Oleh - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website · Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES)6 pada buku II bab XI dan bab XXVI. Sedangkan untuk praktik denda finansial akibat wanprestasi

ANALISIS KESESUAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569

K/Ag/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN KHES DAN

FATWA DSN-MUI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SUCI AZKIYA

11140460000097

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H / 2018 M

v

ABSTRAK

Suci Azkiya. NIM 11140460000097. ANALISIS KESESUAIAN

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 569 K/Ag/2015 TENTANG

PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN KHES DAN FATWA DSN-MUI

PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH. Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalat), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M. Ix70 halaman 63 halaman lampiran.

Studi ini bertujuan menjelaskan bahwa KHES dan Fatwa DSN-MUI

merupakan peraturan yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi

syari’ah. Ketika terjadi sengketa dalam pembiayaan, peraturan tersebut harus

diutamakan dalam menggali hukum agar menghasilkan putusan yang adil dan

sesuai dengan ketentuan syari’ah. Berkaitan dengan hal itu, penulis meneliti

sengketa ekonomi syari’ah tentang pembiayaan multijasa yang terjadi di BPRS

Purbalingga. Sengketa ini berawal dari nasabah meminta pembiayaan dengan

menggunakan akad ijarah kepada BPRS yang berupa sewa manfaat sebesar Rp

250.000.000 dengan ujrah Rp 180.000.000. Pembiayaan akan digunakan untuk

biaya cetak tabloid dan dimulai dari tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13

September 2016. Namun nasabah mengalami kemacetan membayar angsuran dan

tidak bisa melaksanakan kewajibannya. BPRS mengajukan perkara ini ke

Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Setelah

Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan, nasabah tidak puas dan

melanjutkan perkara ini ke tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama

Semarang dengan nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Pada pertimbangan hukum

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata nasabah masih belum puas untuk

kedua kalinya kemudian nasabah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

dengan nomor 569 K/Ag/2015.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan

kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data

sekunder berupa putusan hakim, ketentuan-ketentuan dalam KHES dan Fatwa

DSN-MUI, dan jurnal hukum bisnis syari’ah yang berkaitan dengan judul skripsi

ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim

dalam putusan pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi sudah sesuai dengan

ketentuan yang ada pada KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan

multijasa. Namun hakim tidak maksimal menerapkan KHES dalam menyatakan

nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, mengenai keadaan memaksa,

dan mekanisme pemberian jasa yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah dalam

pembiayaan.

Kata Kunci: Analisis Kesesuaian, Putusan Nomor 569 K/Ag/2015, KHES, dan

Fatwa DSN-MUI.

Pembimbing: Dr. Hj. Isnawati Rais, MA

Daftar Pustaka: 1995 s.d. 2017

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah

melimpahkan berkah, kasih sayang, rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta

salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan

manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Dengan segenap usaha dan pertolongan dari Allah SWT, alhamdulillah

saya bersyukur karena dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk

skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor :

569 K/Ag/2015 tentang Pembiayaan Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-

MUI pada Sengketa Ekonomi Syariah.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan

untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu,

perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Drs. Asep Saepudin Jahar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. A.M. Hasan Ali, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dalam hal ini sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing Akademik.

3. Dr. Abdurrauf, Lc., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang senantiasa menjadi tauladan

bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah

membimbing selama menempuh proses peyusunan dan penulisan.

Terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan waktunya yang telah diberikan

demi kelancaran penelitian ini.

vii

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada

saya selama masa perkuliahan. Semoga semuanya itu menjadi amal ibadah

yang terus mengalirkan pahala.

6. Orang yang tidak pernah terlupakan, kedua orang tua tercinta Mama

(Masturoh) dan Papa (Nandi Sukri) yang senantiasa menemani, memberikan

doa, dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan

Hukum angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir,

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan telah menemani waktu luang

dalam mencari ilmu selama masa perkuliahan.

8. Seluruh teman satu organisasi, komunitas, dan KKN 097 Mata Air yang

sudah memberikan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Abang Hilman Fahmi, SH dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah yang membantu

dalam menjelaskan serta menjawab semua persoalan yang penulis hadapi.

10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

dikarenakan terbatasnya pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum ekonomi

syari’ah.

Jakarta, 2018

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

ABSTRAK ........................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah .................................................................................. 6

C. Pembatasan Masalah ................................................................................. 6

D. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7

E. Tujuan dan Manfaat .................................................................................. 7

F. Metode Penelitian...................................................................................... 8

1. Pendekatan Penelitian ........................................................................... 8

2. Jenis Penelitian ..................................................................................... 8

3. Jenis Data Penelitian ............................................................................. 9

4. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 9

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data ............................................... 10

6. Metode Analisis Data ........................................................................... 11

G. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11

H. Sistematika Penulisan ............................................................................... 14

BAB II KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA KONSEP

WANPRESTASI DALAM FATWA DSN-MUI DAN KHES ........... 17

ix

A. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Dalam Fatwa DSN-MUI ..................... 17

B. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah (KHES) ....................................................................................... 22

C. Konsep Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES) ...................................................................................................... 23

D. Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Hukum Perdata .........................

................................................................................................................... 25

E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan ......

................................................................................................................... 29

BAB III GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA

DAN DESKRIPSI SENGKETA PEMBIAYAAN MULTIJASA ... 31

A. Sejarah Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira ....................................... 31

B. Produk BPRS Buana Mitra Perwira .......................................................... 34

C. Deskripsi Sengketa Pembiayaan Multijasa BPRS BMP Purbalingga ...... 40

BAB IV KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI DAN

KHES ..................................................................................................... 44

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa

Ekonomi Syari’ah Nomor: 569 K/Ag/2015 .............................................. 44

B. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES ......... 56

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 64

A. Kesimpulan ............................................................................................... 64

B. Saran .......................................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 67

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari‟ah di Indonesia merupakan suatu

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan

berdasarkan prinsip syari‟ah. Dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya

sejumlah regulasi di bidang perbankan, terdapat salah satu peraturan yang

memperbolehkan Bank untuk memberikan kredit tanpa bunga. Kemudian

pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI)1 yang

kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip bagi hasil.2 Dalam kegiatan

operasional, BMI tidak pernah terlepas dari ketentuan Islam. Ketentuan

tersebut bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang seperti

bunga, ketidakpastian, perjudian, dan batil. Meskipun perkembangannya

agak lambat, perbankan syari‟ah terus berkembang. Pada periode tahun

1992 sampai dengan 1998 hanya ada satu Unit Bank Syari‟ah. Sedangkan

pada tahun 2005 jumlah Bank Syari‟ah di Indonesia telah bertambah

menjadi 20 unit yang terdiri dari 3 Bank Umum Syari‟ah dan 17 Unit

Usaha Syari‟ah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah

(BPRS)3 bertambah menjadi 88 buah.

4

Bank syari‟ah mempunyai produk pembiayaan yang sangat

beragam. Salah satunya pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa yaitu

penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu

1 BMI merupakan bank umum yang pertama kali dibentuk dengan menerapkan

prinsip syari‟ah dalam menjalankan operasional. 2 Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syari‟ah di Indonesia”,

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Desember 2013), h. 28. 3 BPRS adalah Bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syari‟ah. Sebelum dikeluarkannya Undang Undang Perbankan Syari‟ah tahun

2008, BPRS lebih dikenal luas sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah. 4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

2

tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah.5 Secara normatif akad yang

digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa diatur berdasarkan

beberapa fatwa, yaitu fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/VIII/2000 tentang kafalah, No.

44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES)6 pada buku II bab XI dan bab XXVI.

Sedangkan untuk praktik denda finansial akibat wanprestasi atau kelalaian

menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak

sehingga menimbulkan kerugian, diatur dalam fatwa No.43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh). Sebagai langkah awal,

Majelis Ulama Indonesia (MUI)7 mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai

produk perbankan yang dibenarkan secara syari‟ah. Kemudian substansi

didalamnya diatur oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam Peraturan

Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur mengenai teknis

operasional perbankan syari‟ah.8 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN)

9

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa

sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan

prinsip syari‟ah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan

dengan jasa.

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwa

pembiayaan multijasa ini bisa menggunakan dua akad, akad ijarah atau

kafalah. Apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti

semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Dalam akad kafalah

5 Maman Rahman Hakim, Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia, (Tangerang

Selatan: Faza Media, 2017), h. 123. 6 KHES merupakan wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait

dengan kegiatan perekonomian Islam. Apabila terjadi sengketa antar pelaku ekonomi

maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah. 7 Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewadahi para ulama dan

cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum

muslimin. 8 Abdul Ghofur Anshori, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syari‟ah di

Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, Jurnal Ekonomi Islam,

(Desember 2008), h. 162. 9 Dewan Syari‟ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam

menjamin keuangan dengan prinsip keislaman dan syari‟ah di seluruh dunia.

3

penjamin dapat menerima ujrah sepanjang tidak memberatkan, dengan

bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ujrah itu

disepakati oleh bank dan nasabah pada akad, akan tetapi dalam kondisi

tertentu terkadang salah satu pihak memandang perlu untuk melakukan

review atas besaran ujrah yang telah disepakati.10

Selain itu juga terdapat

objek penjaminan yang merupakan tanggungan pihak yang berutang baik

berupa uang, benda, maupun pekerjaan dan tidak bertentangan dengan

syari‟ah. Sebaliknya, apabila kedua belah pihak menggunakan akad ijarah

harus mengikuti ketentuan dalam fatwa ijarah. Dalam fatwa ijarah

dijelaskan bahwa objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan

barang atau jasa, pembayaran upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang

sama dengan objek kontrak, dan menanggung biaya pemeliharaan barang

yang sifatnya tidak materil.

Pembiayaan multijasa telah digunakan oleh berbagai lembaga

keuangan syari‟ah untuk pengembangan produk, salah satunya oleh BPRS

yang ada di Purbalingga. Terkadang dalam menjalankan produk ini, tidak

menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa yang disebabkan karena

ketidakpahaman atau ketidakjelasan kontrak yang dibuat oleh kedua belah

pihak. Seperti pada sengketa ekonomi syari‟ah yang terjadi antara Bank

Perkreditan Rakyat Syari‟ah Buana Mitra Perwira (BMP)11

dengan

nasabahnya dalam proses pembiayaan multijasa. Perkara ini mengenai

wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah karena faktor keadaan memaksa.

Kasus ini berawal dari pihak BPRS BMP yang telah memberikan

pembiayaan multijasa kepada nasabah sejak tanggal 13 September 2011

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dengan

10

Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber

Pembiayaan”, Jurnal Asas, (Juli 2014), h. 82. 11

Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah Buana Mitra Perwira adalah Bank yang

dalam sistem pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah dan didirikan di

Purbalingga Jawa Tengah.

4

waktu pembiayaan selama 60 bulan terhitung sejak 13 September 2011

sampai 13 September 2016.

Nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk biaya

percetakan tabloid remaja. Dalam proses membayar angsuran, nasabah

mengalami kredit macet. Mengetahui hal itu, maka BPRS memberikan

kesempatan kepada nasabahnya berupa tenggang waktu untuk membayar.

Namun karena nasabah belum mampu melaksanakan kewajibannya, BPRS

memberikan surat peringatan. Seiring berjalannya waktu nasabah belum

bisa juga untuk membayar angsuran sehingga BPRS mengajukan gugatan

tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Gugatan itu diajukan atas dasar nasabah

dianggap sudah tidak memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran dan

dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menyebabkan

BPRS mengalami kerugian materil dan menggugat nasabah untuk segera

membayarkan.

Karena alasan dan pertimbangan hakim lebih memenangkan

kepada pihak BPRS, akibatnya nasabah merasa tidak puas dengan putusan

Pengadilan Agama Purbalingga. Isi dari putusan tersebut bahwa hakim

mengabulkan gugatan dari BPRS dan menolak gugatan dari nasabah untuk

sebagian, menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi

terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan BPRS sebesar

Rp 252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum nasabah untuk

membayar kerugian tersebut secara langsung seketika setelah putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap, menghukum nasabah untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000,00 (satu juta

tiga puluh satu ribu rupiah).12

Atas putusan dari pengadilan tingkat pertama dan nasabah merasa

belum menemui titik keadilan, kemudian nasabah mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara

12

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

5

160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Pada tingkat banding hakim hanya

membenarkan dan menguatkan putusan tingkat pertama. Akan tetapi ada

pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak sependapat

dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga, mengenai

penjatuhan hukuman kepada nasabah akibat kelalaiannya seketika putusan

telah berkekuatan hukum tetap. Hakim tingkat banding memutuskan

memberikan keringanan dalam menghukum tergugat untuk membayar

angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan yang tertuang

dalam akad sebesar Rp 7.166.667,00 (tujuh juta seratus enam puluh enam

ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Karena tidak adil jika nasabah

dihukum membayar sekaligus secara tunai sebesar pokok hutang.13

Dari kedua putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan

banding nasabah merasa masih belum puas, sehingga mengajukan kasasi

ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 569 K/Ag/2015.

Pertimbangan hakim pada putusan tersebut masih terdapat ketidaksesuaian

dalam mempertimbangkan perincian kewajiban nasabah, bukti saksi, dan

hukuman wanprestasi pada akad pembiayaan multijasa Nomor: 01.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi

Agama Semarang, maupun Mahkamah Agung dalam memutuskan

sengketa belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES terkait syarat-

syarat dan rukun pada akad ijarah. Salah satunya hakim tidak

mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS sebagai bahan

pertimbangan. Nasabah mengalami keterlambatan mengangsur disebabkan

keadaan memaksa (overmacht) karena mengalami kegagalan dalam

bisnisnya. Kegagalan yang dialami ternyata nasabah ditipu oleh direktur

percetakan dan BPRS sebagai pemberi manfaat tidak menyediakan barang

atau jasa yang disewakan. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI

No. 09/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan ijarah. Majelis hakim

hanya berpendapat bahwa sahnya akad pembiayaan multijasa Nomor: 01

13

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

6

tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016 dengan begitu

kedua belah pihak harus melakukan dan mentaati isi perjanjian yang telah

disepakati.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk

membandingkan isi putusan pada tingkat pertama, banding, kasasi dan

menelusuri lebih jauh terkait kesesuaian putusan dengan fatwa dan KHES

maka yang menjadi fokus pembahasan yaitu menganalisis putusan

tersebut. Adapun judul penelitian yang diteliti yaitu Analisis Kesesuaian

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569 K/Ag/2015 tentang Pembiayaan

Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI pada Sengketa Ekonomi

Syari‟ah.

