan baik yang bertugas di KSK maupun di kecamatan-kecamatan penerima PNPM-PISEW;h. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola KSK untuk mengembangkan KSK melalui dukungan infrastruktur penunjang komoditas unggulan.3) Project Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)Tugas dan tanggung jawab PIU Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri adalah:a. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan untuk aspek pemberdayaan masyarakat;c. Melakukan pengawasan pengelolaan pengaduan masyarakat;d. Menugaskan Konsultan Training Unit dalam rangka penguatan kapasitas Fasilitator Desa;e. Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program kepada PMU.

4) Project Implementation Unit (PIU) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Tugas dan tanggung jawab PIU Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri adalah:a. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;b. Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan program kepada PMU;c. Melaksanakan proses peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah (capacity building) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan aparatur kecamatan;d. Memfasilitasi kegiatan koordinasi, pengendalian, tertib administrasi dan penyelesaian masalah pelaksanaan PNPM-PISEW; e. Menugaskan Konsultan Provinsi dalam fasilitasi manajemen program kepada Tim Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi serta pembinaan kepada Konsultan Kabupaten;f. Menugaskan Konsultan Training Center untuk melakukan penguatan kapasitas pelaku program ditingkat pusat dan daerah;g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan hasil kegiatan pemantauan dari lokasi program kepada PMU;h. Memfasilitasi Tim Pengelola KSK di Kabupaten;i. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola KSK untuk mengembangkan KSK melalui komoditas unggulan.

3.2 Provinsi3.2.1 Tim Koordinasi Provinsi Tim Koordinasi Pengelolaan PNPM-PISEW Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan keanggotaan meliputi:1. Bappeda Provinsi;2. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat; 3. Dinas Pekerjaan Umum (termasuk Satker PKP, Ditjen Cipta Karya);4. Dinas Pertanian; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pendidikan; 7. Dinas Perkebunan;8. Dinas Perikanan dan Kelautan;9. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;10. Badan/Dinas/Kantor terkait. Tugas Tim Koordinasi Provinsi adalah:1. Menerbitkan SK Pembentukan Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi;2. Mensosialisasikan program di tingkat Provinsi;3. Memberikan dukungan atas kelancaran koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan serta pengendalian program di wilayah kerjanya;4. Melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Pusat;5. Menyelenggarakan dan mengikuti Rapat Koordinasi, Rapat Teknis dan forum-forum yang dihadiri oleh Tim Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, Sekretariat Provinsi, Tim Koordinasi dan Sekretariat Kabupaten, Dinas/Instansi terkait, Ka.Satker Kabupaten, PPK PISEW Kabupaten, unsur Konsultan Pusat, Konsultan Provinsi, dan Konsultan Kabupaten;6. Melakukan kegiatan Sinkronisasi KSK di Provinsi;7. Mengawal pelaksanaan pengelolaan KSK Kabupaten dan membantu terbentuknya Tim Pengelola KSK di Kabupaten;8. Tim Koordinasi Provinsi menyusun laporan program PISEW di tingkat Provinsi atas nama Gubernur kepada Menteri Terkait melalui Tim Koordinasi Pusat.3.2.2 Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi berkedudukan di Bappeda Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui bantuan koordinasi dan teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi dibantu oleh Konsultan Provinsi.Tugas Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi adalah sebagai berikut:1. Mempersiapkan Calon Peserta Diseminasi dan Orientasi Pusat;2. Berperan serta dalam seleksi dan orientasi penugasan Konsultan KSK dan Kecamatan;3. Melaksanakan Diseminasi Pelaku PNPM-PISEW;4. Melaksanakan Pelatihan Pelaku PNPM-PISEW;5. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di seluruh KSK; Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai masukan untuk Musrenbang Tahunan Provinsi dan sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016; Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016 kepada Tim Sekretariat Kabupaten.6. Melaksanakan Rekapitulasi Rencana Angaran Activity Sharing untuk Tahun Anggaran 2015 Inventarisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE) Tahunan Provinsi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi TA 2015; Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 oleh Tim Koordinasi; Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 kepada Tim Sekretariat Kabupaten;7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;8. Melaksanakan Rapat Teknis Provinsi;9. Melaksanakan Rapat Koordinasi Provinsi;10. Melaksanakan Sinkronisasi KSK di Provinsi;11. Bersama Tim Koordinasi Provinsi menyusun laporan program PISEW di tingkat Provinsi atas nama Gubernur kepada Menteri terkait melalui Tim Koordinasi Pusat.

