BABI PENDAHULUAN A. LATARBELAKANG Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menujukondisiyanglebihbaik.Dalamkonteksbernegara,kerjabesarpembangunan diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan yang ditetapkan. Sebuah produk hukum, pada hakikatnya adalah instrumen perubahan sosial menuju tatanan dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yanglebihbaik.Halitubukanlahsesuatuyangniscaya,karenasebuahprodukhukum tidak muncul dari ruang hampa kepentingan dan nirpolitik. Sebuah produk hukum justru dibentuk dari tarik menarik kepentingan politis dan beroperasi dalam ruang yangsaratkepentinganatassumberdayaekonomi. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secaralegalmenjaminaspirasimasyarakatdalampembangunandalamkesatuannya dengankepentinganpolitis(keputusanpembangunanyangditetapkanolehlegislatif) maupunkepentinganteknokratis(perencanaanpembangunanyangdirumuskanoleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasamapembangunanantaramasyarakatdanpemerintah. Dalam konteks peningkatan kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan, upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).Agendapengintegrasianprograminimerupakantindaklanjutdari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa. Rumusantindakandalamrangkaintegrasidimaksudmeliputi: 1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forumyangbersifatpartisipatifditingkatdesa. 2. Menyusunmekanismependampinganagarmasyarakatdesamampumenyiapkan programjangkamenengahdesayangbersifatkomprehensif. 3. Menyusunmekanismeagarprogramjangkamenengahdesayangdisusunmelalui prosespartisipatifdapatdisatukandenganprogramjangkamenengahdesayang regulersehinggamenghasilkanprogramberbasismasyarakat. 4. Menyusun mekanisme agar aparat desa dapat mengakomodir dan memproses PJMdesasebagaibahanmusrenbangditingkatyanglebihtinggi.1

5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasismasyarakatmelaluiinstrumenPNPMMandiri. PendasaranlegalterhadaptindaklanjutInstruksiPresidenRepublikIndonesiaNomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan MusrenbangdespertamatamaharusdirujukkepadaPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikanpendasaranlegalyangcukupkuatterhadapperencanaanpembangunan partisipatifdidalampelaksanaanpembangunandesa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diintruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkahlangkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalamanpengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Perencanaan partisipatif dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dapat dijadikan rujukan untuk mendayagunakan good practices program/proyek pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunandesayangbersifatreguler. Kekuatan utama PNPM Mandiri Perdesaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebesarbesarnya warga desa yang hadir dalam musyawarah desa (Musdes) ataupun musyawarah antar desa (MAD). Strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk memvitalisasi tradisi musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, pembiasaan warga desa untuk mengelola dana BLM sesuai prosedur kerja PNPM Mandiri Perdesaan juga menjadi kekuatan pokok dari program ini. Proses perencanaanpartisipatifdiPNPMMandiriPerdesaandilakukansecaraberulangulang setiap tahun dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) dengan tujuan menciptakan kebiasaan warga desa untuk merumuskan keputusan pembangunan berdasarkan prinsipprinsip program yaitu desentralisasi, partisipasi, otonomi, demokrasi, bertumpu pada pembangunan manusia, berorientasi kepada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, prioritas, transparansi dan akuntabilitas, serta berkelanjutan. BerdasarkanhasilpelaksanaanProgramNasionalPemberdayaanMasyarakatMandiri Perdesaan(PNPMMandiriPerdesaan),dapatdiperolehberagampengalamanempiris yang membuktikan keunggulan perencanaan partisipatif yang dioperasionalkan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu antara lain: (1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; (2) partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; (3) hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan

2

kemiskinan cukup nyata; (4) biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; (5) keterbukaan dalam pengambilan keputusandanpengelolaankeuangannyacukupkuat. KendatipunperencanaanPNPMMandiriPerdesaanmemilikiberagamgoodpractices, namun juga harus didasari bahwa dalam program ini terkandung beberapa kelemahan.KelemahanPNPMMandiriPerdesaanantaralain:(1)ekslusivitasproyek yaitu menggunakan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO tersendiri) sehingga dalam pelaksanaannya kurang mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang bersifat reguler; (2) karakter proyek bersifat sementara (ad hoc); (3) aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan perecanaan pembangunan belum terpadu; (4) pelaksanaan proyek masih berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat, belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan (5) penyediaan tenaga bantuan teknis (technical assistance) menciptakan ketergantungan masyarakat kepada unsur eksternal sehinggamengurangibobotkemandirian. Kelemahan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi titik tolak perbaikan sistemdanprosedurkerjasehinggaPNPMMandiriPerdesaandapatmenyumbangkan pengamalanpengalaman yang terbaiknya dalam rangka penguatan sistem pembangunan partisipatif. Langkah penguatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan denganmelembagakankeunggulankomparatifdariperencanaanpartisipatifmenjadi sistem sosial yaitu pola perencanaan pembangunan yang bersifat tetap. Untuk itu, PNPM Mandiri Perdesaan harus menyatukan diri dengan aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan secara reguler sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Titik temu antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes disebut dengan istilah teknis Integrasi Program. Intisari pemikiran Integrasi Program adalah ikatan sistemik yang berhubungan secara timbal balik sebagai praktek teratur berdasarkan kondisi otonomi relatif dan ketergantungan relatif antara sistem perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem perencanaan partisipatif dalam Musrenbang. PNPM Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, maupun Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian pula pelaksanaan Musrenbangdes tetap berjalan otonom berdasarkan aturan legal sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maupun Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan PembangunanDesa.Namundemikian,dalamkerangkakerjapengintegrasianterjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pengintegrasian ini membawa3