B. Identifikasi Masalah

1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus

sengketa ekonomi syari‟ah nomor 569 K/Ag/2015.

2. Kesesuaian putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 dengan

KHES dan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan

ijarah, No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh),

No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

3. Ketentuan pembiayaan multijasa dalam fatwa DSN-MUI dan KHES.

4. Ketentuan akad ijarah dan konsep wanprestasi dalam KHES.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi karena

pembahasan multijasa sangat luas, maka kajian ini terfokus kepada

menganalisis putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan KHES

buku II bab XI tentang akad ijarah, bab XXVI tentang akad multijasa,

fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh), dan No. 44/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam skripsi ini juga akan

dibahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa

ekonomi syari‟ah.

7

D. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka akan disajikan secara

rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus

sengketa ekonomi syari‟ah pada putusan nomor 569 K/Ag/2015 ?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 sudah

sesuai dengan KHES dan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi

(ta’widh), dan No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan

multijasa ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam

memutus perkara sengketa ekonomi syari‟ah.

2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Mahkamah Agung nomor : 569

K/Ag/2015 dengan KHES dan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000

tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti

rugi (ta’widh), No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaaan

multijasa.

Manfaat penelitian :

1. Manfaat secara teoritis

a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan

pada sengketa ekonomi syari‟ah.

b. Mengetahui penyebab dari ketidaksesuaian putusan Mahkamah

Agung terhadap KHES dan fatwa DSN-MUI.

c. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan

hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah.

d. Sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang serta dapat

dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai

dengan perkembangan zaman.

8

2. Manfaat secara praktis :

a. Untuk mengetahui penerapan KHES dan fatwa dalam

pertimbangan hakim menangani perkara ekonomi syari‟ah.

b. Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengkritisi

persoalan-persoalan hukum dalam sengketa ekonomi syari‟ah.

c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

d. Dapat membantu pihak-pihak yang memiliki sengketa sehingga

mendapatkan putusan yang sesuai dengan permasalahan yang

dialami.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

asas-asas, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

doktrin atau ajaran.14

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, putusan dikaji dari berbagai

aspek seperti aspek teori, aspek filosofi, aspek perbandingan, struktur,

penjelasan pada tiap pasal dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.15

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau

disebut dengan penelitian field research, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.16

Penelitian

ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

14

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2015), Cet. 3, h. 34. 15

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media,

2005), h. 35. 16

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press,

2011), h. 13.

9

dalam hukum positif.17

Dalam mengkaji hukum positif digunakan landasan

dari sebuah teori agar gambaran umum penelitian lebih terfokuskan. Objek

penelitian yang diteliti berupa dokumen yang bersifat publik yaitu data

resmi pada instansi pemerintah. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah

putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015, yang

mengimplikasikan metode dengan berpijak pada analisis hukum.

3. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data

kualitatif yaitu data yang merupakan data berbentuk kata verbal selain

angka, kata-kata, dan pernyataan.18

Dapat pula diartikan sebagai data

kategorik karena berupa kategori atau pengelompokkan-pengelompokkan

berdasarkan nama atau inisial tertentu. Data kualitatif dapat dikumpulkan

dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, atau pemotretan

gambar. Umumnya data kualitatif dituangkan dalam bentuk kata per kata.

Data kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai suatu hal yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini membutuhkan data-data dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan

hukum yang mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder

adalah semua dokumen atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.19

Sumber data yang ada dalam penelitian kepustakaan dilakukan untuk

mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap:

1. Bahan hukum primer sebagai sumber asli yang bersifat autoritatif

meliputi putusan Pengadilan Agama Purbalingga No

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, putusan Pengadilan Tinggi Agama

17

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Mormatif, (Malang:

Bayumedia Publishing, 2007), Cet. 3, h. 295. 18

Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Mekara

Sosial Humaniora, (Desember 2005), h. 58. 19

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

10

Semarang No 160/Pdt.G/2014/PTA, dan putusan Mahkamah Agung

yakni No. 569 K/Ag/2015, KHES buku II bab XI tentang akad ijarah,

bab XXVI tentang akad multijasa, dan fatwa No.09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No.43/DSN-MUI/VIII/2004

tentang ganti rugi (ta’widh), dan No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang

pembiayaan multijasa.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat berupa pendapat hukum atau

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, adanya bahan hukum

sekunder akan membantu lebih lanjut untuk memahami dan

menganalisis seperti jurnal hukum bisnis syari‟ah yang sudah

terakreditasi, hasil skripsi terdahulu, hasil kajian hukum, dan lain

sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya

sumber sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang

didapat dari berbagai literatur.

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan metode dan teknik

pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen yang berupa dokumen

resmi, dokumen asli, dokumen salinan atau dokumen fotokopi.20

Dokumen

resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan

dokumen asli adalah dokumen yang memiliki ciri-ciri keaslian suatu

dokumen seperti tanda tangan, cap, dan kop surat.21

Karena penelitian ini

merupakan hasil studi pustaka yang berupa analisis dokumen serta

peraturan perundang-undangan, maka dokumen yang dibutuhkan adalah

20

Meray Hendrik Mezak, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian

Hukum”, Jurnal Law ReviewI, (Maret 2006), h. 86. 21

Tommy Hendra, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Atmajaya, 2011), h.

78.

11

putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015 tentang sengketa

pembiayaan multijasa, fatwa DSN-MUI, dan KHES.

6. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya adalah menganalisis data, yang memiliki tujuan

untuk menyederhanakan sehingga mudah dipahami. Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistika karena jenis

data yang digunakan berupa data kualitatif. Kegiatan analisis dengan cara

ini dilakukan dengan membaca data yang telah diolah22

. Analisis yang

digunakan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian hukum normatif

terdiri dari menarik asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan

perundang-undangan, menilai sinkronisasi peraturan perundang-undangan,

perbandingan dan sejarah hukum.23

G. Tinjauan Pustaka

Tema tentang putusan pengadilan mengenai sengketa ekonomi

syari‟ah sudah pernah diteliti dan banyak ditemui hasil penelitiannya. Oleh

karena itu perlu dikemukakan penelitian sebelumnya dengan tema yang

sama, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pada setiap penelitian.

Berikut ini merupakan uraian tentang penelitian terdahulu :

Tesis yang ditulis oleh Martina Purnanisa dengan judul “Analisis

Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syari‟ah

(Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn). Skripsi

ini menjelaskan bahwa PA Madiun memutus perkara tanpa proses tahapan

pemeriksaan yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak

menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum,

putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hak gugat penggugat

dengan menggunakan legal standing yaitu Undang Undang Nomor 3

Tahun 1999. Pada putusan ini juga mempertegas bahwa majelis hakim

22

Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1995), h. 88-85. 23

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2011), h. 68.

12

Pengadilan Agama Madiun memutus perkara tidak sesuai dan tidak

menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

pengadilan. Dan tidak mencantumkan posita gugat berkenaan legal

standing LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai

dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG atau bisa disebut

dengan putusan karena cacat formil.24

Skripsi karya Fitriawan Sidiq dengan judul “Analisis terhadap

Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan

Agama Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Skripsi ini tentang

sengketa ekonomi syari‟ah berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas

nisbah, dwangsong dan pengembalian modal oleh para penggugat yang

berjumlah 12 orang. Namun hakim yang memutus perkara ini hanya

mengabulkan sebagian tuntutan dari para penggugat saja. Gugatan

penggugat yang dikabulkan oleh hakim hanya pengembalian modal

kepada sebagian penggugat. Majelis hakim pada perkara ini menolak

tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian dari para

penggugat. Dalam putusan ini hakim membenarkan adanya akad

perjanjian dan menyatakan akad perjanjian mudharabah yang terdapat

dalam perkara ini adalah sah. Namun nisbah ini oleh majelis hakim dinilai

cacat atau tidak sah karena melanggar hukum.25

Skripsi yang ditulis oleh Nurus Sa‟adah, berjudul “Analisis Putusan

Hakim dalam Perkara Ekonomi Syari‟ah di Pengadilan Agama Surakarta

Tahun 2013-2017 (BERBASIS NILAI KEADILAN)”. Isi dari skripsi ini

adalah menganalisis terhadap putusan sengketa ekonomi syari‟ah dalam

putusan nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska pada tahun 2013,

0644/Pdt.G/2015/PA.Ska tahun 2015 dan 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tahun

24 Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian

Hukum Ekonomi Syari‟ah Studi Kasus Putusan PA Madiun No.

0403/Pdt.G/2014.PA.Mn”, (Tesis S-2 Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah Institut Agama

Islam Negeri Antasari, 2016), h. 15. 25

Fitriawan Sidiq, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa

Ekonomi Syariah di PA Bantul Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl”, (Skripsi S-1

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2013), h. 9.

13

2016. Fokus pada penelitian ini yaitu dasar hukum yang digunakan

sebagai pertimbangan hakim dalam ketiga putusan. Pada putusan nomor

0519/Pdt.G/2013/PA.Ska dan 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dianalisis

menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1352

tentang perikatan yang lahir karena undang-undang, Pasal 1365 tentang

perbuatan melawan hukun, serta Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch

Reglement) tentang membayar biaya perkara jika gugatan dikabulkan

sebagian. Untuk perkara ekonomi syari‟ah pada putusan Nomor

0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR (Herziene

Inlandsch Reglement).26

Skripsi karya Dini Nuraini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim

Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang

Sengketa Akad Murabahah menurut Fiqh Muamalah”. Skripsi ini tentang

analisis putusan hakim dari Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi

syari‟ah. Hakim tersebut mengeluarkan putusan berpedoman dengan

menggunakan kesesuaian hukum Islam. Alat yang digunakan untuk

menganalisis putusan adalah mengacu pada sumber hukum Islam yaitu

fiqh muamalah.27

Skripsi yang ditulis oleh Hilman Fahmi dengan judul

“Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dan Fatwa Dewan

Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa

Ekonomi Syari‟ah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569

K/Ag/2015)”. Skripsi ini tentang tingkat penerapan KHES, Fatwa DSN-

MUI, dan peraturan perundang-undangan terhadap pertimbangan hakim

dalam sengketa ekonomi syari‟ah. Dalam memutus sengketa ekonomi

26

Nurus Sa‟adah, ”Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di

Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 13. 27

Dini Nuraini, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.

284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murabahah Menurut Fiqh Muamalah”,

(Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, 2015), h. 10.

14

syari‟ah, amar putusan Mahkamah Agung sama dengan Pengadilan

Agama. Menerapkan berdasarkan kepastian hukum karena dalam akad

tersebut menghukum tergugat yang cidera janji, dan jika dengan cara

dicicil setiap bulan atau sesuai dengan akad yaitu amar atau pertimbangan

putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan diangsur seketika maka

ditakutkan pembanding akan melakukan cidera janji karena hal tersebut

akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.28

Skripsi ini berbeda dengan studi-studi terdahulu, yang menjadi

letak perbedaannya yaitu pada segi fokus pembahasan. Pembahasan yang

dibahas tentang analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus

sengketa ekonomi syari‟ah menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI

tentang pembiayaan multijasa. Selain itu peneliti lebih memfokuskan

untuk menganalisis kesesuaian antara putusan dan pertimbangan hakim

dengan KHES dan Fatwa, penulis juga memakai ketentuan lainnya yang

dijadikan sebagai alat analisis yaitu ketentuan tentang kafalah, ketentuan

tentang ijarah, ketentuan ta’widh serta konsep wanprestasi sehingga dalam

pelaksanaan produk pembiayaan tersebut tidak ada salah satu pihak yang

merasa dirugikan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah penelitian

yang berjudul Analisis Kesesuaian Putusan Nomor : 569 K/Ag/2015

tentang Pembiayaan Multijasa dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI pada

Sengketa Ekonomi Syari‟ah perlu untuk menguraikan terlebih dahulu

sistematika penulisan sebagai gambaran umum yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian latar belakang masalah, identifikasi

masalah yang berfungsi untuk mengetahui permasalahan yang

28

Hilman Fahmi, “Implementasi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam Putusan

Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015”,

(Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

2017), h. 15.

15

diteliti, pembatasan masalah yang diambil dari identifikasi agar

penelitian menjadi fokus dan jelas, perumusan masalah yang

berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan

pustaka yang berupa review studi-studi terdahulu.

BAB II : KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA KONSEP

WANPRESTASI DALAM FATWA DAN KHES

Didalam bab ini akan dijelaskan tentang teori yang

digunakan secara singkat berbentuk narasi untuk membantu

menganalisis objek penelitian. Adapun yang dibahas antara lain

mengenai ketentuan pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-

MUI, ketentuan pembiayaan multijasa dan konsep wanprestasi

menurut KHES.

BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA

PURBALINGGA DAN DESKRIPSI SENGKETA

PEMBIAYAAN MULTIJASA

Bab ini akan dikemukakan tentang sejarah berdirinya

BPRS Buana Mitra Perwira, produk BPRS Buana Mitra

Perwira, serta deskripsi sengketa pembiayaan multijasa yang

terjadi pada BPRS Buana Mitra Perwira.

BAB IV : KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI

DAN KHES

Bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian yang

telah didapatkan dari beberapa sumber, dituliskan dalam

bentuk paragraf, berisi dasar pertimbangan majelis hakim

Mahkamah Agung dalam memutus sengketa ekonomi syari‟ah,

dan kesesuaian putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil

penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian pada bab

I yang dituangkan dalam bentuk pendapat. Selain itu, dalam

16

bab ini peneliti juga merekomendasikan segala hal yang

berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan yang dapat

dipertimbangkan lebih lanjut.