3.3 Kabupaten3.3.1 Tim Koordinasi Kabupaten Tim Koordinasi Pengelolaan PNPM-PISEW Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan keanggotaan meliputi:1. Bappeda Kabupaten;2. Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat; 3. Dinas Pekerjaan Umum atau nama lain;4. Dinas Pertanian; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pendidikan; 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);8. Badan/Dinas/Kantor terkait dengan komoditas unggulan daerah;9. Camat.Tugas dari Tim Koordinasi Kabupaten adalah:1. Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Kabupaten dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Provinsi;2. Melakukan rapat koordinasi dan forum-forum yang dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Sekretariat Kabupaten, DPRD Kabupaten, KPPN, Dinas/Instansi terkait, Satker/PPK Kabupaten, Camat, Pokja Kecamatan, PJOK KSK, PJOK Kecamatan serta dari unsur Konsultan Kabupaten dan Kecamatan;3. Melakukan kegiatan Sinkronisasi di Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta Eksibisi KSK di Pusat ; 4. Menyusun dan mengajukan penerbitan Surat Keputusan Tim Pengelola KSK kepada Bupati.5. Tim Koordinasi Kabupaten berkoordinasi dengan Sekretariat Kabupaten, Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten dan PJOK KSK serta Pokja Kecamatan.6. Tim Koordinasi Kabupaten menyusun laporan program PISEW di tingkat Kabupaten atas nama Bupati kepada Gubernur terkait melalui Tim Koordinasi Provinsi.3.3.2 Sekretariat KabupatenTim Sekretariat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, berkedudukan di Bappeda dengan keanggotaan terdiri dari unsur yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW Kabupaten, Pokja Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui bantuan koordinasi dan teknis. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dibantu oleh Konsultan Kabupaten.Tugas Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan Persiapan Calon Peserta DISEMINASI DAN ORIENTASI Pusat;2. Melaksanakan Orientasi Kabupaten;3. Melaksanakan Workshop Kabupaten;4. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016a) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2016b) Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2016;5. Melaksanakan Rekapitulasi Rencana Anggaran Activity Sharing Tahun Anggaran 2015a) Inventarisasi Program dan Kegiatan KSK dalam RKPD Kabupaten TA 2015;b) Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di KSK sebagai Rencana Activity Sharing Kabupaten TA 2015 oleh Tim Koordinasi;6. Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan BLM KSK TA 2015a) Evaluasi Penetapan dan Delineasi KSK;b) Inventarisasi program dan kegiatan dalam Renja SKPD TA. 2015 Kabupaten di KSK c) Inventarisasi program dan kegiatan kecamatan KSK TA. 2015;d) Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan BLM KSK TA 2015;e) Pengesahan program dan kegiatan BLM KSK TA 2015 oleh Tim Koordinasi;7. Melaksanakan Forum Konsultasi I: Kesepakatan Atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLM KSK dan Activity Sharing TA 2015;8. Melaksanakan Penyusunan Daftar Isian Pengusulan Kegiatan BLM KSK TA 2015;9. Melaksanakan Forum Konsultasi II: Kesepakatan Atas Memorandum Program Koordinatif (MPK) TA 2016 sebagai masukan untuk Musrenbang Tahunan Kabupaten;10. Melaksanakan Finalisasi Dokumen MPK TA 2015;11. Melaksanakan Monitoring Kabupaten;12. Melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten;13. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;14. Menyusun Dokumen Sinkronisasi KSK untuk Kegiatan Sinkronisasi di Provinsi dan Pusat;15. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Fasilitator Desa;16. Bersama Tim Koordinasi Kabupaten menyusun laporan program PISEW di tingkat Kabupaten atas nama Bupati kepada Gubernur terkait melalui Tim Koordinasi Provinsi.

3.3.3 Tim Pengelola KSKTim Pengelola KSK di Kabupaten dibentuk oleh Bupati yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten dengan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang mewakili instansi/dinas pertanian dan atau instansi terkait dengan komoditas unggulan di KSK, Bidang Ekonomi Bappeda, dan Dinas PU Kabupaten, Tim Pengelola KSK dibantu oleh Asisten Pengembangan Ekonomi Lokal pada Konsultan Kabupaten.Tugas Tim Pengelola KSK adalah:1. Menyusun, Menjalankan dan Mengendalikan Program dan Jadwal Kerja pengelolaan KSK melalui musyawarah.2. Mereview seluruh dokumen KSK untuk bisa dijadikan dasar perencaaan program di KSK.3. Menjaga sinergi perencanaan infrastruktur di KSK melalui koordinasi lintas SKPD.4. Memfasilitasi kebutuhan TTG untuk pengembangan komoditas unggulan di KSK.5. Menggali pembiayaan dari sumber APBD dan atau yang lain selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.6. Mengikuti rapat koordinasi dan forum-forum di Kabupaten, Provinsi dan Pusat.7. Memfasilitasi pendampingan masyarakat pelaku usaha komoditas unggulan di KSK.8. Melakukan Sinkronisasi kegiatan KSK

3.3.4 Satuan Kerja (Satker) KabupatenSatker Kabupaten yang dimaksud adalah satuan kerja yang berkaitan dengan PISEW. Satuan Kerja Kabupaten dibentuk dan diberi nama sesuai Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Satker di tingkat Kabupaten berasal dari Staf Dinas Ke-Cipta Karya-an. Satker Kabupaten adalah pejabat pengelola anggaran, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Menteri PU atas usulan Bupati, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi Satker mengacu pada Peraturan Menteri PU. Satker Kabupaten terdiri dari:1. Kepala Satuan Kerja;2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW ;3. Bendahara;4. Penguji SPM.Satker Kabupaten bertugas untuk:1. Mendukung Tim Koordinasi Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten dalam menyelenggarakan pelaksanaan konstruksi;2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;3. Menjamin pelaksanaan konstruksi di Kabupaten sesuai pedoman dan panduan teknis PNPM-PISEW;4. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Koordinasi Kabupaten;5. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);6. Menyusun perencanaan anggaran kegiatan tahunan.

3.3.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW Kabupaten Merangkap Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)PPK PISEW Kabupaten Merangkap PJOK KSK berasal dari staf Pemerintah Kabupaten dari unit dinas PU yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri PU. PPK PISEW Kabupaten Merangkap PJOK KSK mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan-kegiatan di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan di kecamatan. PPK PISEW Merangkap PJOK KSK bertanggung jawab kepada Satker serta melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional kepada PJOK Kecamatan.PPK PISEW Merangkap PJOK KSK bertanggungjawab untuk:1. Menyusun Rencana Pemaketan Kegiatan, Detail Engineering Design (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di KSK;2. Melakukan Verifikasi Paket, DED, dan RAB;3. Memastikan nomor kontrak (SP3) terutama dikaitkan dengan kode Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan sesuai dengan kode Lokasi pada lembar Lokasi Sasaran PNPM-PISEW pada Bab II. 4. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) sesuai dengan Panduan Teknis.5. Membantu dan memastikan DED untuk Quick Wins telah tersusun.