good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya memperkuat perencanaan partisipatif yang bersifat reguler. Sekaligus, good practices perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan kekuatan legal untuk diterapkan ke dalam pelbagai program/proyek pembangunan desa dikarenakan masuk dalam sistem Musrenbangdes. Titik temu antara perencanaan partisipatif yang bersifat reguler dengan PNPM Mandiri Perdesaan harus bersifat saling menguatkan. Oleh sebab itu, melalui proses pengintegrasian programiniterbukakemungkinanterjadipenataanulangprosedurkerjaperencanaan partisipatifdidalamsistempembangunanregulermaupunPNPMMandiriPerdesaan. Simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang reguler denganperencanaanpartisipatifdalamPNPMMandiriPerdesaanadalahpenyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan penyusunan Rencana Kerja PembangunanDesa(RKPDesa).PNPMMandiriPerdesaanmemilikipengalamannyata dalam menerapkan rencana jangka menengah desa melalui tahapan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) yang dimulai dari tahapan penggalian gagasan, serta pengembangan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagaiperumusanperencanaanpembangunantahunan.PengalamanPNPMMandiri Perdesaaninidibawamasukkedalamsistemperencanaanpembangunandesayang reguleruntukmeningkatkankualitasRPJMDesadanRKPDesa. Pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan dengan Msurenbang juga mencakup menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis. Perencanaan pembangunandesayangdiperkuatdengangoodpracticesPNPMMandiriPerdesaan diharapkan mampu mengkontekstualisasikan (membumikan) pemberdayaan masyarakatdalamrealitashidupmasyarakatdesa,utamanyaterkaitdengandinamika demokrasidanotonomidaerah.Seiringperubahanpolitikyangmengukuhkansistem demokrasirepresentatifyangdipilihlangsungolehrakyatsehinggamenjadikanpartai politik tampil sebagai kekuatan utama sekaligus prima prinsipa demokrasi, kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasikan untuk menjalin komunikasi politik kepada wakilwakilnya di legislatif (dewan perwakilan rakyat daerah/DPRD) melaluiprosedurkomunikasipolitikyangdemokratis.Demikianpula,terkaitdengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangkakerjaotonomidaerah. PemberdayaanMasyarakat PolaLama PerspektifModernisasi PendekatanTeknis PemberianFasilitas PeranFasilitator PendekatanKritis PemenuhanHak PeranKader PolaBaru PerspektifTransformatif

4

Transformasiprosespemberdayaanmasyarakatyangbersifatkontekstual,mengarah pada penyelesaian masalah, dan merumuskan langkahlangkah operasional yang bersifatpraktis.Prosestransformasiinihanyadimungkinkanbelakusecaraserempak didesadesaapabiladikeloladanberlangsungdalambingkaisistempolitikdanhukum dalam wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Aturan legal ini akan menjamin terjadinya penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan PNPM Mandiri Perdesaan, sekaligus juga penguatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui pengintegrasiannya dengan perencanaanteknikratisdanpolitis. Berdasarkan dasar pemikiran untuk memperkuat aktualisasi Perencanaan Pembangunan Desa melalui integrasi PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bersifat reguler, maka secara khusus dirumuskanPanduanTeknisIntegrasi.Panduaninidiarahkansebagaipanduankerja bagi pelaksana dan pembina Perencanaan Pembangunan Desa, maupun para pelaksana dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan untuk dipedomani dalam meningkatkankinerjakegiatanpembangunandesa. B. PERATURANPERUNDANGAN PeraturanPerundanganyangmenjadidasardanacuanintegrasiprogramyaitu: 1. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional(SPPN). 2. UndangUndangNomor32Tahun2004tentanPemerintahDaerah. 3. PeraturanPemerintahNomor72Tahun2007tentangDesa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program PembangunanyangBerkeadilan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan PembangunanDesa. 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjukTeknisOperasionalPNPMMandiriPerdesaan. 8. SuratDirekturJenderalPemberdayaanMasyarakatdanDesaDepartemenDalam Negeri Nomor 414.2/4916/PMD tanggal 7 Desember 2009 perihal Petunjuk TeknisOptimalisasiTahapankegiatanPNPMMandiriPerdesaan. 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihalPetunjukTeknisPerencanaanPembangunanDesa.

5

C. PENGERTIAN 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatasbataswilayahyangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adai istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. 2. Kebijakanadalaharah/tindakanyangdiambiluntukmencapaitujuan. 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahdesadalammemberdayakanmasyarakat. 4. MusyawarahPerencanaanPembangunanyangselanjutnyadisingkatMusrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan. 5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatankerja,lapanganberusaha,aksesterhadappengambilan keputusan,berdayasaing,maupunindekspembangunanmanusia. 6. Perencanaanadalahsuatuprosesuntukmenentukantindakanmasadepanyang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasiann sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalamjangkawaktutertentu. 8. RencanaPembangunanJangkaMenengahDesaselanjutnyadisingkatRPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan progran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, danprogramprioritaskewilayahan,disertaidenganrancanakerja. 9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakanuntukmencapaisasarandantujuan. 10. RencanaKerjaPembangunanDesayangselanjutnyadisingkat(RKPDesa)adalah dokumenperencanaanuntukperiode1(satu)tahunmerupakanpenjabarandari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana KerjaPemerintahDaerahdanRPJMDesa. 11. Rencana Kerja Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumenperencanaandaerahuntukperiode1(satu)tahun. 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RenstraSKPDadalahdokumenperencanaanSKPDuntukperiode5(lima)tahun.

6

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat Renja SKPDadalahdokumenperencanaanSKPDuntukperiode1(satu)tahun. 14. Integrasi Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintergasian perencanaan partisipatif dengan perencanaanteknokratisdanpolitismelaluimekanismeMusrenbang. 15. Strategi adalah langkahlangkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkanvisidanmisi. D. TUJUAN 1. TUJUANUMUM Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa melalui integrasi program. 2. TUJUANKHUSUS a. Meningkatkankualitasprosesdanhasilperencanaanpembangunandesa. b. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. c. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintahkabupatenkepadapemerintahdesa. E. SASARAN Sasaranyangakandicapaidaripengintegrasiandibedakanmenjadi: 1. SASARANSTRATEGIS a. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan melalui prosedur pengembangan ruang perbincanganpublikyangdemokratis. b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desadalamkegiatanpembangunandesa. c. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahandanpembangunandesa. d. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah mendorong perencanaandanpenganggaranyangprorakyat. e. Peningkatan peran DPRD dalam pembentukan regulasi daerah untuk penguatanpembangunanpartisipatifberbasispemberdayaanmasyarakat. f. PelembagaangoodpractisesPNPMMandiriPerdesaansebagaisistemsosial. 2. SASARANOPERATIF a. Terselenggarakannya proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkatantardesasecaraefektif.7

b. Terselengarakannyaprosesperencanaanpembangunanditingkatkecamatan secaraefektif. c. Terselaraskannya pengelolaan kegiatan pembangunan di tingkat desa dan tingkatantardesa. d. Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) danRancanganRencanaKerjaPembangunanDesa(RKPDesa). e. Teradopsinya good practises perencanaan partisipatif PNPM Mandiri PerdesaandalampenyusunanRPJMDesadanRKPDesa. 3. SASARANPRAKTIS a. Peningkatan kemampuan dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). b. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemerintahan Desa (Kepala DesadanBPD). c. Peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD). d. PeningkatankemampuanpelaksanaPNPMMandiriPerdesaan.