17

BAB II

KETENTUAN PEMBIAYAAN MULTIJASA SERTA

KONSEP WANPRESTASI DALAM FATWA DSN-MUI DAN KHES

A. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Dalam Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi, multijasa terdiri dari dua kata yaitu multi yang

berarti banyak, bermacam-macam dan jasa yang berarti perbuatan berguna

atau bernilai bagi orang lain.1 Sedangkan menurut terminologi, multijasa

dapat diartikan penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi jasa

dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan nasabah, dan mewajibkan nasabah untuk

melunasi kewajibannya sesuai akad.2 Pembiayaan multijasa merupakan

salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syari‟ah, baik

perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam hal jasa3. Karena

akad yang digunakan adalah ijarah, maka sering disebut dengan ijarah

multijasa. Bentuk transaksi multijasa dengan akad ijarah dapat berupa

pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan

kepariwisataan.4 Pembiayaan multijasa dalam transaksi ijarah adalah sewa

menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk

kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk

mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.5

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 10.

2 Diakses pada 26 September 2018 pukul 20.12 WIB dari

https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/ . 3 Diakses pada 31 Juli 2018 pukul 16.00 WIB dari www.serambi news.com

Serambi Indonesia artikel Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa.

4 Achmad Farid, “Pembiayaan Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syari‟ah

Usaha Mulis Probolinggo”, Jurnal Iqtishoduna, 2015, h. 80.

5 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

h. 56.

https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/

http://www.serambi/

18

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa pembiayaan multijasa itu

hukumnya mubah, berdasarkan kepada dalil-dalil sebagaimana tercantum

didalam Q.S. Al Qashash ayat 25 yang berbunyi:

فجاءج إحداوا جوشي على اسححياء قالث إى أبي يدعوك ليجزيل أجر ها سقيث

القصص قال ل جخف جوت هي القوم الظالويي ا جاء وقص علي لا فلو

Artinya: “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua

perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, „Sesungguhnya

Ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas

kebaikanmu memberi minum ternak kami. „Ketika Musa mendatangi

Ayahnya Syu‟aib dan dia menceritakan kepada kisahnya mengenai

dirinya, Syua‟aib berkata, „Janganlah Engkau takut! Engkau telah selamat

dari orang-orang yang dzolim itu‟.”

Dan Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

عرق يجف أى قبل أجر الأجير أعطوا

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Serta dalam Kaidah fikih

ليل ل يد ححى حة با ال الأشياء فى الأصل الححرين على الد

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengharamkannya.”

Ayat, hadits dan kaidah diatas memiliki keterkaitan dengan

pembiayaan multijasa. Dari ketiganya menjelaskan tentang cara

bermuamalah yang baik. Ketika seseorang telah memberikan bantuan jasa

atau bantuan lainnya seperti manfaat dari suatu barang miliknya, maka

sudah sewajarnya memberikan upah atau kompensasi atas manfaat yang

telah diperoleh dari barang atau jasa tersebut sesuai dengan haknya. Para

pekerja berhak mengetahui upah atau imbal jasa yang akan diperolehnya

atas sebuah pekerjaan, waktu diserahterimakan serta cara transaksi.

19

Dengan mengetahui jumlah yang akan dibayar dan yang akan diterima

oleh masing-masing pihak, maka pemberi kerja harus menepati janji dalam

membayarkan upah bahkan sebelum keringat para pekerja kering.

Menyelesaikan atau membayar upah pekerja sesegera mungkin setelah

pekerjaannya selesai baik secara bertahap maupun total, akan memberi

beberapa keuntungan. Keuntungannya yaitu dapat menyenangkan pihak

pekerja karena segera memperoleh hasil kerjanya secara nyata, dapat

memelihara hubungan baik antara pemberi kerja dengan pekerja, dapat

menghindarkan atau meminimalisasi faktor lupa pada pemberi kerja akan

hak-hak orang lain dan dapat memotivasi pekerja lebih giat lagi dalam

bekerja.1

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa

keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Multijasa memiliki

karakteristik yaitu memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk jasa yang

bernilai non fisik seperti pembiayaan pendidikan, rumah sakit, biaya

pernikahan, dan lain-lain. Fatwa yang mengatur secara khusus tentang

multijasa adalah fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Fatwa ini menjelaskan

hukum dari multijasa, akad yang digunakan oleh lembaga keuangan

syari‟ah dalam pembiayaan, dan ketentuan perihal ujrah yang didapat oleh

bank. Akad yang digunakan pada pembiayaan multijasa yaitu akad ijarah

atau kafalah. Jika menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti

ketentuan yang tercantum pada fatwa ijarah No. 09/DSN-MUI/IV/2000

dan jika menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti ketentuan yang

terdapat pada fatwa kafalah No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Pada pembiayaan

ini lembaga keuangan syari‟ah mendapatkan imbalan jasa yang berupa

ujrah. Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk

nominal bukan presentase.2

1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur’an Tematik, (Jakarta:

Kamil Pustaka, 2014), h. 114. 2 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 253

20

Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas

suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa

tentang pembiayaan ijarah mengatur tentang rukun dan syarat ijarah.

Rukun ijarah terdiri dari sighat, pihak yang berakad, ujrah, dan objek akad

ijarah. Sedangkan syarat ijarah meliputi sighat berupa pernyataan dari

kedua belah pihak yang berakad, pihak yang berakad harus baligh berakal

tidak terpaksa, ujrah dalam akad ijarah harus diketahui dengan jelas

dalam bentuk nominal bukan presentase, dan objek pada akad ijarah

terdiri dari manfaat barang sewa, manfaat jasa upah. Terkait ketentuan

objek ijarah, fatwa DSN-MUI menerangkan bahwa manfaat dari

pengguna barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam

kontrak. Manfaat tersebut harus bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan,

harus nyata sesuai dengan prinsip syari‟ah dan harus dikenali secara

spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan)

yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan

dengan jelas, termasuk jangka waktunya, atau bisa dikenali dengan

spesifikasi atau identifikasi fisik. Dalam fatwa ini diatur juga mengenai

kewajiban LKS dan nasabah dalam proses pembiayaan ijarah. Kewajiban

LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa harus mampu

menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan,

menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terdapat cacat

pada barang yang disewakan. Sementara itu kewajiban nasabah sebagai

penerima manfaat barang atau jasa, yaitu membayar sewa atau upah dan

bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan

sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya

ringan (tidak materil), dan jika barang yang disewa rusak bukan karena

pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau juga bukan karena

kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaga, maka tidak bertanggung

jawab atas kerusakan tersebut.3

21

Pembiayaan multijasa juga dapat menggunakan akad kafalah yaitu

jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (mak’ful anhu).

Ketentuan kafalah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang menjelaskan

tentang rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terdiri dari pihak

penjamin, pihak orang yang berutang, pihak orang yang berpiutang, dan

objek penjaminan. Syarat dari pihak penjamin yaitu baligh dan berakal

sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan harta.

Untuk pihak yang berhutang disyaratkan agar sanggup menyerahkan

tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Bagi pihak

orang yang berpiutang identitasnya diketahui, dapat hadir pada waktu akad

dan berakal sehat. Sedangkan untuk objek penjaminan disyaratkan objek

tersebut merupakan tanggungan pihak yang berutang, bisa dilaksanakan

oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat, harus jelas nilai

jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syari‟ah.4

Lembaga keuangan syari‟ah beroperasi berdasarkan prinsip

syari‟ah untuk menghindarkan praktik riba, termasuk praktik denda

finansial yang biasa dilakukan oleh bank. Para pihak yang melakukan

transaksi pembiayaan multijasa, terkadang mengalami risiko kerugian

akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran.

Dalam pembiayaan multijasa, tidak tertutup kemungkinan nasabah

mengalami kerugian. Kerugian yang benar-benar dialami secara riil

dialami para pihak, wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak, maka

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) untuk dijadikan pedoman.

Dalam fatwa ini mengatur tentang ganti rugi dikenakan atas pihak

yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari

3 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 91. 4 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 103.

22

ketentuan akad hingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian

dapat dikenakan ta’widh merupakan kerugian riil yang diperhitungkan

dengan jelas. Besarnya ganti rugi sesuai dengan kerugian riil (real loss)

yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi dan bukan kerugian yang

diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang

hilang (opportunity loss) atau (al-furshah adh-dhai’ah). Ganti rugi hanya

boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang seperti

salam, istishna, murabahah dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan

musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan kepada shahibul mal atau

salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah

jelas tetapi tidak dibayarkan.5 Dengan demikian dapat diketahui bahwa inti

dari isi fatwa DSN-MUI yang membahas pembiayaan multijasa, secara

garis besar mengatur tentang hukum pembiayaan multijasa, akad yang

digunakan dalam pembiayaan multijasa, dan ujrah.

B. Ketentuan Pembiayaan Multijasa Menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syari’ah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah sebagai dasar bagi pelaku

ekonomi syari‟ah terutama bagi para hakim KHES, sangat berguna sebagai

pedoman apabila menghadapi kasus sengketa pada bidang ini. KHES

terdiri dari empat buku, buku kedua membahas tentang akad. Ketentuan

pembiayaan multijasa dalam KHES terdapat didalam buku II Bab XXVI

Pasal 609 sampai 611.6 Pasal tersebut hanya menjelaskan secara garis

besarnya saja, yang isinya hampir sama dengan ketentuan didalam fatwa

tentang pembiayaan multijasa. Pasal 609 menjelaskan tentang akad yang

digunakan dalam pembiayaan multijasa, bisa menggunakan akad ijarah

atau kafalah. Pasal 610 menjelaskan tentang ketentuan akad ijarah atau

kafalah dan dari kedua akad tersebut berhak memperoleh imbalan jasa.

5 Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

(Jakarta: Erlangga, 2014), h. 242. 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.

23

Pada Pasal 611 tentang besar imbalan harus disepakati diawal dan harus

dinyatakan dalam bentuk nominal.7

Pada Bab X mengatur tentang akad ijarah yang terdiri dari 27

Pasal yaitu dari Pasal 251 sampai 277, yang dapat dibagi menjadi delapan

bagian. Bagian pertama tentang rukun ijarah yaitu dari Pasal 251 sampai

256. Bagian kedua membahas syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah

yaitu dari Pasal 257 sampai 262. Bagian ketiga menjelaskan uang ijarah

dan cara pembayarannya yang terdapat pada Pasal 263 dan 264. Bagian

keempat mengenai penggunaan obyek ijarah yaitu Pasal 265 sampai 267.

Bagian kelima mengatur tentang pemeliharaan obyek ijarah,

tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu ijarah terdapat

pada Pasal 268 sampai 270. Bagian keenam ketentuan mengenai harga dan

jangka waktu ijarah yaitu pada Pasal 271 sampai 273. Bagian ketujuh

tentang jenis barang yang diijarahkan dan pengembalian objek ijarah

diatur pada Pasal 274 sampai 275. Dan bagian kedelapan mengenai

pengembalian obyek ijarah yang diatur pada Pasal 276 sampai 2778.

Berbeda dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI, dalam fatwa

untuk pembiayaan multijasa hanya mengatur tentang rukun dan syarat

ijarah, ketentuan objek ijarah dan kewajiban lembaga keuangan syari‟ah

dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Sedangkan dalam KHES diatur

dengan rinci mengenai uang ijarah dan cara pembayarannya, harga dan

jangka waktu ijarah, pengembalian objek ijarah.

C. Konsep Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES)

Wanprestasi merupakan suatu hukuman kebendaan yang

disebabkan atas kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak, karena

tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak

7 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: Fokusmedia,

2008), h. 137-138. 8 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: Fokusmedia,

2008), h. 62-66.

24

sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan terhadapnya terlebih

dahulu. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang

berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi

disebut breach of contract yang bermakna tidak dilaksanakannya

kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.9 Adapun

bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali,

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, memenuhi prestasi

tetapi tidak sesuai atau keliru.10

Dalam Pasal 36 KHES pihak dapat dianggap melakukan

wanprestasi karena kesalahan yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan

untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak

sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi

terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.11

Pihak dalam akad apabila melalui surat perintah atau sebuah

akta sejenis telah dinyatakan wanprestasi atau demi perjanjiannya sendiri

menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap wanprestasi dengan

lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 38 KHES akibat dari

wanprestasi maka pihak dalam akad dapat dijatuhi sanksi berupa

membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan

membayar perkara. Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila

pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap

melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukannya, dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat

membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak

dibawah paksaan.

9 Lukman Santoso, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan

Kontrak Kerjasama dan Bisnis, (Malang: Setara Press, 2016), h.75. 10

Mariam Daruz Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT.

Citra Adutya Bakti, 2011), h.23. 11

Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Bandung: FokusMedia,

2008), h. 26.

25

Seorang debitur dapat dikatakan cidera janji dan dituntut hukuman

apabila melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan

diberikan dengan mengajukan beberapa alasan seperti keadaan memaksa

(overmacht atau force majeuer), mengajukan bahwa kreditur sendiri juga

telah lalai (exceptio non adimpleti contractus), dan mengajukan bahwa

kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

(rechtvenverking).12

Sedangkan dalam Pasal 40 KHES keadaan memaksa

atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan

akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

D. Overmacth (Keadaan Memaksa) dalam Hukum Perdata

Overmacth merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum

Roma yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Istilah keadaan

memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu force majeure sedangkan

dalam bahasa Belanda disebut dengan overmacht. Overmacth adalah suatu

keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi

debitur untuk memenuhi prestasinya, debitur tidak dapat dipersalahkan dan

tidak harus menanggung risiko serta tidak menduga pada persetujuan yang

dibuat. Seseorang dapat dikatakan overmacth apabila memenuhi unsur-

unsur diantaranya tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang

memusnahkan benda perikatan, tidak dipenuhi prestasi karena terjadi

peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melakukan prestasi,

dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu

membuat perikatan13

. Overmacth menghentikan bekerjanya perikatan dan

menimbulkan berbagai akibat yaitu debitur tidak lagi dapat meminta

pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan

karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada

debitur, dan kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan14

.