3.3.6 Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)Di tingkat Kabupaten akan ditunjuk PJOK KSK yang berasal dari perangkat Kabupaten yang diangkat oleh Bupati atau dirangkap oleh PPK yang berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya.Tugas pokok PJOK KSK adalah:1. Memantau pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.2. Membantu PPK dalam pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan PISEW di KSK. 3. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas, termasuk laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan Sekretariat Kabupaten dan Pokja Kecamatan yang difasilitasi oleh TTL KSK dan Tim Konsultan Pendamping Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD. Jika terjadi pergantian PJOK KSK antar waktu, maka PJOK KSK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK KSK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK KSK.

3.4 Kecamatan3.4.1 Kelompok Kerja (Pokja) KecamatanPokja Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, meliputi perwakilan dari instansi terkait di kecamatan, perwakilan Pemerintahan Desa (Kepala Desa/BPD). Pokja Kecamatan akan memperoleh bantuan teknis dari PIU Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui TTL.Pokja Kecamatan bertugas untuk:0. Menetapkan FD;0. Melaksanakan Sosialisasi Kecamatan;0. Melaksanakan Pelatihan FD;0. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan konstruksi fisik;a) Finalisasi dokumen Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (SP3);b) Pengadaan LKD;c) Penandatanganan SP3;d) Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK);e) Pelatihan administrasi dan teknis proyek;f) Supervisi pelaksanaan konstruksi;g) Serah terima pekerjaan;h) Pelatihan KPP.0. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Khusus untuk Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan KSKa) Evaluasi pelaksanaan Renstra kecamatan;b) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan kecamatan;c) Inventarisasi program dan kegiatan SKPD Teknis di Kecamatan;d) Inventarisasi usulan kegiatan desa;e) Diskusi antar KDS;f) Penetapan dokumen usulan kegiatan prioritas kecamatan;g) Penyampaian usulan kegiatan prioritas kecamatan ke Tim Sekretariat Kabupaten;h) Identifikasi LKD;i) Forum kesepakatan pembahasan paket dan calon LKD TA 2015;j) Penyusunan bahan pengadaan LKD TA 2015.0. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016a) Evaluasi pelaksanaan Renstra kecamatan;b) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan;c) Inventarisasi Renja SKPD Teknis di Kecamatan;d) Inventarisasi usulan kegiatan desa;e) Diskusi antar KDS sebagai Pra Musrenbang Tahunan di Kecamatan;f) Usulan kegiatan prioritas kecamatan sebagai masukan Musrenbang Tahunan di Kecamatan;

3.4.2 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) KecamatanPJOK Kecamatan adalah perangkat kecamatan yang diusulkan oleh Camat dan ditetapkan oleh Bupati.Tugas pokok PJOK Kecamatan adalah:1. Memantau pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.2. Membantu PPK dalam pengadministrasian kegiatan PISEW di Kecamatan. 3. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PISEW dengan Pokja Kecamatan yang difasilitasi oleh TTL dan Konsultan Pendamping Kabupaten untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan.5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD. 6. Membantu memfasilitasi pendampingan masyarakat pelaku usaha komoditas unggulan di KSK.Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK.

3.5 DesaPada tingkat desa, pengelola kegiatan adalah Pemerintah Desa. Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pengendalian dan kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh KDS selama tahapan perencanaan, LKD selama tahap pelaksanaan, dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Tugas Kepala Desa adalah:1. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan kelanjutan PNPM-PISEW di Desa;2. Memfasilitasi pengkoordinasian, sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaku dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa;3. Memfasilitasi kesiapan masyarakat, KDS, LKD dan KPP dalam kegiatan PNPM-PISEW;4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KDS yang hasilnya menjadi masukan dalam Musrenbang Desa yang dibantu oleh Fasilitator Desa (FD).5. Mengkoordinasikan kesiapan nara sumber Musrenbang Desa, yang meliputi Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD, Ketua/Anggota PKK, Camat/Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskemas, pejabat instansi yang ada di Desa/kecamatan dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

3.6 Masyarakat3.6.1 Kelompok Diskusi Sektor (KDS)KDS dibentuk berdasarkan kondisi geografis hamparan kecamatan. KDS dapat meliputi hanya satu desa atau lebih. Pembentukan KDS difasilitasi oleh Pokja Kecamatan dan TTL (FK dan TtL) setelah terlebih dahulu melakukan analisa potensi unggulan dan kondisi geografis kecamatan.Tugas KDS adalah sebagai berikut:1. Mendiskusikan kondisi kelompoknya dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;2. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat di kelompoknya sesuai hasil diskusi kondisi kelompok;3. Menyelenggarakan musyawarah dan rembug warga dalam kelompok untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur dan kegiatan yang mendukung perekonomian;4. Ketua KDS atau yang mewakili mengikuti kegiatan pramusrenbang tentang Renstra Kecamatan dan forum kesepakatan paket dan calon LKD;5. Ketua KDS atau yang mewakili mengikuti diskusi musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangkec) dan atau forum diskusi kecamatan;3.6.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa, yaitu; Karang Taruna, PKK, LPM (kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Remaja Mesjid, Remaja Gereja, dan sebagainya). Setiap LKD harus mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan anggota. Pengurus Organisasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tujuh orang, dengan minimal dua anggotanya adalah perempuan atau perwakilan dari unsur minoritas di desa.Tugas LKD adalah sebagai berikut:1. Mengikuti Pelatihan administrasi proyek dan teknis konstruksi yang diadakan di kecamatan dan mengikuti OJT (On the Job Training) atau Pelatihan Kerja lapangan di desa.2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur;3. Melakukan pencatatan kegiatan harian sesuai dengan SP3.4. Menyusun penggunaan dana pada buku kas harian yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban untuk internal LKD.5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai SP3 kepada PPK melalui PJOK yang ditembuskan kepada Kepala Desa.6. Mengajukan termijn pencairan dana kepada PPK dengan lampiran sesuai dengan yang dipersyaratkan.7. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi teknis untuk setiap tahap pencairan dana.8. Turut serta dalam pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).3.6.3 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)KPP adalah organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat desa yang memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan prasarana di wilayahnya. KPP dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh FK, POKJA Kecamatan dan LKD. KPP disahkan oleh Kepala Desa atas sepengetahuan Camat.Tugas KPP adalah sebagai berikut:1. Mengikuti pelatihan KPP yang diselenggarakan di kecamatan oleh Pokja Kecamatan, PJOK dan TTL2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pemanfaatan dan pemeliharaan yang difasilitasi oleh FK, dan dituangkan dalam laporan perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur;3. Mengendalikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai prinsip pengelolaan PNPM-PISEW;4. Mengelola kontribusi dari pengguna serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat dalam rangka mendukung pemeliharaan aset infrastruktur;5. Menyampaikan perkembangan kegiatan KPP dalam musyawarah desa.