8

BABII KONSEPPENGINTEGRASIAN A. PRINSIP 1. DESENTRALISASI Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara KesatuanRepublikIndonesia. 2. KETERPADUAN Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspekkegiatan. 3. EFEKTIFDANEFISIEN Proses(langkahdancarakerja)danlembagalembagamembuahkanhasilsesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimalmungkin. 4. PARTISIPASI Membukakesempatanyangseluasluasnyabagisebanyakbanyaknyapihakyang dapatmemberikankontribusi,terutamauntukmencapaisuatutujuanatauhasil yangtelahditetapkan. 5. TRANSPARANSIDANAKUNTABEL Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurutperaturandanhukumyangberlaku). 6. KEBERLANJUTAN Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasipadamunculnyakeberdayaanmasyarakat. B. KERANGKAKERJADANSTRATEGI 1. KERANGKAKERJA a. OtonomiDaerah IntegrasiProgramdilaksanakandalamkerangkakerjaOtonomiDaerah,yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatsesuaidenganperaturanperundangundangan. b. PemberdayaanMasyarakat Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanpembangunan.9

c. PenguatanDemokrasi Integrasi Program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasididaerahotonomutamanyadidesadanantardesa. 2. STRATEGI a. Meningkatkankesadarankritismasyarakatdesadalamrangkameningkatkan kapasitasdandayatawarpolitisrakyatdalampengelolaanpembangunan. b. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatanpembangunanberbasispemberdayaanmasyarakat. c. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai dengankebutuhanpenguatanpembangunanpartisipatif. C. RANAHPENGINTEGRASIAN Ranahpengintegrasianterdiridari: 1. Pengintegrasianhorisontal,yaitupenyatupaduanprosesperencanaanPNPMMP kedalamsistemperencanaanpembangunanreguler(Musrenbang).

Proses Perencanaan PNPMMP

Integrasi

Musrenbang

2. Pengintegrasianvertikal,yaitupenyelarasanperencanaanteknokratisdanpolitis denganperencanaanpartisipatif.

Partisipatif (Masyarakat)

Integrasi Politis (DPRD) Teknokratis (SKPD)

10

D. TITIKTEMUINTEGRASI MUSRENBANG Kabupaten

ForumSKPD

MAD Pendanaan

MusyawarahAntar DesaPrioritas

MUSRENBANG Kecamatan

Pelaksanaan sesuaiPTO PNPMMP

MusdesPerencanaan danMKP

MUSRENBANG Desa

MMDD

RPJMDes/Review

Penggalian Gagasan

PengkajianKeadaan Desa(PKD)

Penjelasan: 1. INTEGRASIPENGALIANGAGASANDENGANPKD Proses Pengalian Gagasan PNPM Mandiri Perdesaan dengan mempergunakan alatalat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalampertemuankelompokperempuan,pertemuandusun,dll,menjadikegiatan PengkajianKeadaanDesa(PKD). 2. INTEGRASIMMDDDENGANRPJMDESA a. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) PNPM Mandiri Perdesaan sebagaidasarprosespenyusunanRPJMDesa. b. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip prinsipPNPMMandiriPerdesaan.11

c. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukankhususuntukmembahasrancanganRPJMDesa. d. HasilMusdesRPJMDesadituangkandalamBeritaAcarayangditandatangani olehKepalaDesa,PimpinanMusyawarahdan3orangwakilmasyarakat. 3. INTEGRASIMUSDESPERENCANAANDANMKPDENGANMUSRENBANGDES a. ProsesMusyawarahDesa(Musdes)PerencanaandanMusyawarahKelompok Perempuan(MKP)dilaksanakansesuaiketentuanPNPMMandiriPerdesaan. b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes. c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahunberjalan. d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulanusulan kegiatan yang belumterlaksanatahunsebelumnyauntukdipertimbangkankembalisebagai usulandalamRKPDpadatahunberjalan. e. HasilkegiatanMusrenbangdesdimaksudadalah: 1) UsulankegiatanyangakandiajukanuntukdidanaiBLMPNPMMP,sesuai ketentuanPNPMMP. 2) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui MusrenbangKabupaten. 3) UsulankegiatanyangakandidanaiADD. 4) Usulankegiatanyangdilaksanakansecaraswadayaolehmasyarakat. 5) Usulankegiatanyangakandidanaiolehsumberdanalain. HasiltersebutdiatasdituangkandalamBeritaAcarayangditandatanganioleh KepalaDesa,PimpinanMusyawarahdan3orangwakilmasyarakat. f. Tim Penyusun RKPD merumuskan finalisasi hasil pembahasan di atas untuk ditetapkandenganSuratKeputusan(SK)KepalaDesa. 4. INTEGRASIMADPRIORITASDANPENDANAANDENGANMUSRENBANGKECAMATAN a. Proses MAD Prioritas dan Pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM MP. b. MADPrioritasdanPendanaansebagaikegiatandidalamprosesMusrenbang Kecamatan. c. HasilkegiatanMusrenbangKecamatandimaksudadalah: 1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai BLM PNPMMP, sesuai ketentuan PNPMMP. 2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten untukdidanaiAPBD. d. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganiolehCamat,PimpinanMusyawarahdan3orangwakilutusan desa.

12

e. Camat menetapkan usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Kecamatan denganSuratPenetapanCamat(SPC). E. ANASIR/UNSURUNSURYANGDIINTEGRASIKAN Yangdiintegrasikanadalahsistem.Unsurunsursistemdimaksudadalah: 1. NILAI/PRINSIP Nilainilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan,diintegrasikanagarterinternalisasidalampelaksanaanpembangunan desayangdikelolasecarareguler. 2. MEKANISMEPENGAMBILANKEPUTUSAN Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnaiprosespengambilankeputusandalamMusrenbang. 3. MEKANISMEPROSESPERENCANAAN ProsesperencanaanPNPMMandiriPerdesaan,mulaidariMMDD,MKP,Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikankedalamprosesreguler,yaitupenyusunanRPJMDesadanreview rencana kegiatan tahunan (RKPDesa), Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang dan ad hoc, sekaligus meningkatkankualitasperencanaanpembangunandesa. 4. MEKANISMEPENGELOLAANKEGIATAN Pengelolaankegiatansecaraswakelolaolehmasyarakat,yangmenjadisalahsatu keunggulan PNPMMP diitegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatanyangdidanaidariberbagaisumber(ADD,Swadaya,Program,APBD,dll). 5. MEKANISMEPERTANGGUNGJAWABAN Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbukadanakuntabelsebagaimanaditerapkandalamPNPMMandiriPerdesaan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta pola standarpertanggungjawabanpengelolaanpembangunandesa. 6. PELAKU Pengintegrasianpelakuberartimeleburkanfungsikedalamdanpendayagunakan personilpelakuprogramolehlembagalembagareguler(LPMD,PemerintahDesa, BPD,dll). 13