12

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya

Paramita, 2008), h. 323. 13

www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1 14

http://materihukum.com/keadaan-memaksa-overmacth/

http://www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1


26

Ketentuan tentang overmacth diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal

1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi bahwa debitur harus

dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat

membuktikkan tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepat waktu

dalam melaksanakan perikatan yang disebabkan oleh suatu hal tidak

terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak

ada i‟tikad buruk kepadanya. Sedangkan Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi

tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan

memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan

sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya. Ketentuan tersebut memberikan

kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya,

kerugian dan bunga yaitu karena adanya suatu hal yang tidak terduga

sebelumnya, terjadinya secara kebetulan, dan keadaan memaksa15

.

Jika dilihat dari sifat pelaksanaan prestasi, overmacth dibagi

menjadi dua yaitu, overmacth yang bersifat absolut dan overmacth yang

bersifat relatif. Overmacth bersifat absolut adalah suatu keadaan debitur

sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang

disebabkan adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, atau

lahar. Akibat yang ditimbulkan dari overmacth ini yaitu debitur tidak perlu

membayar ganti rugi, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi

sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra

prestasi. Sedangkan overmacth bersifat relatif adalah suatu keadaan yang

menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya, dan

akibat yang ditimbulkan diantaranya beban risiko tidak berubah. Apabila

dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan

terjadinya overmacth dapat dibedakan menjadi overmacth permanen dan

overmacth temporer. Overmacth dikatakan bersifat permanen jika sama

sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak

15

Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata”, Jurnal

Pelangi Ilmu, (2012), h. 10-11.

27

mungkin dilakukan lagi. Dan overmacth dikatakan bersifat temporer

bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin

dilakukan untuk sementara waktu16

.

Dalam risiko tanggung gugat apabila terjadi overmacth terdapat

beberapa teori yaitu teori ketidakmungkinan yang meliputi teori obyektif

dan subyektif, teori penghapusan atau peniadaan kesalahan. Teori

ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan overmacth tidak mungkin

melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Bagian dari teori ini

meliputi teori obyektif yang bertitik tolak dari asumsi bahwa prestasi tidak

mungkin bagi setiap orang, artinya terkait dengan ketidakmungkinan

mutlak bagi setiap orang. Sedangkan teori subyektif adalah prestasi tidak

mungkin bagi debitor yang bersangkutan, artinya terkait dengan

ketidakmungkinan relatif. Sementara itu teori penghapusan atau peniadaan

kesalahan berarti dengan adanya overmacth terhapuslah kesalahan debitur

atau overmacth peniadaan kesalahan.

Dari kedua teori tesebut dapat diuraikan bahwa overmacth tidak

akan berhasil apabila overmacth terjadi diluar kesalahan debitor namun

debitor telah dalam keadaan lalai, tercegahnya pemenuhan prestasi dapat

diduga pada waktu penutupan perjanjian, tercegahnya pemenuhan

disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan

perikatan dan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda

yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya17

.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering mendengar istilah jaminan

yang biasanya selalu dikaitkan dengan masalah hutang. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang

diterima. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan

atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran

kembali suatu hutang. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan

16

Agri Chairunisa, “Overmacth dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia”,

Jurnal Lex Privatum, (Desember 2012), h. 10. 17

Erichyano Rudyni Panahal, “Lewat Waktu dalam Pelaksanaan Kontrak

Komersial Pasal 1338 KUHPerdata”, Jurnal Lex Privatum, (April 2018), h. 19.

28

dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur

secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata

yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik

debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan

untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Umumnya jaminan

memiliki sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang

bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Seandainya debitur

cidera janji atau tidak bisa melunasi hutangnya kepada kreditur, kreditur

tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan tersebut

sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur

yang dijaminkan kepadanya tersebut secara lelang dimuka umum18

.

Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk

melunasi hutang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk

melunasi hutang debitur, jika masih terdapat sisa maka kreditur harus

mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Apabila hasil penjualan

ternyata masih belum cukup melunasi hutang debitur maka kekurangannya

tetap harus dilunasi debitur. Pada kasus yang terjadi antara pihak nasabah

dengan BPRS, untuk menjamin gugatannya maka BPRS meletakkan sita

jaminan atas barang-barang yang dalam hal ini barang tetap milik nasabah

yang telah diikat hak tanggungan nomor 02754/2011. Adapun barang

tersebut diantaranya tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah hak

milik nomor 00907 luas 53 M2 terletak di Kabupaten Purbalingga Provinsi

Jawa Tengah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Ukur No.

00014/Selabaya/2010 tertanggal 22 Desember 2010 No Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga

tertulis atas nama nasabah dengan batas-batas tertentu.

18

Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra

Adutya Bakti, 2007).

29

E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan19

Ajaran cita hukum (idee des recht) menyebutkan adanya tiga unsur

cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum,

keadilan dan kemanfaatan. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan

berpikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas

adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa

mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan

pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi

perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari

hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan

hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap

sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai

dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.20

Hakim sebelum mengeluarkan putusan terlebih dahulu menemukan

fakta dan peristiwa dari kedua pihak yang bersengketa. Selain itu juga

harus mendapatkan alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa,

majelis hakim dapat mencari dalam kitab-kitab perundang-undangan

sebagai hukum tertulis, hukum tidak tertulis dan sumber yurisprudensi.

Ada tiga tujuan hakim dari sudut pandang yaitu dari sudut pandang ilmu

hukum positif normatif, sudut pandang filsafat hukum, dan sudut pandang

sosiologi hukum. Sudut pandang ilmu hukum positif normatif

dititikberatkan segi kepastian hukum, sudut pandang filsafat hukum

dititikberatkan segi keadilan, sedangkan dari sudut pandang sosiologi

hukum dititikberatkan segi kemanfaatan.

19

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 278. 20

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam

Kaitannya dengan Putusan”, Jurnal Dinamika Hukum, (Mei 2014), h. 219.

30

Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada

ketiga asas tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas

kemanfaatan. Namun dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang

hakim untuk mengakomodir ketiga asas itu didalam satu putusan. Hakim

harus memilih salah satu dari ketiga asas untuk memutus perkara.

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk

mempertahankan norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Cara

berpikir normatif akan mengalami masalah pada saat ketentuan tertulis

tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang

demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan

ketentuan. Sedangkan penekanan pada asas keadlian berarti hakim harus

mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri

dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini

harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan

masyarakat. Adapun penekanan asas ini yaitu hukum lebih bernuansa pada

terciptanya keteraturan dan ketertiban masyarakat.

31

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS BUANA MITRA PERWIRA

DAN DESKRIPSI SENGKETA PEMBIAYAAN MULTIJASA

A. Sejarah Berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira

Indonesia memiliki dual banking system yaitu bank konvensional

dan bank syari‟ah. Bank syari‟ah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah, menurut jenisnya terdiri dari Bank

Umum Syari‟ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS).1

Ketentuan tentang perbankan syari‟ah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008. Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS) adalah

bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Sistem perbankan syari‟ah telah memiliki keunggulan,

sehingga dapat bertahan menghadapi perkembangan dunia. Termasuk

BPRS yang sudah dapat menjalankan dua perannya sekaligus baik dari

aspek komersil maupun sosial. Dari 155 BPRS di Indonesia maka

sebanyak 151 BPRS semuanya mengumpulkan zakat, infak, sedekah (ZIS)

dan ada 4 BPRS yang tidak mengumpulkannya.2

Perkembangan perbankan syari‟ah hingga Maret 2018, ada 167

BPRS yang tersebar di 24 Provinsi Indonesia. Diantara 24 provinsi

tersebut salah satunya ada BPRS yang didirikan di Purbalingga Jawa

Tengah. Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) serta mendukung otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si Bupati Purbalingga

periode 2000-2005 membuat sebuah gagasan tentang pendirian BPRS.

1 Fitri Fauziyah, “Upaya BPRS Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara

dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat tentang Bank Syari‟ah”, Jurnal Pemikiran Islam,

(Maret 2016), h. 48. 2 Ade Chandra, “Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syari‟ah di Riau”, Jurnal Al-Amwal, (Juni 2018), h. 70.

32

Untuk mendukung ide tersebut pada bulan Februari 2002, diadakan

sosialisasi dengan materi rencana pendirian BPRS. Hasil sosialisasi

tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan

beberapa alternatif diantaranya kepemilikan BPRS oleh masyarakat,

sedangkan Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi pendiriannya saja.

Penawaran alternatif tersebut ditanggapi oleh Pengurus Cabang

Nahdlatul Ulama (NU)3 Kabupaten Purbalingga, dengan mengajukan

proposal pendirian BPRS ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Proposal yang diajukan ternyata ditanggapi positif, hal ini dapat dilihat

dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian BPRS antara

Bupati Purbalingga dengan pihak NU pada tanggal 24 Juni 2002. Langkah

selanjutnya yang ditempuh adalah membentuk tim dengan Koordinator

Bapak Ir. Bambang D. Sumarsono, Pimpinan Proyek Bapak R. Amin

Kuspomo, dan Bendahara Bapak Budi Baskoro. Tugasnya adalah

mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendirikan

BPRS. Sedangkan tim yang dibentuk oleh NU bertugas mengawal

perizinan dan penyiapan modal, dengan Ketua Tim Bapak Drs. Mugiyarto

serta anggotanya Bapak Aman Waliyudin dan Muhammad Sulhan.

Dalam perjalanan pengurusan perizinan, langkah berikutnya adalah

membuat nama lembaga. Ide nama yang diajukan adalah Buana Mitra

Perwira sebagai bentuk gambaran konsolidasi antara NU. Dilambangkan

dengan bumi atau buana dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

yang memiliki slogan Perwira. Usulan ini disetujui dan akhirnya

digunakan sebagai nama BPRS yang akan didirikan, yaitu PT BPRS

Buana Mitra Perwira. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal

31 Oktober 2003, Bank Indonesia menerbitkan Surat Nomor 5/380/BPS

tentang Persetujuan Prinsip Pendirian, kemudian disusul dengan

Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004

tentang Izin Usaha sampai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan

3 Nahdlatul Ulama disingkat menjadi NU adalah sebuah organisasi Islam

terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di

bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

33

Perizinan Terpadu Nomor 503.7/2/11.27/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha

Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.

112816500003.

Dengan modal sebesar Rp 500.000.000 maka tanggal 4 Juni 2004,

diresmikanlah PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Berlokasi di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 45 Purbalingga dan mulai beroperasi pada tanggal 10

Juni 2004. Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.Visi

dari BPRS yaitu menjadi penggerak ekonomi umat berdasarkan prinsip

syari‟ah dan membangun kebersamaan dalam pemberdayaan umat.

Sementara misinya terbagi atas tujuh bagian yakni menerapkan budaya

Islami, melakukan pelayanan sepenuh hati, mewujudkan kepatuhan

perusahaan terhadap prinsip syari'ah, membumikan kegiatan perbankan

syari‟ah yang berbasis bagi hasil, mengedukasi dan mendorong

masyarakat untuk bermuamalah secara syari‟ah, mengembangkan kegiatan

ekonomi umat dengan mengoptimalkan potensi usaha, menciptakan

kemitraan yang amanah jujur transparan dan profesional. Adapun motto

dari BPRS BMP yaitu senyum, salam, sapa, semangat.

Jumlah pengelola sebanyak delapan orang dengan jumlah Direksi

sebanyak dua orang, Staff lima orang dan non staff satu orang. Dalam

perjalanan awal PT. BPRS ini mendapatkan perhatian yang intensif dari

Bupati Triyono Budi Sasongko, dengan mengadakan beberapa kali

kunjungan yang bersifat membina. Seiring berjalannya waktu, BPRS BMP

mengalami perkembangan yang baik. Dibuktikan bahwa BPRS berada

dalam kategori aset Rp 25 miliar sampai dengan dibawah Rp 50 miliar.

BPRS berada di peringkat 5 dalam kategori aset Rp 50 miliar ke atas.

Pertumbuhan aset yang mencapai 27,84% membuat total aset BPRS

menjadi Rp 51,04 miliar pada akhir tahun 2012. Pembiayaan BPRS

tumbuh menjadi 24,98% menjadi Rp 33,91 miliar pada tahun 2012.

Pertumbuhan pembiayaan juga diikuti dengan peningkatan DPK sebesar

Rp 43,61 miliar atau sebesar 42,42%. BPRS mencatat kenaikan dari isi

34

modal yaitu sebesar 22,30% dari Rp 3,79 miliar menjadi Rp 4,63 miliar

pada akhir 2012. Semua peningkatan yang terjadi pada komponen kinerja

keuangan tersebut berpengaruh terhadap laba BPRS hingga tumbuh

34,92% menjadi Rp 1,22 miliar pada tahun 2012.4

Bupati Purbalingga memberikan dukungan besar, dibuktikan dengan

sebidang lahan miliknya yang kemudian dibangun dengan swadaya di

Jalan MT Haryono Nomor 267 Purbalingga. Pada tanggal 20 Mei 2009,

resmi ditempati sebagai Kantor Pusat PT BPRS BMP. Selain itu BPRS ini

juga telah memiliki kantor kas yaitu di Jalan Letkol Sugiri Bobotsari, Jalan

Sersan Sayun Karangmoncol, kantor kas Karanganyar di Jalan Raya

Karanganyar dan kantor kas Bukateja di Jalan Raya Purwandaru Bukateja.