3.7 Konsultan dan Fasilitator.Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan didukung oleh konsultan yang memberikan fasilitasi dan bantuan teknis yang ditempatkan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan kecamatan. Masing-masing Konsultan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:3.7.1 Consultant Support for Central Coordination Team (CSCCT) / Konsultan Pendukung Tim Koordinasi Pusat (KPTKP)KPTKP berkedudukan di pusat dengan tugas utama mendukung Tim Koordinasi Pusat dan Sekretariat PNPM-PISEW Nasional dalam penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan/atau evaluasi kebijakan untuk pelaksanaan program dan Exit Strategy program.Secara umum tugas KPTKP adalah:1. Koordinasi, mendukung Tim Koordinasi Pusat dan Sekretariat PNPM-PISEW Nasional yang meliputi: (i) koordinasi antar lembaga pemerintah; dan (ii) antara pemerintah dan pihak pemberi dana untuk program sejenis/lainnya, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, penanggulangan kemiskinan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dan pengembangan infrastruktur pedesaan. KPTKP akan memastikan kelancaran koordinasi antar berbagai pelaku yang terlibat. 2. Mengkaji Kebijakan. KPTKP akan melaksanakan kajian kebijakan terkait dengan pelaksanaan PNPM-PISEW untuk mendapatkan kebijakan yang relevan sebagai masukan kepada Tim Koordinasi Pusat.3.7.2 Central Monitoring And Management Consultant (CMMC) / Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat (KMMP)KMMP berkedudukan di pusat dengan tugas utama mendukung PMU dalam pengendalian kegiatan PNPM-PISEW dan evaluasi pembelajaran dari pelaksanaan program.Secara rinci tugas dan tanggung jawab KMMP adalah:1. Bekerjasama dengan unit pelaksana program di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan program yaitu perencanaan, sosialisasi, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan fisik, serta monitoring dan evaluasi yang didalamnya termasuk Baseline Survey, Midterm Evaluation, dan Final Evaluation;2. Membantu Tim Koordinasi Pusat, PMU dan PIU dalam penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PISEW baik di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten;3. Bersama dengan PIU mendukung pelaksanaan capacity building bagi para stakeholder di tingkat pusat hingga daerah, dan konsultan di tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui sosialisasi dan pelatihan;4. Membantu PMU dan PIU menyiapkan seluruh panduan yang didasarkan pada Pedoman Umum PNPM-PISEW dan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;5. Membantu PMU dan PIU melakukan diseminasi, sosialisasi, pelatihan, dan rapat koordinasi baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten;6. Melakukan review dan analisa yang terkait dengan: (i) sosialisasi; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan konstruksi; dan (iv) monitoring dan evaluasi;7. Membantu PMU dalam menyusun seluruh laporan (a.l. WA, PMR, FMR) PNPM-PISEW secara nasional untuk dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat dan JICA.3.7.3 Local Management Assistance (LMA) / Konsultan Manajemen Lokal (KML)Konsultan Manajemen Lokal bertugas memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan PNPM-PISEW sesuai dengan Pedoman Umum, Panduan Pelaksanaan, dan Panduan Teknis.Konsultan Manajemen Lokal terdiri dari: Konsultan Training Center (KTC), Konsultan Training Unit (KTU), Konsultan Provinsi, Konsultan Kabupaten, dan Konsultan Kecamatan.3.7.3.1 Konsultan Training Center(KTC)Konsultan Training Center (KTC) bertugas melakukan penguatan kapasitas pelaku program di tingkat pusat dan daerah, melalui diseminasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi, forum-forum dan media kampanye program. 3.7.3.2 Konsultan Training Unit (KTU)Konsultan Training Unit (KTU) bertugas dalam penguatan kepada fasilitator desa dengan melakukan kegiatan pelatihan penguatan Fasilitator Desa di Kabupaten.3.7.3.3 Konsultan ProvinsiKonsultan Provinsi terdiri dari: Fasilitator Provinsi sebagai Team Leader, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Tenaga Ahli Data dan Informasi. Konsultan Provinsi bertugas memberikan fasilitasi manajemen program kepada Tim Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, koordinasi dan pembinaan kepada Konsultan Kabupaten dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program pengembangan KSK dalam perencanaan Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan, Panduan Teknis PNPM-PISEW.