BABIII PELAKSANAANPENGINTEGRASIAN A. KAIDAHPELAKSANAAN Kaidahpelaksanaanpengintegrasianadalah 1. Berdasar pada dan untuk meningkatkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). Semuakegiatanyangdilakukanberdasarpadadanuntukpenguatanpelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif. 2. Menyatudengandanmenguatkanmekanismereguler. Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatanregulersesuaiketentuanpenyelenggaraanpemerintahan. 3. Keberlanjutan. Menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan sistem pemberdayaan masyarakat yangtelahdibangunmelaluiPNPMMandiriPerdesaan. B. SYARATDANKETENTUAN PengintegrasianadalahagendawajibbagidesapartisipanPNPMMPyangmemenuhi syaratsyaratsebagaiberikut: 1. Memilikisarana/kantor/sekretariatpemerintahdesayangdianggaplayak. 2. PerangkatPemerintahDesasekurangkurangnyaterdiridari:SekretarisDesa,dan sekurangkurangnyaduaKepalaUrusan(Kaur). 3. SudahterbentukBadanPermusyawaratanDesa(BPD). C. LANGKAHDANKEGIATANPENGINTEGRASIAN 1. SOSIALISASI 1) Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasi PNPMMP ke dalam mekanisme reguler dilakukan secara terus menerus oleh pelaku Pemerintah (Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat dan Fasilitator, dalam berbagai kesempatan dan forum. Hal itu untuk memastikan agar masyarakat mengetahui apa, mengapa dan bagaimana pengintegrasian itu secara benar. 2) PadatahunpertamapelaksanaanIntegrasi,dilakukanforumsosialisasisecara formal, yaitu Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dan ditindaklanjuti dengan MusyawarahDesaSosialisasi. 3) Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujuk ketentuan PNPM MandiriPerdesaan.14

2. PELATIHANPELAKU 1) Pelakuyangakanmemfasilitasiprosesintegrasi:SetrawanKecamatan,Aparat PemerintahDesa,BPD,FasilitatordanPelakuMasyarakatmendapatpelatihan sesuaikebutuhanberdasarkantupoksidanperannya. 2) Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkanSatkerKantorPusatPNPMMandiriPerdesaan. 3) Kegiatan pelatihan yang dibiayai dari berbagai sumber (DOK Pembangunan Partisipatif,DOKPelatihanMasyarakat,dll)diintegrasikandandisinergikan. 4) Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacu pada Panduan Pelatihan Masyarakat. 5) Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu pada Panduan Pelatihan Pengintegrasian. 3. PENYUSUNANRPJMDESA RPJMDesaditetapkandenganPerdessesuaiPermendagriNomor66Tahun2007. Setiap desa wajib memiliki RPJMDesa. Bagi desadesa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah memiliki RPJMDesa sebelum diterbitkannya Panduan Teknis Integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan menyempurnakan RPJMDesasesuaiprosedurkerjapengintegrasian.BagidesadesadilokasiPNPM MandiriPerdesaanyangbelummemilikiRPJMDesawajibmenyusunRPJMDesa sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Panduan Teknis Integrasi. RPJMDesa dimaksudkemudiandijabarkanmenjadiRencanaKerjaPembangunanDesasesuai periodeberlakunyaRPJMDesa.RKPDdimaksudmenjadidasarpenyusunanAPB Desa.PenyusunanRPJMDesaadalahsebagaiberikut: a. DesasudahmemilikiRPJMDesa Kegiatanyangharusdilakukanadalah: 1) PeninjauanulangdanpenyempurnaanRPJMDesasesuaiPetunjukTeknis PerencanaanPembangunanDesa.Langkahlangkahyangdilakukan: - Mengkaji datadata (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalian Gagasansebelumnya. - Menggali dan menghimpun datadata baru sesuai kondisi desa senyatanya. - Meninjauulang/menyempurnakanrumusanRPJMDesa. 2) PerumusanRencanaKegiatanPembangunansesuaiMatrikRPJMDesa. 3) Pembahasan hasil penyempurnaan rumusan RPJMDesa melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaan. 4) BerdasarkanBeritaAcaraMusyawarahRencanaPembangunanDesayang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakilmasyarakat,dilakukanPenetapanRPJMDesa.

15

b. PenyusunanRKPberdasarkanReviewRPJMDesa 1) Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untukmengaksesBLMPNPMMP. 2) LangkahpertamaadalahpembentukanTimPenyusunRKPDesadibentuk sesuaiketentuanyangditetapkandalamPermendagriNo.66Tahun2007. 3) Tim Penyusun RKPDesa menyusun draft RKPDesa yang dipetik dari RPJMDesadisusunsesuaiFormlampiranPermendagriNo.66Tahun2007. 4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaanRKPDtahunsebelumnyadanpembahasandraftRKPDtahun berjalan. 5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukanPenetapanRKPDesa. 6) RKPDesaditetapkandenganSuratKeputusanKepalaDesa. c. DesabelummemilikiRPJMDesa KegiatanyangharusdilakukanadalahpenyusunanRPJMDesa,untuk1(satu) periode.Kegiatanyangdilakukanadalah: 1) MelakukanPengkajianKeadaanDesa - Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi, masalah dan rencana tindakanpemecahanmasalah. - KegiatandimaksuddifasilitasiolehKPMDdanLPMD. - Alatkajiyangdigunakanadalahpetasosialdesa,kalendermusimdan bagankelembagaan.Dapatdidukungdenganalatkajilainyangsesuai. 2) MenyusunRancangan(draft)RPJMDesa,rancangandimaksudterdiridari: - PenyusunanRancangandilakukanolehTimPenyusun. - NaskahRPJMDesayangdisusunsesuaiSistematika. - Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakup semua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasilhasil penggaliangagasan. 3) MembahasRancangan(Draft)RPJMDesa - Rancangan dimaksud dibahas dalam forum Musrenbangdes, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan Rancangan RPJMDesa yangdilaksanakansesuaiketentuandanprinsipprinsipPNPMMandiri Perdesaan. - Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft RPJMDesa sesuai hasilhasil pembahasan. 4) MenetapkanRPJMDesa - PenetapanRancanganRPJMDesadenganPeraturanDesa. - PenetapandilakukandalamforumRapatBPD.16