B. Produk BPRS Buana Mitra Perwira

1. Produk layanan penghimpunan dana.

Produk pelayanan penghimpunan dana memiliki dua produk,

yaitu tabungan dan deposito. Tabungan adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu

yang disepakati. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

atau jenis lainnya. Cara penarikan rekening tabungan yang paling

banyak digunakan saat ini yaitu nasabah datang langsung ke bank

dengan membawa buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan debet

card. Prinsip perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan

yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah

digunakan untuk menyimpan saja tanpa perjanjian suku bunga tertentu

tetapi diperkenankan memberikan bonus. Tabungan wadiah dibagi lagi

menjadi 3 macam diantaranya tabungan iB Amanah, tabungan iB

Syari‟ah, tabunganKu iB, tabungan iB Mitra Sipantas dan tabungan iB

Pendidikan. Tabungan iB Amanah merupakan simpanan yang

dipergunakan sebagai sarana titipan penyimpanan modal. Tabungan iB

4 Diakses pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 pukul 18.20 WIB

https://www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1


35

Syari‟ah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-

waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang

dipersyaratkan. Dan tabungan iB Pendidikan yaitu simpanan bagi siswa

dan siswi Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas

(SMA), yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Manfaat

dari ketiga produk tersebut antara lain mendapatkan bonus tiap akhir

bulan, simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai

dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan membantu sektor usaha

kecil menengah berakad secara syari‟ah. Selain memiliki manfaat,

produk-produk itu juga memiliki risiko. Adapun risikonya yaitu

penabung tidak mendapatkan bagi hasil, hanya mendapatkan bonus

yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Sementara tabungan mudharabah merupakan simpanan yang

hanya dapat ditarik dengan cara-cara tertentu yang disepakati.

Tabungan ini akan dikelola dengan menggunakan akad mudharabah

mutlaqah, pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada mudharib.

Tabungan mudharabah tidak dapat diambil sewaktu waktu karena

merupakan investasi yang diharapkan memberikan keuntungan, dan

dana hanya dapat ditarik setelah akhir akad. Tabungan mudharabah

digunakan nasabah untuk investasi atau mencari keuntungan dengan

mendapatkan nisbah atau presentase bagi hasil. Adapun perbedaan

antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah yaitu tabungan

mudharabah penarikan dananya bersifat hanya dapat dilakukan pada

periode atau waktu tertentu, intensif bagi hasil , dan pengembalian dana

tidak dijamin akan dikembalikan semua. Sedangkan tabungan wadiah

penarikannya dapat dilakukan setiap saat, intensif bonus, pengembalian

dana dijamin akan dikembalikan semua.5

5 Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana

Pihak Ketiga Bank Syari‟ah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (2013), h. 15.

36

Selanjutnya adalah deposito, merupakan simpanan yang

penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

Dalam perbankan syari‟ah deposito memakai prinsip mudharabah,

dengan memberikan imbalan bukan berupa bunga tetapi bagi hasil

(profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad. Bank

dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungannya

bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang

tersimpan lebih lama, deposito memiliki jangka waktu dan frekuensi

penarikan yang relatif panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa

menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan

nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang

besarannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal

perjanjian6. Dibawah ini tabel realisasi bagi hasil dari produk tabungan

wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah:

Tabungan Wadiah

No Jenis Tabungan Bonus

1 Tabungan iB Amanah Setara 1%

2 Tabungan iB Syari‟ah Setara 3%

3 iB TabunganKu Setara 1%

Tabungan Mudharabah

Tabungan %EQR/p.a

Tabungan iB Mitra

Sipantas

8,30

6 Ahmad Roziq, “Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan

Mudharabah pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Jember”, Jurnal JEAM, (2013), h. 6.

37

Deposito Mudharabah

No Jangka Waktu 5EQR/p.a

1 Deposito 3 bulan 6,56



2. Produk penyaluran dana.

Produk penyaluran dana yang terdapat pada BPRS BMP terdiri

dari enam jenis yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, al-qardh,

pembiayaan multijasa, dan menabung emas.

Murabahah atau pengadaan barang dalam perbankan syari‟ah

didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk

transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara

pembayaran angsuran. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai

pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan

membeli barang itu dari pemasok barang, dan kemudian menjualnya

kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up atau margin

keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada

nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.7 Sama halnya dalam

praktek pada BPRS BMP, murabahah merupakan penyediaan dana,

tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan transaksi jual

beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin

keuntungan yang disepakati.

Mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang

memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke

perusahaan komersil. Syarat dari akad pembiayaan mudharabah adalah

7 Anita Rahmawaty, “Ekonomi Syari‟ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah

dalam Perbankan Syari‟ah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, (Desember, 2007), h.

191.

38

modal harus berupa uang atau barang yang harus tunai, keuntungan

harus dibagi kedua pihak, besar keuntungannya disepakati pada waktu

awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. Sedangkan rukun

akadnya adalah pelaku akad, objek akad, ijab dan qabul.8 Konsep

pembiayaan mudharabah pada BPRS BMP yaitu pihak bank (shahibul

maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah

(mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sesuai dengan

prinsip syari‟ah dan sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal.

Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah atau

kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan

ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola bertanggungjawab apabila

kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu, dari masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati

sebelumnya dan kerugian akan ditanggung oleh pihak sebesar

partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Terdapat beberapa

manfaat pada pembiayaan ini baik bagi nasabah atau bank, yaitu bank

akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat

keuntungan nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar

dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi

disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha sehingga bank tidak

akan pernah mengalami negative spread, pengembalian pokok

pembiayaan disesuaikan dengan cash flow sehingga tidak memberatkan

usaha nasabah, bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang

halal dan menguntungkan karena keuntungan konkret itulah yang akan

dibagi.9

8 Fransisca Yaningwati, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”, Jurnal Administrasi

Bisnis, (Juli 2014), h. 3. 9 Puji Hadiyati, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah

dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, E-jurnal Manajemen dan Bisnis,

(Oktober 2013), h. 5.

39

Al Qardh merupakan akad pinjam meminjam dengan ketentuan

pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana

apabila terjadi force major. Terdapat rukun dan syarat yang harus

dipenuhi dalam mekanisme di BPRS BMP, yaitu kedua belah pihak

melakukan akad qardh yang kemudian pihak BPRS memberikan

sejumlah pinjaman kepada nasabah. Selanjutnya dana tersebut

digunakan untuk kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha tersebut

akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut murni diambil

oleh nasabah karena akad yang ada didalam qardh adalah akad

tabarru’, atau pinjaman yang hanya mengembalikan pokok

pinjamannya saja. Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua

belah pihak, maka pokok modal dikembalikan oleh nasabah kepada

bank selaku pemberi pinjaman.

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan

lembaga keuangan syari‟ah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat

atas jasa. Pembiayaan tersebut dalam bentuk penyediaan dana atau

piutang dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan

nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.10

Menabung emas adalah membeli emas dengan pembayaran

setiap bulan. Program menabung emas untuk nasabah memiliki

berbagai keuntungan antara lain logam mulia bersertifikat ANTAM

yaitu sertifikat yang berbentuk kartu didalam plastik, pembayaran

sampai dengan lima tahun, dan biaya administrasi ringan tanpa biaya

penyimpanan.11

10

Oktaviani Mariyanti, “Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan

Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, Jurnal

Eksis, (Oktober 2015), h. 159. 11

Diakses pada hari Rabu, 5 September 2018 pukul 10.35 WIB. https://www.bprsbmp.com/2018/05/menabung-emas-menabung-emasadalah.html?m=1.

https://www.bprsbmp.com/2018/05/menabung-emas-menabung-emasadalah.html?m=1

40

C. Deskripsi Sengketa Pembiayaan Multijasa BPRS BMP Purbalingga

Berdasarkan akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13

September 2011 yang menyatakan bahwa nasabah telah menerima

pembiayaan dari BPRS sebesar Rp 250.000.000 dan ujrah sebesar Rp

180.000.000. Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama lima tahun

atau 60 bulan, yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13

September 2016. Pembiayaan tersebut menggunakan akad ijarah dan akan

digunakan untuk biaya percetakan tabloid. Namun nasabah mengalami

kredit macet dalam membayar angsuran. Penyebab dari menunggaknya

pembayaran yaitu ketika nasabah sudah mendapatkan pembiayaan, uang

tersebut digunakan untuk membayar kontrak percetakan tabloid sebanyak

72 edisi. Setiap edisi mencetak 4.000 eksemplar dengan harga Rp

2.500/eksemplarnya, senilai Rp 10.000.000 sekali cetak per minggu atau

Rp 40.000.000 per bulan. Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000.

Dalam perjalanan usaha, ketika percetakan baru mencetak sebanyak 17

edisi dan masih tersisa 52 edisi lagi, mendadak direktur percetakan kabur

tanpa diketahui keberadaannya sehingga nasabah mengalami kerugian 52

edisi yaitu sejumlah Rp 520.000.000, selain itu juga harus membayar gaji

24 karyawan.

Mengetahui hal tersebut BPRS memberikan kesempatan berupa

tenggang waktu. Karena nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

dari tenggang waktu yang sudah diberikan maka BPRS melayangkan 2

kali surat somasi. Somasi yang pertama dengan No. 014/SOMASI/ADV-

SGG/I/2013 pada tanggal 8 Februari 2013 dan yang kedua No.

056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013. Atas kelalaian

dari nasabah melanggar kontrak yang telah disepakati, maka BPRS

melakukan tuntutan pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih

menjadi tanggungan nasabah. Akan tetapi nasabah masih tidak dapat

membayar angsuran sampai gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan

41

Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 dengan nomor

register perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan

tergugat secara langsung oleh majelis maupun melalui mediasi dengan

dipilihnya seorang mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut

tidak berhasil. Karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka sidang

dilanjutkan dan kemudian sampai kepada putusan Pengadilan Agama

Purbalingga. Putusan ini memutuskan bahwa mengabulkan dan menolak

gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan sah secara hukum akad

pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat

antara kedua belah pihak dihadapan notaris Sri Wachyono SH., MH.,

M.Kn notaris di Purbalingga, menyatakan tergugat telah melakukan

perbuatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan tersebut sehingga

merugikan penggugat yang berupa kerugian materiil sebesar Rp

252.393.450, menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada

penggugat secara langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan

hukum tetap, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.031.000.

Setelah Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan

tanggal 01 Mei 2014, nasabah mengajukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Alasan nasabah mengajukan banding

dikarenakan merasa tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama.

Perkara yang diajukan dalam tingkat ini nasabah meminta agar hakim

memeriksa penjelasan akad multijasa, memeriksa bukti tulis dan saksi.

Permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus dalam

putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor

160/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang didaftarkan pada tanggal 21 Agustus

2014. Setelah membaca dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan

Agama Purbalingga nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dan surat-surat

lainnya maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa pihak nasabah

memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan

42

karena telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Hakim PTA

menganggap perlu adanya pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh

hakim pada tingkat pertama, dengan beberapa pertimbangan yaitu hakim

tingkat pertama kurang cermat dalam melihat peristiwa hukum yang

diajukan BPRS sehingga tidak jelas. Karena gugatan ini merupakan

gugatan yang didasari atas wanprestasi dari sebuah kontrak perjanjian,

maka harus diperiksa dengan cermat akad yang disepakati oleh kedua

belah pihak. Hakim tingkat banding berpendapat belum cukup jelas ma’jur

dalam akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma’jur yaitu objek

sewa, manfaat atas penggunaan barang atau jasa yang dipersewakan, dan

kepemilikan objek yang disewakan. Ada poin yang dianggap kurang jelas

tercantum didalam akad pembiayaan multijasa yaitu terdapat kalimat

“bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah

mengajukan permohonan kepada bank untuk memperoleh fasilitas

pembiayaan multijasa yang pendapatan atau keuntungan dibagi secara bagi

hasil yang seimbang antara BPRS dengan nasabah, sesuai dengan besarnya

pembiayaan dari BPRS dan modal dari nasabah”. Bunyi kalimat tersebut

menurut hakim tingkat banding menjadi tidak jelas, karena akad yang

dibuat termasuk kedalam akad ijarah oleh karena itu perlu adanya

kejelasan dari maksud kalimat tersebut.

BPRS selaku kreditur menganggap nasabah telah melakukan

wanprestasi, padahal dalam akad tersebut nasabah dapat dikatakan

wanprestasi apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu

13 September 2016. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan perkara

yang diajukan, hakim mengeluarkan putusan tanggal 25 November 2014

bahwa isi amar putusan tersebut adalah menguatkan Putusan Pengadilan

Agama Purbalingga, menghukum nasabah untuk membayar angsuran

terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang

dalam akad yaitu pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 (empat

juta seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh

tujuh rupiah), pembayaran ujrah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

43

dan membebankan nasabah untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding yaitu sebesar Rp 150.000. Namun pihak nasabah masih belum

merasa puas sehingga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung yang didaftarkan tanggal 19 Januari 2015.

Adapun alasan kasasi yakni bahwa nasabah masih merasa belum

puas atas putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

tentang penjatuhan hukuman wanprestasi. Dengan demikian Mahkamah

Agung memutuskan perkara sengketa ekonomi syari‟ah pada tanggal 28

Agustus 2015. Isi dari putusannya sama dengan putusan pada tingkat

banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menghukum

pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar

Rp 500.000. Rincian kerugian materiil yang harus dibayarkan nasabah

kepada BPRS berupa sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp

40.349.585, denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp

150.000, biaya kuasa hukum Rp 10.000.000.

44

BAB IV

KESESUAIAN PUTUSAN DENGAN FATWA DSN-MUI DAN KHES

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus

Sengketa Ekonomi Syari’ah Nomor: 569 K/Ag/2015

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan

pertimbangan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara nasabah

dengan BPRS BMP, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara. Berkas

yang diperiksa yaitu berkas dari tingkat pertama di Pengadilan Agama

Purbalingga dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam

proses perkara tingkat pertama berkas yang diperiksa oleh hakim meliputi

surat permohonan dari kuasa hukum BPRS, surat kuasa yang diajukan ke

Pengadilan Agama Purbalingga, gugatan sengketa ekonomi syari‟ah yang

diajukan oleh pihak BPRS, jawaban dari nasabah, replik dan duplik, serta

putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama.