3.7.3.4 Konsultan KabupatenKonsultan Kabupaten terdiri dari: Koordinator Kabupaten, Fasilitator Kabupaten, Asisten Teknik Kabupaten, Asisten Pengembangan Ekonomi Lokal dan Asisten Data dan Informasi (Asdatin).Konsultan ini bertugas memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan PNPM-PISEW kepada Tim Koordinasi/Sekretariat Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan, Panduan Teknis PNPM-PISEW.Koordinator Kabupaten merupakan Team Leader dari beberapa fasilitator Kabupaten yang ditempatkan di ibukota Provinsi atau di salah satu Kabupaten dan bertugas mengkoordinasikan kegiatan fasilitator Kabupaten serta melakukan koordinasi dengan konsultan Provinsi, aparatur Provinsi, aparatur Kabupaten dan melakukan pelaporan sesuai dengan panduan teknis Sistem Informasi dan Pelaporan.3.7.3.5 Konsultan KecamatanTim Teknis Kecamatan (TTL) terdiri dari Fasilitator Kecamatan dan Tenaga Teknis Lapangan (TtL), ditempatkan di KSK dan di kecamatan-kecamatan penerima PNPM-PISEW, bertugas memberikan fasilitasi dan dukungan teknis kepada Pokja Kecamatan. TTL bersama dengan Pokja Kecamatan melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan program baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Pada tingkat desa dibantu oleh Fasilitator Desa (FD). FD bukan bagian dari LMA tetapi merupakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang insentifnya diberikan oleh pemerintah Kabupaten (Pemda) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.3.7.4 Fasilitator Desa (FD)Fasilitator Desa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Fasilitator Desa dipilih dan diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan tujuan agar FD dapat berperan:1. Membimbing dan menggerakkan KDS dalam kegiatan perencanaan.2. Membimbing LKD dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan fisik.3. Membimbing KPP dalam kegiatan pemanfaatan atau operasional serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Tugas FD:1. Memfasilitasi pemerintah desa dalam melaksanakan sinkronisasi hasil usulan KDS dengan RKP Desa;2. Bersama Kepala Desa melaksanakan sosialisasi desa; 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-PISEW;4. Memfasilitasi pemerintah desa dalam pendataan aset;5. Memfasilitasi pengaduan kepada Posdumas;6. Memantau dan melaporkan kegiatan PNPM-PISEW di tingkat Desa;