d. PenyusunanRKPDesaberdasarkanRPJMDesayangbarudisusun 1) Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untukmengaksesBLMPNPMMP. 2) LangkahpertamaadalahpembentukanTimPenyusunRKPDesadibentuk sesuaiketentuanyangditetapkandalamPermendagriNo.66Tahun2007. 3) Tim Penyusun RKPDesa menyusun draft RKPDesa yang dipetik dari RPJMDesasertadisusunsesuaiFormlampiranPermendagriNo.66Tahun 2007. 4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaanRKPDtahunsebelumnyadanpembahasandraftRKPDtahun berjalan. 5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukanPenetapanRKPDesa. 6) RKPDesaditetapkandenganSuratKeputusanKepalaDesa. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dimaksud sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dengan penguatan kualitas perencanaanpartisipatifmelaluipengintegrasiansesuaidenganSuratMenteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal PetunjukTeknisOperasionalPNPMMandiriPerdesaan. e. PenyatupaduanProsesPerencanaan 1) Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG) dengan Pengkajian Keadaan Desa(PKD). 2) MenyatupadukanMMDDdenganPenyusunanRPJMDesa. 3) MenyatupadukanMusdesPerencanaanMKPdenganMusrenbangdes. 4) MenyatupadukanMADPrioritasdenganMusrenbangKecamatan. f. PenyelarasanRencanaKegiatandanAnggaran 1) Penyelarasan rencana kegiatan dan sumbersumber pendanaan (ADD, Swadaya,BLM,APBD,dll)berdasarpadaAPBDesa. 2) Agartercapaipenyelarasandimaksud,makaharusdipastikanPemerintah desa dan BPD menyusun dan menetapkan APB Desa secara rutin setiap tahunanggaran. g. PenyatupaduanPertanggungjawaban 1) Musyawarahdesadilakukansesuaikebutuhanpelaksanaankegiatan. 2) Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepalaDesa(LKPjKades)satukalidalamsatutahun dalamforumRapatBadanPermusyawaratanDesa(BPD).

17

BABIV FAKTORPENDUKUNGDANDUKUNGAN A. FAKTORPENDUKUNG 1. PERSPEKTIFPELAKU Perspektif pelaku terhadap keberadaan, fungsi dan perannya menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Bila pelaku mempersepsi dirinya hanya sebagai petugas program, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya akan minimalis dan cenderung mekanistik. Karena itu, diperlukan perubahan perspektif dari pekerja proyek menjadi kader dan agen pemberdayaanmasyarakat. 2. PERENCANAANPEMBANGUNANDESA Kualitas proses perencanaan partisipatif melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Desa menjadi syarat dan dasar ketepatan penyusunan rencana pembangunan desa(RPJMDesa),denganmenggunakanalatalatkajiyangtepat,untukmenggali potensi,masalahdangagasanyangsesuaikebutuhanmasyarakat. 3. PENGUATANMUSRENBANG Musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesertaan para pemangku kepentingan dan keterlibatan kelompokkelompok yang tidak diuntungkandalamprosespengambilankeputusan. 4. MANAJEMENPEMERINTAHANDESA Peningkatan menejemen pemerintahan desa yang ditandai dengan kemampuan pelaku pemerintahan desa menyusun RPJMDesa, membentuk Peraturan Desa (Perdes), menyusun APB Desa dan menyelenggarakan Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepalaDesasecaratertib,menentukankualitasprosesdan pencapaiantujuanpengintegrasian. 5. KAPASITASPELAKU:KPMD,LPMD,SEKDES,BKAD,PEMERINTAHANDESADANBPD Peningkatan kapasitas (kesadaran kritis, pengetahuan, keterampilan dan komitmen)parapelakudimaksuduntukmelaksanakantugasdanperannyadalam prosespengintegrasianmenjadikuncikeberhasilanpengintegrasian. 6. EFEKTIVITASPERANSETRAWAN Setrawan sebagai kader perubahan dan pemimpin dalam tubuh birokrasi mengemban misi, tugas dan peran strategis. Namun, hal itu hanya dapat dilaksanakanapabilaSetrawandimaksudmemilikisikapmental,kemampuandan komitmen untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan pengelolaan pembangunanyangprorakyat.Daricarapandangtersebut,makakesadaranakan keberadaandirinyasebagaikaderdanprosesyangharusdijalani(kaderisasi)akan18

menentukan proses perubahan dari dalam (internal) yang selanjutnya akan menentukanperubahansikapmentalbirokrasidimasadepan. Perubahan dimaksud tidak dapat lagi dilakukan secara gradualevalutif, tetapi harussecaraprogresifseiringdansebagaitanggapanatasdesakan,tuntutandan kebutuhanyanghadirsebagaiakibatdarigencarnyaperubahaneksternaldewasa ini. Semakin efektif peran, fungsi dan pengaruh setrawan, maka akan semakin kencang perubahan sikap mental dan perilaku birokrasi. Oleh sebab itu, pengukuhandanpenguatansetrawanmelaluidandalamprosespengintegrasian merupakanlangkahpentingdanmenentukanpencapaiangagasanbesardancita citaberIndonesia. 7. POSISITAWARRAKYAT Gerak reformasi yang terus berlangsung, membawa perubahan sistem politik yangmemberikanruangterbukabagipartisipasipolitikrakyat.Praktikdemokrasi representatif melalui pemilihan umum secara langsung menempatkan rakyat pada posisi sentral. Oleh sebab itu, melalui Integrasi Program perspektif pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pendayagunaan praktek demokrasi sebagai upaya peningkatan daya tawar rakyat menuju terciptanya kedaulatan rakyat. 8. PERANEFEKTIFKELOMPOKKELOMPOKMASYARAKAT Masyarakat desa bekerjasama dengan beragam kelompok masyarakat lainnya terlibat aktif menyampaikan aspirasi pembangunan melalui proses Musrenbang yangdikelolasecarademokratis. B. DUKUNGAN Pelaksanaanpengintegrasianmembutuhkandukungansebagaiberikut: 1. PENINGKATANKAPASITASKEUANGANDESA Tanpa peningkatan kapasitas untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, percepatan pembangunan desa tidak akan bisa dilakukan. Peningkatankapasitaskeuangandesadidorongdenganmemberikan: a. AlokasiDanaDesa(ADD) b. BLMatauStimulanKhusus Yaitu sejumlah dana yang disalurkan sebagai block grant yang dapat diakses desadesa dan pengelolaannya secara swakelola oleh masyarakat. BLM bisa berasaldariPemerintah(Pusatdan/atauProvinsi)danPemerintahKabupaten melaluipemberiandanastimulankhusus. c. PeningkatanPendapatanAsliDesa Pemerintah Desa hendaknya didorong dan difasilitasi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desanya. Peningkatan dimaksud kiranya tidak dapatmengandalkansumbersumberkonvensional(BantuanPemerintah)dan19