Sedangkan pada tingkat banding, berkas yang diperiksa oleh hakim yaitu

surat permohonan banding dari kuasa hukum nasabah, surat kuasa yang

diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memori banding, dan

putusan yang dikeluarkan oleh hakim tingkat banding.

Pada pengadilan tingkat pertama BPRS BMP telah mengajukan

gugatan terhadap nasabah tanggal 23 September 2013 ke Pengadilan

Agama Purbalingga, mengenai dalil-dalil pokok gugatannya sebagai

berikut:

1. Berdasarkan akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13

September 2011, nasabah telah menerima pembiayaan dari

BPRS sebesar Rp 250.000.000 dan ujrah sebesar Rp

180.000.000.

45

2. Jangka waktu pembiayaan tersebut selama 60 bulan yaitu sejak

tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016.

3. Pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya cetak tabloid.

4. Ternyata dalam perjalanan mencicil kewajibannya, nasabah

telah menunggak angsuran kemudian BPRS melayangkan dua

kali surat peringatan atau somasi.

5. BPRS melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada

tanggal 8 Februari 2013 dan 15 Mei 2013 tetapi nasabah tidak

pernah menanggapinya.

6. BPRS memberikan kesempatan kepada nasabah namun

nasabah tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

7. Atas kelalaian nasabah maka BPRS melakukan tuntutan

pembayaran atas sejumlah modal yang masih menjadi

tanggungan nasabah.

8. Nasabah dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi

sehingga merugikan BPRS.

9. Akibat dari nasabah yang wanprestasi, BPRS mengalami

kerugian sebesar Rp 257.393.450 dengan perincian sewa

manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp 40.549.585,

denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp

150.000, biaya kuasa hukum Rp 10.000.000.

Atas gugatan dari BPRS, maka pihak nasabah telah memberikan

jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2014 yang isinya yaitu:

1. Nasabah mendapat tawaran pembiayaan sebesar Rp

200.000.000 untuk jangka waktu lima tahun guna

pengembangan usaha dibidang penerbitan tabloid. Tawaran

tersebut diterima oleh nasabah dengan catatan bahwa nasabah

memiliki empat ruko yang siap dijual. Sehingga jika ruko

tersebut dapat terjual, maka semua hutang nasabah pun saat itu

juga akan dilunasi. Hal tersebut nasabah sampaikan kepada

BPRS sekaligus mempersilahkan BPRS untuk ikut

46

menawarkan dan menjualnya. Nasabah berharap agar ruko

segera terjual, karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi

beban bagi nasabah. Ruko tersebut merupakan satu satunya

jalan agar nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah

diberikan oleh BPRS BMP. Meskipun pendapatan dari iklan

dan langganan berkisar Rp 50.000.000 (lima puluh juta) per

bulan namun beban untuk membayar gaji karyawan belum

cukup.

2. Setelah pembiayaan tersebut cair nasabah langsung

menggunakan uang tersebut untuk membayar kontrak

percetakan sebanyak 72 edisi. Setiap edisi mencetak 4.000

eksemplar dengan harga Rp 2.500 per eksemplar, senilai Rp

10.000.000 setiap kali cetak per minggu atau Rp 40.000.000

sebulan. Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000 atau Rp

10.000.000 x 72 edisi yaitu sebesar Rp 720.000.000.

3. Namun dalam perjalanan usaha, mungkin Tuhan sedang

memberi cobaan kepada nasabah, ketika pihak percetakan baru

mencetak 17 edisi yang berarti masih tersisa 52 edisi lagi

mendadak direktur percetakan kabur. Sehingga nasabah

mengalami kerugian 52 edisi x Rp 10.000.000 yaitu Rp

520.000.000. beban nasabah pun semakin bertambah berat

karena tabloid harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan

kelangsungan hidup. Dan jika nasabah tutup modal yang sudah

diinvestasikan hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia.

Sementara nasabah juga harus tetap membayar 24 karyawan

yang setiap bulannya mencapai Rp 30.000.000 dan biaya cetak

tabloid setiap minggu, hingga total pengeluaran nasabah setiap

bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70.000.000.

Suatu beban yang sangat berat bagi nasabah untuk membayar

biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24

karyawan benar-benar terasa berat. Itulah salah satu penyebab

47

nasabah mengalami kesulitan untuk mengangsur kewajibannya

kepada pihak BPRS.

Atas jawaban dari nasabah tersebut, BPRS telah mengajukan replik

tanggal 22 Januari 2014, kemudian nasabah mengajukan duplik tanggal 26

Februari 2014 yang isi pokoknya menegaskan membantah dalil-dalil

gugatan dari pihak BPRS dengan mengemukakan bahwa:

1. Nasabah tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebab masih

sanggup untuk melunasi hutang-hutang dan jangka waktu

perjanjian akad pembiayaan multijasa dari tanggal 13

September 2011 sampai 13 September 2016.

2. Nasabah tidak meminta agar membatalkan kontrak akad

pembiayaan maka konsekwensi hukumnya kontrak akad

tersebut masih berlaku, belum berakhir dan nasabah belum

bisa dinyatakan telah wanprestasi.

3. Bahwa terdapat beberapa kejanggalan pada isi perjanjian

terutama mengenai perincian kewajiban untuk membayar

sebesar Rp 257.393.450 dan nasabah merasa keberatan. Karena

jumlah perincian tersebut berbeda-beda, ada yang berjumlah

Rp 273.118.657, Rp 243.876.921, dan Rp 254.393.450.

Dengan demikian seharusnya BPRS konsekwen menggunakan

dasar perincian Rp 237.118.657 dan itupun harus dikurangi

biaya pengacara Rp 10.000.000 karena tidak tepat nasabah

harus membayar pengacara dari pihak BPRS. Oleh karena itu

jumlah tanggungan sebesar Rp 237.118.657 masih harus

dikurangi biaya pengacara jadi totalnya Rp 227.118.657.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh BPRS, jawaban dari

nasabah, replik dan duplik,serta kesimpulan tertulis maka nasabah dan

BPRS memohon agar Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengeluarkan

putusannya. Sebelum mengeluarkan putusan, terlebih dahulu hakim

mempertimbangkan dasar hukum dalam menangani sengketa tersebut

diantaranya:

48

1. Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian antara kedua belah

pihak, apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya akan

dibawa ke Pengadilan Agama Purbalingga. Hakim menetapkan

bahwa kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga memiliki

kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili sengketa

pembiayaan yang terjadi antara BPRS BMP dengan

nasabahnya, hal ini berdasarkan pada Pasal 55 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi “penyelesaian

sengketa perbankan syari‟ah dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama” dan Pasal 118 Ayat 6 HIR

berbunyi “jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta

maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu”.

Secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Purbalingga

berwenang mengadili perkara antara nasabah dan BPRS.

Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung menetapkan

bahwa Pengadilan Agama Purbalingga berwenang berdasarkan

kewenangan absolut dan relatif. Dasar dari kewenangan ini

karena perjanjian yang ada dalam akad yaitu Pasal 55 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 118 Ayat 6

HIR. Jadi yang diperiksa oleh hakim Mahkamah Agung dalam

masalah ini mengenai kewenangan pengadilan.

Hakim menyatakan Pengadilan Agama Purbalingga

mempunyai kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili

sengketa ekonomi syari‟ah. Kewenangan absolut yaitu

kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili perkara dari

pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau

pembebanan tugas. Sedangkan kewenangan relatif adalah

49

kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai

dengan domisili pihak yang berperkara.1

2. Berdasarkan kepada Pasal 282 yang berbunyi “akta autentik

yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-

Undang atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk

membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua

belah pihak, tentang segala hal didalam surat itu, dan juga

yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja,

tetapi itu hanya sekedar diberitahukan langsung berhubung

dengan pokok yang disebutkan dalam akad tersebut”. Karena

akta autentik dipercaya kebenarannya bahwa para pihak dalam

bertransaksi didampingi oleh notaris dan isi transaksi sesuai

seperti yang tertuang dalam akad.2 Dengan demikian

pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan

akad pembiayaan multijasa Nomor 01 tanggal 13 September

2011 sampai 13 September 2016 tersebut sah, dengan alasan

akad tersebut dibuat oleh notaris di Purbalingga yaitu oleh

notaris Bapak Sri Wachyono SH., MH., M.Kn. Setelah

memperhatikan akad yang telah dibuat antara BPRS dengan

nasabah, maka hakim Pengadilan Agama Purbalingga

menetapkan bahwa akad tersebut merupakan akad yang sah.

3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa

nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hal ini

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 HIR KUHPerdata.

Wanprestasi menurut KUHPerdata diartikan sebagai kelalaian,

atau suatu keadaan debitur tidak melakukan apa yang

diperjanjikan dan biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada nasabah. Jadi pertimbangan hukum hakim

1 Randang S. Ivan, “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam

Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Jurnal Lex Privatum, (Januari 2016), h. 26. 2 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2013), h. 159.

50

Mahkamah Agung menetapkan bahwa nasabah telah

wanprestasi berdasarkan Pasal 181 HIR.

Atas dasar pertimbangan hukum yang telah dikeluarkan oleh hakim

maka Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan nomor

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang amarnya menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan BPRS untuk sebagian.

2. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan multijasa

yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi

terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan

BPRS sebesar Rp 257.393.450.

4. Menghukum nasabah untuk membayar kerugian tersebut

secara langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

5. Menolak gugatan BPRS selain dan selebihnya.

6. Menghukum nasabah untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000.

Setelah Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan putusan,

nasabah merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Agama Semarang. Banding adalah permohonan yang dapat diajukan

apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan

pengadilan tingkat pertama, karena merasa hak-haknya belum terpenuhi

atau menganggap putusan tersebut kurang adil. Asas pemeriksaan banding

adalah memeriksa putusan akhir pengadilan tingkat pertama. Tujuan utama

pemeriksaan banding yaitu untuk mengoreksi dan meluruskan segala

kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan hukum serta pembuktian. Jika

pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan sudah tepat

menurut tata cara yang ditentukan undang-undang dan amar putusannya

sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengadilan tingkat

banding berwenang untuk menguatkan putusan. Sebaliknya, jika

pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa

51

oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan

hukum maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkan

dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai

koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama.3

Sebelum mengeluarkan putusan, hakim pengadilan tingkat banding

memeriksa pertimbangan hukum dan putusan yang telah dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Purbalingga. Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama

Semarang, terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan

oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Oleh karena itu, hakim memberikan

pertimbangan hukumnya yaitu:

1. Hakim menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi

Agama dalam mengadili perkara tingkat banding adalah

memeriksa ulang kembali perkara yang diputus oleh

Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Hal ini

sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 951

K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 mengesahkan bahwa

seharusnya hakim banding mengulang untuk memeriksa

kembali perkara dalam keseluruhannya. Namun majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendasarkan pada

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6

April 1995 Nomor 247 K/Sip/1955, menyatakan bahwa

“hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang

termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib

meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat

pertama”.

2. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang bukti

tertulis yang menjadi pokok dari permasalahan yaitu akad

pembiayaan multijasa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad tersebut menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah

3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 344.

52

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 295 KHES. Mengenai

nasabah telah wanprestasi terdapat pertimbangan hakim tingkat

banding yang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama

Purbalingga mengenai penjatuhan hukuman kepada nasabah.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan hukuman

bagi nasabah untuk mengangsur dalam proses pembayaran,

karena hakim berpendapat berdasarkan pada sahnya akad

pembiayaan multijasa dan sesuai dengan Pasal 2 Angka 3 yang

berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara berangsur selama

60 bulan paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai

atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai

dengan jadwal angsuran”. Sementara pertimbangan Pengadilan

Agama Purbalingga mengenai hukuman tersebut

membebankan nasabah untuk membayar langsung sekaligus

kerugian ketika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat banding majelis hakim hanya meninjau beberapa dalil

terpenting yang menjadi pokok perkara, menguatkan putusan Pengadilan

Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg dan mengeluarkan

putusan dengan nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg sebagai berikut:




3. Menyatakan nasabah telah melakukan wanprestasi dalam

pembayaran angsuran, sebagaimana pada Pasal 2 Angka 3

akad pembiayaan multijasa bahwa “pembayaran sewa manfaat

secara angsuran sebesar Rp 4.166.667 dan ujrah sebesar Rp

3.000.000 setiap bulan” sebagaimana tertuang dalam akad.

4. Menghukum nasabah untuk membayar angsuran terhutang dan

angsuran selanjutnya setiap bulan yang tertuang dalam akad

yaitu pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 4.166.667 dan

53

ujrah sebesar Rp 3.000.000 sampai dengan tanggal 13

September 2016.

5. Menolak gugatan BPRS selain dan selebihnya.

6. Menghukum nasabah untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara sebesar Rp 1.031.000.

7. Membebankan kepada nasabah untuk membayar biaya perkara

pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.

Dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka nasabah

masih merasa tidak puas sehingga mengajukan lagi perkara tersebut ke

tingkat kasasi yang dilanjutkan dengan sidang di Mahkamah Agung

tanggal 19 Januari 2015, diketuai oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H dan

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H sebagai ketua majelis Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung

sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan, berdasarkan ketentuan

Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 salah satu tugas

dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus

permohonan kasasi. Dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 dikemukakan bahwa kasasi adalah pembatalan putusan atas

penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat

terakhir. Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi tidak

meninjau keseluruhan dari putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama, melainkan terbatas pada peninjauan kesesuaian antara

putusan tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku4, karena

hakim dalam tingkat ini bukan sebagai judex factie atau hakim tingkat

pertama dan terakhir.

Setelah Mahkamah Agung meneliti pertimbangan Pengadilan

Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata

terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada tingkat banding, yaitu

untuk menyatakan nasabah telah wanprestasi harus ditunggu sampai

4 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Konsep dan Praktik di

Pengadilan Agama, 190.