BAB IVMEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan PNPM-PISEW yang dilaksanakan ditingkat pusat dan daerah diuraikan sebagai berikut.4.1 Tahap Pelaksanaan ProgramMekanisme pelaksanaan PNPM-PISEW yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:4.1.1 Pusat1) Persiapan Penyusunan Pedum, Panlak, dan Pantek;Kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyusun pedoman umum, panduan pelaksanaan dan panduan teknis-panduan teknis sampai dengan penandatanganan oleh Deputi Bidang Pembangunan Ekonomi Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas dan Direktur Jenderal Cipta Karya.Pedum, Panlak dan Pantek dimaksudkan untuk memberikan panduan dan acuan pelaksanaan program, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh PMU yang melibatkan Seknas, PIU Bina Bangda, PIU Cipta Karya, dan PIU PMD. Penyusunan ModulPenyusunan Modul adalah kegiatan penyusunan materi untuk diseminasi dan kegiatan orientasi, baik untuk tingkat pusat maupun untuk Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PMU melalui PIU Cipta Karya yang melibatkan Seknas, PIU Bina Bangda, dan PIU PMD. Mobilisasi Konsultan Training Center (KTC) dan Konsultan Training Unit (KTU)Mobilisasi KTC dan KTU adalah kegiatan awal konsultan Training center dan Konsultan Training Unit mulai melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan surat perintah mulai kerja. Rekrutmen KTC oleh PIU Bina Bangda sedangkan rekrutmen KTU oleh PIU PMD yang dikoordinasikan dengan PMU yang melibatkan Seknas dan PIU lainnya. KTC dan KTU bertugas melakukan penguatan kapasitas pelaku program di tingkat pusat dan daerah, sesuai KAKnya. Mobilisasi Konsultan Provinsi dan KabupatenMobilisasi Konsultan Provinsi dan Kabupaten adalah kegiatan awal konsultan Provinsi dan Kabupaten mulai melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan surat perintah mulai kerja. Untuk melakukan kegiatan ini sebelumnya dilakukan rekrutmen konsultan Provinsi oleh PIU Ditjen Bina Bangda dan konsultan Kabupaten oleh PIU Ditjen Cipta Karya yang dikoordinasikan dengan PMU yang melibatkan Seknas, dan PIU lainnya.Konsultan Provinsi bertugas memberikan fasilitasi manajemen program di tingkat Provinsi.Konsultan Kabupaten bertugas memberikan fasilitasi manajemen program di tingkat Kabupaten. Reproduksi Pedum, Panlak, dan PantekReproduksi Pedum, Panlak, dan Pantek adalah kegiatan penggandaan pedum, Panlak dan Pantek yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.Reproduksi dilakukan oleh PIU Bina Bangda melalui Konsultan Training Center (KTC). Workshop Pelatih Fasilitator PNPM-PISEWKegiatan Workshop Pelatih Fasilitator PNPM-PISEW adalah penyiapan personil yang akan menjadi pelatih utama sebagai Narasumber dan fasilitator di kegiatan Diseminasi maupun Orientasi Program bagi Pelaku. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PMU difasilitasi oleh Konsultan Monitoring dan Manajemen Pusat (KMMP) diikuti oleh Seknas Bappenas, PMU PNPM-PISEW, PIU Ditjen Cipta Karya, PIU Ditjen Bina Bangda, PIU Ditjen PMD dan Konsultan Pusat. Reproduksi Modul Diseminasi dan OrientasiReproduksi Modul Diseminasi dan Pelatihan adalah penggandaan Modul Diseminasi dan Orientasi maupun pelatihan di tingkat kecamatan untuk keperluan penguatan kapasitas pelaku.Reproduksi Modul dilaksanakan oleh PIU Bina Bangda melalui Konsultan Training Center (KTC).2) Peluncuran dan DiseminasiKegiatan Peluncuran PNPM-PISEW tahap kedua adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan program PNPM-PISEW tahap kedua. Diseminasi pusat adalah menyebarluasan program PNPM-PISEW kepada pelaku-pelaku yang akan menjalankan program PNPM-PISEWKegiatan Peluncuran dan Diseminasi Pusat dilaksanakan di Jakarta, diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Gubernur/Sekda, DPRD Provinsi, Tim Koordinasi, Bupati, Tim Koordinasi, DPRD Kabupaten dan Konsultan Pusat. Narasumber kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Pusat. Dalam kegiatan ini akan disampaikan konsepsi dan tata laksana Program PISEW serta komitmen daerah untuk pelaksanaan program.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pusat, diselenggarakan oleh PIU Bina Bangda yang difasilitasi oleh Konsultan Training Center.3) Orientasi Pelaku PNPM-PISEW Kegiatan Orientasi Program adalah kegiatan penguatan kapasitas pelaku pelaksana Program dalam hal pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PNPM-PISEW di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pusat yang dilselenggarakan oleh PIU Ditjen Bina Bangda dengan difasilitasi oleh KTC.Peserta terdiri dari Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dengan narasumber dari pelatih utama.Peserta terdiri dari Konsultan Provinsi yang direkrut oleh Ditjen Bina Bangda dan Konsultan Kabupaten yang direkrut oleh Ditjen Cipta Karya, dengan narasumber dari pelatih utama.4) Orientasi Penugasan Konsultan Provinsi dan KabupatenKegiatan Orientasi Penugasan Konsultan Provinsi dan Kabupaten adalah pembekalan tentang tugas konsultan Provinsi dan Kabupaten dalam rangka kegiatan penguatan kapasitas Konsultan Provinsi dan Kabupaten dalam hal pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PNPM-PISEW di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, untuk Konsultan Provinsi dan pemahaman konsepsi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PNPM-PISEW di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, utnuk Konsultan Kabupaten.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pusat yang dilselenggarakan oleh PIU Ditjen Bina Bangda dengan difasilitasi oleh KTC.Peserta terdiri dari Konsultan Provinsi yang direkrut oleh Ditjen Bina Bangda dan Konsultan Kabupaten yang direkrut oleh Ditjen Cipta Karya, dengan narasumber dari pelatih utama.5) Rapat Koordinasi Nasional Rapat Koordinasi Nasional adalah forum pelaku pusat dan daerah yang mensinergikan pencapaian pelaksanaan PNPM-PISEW dan menetapkan langkah-langkah strategis penyelesaian kegiatan-kegiatan tahun 2014 dan persiapan tahun 2015. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pusat yang diselenggarakan oleh PMU melalui PIU Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh KTC. Peserta terdiri dari Kementerian terkait, Tim Koordinasi Pusat, Sekretariat Nasional PNPM-PISEW, PMU, PIU Ditjen Cipta Karya, PIU Ditjen Bangda, PIU Ditjen PMD, Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Satker dan PPK PNPM-PISEW Kabupaten. Sedangkan peserta dari Konsultan dihadiri oleh Konsultan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.6) Pelatihan Tematik di Pusat Pelatihan tematik di pusat adalah pelatihan yang dilaksanakan di Pusat yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku PNPM-PISEW di level Kabupaten atau Provinsi dalam substansi tertentu melalui pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan yang didapat dari Training Need Assesment (TNA). Pelatihan dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Institutional Building, Motivation Building, Institutional Capacity, Facilitation Skills.Pelatihan diselenggarakan PIU Bina Bangda melalui Konsultan Training Center yang pesertanya ditentukan sesuai kebutuhan.7) Monitoring TerpaduKegiatan Monitoring Terpadu adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi secara langsung proses pelaksanaan, hasil dan penyelesaian permasalahan PNPM-PISEW dalam satu tahun berjalan. Kegiatan Monitoring Terpadu dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Monitoring Terpadu-1 bertujuan untuk pengendalian dan evaluasi pra-pelaksanaan dan awal pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2014, sedangkan Monitoring Terpadu-2 bertujuan untuk pengendalian dan evaluasi penyelesaian pelaksanaan program 2014. Monitoring Terpadu ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten bersama KPTKP, KMMP, KTC, KTU serta Konsultan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.8) Eksibisi KSKKegiatan Eksibisi KSK adalah kegiatan pameran, seminar, diskusi yang bertujuan untuk memperluas informasi rencana pengembangan KSK berbasis komoditas unggulan agar dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitas serta upaya menciptakan daya tarik bagi investasi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai rencana pengembangan KSK antara pihak Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitas serta alokasi anggaran dari tingkat pusat.Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat yang difasilitasi oleh PIU Ditjen Cipta Karya diikuti oleh Tim Sekretariat Provinsi dan Kabupaten didampingi oleh konsultan pusat, Provinsi dan Kabupaten.4.1.2 Provinsi 1. Pembentukan Organisasi Pengelolaan PNPM-PISEW Provinsi dan Penyiapan Calon Peserta Orientasi PusatKegiatan pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi merupakan penetapan tim pengelola PNPM-PISEW di Provinsi yang tetapkan oleh Gubernur, yang keanggotaannya melibatkan SKPD terkait dan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.Kegiatan penyiapan calon peserta orientasi pusat adalah kegiatan untuk menginventarisir atau menyusun personil yang akan menjadi peserta orientasi pusat dengan mempertimbangkan supaya personil tersebut dapat aktif dalam mengawal kegiatan PNPM-PISEW.1. Diseminasi ProvinsiDiseminasi Provinsi adalah kegiatan penyebarluasan informasi program PNPM-PISEW kepada pelaku-pelaku yang akan menjalankan program PNPM-PISEW di tingkat Provinsi. Kegiatan Diseminasi Provinsi bertujuan untuk menyampaikan kebijakan nasional pada pelaksanaan Program Tahun 2014 dan rencana kegiatan di Provinsi, Kabupaten, kecamatan dan desa. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dikoordinasikan PMU melalui PIU Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan difasilitasi oleh KTC.Peserta Diseminasi Provinsi adalah DPRD Provinsi, Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, SKPD Provinsi terkait, Tim Sekkretariat Kabupaten, PPK Kabupaten dan Satker Kabupaten.