tradisional (Pungutan terhadap rakyat), tetapi harus mengembangkan sumbersumber produktif (BUM Desa). Dengan demikian menjadi penting untuk memfasilitasi desadesa memiliki Badan Usaha untuk mengelola kegiatanusahayangpotensialsecaraprofesional. 2. REGULASI(PERENCANAANPEMBANGUNANDESA,MUSRENBANG,SWAKELOLA,DLL) Peraturan perundangan daerah dibutuhkan sebagai payung hukum yang menjamin dan memberi kepastian hukum terkait dengan berbagai hal penting (perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan Musrenbang, dll) dalam pelaksanaan pengintegrasian dan penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaanmasyarakat. 3. PEMBAGIANWEWENANGDANURUSAN PembagianwewenangdanurusanantaraPemerintahDaerahdenganPemerintah Desa adalah bentuk dukungan yang sangat strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengintegrasian. Kabupaten yang telah menetapkan Peraturan Daerah(Perda)yangkonsistenmenjaminpelaksanaanpembagianwewenangdan urusan dengan pemerintah desa, menunjukkan secara jelas komitmen pemerintah daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunannya. Perda Pembagian Wewenang dan Urusan yang konsisten terhadap semangat dan tujuannya dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan dan kondusif bagi peningkatan pembangunan desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. 20

BABV LANGKAHPENGUATANPENGINTEGRASIAN Langkahlangkah yang perlu dilakukan oleh para pihak terkait, untuk penguatan pengintegrasian,antaralain: A. MENDORONGPENYELARASANJARINGASMARADENGANMUSRENBANGKECAMATAN Agar terjadi keselarasan proses dan hasil antara Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring asmara) dengan Musrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk: 1. MenjalinkomunikasidaninteraksiyangintensdenganAnggotaDPRD. 2. Mensosialisasikan,menjelaskandanmemasokbahanbahanyangdiperlukanagar kalanganDPRDmemilikipersepsiyangutuhdanbenartentangpengintegrasian. 3. MendorongAnggotaDPRDmengikutiMusrenbangKecamatan. 4. Mendorong Anggota DPRD merujuk hasilhasil Musrenbang Kecamatan dalam melakukanJaringAsmara. 5. MengikutsertakanAnggotaDPRDdalamkegiatanmonitoring. B. MENDORONGTERLAKSANANYAHEARINGDPRD 1. Dengankewenanganyangdimilikidibidanganggaran,legislasi,danpengawasan, maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan (menentukan) dalam merumuskan kebijakan pembangunan, peraturan perundangan dan pendayagunaananggarandaerah. 2. Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat mendukung Integrasi Program, maka rakyat dan kelompok masyarakat harus cukup intensif menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD kabupaten agar kebijakan publik lebihresponsifdanberpihakkepadaaspirasirakyat. 3. Untuktujuantersebut,makarakyatataukelompokkelompokmasyarakatharus difasilitasi melakukan hearing atau dengar pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota,Komisi,FraksidanPimpinanDPRD). 4. MemastikanpengawalanusulanolehAnggotaDPRD. Usulan kegiatan yang sudah diproses melalui Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Kabupaten, perlu dikawal pada tahap pembahasan RAPBD pada sidangsidang DPRD. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memastikan DPRD mengawal usulan kegiatan yang dihasilkan melalui proses perencanaan partisipatif (Musrenbang) serta mengalami penyelarasan sebelumnya dengan jalur teknokratis dan politis. Efektivitas pengawalan dimaksud terlihat dari seberapa banyak usulan kegiatan hasil Musrenbang terserapdalamAPBD.21

C. MENDORONGTERLAKSANANYARAKORUNITPERENCANASKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan langkah awal penyelarasan perencanaanteknokratikdenganpartisipatif.Dengandemikian,RapatKoordinasiunit perencanaSKPDteknis,menjadipentinguntukmembekaliparaperencanadimaksud agar penyusunan Renja setiap SKPD teknis mengacu pada hasilhasil Musrenbang Kecamatan. D. MENDORONGEFEKTIVITASFORUMSKPD Forum SKPD yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, dimaksudkan untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasilhasil Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dimaksud sebagai bahan pembahasan pada MusrenbangKabupaten.UntukmengoptimalkanprosesdanhasilForumSKPD,maka dalam kerangka kerja pengintegrasian perlu dilakukan pembaharuan pola pembahasandalamForumSKPD. E. PENGUATANMUSRENBANGKABUPATEN Musrenbang Kabupaten adalah tahapan akhir perencanaan di tingkat kabupaten. HasilhasilMusrenbangdimaksudakandisusunmenjadiRancanganAPBD.Olehsebab itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan prioritas usulan yang dihasilkan Musrenbang kecamatan diserap oleh SKPD teknis. Agenda yang harus dilakukan,antaralain: 1. MendorongPemerintahKabupatenmembentukperaturanperundangantentang penyelenggaraanMusrenbang,yangproaspirasimasyarakat. 2. Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD mendukung aspirasi masyarakatdesadalamMusrenbangKabupaten. 3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti MusrenbangKabupaten.

22

BABVI PELAKU A. PELAKU 1. PelakuStrategis,yaitupelakuyangmemilikikewenanganyangmenentukanbagi prosespengintegrasiandidaerah. a. Bupati b. DPRD c. SKPD 2. Pelaku Kunci, yaitu pelaku yang memfasilitasi secara langsung proses pengintegrasian. a. SetrawanKabupaten b. Camat c. SetrawanKecamatan d. BadanKerjasamaAntarDesa(BKAD) e. KepalaDesa f. BPD g. LPMDatausebutanlain h. KPMD 3. PelakuPenggerak,yaitupelakuyangdibekalisecarakhususuntukmenggerakkan pelaku dan mendayagunakan sumberdaya yang ada guna menggerakkan proses pengintegrasian. a. FasilitatorKabupaten(Faskab)PNPMMandiriPerdesaan. b. FasilitatorKecamatan(FK)PNPMMandiriPerdesaan. B. TUGASDANTANGGUNGJAWAB 1. TUGASDANTANGGUNGJAWABPELAKUSTRATEGIS a. Bupati 1) Memastikan tersedianya dana bantuan langsung PNPM Mandiri Perdesaan dari sumber APBD sesuai ketentuan Dana Daerah Urusan Bersama(DDUB). 2) Menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaanpengintegrasian. 3) Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan teknokratikdenganperencanaanpartisipatif. 4) Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil Musrenbang