54

berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016. Dalam pertimbangan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan

Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan nasabah telah

melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran dengan memperbaiki

bunyi amarnya yaitu “pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar

Rp 4.1666.667 dan ujrah sebesar Rp 3.000.000 setiap bulan”. Apabila

nasabah dinyatakan wanprestasi maka harus dihukum untuk membayar

kerugian tersebut secara tunai, karena jika tidak dibayarkan secara tunai

seperti yang ada dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi

Agama Semarang yang menghukum nasabah untuk membayar angsuran

terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan maka dapat terjadi

wanprestasi lagi. Atas pertimbangan tersebut menurut pendapat hakim

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

kasasi yang dimohonkan oleh nasabah, membatalkan putusan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2013/PTA.Smg, memperbaiki


Pertimbangan hukum yang digunakan pada tingkat kasasi oleh hakim

Mahkamah Agung dalam menangani sengketa pembiyaan multijasa ini

yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi

Agama Semarang dalam mengadili perkara telah salah dalam

menerapkan hukum atau mengadili perkara dengan tidak

berdasarkan hukum.

2. Menurut hakim Mahkamah Agung kesalahan penerapan hukum

ini terletak pada akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal

13 September 2011. Akad tersebut telah disebutkan dengan

jelas bahwa uang dari pembiayaan tersebut akan digunakan

untuk biaya cetak tabloid. Namun faktanya usaha percetakan

tersebut menjadi berhenti disebabkan direktur percetakan

melarikan diri. Seharusnya hakim tingkat pertama dan banding

mempertimbangkan hal tersebut karena dalam sistem

55

perbankan syari‟ah menganut sistem bagi untung dan rugi

(profit and loss sharing),5 tetapi kerugian yang dialami hanya

ditanggung oleh nasabah.

3. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang

berkaitan dengan sahnya akad dengan menggunakan ketentuan

yang ada dalam Pasal 20 Angka 1, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,

dan Pasal 25 KHES.

4. Dalam mempertimbangkan akad yang digunakan dalam

pembiayaan tersebut, hakim Mahkamah Agung menggunakan

ketentuan yang ada dalam Pasal 20 Ayat 9 KHES, Fatwa No.

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, dan Fatwa

No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

5. Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan bahwa nasabah

telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan pada Pasal

36 KHES dan mengenai hukuman atau ganti rugi dari

perbuatan wanprestasi hakim menggunakan Fatwa No.

43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’widh.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara

dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan pada tingkat pertama

yang sudah tepat dan mengeluarkan putusan nomor 569 K/Ag/2015

tanggal 28 Agustus 2015 sebagai berikut:




3. Menyatakan nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi

terhadap akad pembiayaan multijasa sehingga merugikan

BPRS sebesar Rp 257.393.450.

5 Muchlis Yahya, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan

Syari‟ah dalam Ekonomi Syari‟ah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, (Juli

2011), h. 67.

56

4. Menghukum nasabah untuk membayar kerugian tersebut secara

langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan

hukum tetap.

5. Menolak gugatan BPRS untuk selain dan selebihnya.

6. Menghukum nasabah untuk membayar perkara dalam semua

tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp

500.000.

B. Analisis Kesesuaian Putusan dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES

Dewan Syari‟ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang

dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, bertugas untuk menetapkan fatwa

tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip

syari‟ah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN ini mengikat terhadap

lembaga keuangan syari‟ah berdasarkan ketetapan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah.6 Fatwa adalah produk

pemikiran hukum Islam yang merupakan respons atas pertanyaan yang

diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa harus dijadikan dasar tersendiri dalam

mengadili perkara perbankan syari‟ah di Pengadilan Agama. Hal ini dapat

dilihat dari Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite

Perbankan Syari‟ah. Kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa

keberadaan prinsip syari‟ah yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama

Indonesia merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem

perbankan syari‟ah7. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa

pentingnya kedudukan fatwa bagi perbankan syari‟ah, sehingga jika terjadi

sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikan fatwa

sebagai salah satu sumber hukum.

6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6.24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari‟ah. 7 Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari‟ah.

57

Selain fatwa, KHES juga harus dijadikan sebagai sumber hukum

hakim dalam memutus sengketa perbankan syari‟ah di Pengadilan Agama.

KHES merupakan hukum materiil yang mengatur tentang ekonomi

syari‟ah dan dikeluarkan pada tanggal 10 September 2008, memiliki

tujuan untuk kelancaran dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa

ekonomi syari‟ah. Hakim pengadilan yang memeriksa perkara ekonomi

syari‟ah, mempergunakan KHES sebagai pedoman untuk mengadili dan

menemukan hukum untuk mengeluarkan putusan yang adil dan benar.

Adanya KHES juga memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk

hukum, menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan, dan

mempunyai kekuatan mengikat para hakim untuk menggunakan KHES

sebagai sumber materil ketika beracara di Pengadilan.8 KHES merupakan

sumber hukum materiil dan pilar dari Peradilan Agama dalam menangani

sengketa terkait dengan akad perjanjian ekonomi syari‟ah.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa akad

tersebut sah, dengan mengacu kepada kontrak akad pembiayaan multijasa

nomor 01 tanggal 13 September 2011. Kontrak itu sudah sesuai dengan

KHES Pasal 20 Angka 1 yang menjelaskan bahwa akad adalah

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Pertimbangan

selanjutnya berdasarkan KHES Pasal 22 yang menjelaskan tentang rukun

akad, terdiri dari pihak-pihak yang berakal, objek akad, tujuan pokok akad

dan kesepakatan. Adapun syarat-syarat akad ijarah, majelis hakim dalam

mempertimbangkan mengacu kepada KHES pasal 23, 24, dan 25. Pasal 23

tentang pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha

dan memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau sudah

berakal dan tamyiz. Pasal 24 tentang objek akad yaitu amwal atau jasa

yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan objek akad harus suci,

bermanfaat dan dapat diserahterimakan. Pasal 25 menjelaskan akad

8 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah,

(Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 79.

58

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha

masing-masing pihak yang mengadakan akad. Selain syarat-syarat yang

ditentukan oleh KHES, syarat harus sesuai dengan terbentuknya akad

(syuruth al-in ‘iqad), syarat keabsahan akad (syurut as-sihah), syarat

berlakunya akibat hukum (syurut an-nafaz), dan syarat mengikatnya akad

(syurut luzum).9

Jika dilihat dari segi perkara yang terjadi antara BPRS dengan

nasabah merupakan sengketa dalam akad pembiayaan multijasa. Hal ini

sesuai dengan Pasal 20 Ayat 9 bahwa ijarah adalah sewa barang dalam

jangka waktu tertentu dalam pembayaran. Pertimbangan majelis hakim

dalam menyatakan bahwa akad multijasa tersebut sah, yaitu dengan

mempertimbangkan kepada rukun dan syarat ijarah yang dijelaskan pada

Pasal 259. Pasal ini menyatakan rukun ijarah terdiri dari pihak yang

menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), atau benda yang

disewakan (ma’jur) dan akad.

Dalam pertimbangan ini selain menggunakan KHES, hakim juga

menggunakan fatwa tentang ijarah. Fatwa menjelaskan bahwa rukun akad

ijarah menurut fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 sama dengan rukun akad

ijarah yang ditentukan oleh ulama fiqh. Namun dalam fatwa.

menggabungkan antara rukun manfaat dan rukun ujrah dalam satu rukun

yaitu pada rukun objek akad ijarah. Adapun mengenai syarat-syarat rukun

ijarah, majelis hakim mempertimbangkan dengan menggunakan KHES

Pasal 301 sampai 304. Namun pertimbangan ini tidak sesuai dengan pasal

tersebut, karena didalamnya menjelaskan ketentuan akad kafalah.

Seharusnya menggunakan pertimbangan tentang syarat pelaksanaan dan

penyelesaian akad ijarah yang tercantum dalam KHES Pasal 257 sampai

262.

Berdasarkan fakta bahwa tergugat telah menerima pembiayaan dari

yang tercantum dalam akad pembiayaan multijasa nomor: 01 tanggal 13

9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: tentang Teori Akad dalam Fikih

Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 99-106.

59

September 2011, sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan ujrah sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta

rupiah). Dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan,

sejak tanggal 13 September 2001 sampai dengan 13 September 2016.

Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk biaya cetak tabloid. Dalam

akad pembiayaan yang dibuat oleh kedua belah pihak, tercantum Pasal 1

mengenai akad. Bahwa akad pembiayaan multijasa adalah akad sewa

menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan

manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek yang disewakan.

Muajir adalah bank sebagai pemilik jasa. Musta’jir adalah nasabah sebagai

pihak yang menyewakan jasa manfaat dari bank. Ma’jur adalah objek atau

sewa manfaat yang disewakan. Dan ujrah adalah besarnya uang sewa yang

harus yang dibayar oleh nasabah sebagai tergugat kepada bank sebagai

penggugat.10

Akad yang digunakan oleh bank dengan nasabah adalah akad

ijarah dan obyek yang disewakan yaitu pembiayaan berupa uang untuk

biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dari akad dan obyek yang

disewakan sudah tepat, tetapi dalam putusan majelis hakim tidak

mempertimbangkan hukum tersebut dengan Pasal 603 KHES yaitu bahwa

pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi

ijarah atau kafalah.

Dalam isi akad mengenai wanprestasi yaitu pada Pasal 1 Angka 9

dijelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan tidak dilaksanakannya

sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat

menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang

termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka

waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah

kewajiban nasabah kepada bank. Dalam Pasal 1 Angka 9, atas kelalaian

dan tergugat maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih

pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan

10

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

60

para tergugat.11

Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal yang ada

dalam akad tersebut dengan Pasal 41 KHES. Pasal tersebut menjelaskan

bahwa syarat keadaan memaksa yaitu peristiwa yang menyebabkan

terjadinya darurat tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan

prestasi, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan

pihak yang harus melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan

prestasi tidak dalam beritikad buruk,12

sehingga dalam keadaan apapun

meskipun tergugat mengalami keadaan darurat maka tidak dapat

dibenarkan karena didalam isi akad sudah tertuang seperti itu. Namun

antara kedua belah pihak sudah menyepakati maka akad kontrak tersebut

menjadi sah dan dianggap tidak ada unsur keterpaksaan dalam membuat

perjanjian.

Menurut majelis hakim, dalam Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 2 Angka

2 pada akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 21 huruf

b yang menjelaskan akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau

menepati janji. Pasal 44 bahwa semua akad yang dibentuk secara sah

berlaku nash syari‟ah bagi pihak yang mengadakan akad dan Pasal 46

semua akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan

akad. Meskipun pihak tergugat mengatakan mengalami keadaan memaksa

(overmatch) tidak bisa dibenarkan. Dengan alasan, karena dalam

perjanjian yang telah disepakati yaitu pada Pasal 1 angka 9 mengenai

wanprestasi. Disamping itu dalam menjelaskan wanprestasi, majelis hakim

tidak menggunakan KHES Pasal 36. Pihak dianggap wanprestasi apabila

tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan, melaksanakan apa

yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa

yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dijanjikan.

11

Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang Nomor:

160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. 12

Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia,

2008), h.27.

61

Akad ijarah berarti akad yang mengatur kesepakatan atas

pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya pemindahan kepemilikan. Rukun

ijarah adalah akad, orang yang menyewa, pihak yang menyewakan, dan

benda yang disewakan. Majelis hakim berpendapat belum cukup jelas

tentang pihak yang menyewakan akad tersebut karena tidak ditemukan

fakta yaitu objek sewa, manfaat atas penggunaan barang atau jasa yang

dipersewakan seperti jasa percetakan atau mesin cetak yang dipergunakan

harus jelas kepemilikannya. Hakim juga tidak mempertimbangkan

mengenai mekanisme pemberian jasa oleh BPRS kepada nasabah. Karena

ketentuan ijarah menyebutkan bahwa objek atau manfaat harus dikenali

secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah

(ketidakjelasan) yang mengakibatkan sengketa. Sehingga pertimbangan

tersebut tidak sesuai dengan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

ijarah. Fatwa ijarah menjelaskan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi

manfaat barang atau jasa menyediakan barang yang disewakan atau jasa

yang diberikan. Nasabah mengalami wanprestasi disebabkan karena ditipu

oleh direktur percetakan karena BPRS tidak menyediakan jasa tersebut.

Dapat dilihat bahwa BPRS tidak memberikan jasa percetakan atau tidak

memenuhi kewajibannya.

Mengenai besarnya kerugian akibat perbuatan nasabah, menurut

perhitungan BPRS dirugikan secara materiil yaitu sejumlah Rp

257.393.450 sesuai dengan akad pembiayaan multijasa. Dengan perincian

sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan ujrah Rp 40.549.585, denda

keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan Rp 150.000, biaya kuasa

hukum Rp10.000.000. Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan

maka majelis hakim mempertimbangkan mengenai besarnya perincian

kewajiban nasabah, yang meliputi sewa manfaat Rp 206.318.865 dan

tunggakan ujrah Rp 40.549.585. Menurut hakim ini perlu di

konfrontasikan dengan isi akad yang disepakati oleh kedua belah pihak

yaitu sewa pokok Rp 154.166.667 ditambah ujrah Rp 111.000.000

sehingga berjumlah Rp 265.166.667. Karena yang disepakati oleh nasabah

62

dan BPRS lebih besar dari perhitungan BPRS, maka menurut hakim

ditetapkan yang lebih meringankan nasabah sebagaimana perincian BPRS.

Adapun besarnya denda keterlambatan yang ditetapkan sebesar Rp

375.000, sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp 10.000.000 dan pihak

nasabah merasa keberatan meskipun tercantum di dalam akad. Dalam akad

syari‟ah, dalam pelaksanaan kontrak antara kedua belah pihak harus

didasarkan pada asas kesetaraan (taswiyah) dan transparansi. Transparansi

artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing

pihak diungkap secara jelas dan tegas dalam akad perjanjian.

Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan

risiko yang mungkin akan dihadapi dari masing-masing pihak.13

Maka

hakim berpendapat biaya kuasa hukum sebesar Rp 10.000.000 dipikul oleh

kedua belah pihak masing-masing seperdua yaitu menjadi Rp 5.000.000.