1. Seleksi dan Orientasi Konsultan KSK dan Kecamatan Kegiatan seleksi dan orientasi konsultan KSK dan Kecamatan adalah kegiatan dalam penyeleksian FK dan TtL guna menghasilkan personil terbaik dan pemberian pembekalan kepada FK dan TtL terpilih supaya memahami dan trampil dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan. Materi orientasi berupa kebijakan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam pedum, panlak dan pantek, dan akan disampaikan oleh Tim Pelatih Utama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PIU Bina Bangda, melalui KTC bekerjasama dengan PIU Cipta Karya yang difasilitasi oleh Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Seleksi diikuti oleh para calon konsultan KSK dan Kecamatan dan Orientasi diikuti oleh FK dan TtL terpilih.1. Workshop Provinsi PNPM-PISEWKegiatan Workshop Provinsi PNPM-PISEW adalah kegiatan penguatan kapasitas Pelaku PNPM-PISEW di tingkat Provinsi terhadap personil pelaksana program tahun 2014 yang belum mengikuti orientasi pusat, yang dilaksanakan selama 1 hari efektif.Tujuan workshop Provinsi adalah untuk membahas tugas, fungsi dan keluaran (output) PNPM-PISEW di Provinsi, khusunya mengenai perencanaan dan penganggaran.Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Provinsi, difasilitasi oleh KTC bersama Konsutan Provinsi,Peserta kegiatan ini adalah oleh Anggota Tim Koordinasi/Sekretariat Provinsi yang belum mengikuti orientasi di Pusat.1. Pelatihan Tematik di ProvinsiPelatihan tematik di Provinsi adalah pelatihan yang dilaksanakan di Provinsi yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku PNPM-PISEW di level Provinsi dan Kabupaten dalam substansi tertentu melalui pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan yang didapat dari Training Need Assesment (TNA). Pelatihan dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Motivation Building, Institutional Capacity, Facilitation Skills dan Comparative Study.Pelatihan diselenggarakan PIU Bina Bangda melalui Konsultan Training Center, yang pesertanya ditentukan sesuai kebutuhan.1. Konsolidasi Rencana Activity Sharing untuk Tahun Anggaran 2015 Inventarisasi program dan kegiatan PSE Tahunan Provinsi dalam RKPD Provinsi TA 2015;Kegiatan Inventarisasi program dan kegiatan PSE Tahunan Provinsi Dalam RKPD Provinsi TA 2015 adalah kegiatan menghimpun dan menginventarisasi program dan kegiatan PSE Provinsi untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW yang disadur dari Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi tahun 2014 untuk dilakukan tahun 2015. Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah menginventarisasi kemudian merekapitulasi program dan kegiatan berikut rencana pembiayaan (Activity Sharing) Provinsi, dalam rangka mendukung pengembangan KSK berbasis komoditas unggulan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW. Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim Sekretariat Provinsi didukung dan difasilitasi Konsultan Provinsi. Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015;Kegiatan Pengesahan dokumen program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 oleh Tim Koordinasi, adalah tindakan pengesahan dokumen hasil inventarisasi program dan kegiatan berikut pembiayaan Provinsi tersebut untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW yang disahkan oleh ketua Tim Koordinasi Provinsi.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan keabsahan program dan kegiatan Provinsi untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim Sekretaris Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi selaku penanda tanganan pengesahan yang difasilitasi oleh konsultan Provinsi. Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 kepada Tim Koordinasi Kabupaten;Kegiatan Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2015 kepada Tim Koordinasi Kabupaten adalah penyampaian dan penyerahan dokumen tersebut diatas dari pihak Tim Koordinasi Provinsi kepada masing-masing Tim Koordinasi Kabupaten penerima PNPM-PISEW.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya dokumen yang berisikan kepastian dukungan Provinsi terhadap KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW dan diketahui oleh Tim Sekretariat, sebagai dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi untuk pengembangan KSK.Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi masing-masing Kabupaten penerima PNPM-PISEW yang difasilitasi oleh konsultan Provinsi bersama-sama dengan Tim Konsultan Kabupaten.