23

5) Bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibutuhkan untuk menopangkeberhasilanpengintegrasian. 6) Menyediakan dukungan bagi peningkatan kapasitas pelaku dan lembaga pengelolaprosespengintegrasian. b. DPRD 1) Bersama Bupati membahas dan menetapkan dana bantuan langsung PNPM Mandiri Perdesaan dari sumber APBD sesuai ketentuan Dana DaerahUrusanBersama(DDUB). 2) Membentuk Peraturan Daerah yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaankegiatandalamrangkapengintegrasian. 3) Menyelaraskanperencanaanpolitisdenganperencanaanpartisipatif. 4) Memantaupelaksanaanpengintegrasian. c. SKPD 1) Menyelaraskan perencanaan teknokratis (Rencana Kerja SKPD) dengan perencanaanpartisipatif(hasilhasilMusrenbangdes). 2) Mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat. 2. TUGASDANTANGGUNGJAWABPELAKUKUNCI a. SetrawanKabupaten 1) Memfasilitasipeningkatankapasitaspelakuditingkatkecamatan. 2) Mendorong kegiatan pengintegrasian di tingkat kabupaten dan kecamatandilaksanakansecaraefektif 3) Memotivasipelakuditingkatkecamatan. 4) Memediasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kabupaten dankecamatan. b. Camat 1) Memastikanagendakegiatanpengintegrasiandilaksanakansecaraefektif 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian di tingkat kecamatan. 3) Mengevaluasipelaksanaankegiatanpengintegrasiandikecamatan. c. SetrawanKecamatan 1) Memfasilitasipeningkatankapasitaspelakuditingkatdesa. 2) Memastikanagendakegiatanpengintegrasiandilaksanakansecaraefektif. 3) Memotivasipelakuditingkatdesa. 4) Memfasilitasipelaksanaankegiatanpengintegrasianditingkatkecamatan dandesa. 5) Mensosialisasikan dan menjelaskan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintahkecamatan,pemerintahdesadanmasyarakat.24

6) Memberikanpembekalantentangkebijakanpengintegrasiankepadapara pelakuditingkatdesa. 7) MemfasilitasipeninjauanulangataupenyusunanRPJMDesa. 8) MemfasilitasipenyiapanpelaksanaanMusrenbangdes. 9) Bersama Fasilitator Kecamatan menyiapkan MusrenbangDesadanMusrenbangKecamatan. 10) MemfasilitasiPelaksanaanMusrenbangKecamatan. 11) MensupervisipelaksanaanMusrenbangdes. d. BKAD 1) MemfasilitasipembentukanTenagaPelatihMasyarakat(TPM). 2) Memfasilitasipeningkatankapasitaspelakuditingkatdesa. 3) Memfasilitasipelaksanaankegiatanpengintegrasianditingkatkecamatan dandesa. 4) Bersama dengan Setrawan Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan MusrenbangKecamatan. 5) Memfasilitasi pemerintahan desa menyusun APB Desa dan Peraturan Desa. 6) Memotivasidanmenggerakkanpelakumasyarakat. 7) Memediasikepentinganantardesa. 8) Merumuskanrencanakegiatankerjasamaantardesa. 9) Memfasilitasimasyarakatmenyampaikanaspirasi. e. KepalaDesa 1) Mengorganisasikanpelaksanaankegiatanpengintegrasianditingkatdesa. 2) Menyediakan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pengintegrasianditingkatdesa. 3) Memastikantercapainyatargetkegiatanpengintegrasian. 4) MembentukdanmenetapkanTimPenyusunRPJMDesa. 5) Memfasilitasi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilakukan khususuntukmembahasrancanganRPJMDesa. 6) Memastikan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka RPJMDesa menjadi dasar penyiapan Rancangan Perdes tentangRPJMDesa. 7) MenyiapkanRancanganPerdestentangRPJMDesa. 8) Memfasilitasi rapatrapat penyempurnaan atau penyusunan Rancangan RPJMDesa. 9) MemfasilitasipembahasanRancanganRPJMDesa. 10) MenyiapkanpenetapanRPJMDesa. 11) MembentukdanmenetapkanTimPenyusunRKPDesa. panduan fasilitasi

25

12) BersamaTimPenyusunRKPDesamenyiapkanRancanganRKPDesa. 13) MenyelenggarakanMusrenbangdesdalamrangkapenyusunanRKPDesa. 14) Memastikan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka RKPDesa menjadi dasar penyiapan Rancangan SK Kepala DesatentangRKPDesa. 15) MenerbitkanSKPenetapanRKPDesa. 16) Memastikan pemrosesan usulan kegiatan yang akan diajukan untuk dibiayaidanaPNPMMandiriPerdesaan. f. BPD 1) Memantaupelaksanaankegiatanpengintegrasian. 2) Memberikandukunganregulasi(peraturandesa)yangdibutuhkan. 3) Menyalurkanaspirasimasyarakat. 4) MenyelenggarakanRapatBPD. 5) MembahasdanmenetapkanPeraturanDesa(Perdes). 6) Memantaupelaksanaankegiatanpengintegrasian. g. LPMDatausebutanlain 1) MemfasilitasikegiatanPengkajianKeadaanDesa(PKD). 2) Melakukansosialisasipengintegrasian. 3) MembantupemerintahdesamelaksanakanpenyusunanRPJMDesa. 4) MembantupemerintahdesamenyusunAPBDesa. 5) Membantupemerintahdesamengelolakegiatanproyekpembangunan. h. KPMD 1) Memfasilitasi pengintegrasian Penggalian Gagasan ke dalam kegiatan PengkajianKeadaanDesa. 2) MemfasilitasipelaksanaankegiatanPengkajianKeadaanDesa. 3) Melakukansosialisasipengintegrasian. 4) Menyiapkan dan melengkapi datadata (potensi, masalah dan gagasan/rencana tindakan) hasil Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebelumnya. 5) Bersama anggota Tim Penyusun RPJMDesa, merumuskan penyempurnaanataupenyusunanDraft(Rancangan)RPJMDesa. 6) BersamaanggotaTimPenyusunRKPDesa,merumuskanpenyempurnaan ataupenyusunanDraft(Rancangan)RKPDesa. 7) Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Musrenbangdes. Perencanaan ke dalam

8) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes bersama dengan Pemerintah Desa. 9) MembantupemerintahdesamenyusunRancanganPeraturanDesa.26

3. TUGASDANTANGGUNGJAWABPELAKUPENGGERAK a. FasilitatorKabupaten 1) Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten untuk peningkatanprosesdankualitashasilpengintegrasian. 2) Mengoordinasikan Fasilitator Kecamatan untuk terlibat aktif dalam IntegrasiProgram. 3) Mensupervisipelaksanaankegiatanpengintegrasian. 4) Meningkatkankapasitasdirisebagaikaderpemberdayaanmasyarakat. 5) Mempromosikan konsep dan kebijakan serta meningkatkan kinerja pelaksanaanpengintegrasian. 6) Mendorong peningkatan kapasitas pelaku pengintegrasian: aparatur pemerintahlokal,masyarakatdanfasilitatorkecamatan. 7) Narasumber untuk peningkatan kapasitas pelaku (aparat pemerintah lokal,masyarakatdanfasilitator). 8) Memastikanpelaksanaankegiatanpengintegrasian. 9) Memastikanefektivitaskegiatansosialisasipengintegrasian. 10) Menggalangdukungandanmendorongpendayagunaanpotensiberbagai pihakuntukpeningkatanpembangunanpartisipatif. 11) Memediasi dan membangun jaringan kerja dengan instansi/dinas pemerintahkabupaten,DPRD,LSMdanpihakpihaklainyangterkaitdan berkepentinganlangsungdenganpeningkatandanpengembanganproses pembangunanpartisipatif. 12) MendoronganggotaDPRDuntukmengikutiMusrenbangKecamatan. 13) MemfasilitasiBKADmenyampaikanaspirasimelaluiforumHearingDPRD. 14) Memberikanbimbingandandukungankepadapelakupengintegrasiandi KabupatendanKecamatan. 15) Mendorong Pemerintah Kabupaten menyusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif. 16) Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka agar terlaksanasecaraefektif. 17) Mengevaluasipelaksanaankegiatanprogram. 18) Memastikantersedianyadatadatakegiatanpengintegrasian. b. FasilitatorKecamatan 1) Mensosialisasikan dan menjelaskan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintahkecamatan,pemerintahdesadanmasyarakat. 2) Memberikanpembekalantentangkebijakanpengintegrasiankepadapara pelakuditingkatdesa. 3) Meningkatkankapasitasdirisebagaikaderpemberdayaanmasyarakat. 4) Memfasilitasi pengintegrasian Penggalian Gagasan ke dalam Pengkajian KeadaanDesa.

27

5) Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa. 6) MemfasilitasipengintegrasianMenggagasMasaDepanDesa(MMDD)ke dalampenyusunanRPJMDesa. 7) MemfasilitasipeninjauanulangataupenyusunanRPJMDesa. 8) MemfasilitasipenyelenggaraanMusyawarahRencanaPembangunanDesa yangdilakukankhususuntukmembahasrancanganRPJMDesa. 9) Mensupervisi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbangdes. 10) Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan MusrenbangKecamatan. 11) MemantaupenyusunanAPBDesadanPeraturanDesa. 12) Bersama Setrawan Kecamatan menyiapkan panduan fasilitasi MusrenbangdesdanMusrenbangKecamatan. 13) Memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas ke dalam Musrenbang Kecamatan. 14) Memfasilitasi Musrenbang Kecamatan bersama pemerintah daerah yang terkait. 15) Memfasilitasi Camat untuk mengundang anggota DPRD mengikuti MusrenbangKecamatan. 16) MendorongmasyarakatmenyampaikanaspirasimelaluiHearingDPRD. 17) Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaantugasTenagaPelatihMasyarakat. 28

BABVII PENUTUP PanduaninidisusunsebagaiacuanbagipelakuPNPMMPmaupunPemerintahKabupaten untuk memfasilitasi proses pengintegrasian sebagai upaya penguatan pembangunan partisipatif. Mengenai halhal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dan dapat dikembangkanolehPemerintahKabupaten.

29

Lampiran1.AlurTahapanPengintegrasianPerencanaanPNPMMandiriPerdesaan2010 Musrenbang Kabupaten

Hearing DPRD

Evaluasi

MAD Sosialisasi Musdes SosialisasiPenggalianGagasan/ PengkajianKeadaan Desa Pelatihan KPMD

Pemeliharaan

Musdes SerahTerima

MusdesRPJMDesa (penyusunan/review) LKPJKadesMusdes PertanggungjawabanMusy.Desa Khusus Perempuan

MusrenbangDesa PencairanDanadan PelaksanaanKegiatan PersiapanPelaksanaan (pendaftarantenaga, pelatihanTPK,UPK,dan pelakudesalainnya)

Musdes PerencanaanPenulisanUsulan dgn/tanpadesain RAB VerifikasiUsulan DesaindanRAB, VerifikasiTeknis SPP

Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan

MusrenbangKecamatan MADPrioritas UsulanPenyampaian Aspirasi Masyarakat

MAD Pendanaan

30

Lampiran2.AlurTahapanPengintegrasianPerencanaanPNPMMandiriPerdesaan 20112014 Musrenbang Kabupaten

Hearing DPRD

Evaluasi

MAD Sosialisasi

Pemeliharaan

Musdes SosialisasiPelatihan KPMD Musy.Desa Khusus Perempuan

Musdes SerahTerima

LKPJKadesMusdes Pertanggungjawaban

MusrenbangDesa Musdes PerencanaanPenulisanUsulan dgn/tanpadesain RAB VerifikasiUsulan DesaindanRAB, VerifikasiTeknis SPP

PencairanDanadan PelaksanaanKegiatan PersiapanPelaksanaan (pendaftarantenaga, pelatihanTPK,UPK,dan pelakudesalainnya)

Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan

MusrenbangKecamatan MADPrioritas UsulanPenyampaian Aspirasi Masyarakat

MAD Pendanaan

31

Lampiran3.AlurTahapanPenyusunanRPJMDesadanRKPDesa

Persiapan

PembentukanTimPenyusunRPJMDesa danRKPDesa&PelatihanPelaku MMDD/PG Menggalidanmengkajipotensi,masalah dangagasan(petasosial,penggalian gagasan):PertemuanKel.Perempuan MenyusunrancanganRPJMDesaMenyusun MatrikKegiatanTimPenyusunwajib melibatkanunsurperempuan

Pengkajian KeadaanDesa Perumusan Rancangan RPJMDesa

MusrenbangDesa Pembahasan RancanganRPJM Desa

MusdesPerencanaan,MDKP

RapatBPD PenetapanRPJM Desa(Perdes)

Penyusunan RancanganRKP Desa2011

PenetapanRKP Desa2011 (SKKades)

32

Lampiran4.AlurRKPDesa

Musrenbang Kabupaten Pelaksanaan Kegiatan PNPM RapatBPD (LKPJKades EvaluasiRKPD)

Musrenbang Kecamatan (untukusulanyangke PNPMMPatauAPBD)

Pelaksanaan KegiatanRKP (ADD,Swadaya, dansumberlain)

Musrenbang Desa Penyusunan RKP

Penetapan RKPD 33