1. Rapat Koordinasi ProvinsiRapat Koordinasi Provinsi adalah forum pelaku pusat dan daerah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan PNPM-PISEW dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PNPM-PISEW baik di Provinsi maupun Kabupaten.Rapat Koordinasi Provinsi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi minimal dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:Rapat Koordinasi Provinsi-1;Rapat Koordinasi Provinsi-1 dilaksanakan setelah kegiatan monitoring terpadu-1, untuk membahas temuan-temuan dan penyelesaian permasalahan pada monitoring terpadu-1.Rapat Koordinasi Provinsi-1 dikoodinasikan Tim Koordinasi Provinsi, diselenggarakan oleh Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, dan didukung oleh Konsultan Provinsi.Peserta Rapat Koordinasi Provinsi-1 adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi / Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi / Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK Kabupaten, Satker PIP, PPK, KPTKP, KMMP, KTC, KTU, Konsultan Provinsi dan Kabupaten.Rapat Koordinasi Provinsi-2;Rapat Koordinasi Provinsi-2 dilaksanakan setelah kegiatan monitoring terpadu-2, untuk membahas temuan-temuan dan penyelesaian permasalahan pada monitoring terpadu-2.Rapat Koordinasi Provinsi-2 dikoodinasikan Tim Koordinasi Provinsi, diselenggarakan oleh Tim Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, dan didukung oleh Konsultan Pendamping Provinsi.Peserta Rapat Koordinasi Provinsi-2 adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi/ Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK Kabupaten, Satker PIP, PPK, KPTKP, KMMP, KTC, Konsultan Provinsi dan Kabupaten.1. Rapat Teknis ProvinsiRapat Teknis Provinsi adalah forum koordinasi pelaku tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mengoptimalkan pelaksanaan konstruksi, proses perencanaan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan seluruh kegiatan pada dengan periode tersebut.Rapat Teknis Provinsi PISEW dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Provinsi dan difasilitasi oleh Koordinator Kabupaten.Peserta kegiatan ini adalah Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi/ Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, Tim Koordinasi/Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten, Tim Pengelola KSK Kabupaten, Ka Satker/PPK, Konsultan Pusat, Konsultan Provinsi dan Konsultan Kabupaten. 1. Sinkronisasi Program-Program KSK ke SKPD ProvinsiKegiatan Sinkronisasi ini adalah forum untuk penyampaian kegiatan dan program di KSK Kabupaten guna mendapatkan dukungan SKPD Provinsi berupa usulan program dan kegiatan serta alokasi anggaran SKPD Provinsi untuk pengembangan KSK.Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Provinsi bersama Tim Sekretariat Provinsi dan didukung oleh Konsultan Provinsi. Peserta kegiatan ini adalah Tim Sekretariat Kabupaten, Tim Pengelola KSK, PPK dan didampingi oleh konsultan Kabupaten.1. Monitoring TerpaduKegiatan Monitoring Terpadu adalah kegiatan pemantauan secara langsung proses pelaksanaan, hasil dan penyelesaian permasalahan PNPM-PISEW dalam satu tahun berjalan. Kegiatan Monitoring Terpadu dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Monitoring Terpadu-1 bertujuan untuk pengendalian pra-pelaksanaan dan awal pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2014, sedangkan Monitoring Terpadu-2 bertujuan untuk pengendalian penyelesaian pelaksanaan program 2014. Monitoring Terpadu ini dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten bersama KPTKP, KMMP, KTC, KTU serta Konsultan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.1. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016 Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK;Kegiatan pada tahapan ini adalah menginventarisasi dan mentabulasi daftar rencana program dan kegiatan berikut pembiayaan (Rencana Activity Sharing) Provinsi untuk pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW untuk tahun 2016 yang dipersiapkan pada tahun 2014 dan disadur dari dokumen RPJMD Provinsi dan dokumen Renstra SKPD Provinsi terkait.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menginventarisasi Perencanaan dan Penganggaran program dan kegiatan awal Provinsi pada setiap SKPD Provinsi terkait di seluruh KSK Kabupaten penerima PNPM-PISEW, untuk memastikan adanya rancangan awal dukungan Provinsi.Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim Sekretariat Provinsi yang didukung dan difasilitasi oleh Konsultan Provinsi Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai masukan untuk Musrenbang tingkat Provinsi dan sebagai Activity Sharing Provinsi TA 2016;Kegiatan Pengesahan program dan kegiatan SKPD terkait di seluruh KSK sebagai masukan untuk Musrenbang tingkat Provinsi dan sebagai Activity Sharing Provinsi TA 2016, adalah tindakan pengesahan dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut untuk mendukung pengembangan KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui program dan kegiatan awal Provinsi yang perlu di ketahui oleh setiap SKPD Provinsi terkait dalam kerangka pengembangan KSK untuk tahun anggaran 2016 dan sebagai masukan untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi tahun 2015 untuk pelaksanaan tahun 2016.Pelaksana kegiatan tersebut adalah Tim Koordinasi Provinsi yang dihadiri oleh SKPD Provinsi terkait dan difasilitasi oleh konsultan Provinsi Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016 kepada Tim Koordinasi Kabupaten;Kegiatan Penyerahan daftar program dan kegiatan Rencana Activity Sharing Provinsi TA 2016 kepada Tim Koordinasi Kabupaten adalah penyampaian dan penyerahan dokumen tersebut diatas dari pihak Tim Koordinasi Provinsi kepada masing-masing Tim Koordinasi Kabupaten penerima PNPM-PISEW.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya dokumen yang berisikan kepastian dukungan Provinsi terhadap KSK di setiap Kabupaten penerima PNPM-PISEW sebagai dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi untuk pengembangan KSK untuk TA 2016.Penanggung jawab kegiatan ini adalah Tim Koordinasi Provinsi selaku yang menyerahkan dokumen dan Tim Koordinasi masing-masing Kabupaten penerima PNPM-PISEW sebagai pihak yang menerima dokumen tersebut yang difasilitasi oleh konsultan Provinsi bersama-sama dengan Tim Konsultan Kabupaten. 4.1.3 Kabupaten1) Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dan Penyiapan Calon Peserta Orientasi PusatKegiatan pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dan Tim Pengelola KSK merupakan penetapan Tim Pengelola PNPM-PISEW di Kabupaten dan KSK yang keanggotaannya melibatkan SKPD dan unsur lainnya terkait oleh Bupati yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah terbentuk, Tim Koordinasi menyiapkan personil sebagai calon peserta orientasi pusat.

2) Diseminasi KabupatenDiseminasi Kabupaten adalah kegiatan penyebarluaskan informasi program PISEW kepada pelaku-pelaku yang akan menjalankan program PISEW di tingkat Kabupaten Kegiatan Diseminasi Kabupaten adalah bertujuan menyampaikan kebijakan