Jadi kerugian materiil yang harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS atas

pertimbangan dari hakim Mahkamah Agung sebesar Rp 252.393.450.

Adapun rinciannya terdiri dari sewa manfaat Rp 206.318.865, tunggakan

ujrah Rp 40.549.585, denda keterlambatan Rp 375.000, biaya kunjungan

Rp 150.000, 50% biaya kuasa hukum Rp 5.000.000.

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim diatas sudah sesuai

dengan KHES Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 yaitu pihak yang

melakukan ingkar janji dapat diberi sanksi yang berupa membayar ganti

rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya

perkara. Sedangkan Pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat

dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan

ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan

atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang

telah dilampaukannya, dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat

membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak

dibawah paksaan. Mengenai penentuan 50% biaya kuasa hukum

13

Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-

Kiat Cerdas dan Mudah Memahami Masalah Akad Syari’ah, (Bandung: PT Mizan

Pustaka, 2011, cetakan I), h. 5.

63

dipertimbangkan dan sudah sesuai dengan KHES Pasal 21 huruf f dan g

yaitu kesetaraan (taswiyah) adalah para pihak dalam setiap akad memiliki

kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang

seimbang. Transparansi berarti setiap akad dilakukan dengan

pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Pertimbangan tersebut

juga sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti

rugi (ta’widh) bahwa kerugian yang dikenakan ta’widh adalah kerugian

riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dan besar ganti rugi sesuai

dengan nilai kerugian yang pasti dialami dalam transaksi. Dan dalam

fatwa ini juga dijelaskan bahwa pihak yang telah melakukan perbuatan

wanprestasi harus membayar semua ganti rugi.

Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syari‟ah

merupakan penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang

terkandung didalam Al-Qur‟an, hadits, dan kitab-kitab fiqih. Selain

memakai ketiga dasar hukum tersebut, di Indonesia juga memakai KHES

dan fatwa DSN-MUI yang dalam perkembangannya mulai dituangkan ke

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan demikian ketika terjadi

sengketa ekonomi syari‟ah khususnya dalam sengketa pembiayaan

multijasa dan penyelesaiannya melalui jalur litigasi, hakim dapat

memaksimalkan pertimbangannya dalam menggali hukum dengan

menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI. Karena keduanya sangat

penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syari‟ah. Walaupun KHES

terbentuk dari materi yang ada di fatwa DSN-MUI tetapi ada beberapa hal

yang tidak dijelaskan dalam KHES begitupun fatwa DSN-MUI sehingga

keduanya saling melengkapi dalam mengatur kegiatan ekonomi syari‟ah di

Indonesia.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan untuk

menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa

pembiayaan multijasa yang terjadi antara pihak nasabah dan BPRS,

terdapat tiga poin putusan dengan masing-masing menggunakan dasar

pertimbangan hukum diantaranya:

a. Pada poin putusan yang bahwa menyatakan sah secara hukum

akad pembiayaan multijasa nomor 01 tanggal 13 September 2011,

hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang terdapat

pada pasal 20 Angka 1, Pasal 22, 23, 24, 25, 295, 301, dan 304

KHES. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang akad, rukun dan

syarat ijarah.

b. Dalam mempertimbangkan tentang akad yang digunakan dalam

pembiayaan multijasa yaitu menggunakan pasal 20 Ayat 9 KHES

mengenai pengertian akad ijarah. Hakim memutuskan bahwa

nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, dasar yang

digunakan yaitu pasal 21 huruf b, 44, dan 46 KHES.

c. Dan mengenai rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh

nasabah dalam mempertimbangkan hukum, hakim menggunakan

asas taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syari‟ah

sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan

maupun dirugikan. Hakim juga menggunakan fatwa No. 43/DSN-

MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) karena nasabah telah

wanprestasi dan bertanggungjawab atas biaya perkara ataupun

65

biaya lainnya yang timbul dari proses penyelesaian perkara.

Hakim mahkamah agung juga membatalkan putusan pengadilan

agama tinggi semarang, memperbaiki putusan pengadilan agama

purbalingga dan mengadili sendiri dengan amar putusan

menghukum nasabah untuk membayar kewajibannya seketika

sebesar Rp. 252.393.450,00.- (dua ratus lima puluh dua juta tiga

ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setelah putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap. Alasan hakim mahkamah agung

mengeluarkan amar putusan sama seperti pengadilan agama,

bahwa menerapkan berdasarkan kepastian hukum karena dalam

akad tersebut menghukum tergugat yang wanprestasi seketika.

Jika dengan cara dicicil setiap bulan sesuai dengan amar putusan

pengadilan tinggi semarang, hal yang akan ditakutkan nasabah

akan melakukan wanprestasi lagi karena akan mengakibatkan

tidak adanya kepastian hukum.

2. Mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan KHES dan fatwa

DSN-MUI yaitu hakim mempertimbangkan hukum telah menerapkan

dan telah sesuai dengan KHES pada akad pembiayaan multijasa.

Namun ada beberapa yang tidak memakai KHES yaitu pasal 36

mengenai wanprestasi dan juga tidak mempertimbangkan pasal

tersebut ketika terjadi keadaan darurat. Mejelis hakim menyatakan sah

akad itu dan telah sesuai dengan KHES walaupun mengenai

wanprestasi dan risiko tidak sesuai dengan KHES, karena keduanya

menyepakati dalam perjanjian maka kesepakatan tersebut merupakan

keridhoan dari kedua belah pihak sehingga akad tersebut sah dan tidak

ada unsur keterpaksaan. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dan

Mahkamah Agung lebih mendasarkan pertimbangannya pada asas

amanah atau menepati janji yang telah tertuang dalam isi perjanjian

kontrak tersebut, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang mendasarkan pertimbangannya pada asas taswiyah atau

kesetaraan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan

66

fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah. Namun ada pertimbangan

majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum berdasarkan fatwa

No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Nasabah

dalam tahapan replik dan duplik menyatakan bahwa keterlambatan

angsuran karena direktur percetakan kabur sehingga pembayaran

angsuran macet, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan pada

fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah yaitu

“jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut”. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan

hal tersebut, namun majelis hakim hanya berpendapat pada sahnya

akad sehingga isi dari akad yang telah disepakati harus dilaksanakan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syari‟ah,

khususnya bagi nasabah dan bank harus benar-benar memperhatikan

dan memahami ketentuan dalam akad yang telah tertuang atau telah

disepakati pada kontrak pembiayaan multijasa sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman. Dalam membuat akad perjanjian syari‟ah harus

berpedoman pada KHES dan fatwa DSN-MUI. Dan bagi pihak bank

harus menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak timbul sengketa.

2. Dan untuk penegak keadilan seperti hakim agar memaksimalkan

pertimbangan hukumnya sehingga terdapat kesesuaian antara putusan

yang dikeluarkan dengan ketentuan pada KHES dan Fatwa DSN-MUI

dalam menangani sengketa ekonomi syari‟ah.

67

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bandung: Fokusmedia,

2008.

Anshori, Abdul Ghofur, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syari‟ah di

Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, Jurnal

Ekonomi Islam, Desember 2008.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: tentang Teori Akad dalam Fikih

Muamalat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Badrulzaman, Mariam Daruz, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra

Adutya Bakti, 2011.

Chairunisa, Agri, “Overmacth dalam Hukum Kontrak Perjanjian Indonesia”,

Jurnal Lex Privatum, Desember 2012.

Chandra, Ade, “Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syari‟ah di Riau”, Jurnal Al-Amwal, Juni 2018.

Dewan Syari‟ah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Jakarta: Erlangga, 2014.

Fahmi, Hilman, “Implementasi KHES dan Fatwa DSN MUI dalam Putusan

Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569

K/Ag/2015”, Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2015.

Farid, Achmad, “Pembiayaan Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syari‟ah

Usaha Mulis Probolinggo”, Jurnal Iqtishoduna, 2015.

Fauziyah, Fitri, “Upaya BPRS Buana Mitra Perwira Cabang Banjarnegara dalam

Meluruskan Persepsi Masyarakat tentang Bank Syari‟ah”, Jurnal

Pemikiran Islam, Maret 2016.

Gumanti, Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdata”, Jurnal

Pelangi Ilmu, 2012.

Hadiyati, Puji, “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah

dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia”, E-jurnal Manajemen

dan Bisnis, Oktober 2013.

68

Hakim, Maman Rahman, Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia, Tangerang

Selatan: Faza Media, 2017.

Hayati, Mardhiyah, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber

Pembiayaan”, Jurnal Asas, Juli 2014.

Hendra, Tommy, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Atmajaya, 2011.

https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/ .


Ivan, Randang S, “Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam

Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, Jurnal Lex Privatum, Januari 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2004.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur’an Tematik, Jakarta: Kamil

Pustaka, 2014.

Mamudji, Sri, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,

2011.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama, Jakarta: Kencana, 2005.

Mariyanti, Oktaviani, “Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa

Berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”,

Jurnal Eksis, Oktober 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media,

2005.

Mezak, Meray Hendrik, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”,

Jurnal Law Review I, Maret 2006.

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nuraini, Dini, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.

284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murabahah Menurut

Fiqh Muamalah”, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari‟ah.

https://ibnumajjah.com/2014/03/05/pembiayaan-multi-jasa/


69

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6.24/PBI/2004 tentang Bank Umum

yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari‟ah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.


Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Purnamasari, Irma Devita, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat

Cerdas dan Mudah Memahami Masalah Akad Syari’ah, Bandung: PT

Mizan Pustaka, 2011.

Purnanisa, Martina, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum

Ekonomi Syari‟ah Studi Kasus Putusan PA Madiun No.

0403/Pdt.G/2014.PA.Mn”, Tesis S-2 Magister Hukum Ekonomi Syari‟ah

Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2016.

Rahmawaty, Anita, “Ekonomi Syari‟ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam

Perbankan Syari‟ah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, Desember,

2007.

Roziq, Ahmad, “Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan

Mudharabah pada Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Jember”, Jurnal JEAM,

2013.

Rudyni Panahal, Erichyano, “Lewat Waktu dalam Pelaksanaan Kontrak

Komersial Pasal 1338 KUHPerdata”, Jurnal Lex Privatum, April 2018.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Santoso, Lukman, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan

Kontrak Kerjasama dan Bisnis, Malang: Setara Press, 2016.

Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2007.

Sa‟adah, Nurus, ”Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di

Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017”, Skripsi S-1 Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Sidiq, Fitriawan, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa

Ekonomi Syariah di PA Bantul Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl”,

70

Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Somantri, Gumilar Rusliwa, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Mekara

Sosial Humaniora, Desember 2005.

Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,

2008.

Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta: Prenadamedia

Grup, 2015.

Supramono, Gatot, Perjanjian Utang piutang, Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2013.

Syukron, Ali, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal

Ekonomi dan Hukum Islam, 2013.

Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1995.

Widayatsari, Any, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana

Pihak Ketiga Bank Syari‟ah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2013.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam

Kaitannya dengan Putusan”, Jurnal Dinamika Hukum, Mei 2014.

www.serambi news.com

www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1


Yahya, Muchlis, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan

Syari‟ah dalam Ekonomi Syari‟ah”, Jurnal Dinamika Ekonomi

Pembangunan, Juli 2011.

Yaningwati, Fransisca, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)”, Jurnal

Administrasi Bisnis, Juli 2014.

Zuhriah, Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di

Pengadilan Agama, Jakarta: Setara Press, 2014.

http://www.serambi/

http://www.sangkoeno.com/2015/01/keadaan-memaksa-overmacht.html/m=1


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama,dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari’ah antara : -----------------------------------

PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili

oleh DIREKTUR UTAMA., dalam kedudukannya selaku Direktur

Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H.

Sugeng, SH., MSI., Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH.,

MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111

Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September

2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ----------------------------

melawan

1 PENGGUGAT I., Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat

tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

I;-

2 PENGGUGAT II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat

tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

II;----------

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi

Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya Advokat pada Kantor

Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. Kenanga

Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten

Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari

2014,selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;---------------------------

Pengadilan Agama tersebut:-----------------------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat perkara;------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 26Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23

September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23

September 2013 Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai

berikut :---------------------

1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13

September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya,

telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta

rupiah) ;--------------------------------------------------------------------------------------

----

2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan

yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September

2016;

3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya

Cetak

Tabloid ;-------------------------------------------------------------------------------------

----

4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran,

kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga

Somasi ;--------------------------------------------------------------------------------------

---

5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para

Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat

menyelesaikan kewajibannya kepada

Penggugat ;-----------------------------------------------------------

6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka

Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh

jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat ( Akad pasal 11

) ; --------------------------

7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah

dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sangat merugikan Penggugat ;

---------------------------------------------------------------

8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut

Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai

berikut:-----------------------------------------------------------

Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-

Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.-

Denda Keterlambatan : Rp. 375.000.-

Biaya Kunjungan : Rp. 150.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 10.000.000,-

Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 257.393.450.-

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa

hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi

tersebut Tergugat tidak pernah

menanggapinya ;-----------------------------------------

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan

( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal

ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor :

02754/2011, yaitu sebagai

berikut :--------------------------------------------------------------------------------

• Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907,

Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal

22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640

terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT I dengan

batas-batas : -------------------------------

• Sebelah Utara : BATAS UTARA

• Sebelah Timur : BATAS TIMUR

• Sebelah Selatan : BATAS SELATAN

Halaman 3 dari 23 halamanPutusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Sebelah Barat : BATAS BARAT

11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan /

Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan

tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan

kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat

mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan

Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3

Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ------------

PRIMAIR :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

------------------------------------

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas

barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga yaitu

berupa:---------------------------------------------------------------------------------

---

• Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907,

Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah,

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal

22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640

terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT Idengan

batas-batas : --------------------------------------------------------------------------------

• Sebelah Utara : BATAS UTARA

• Sebelah Timur : BATAS TIMUR

• Sebelah Selatan : BATAS SELATAN

• Sebelah Barat : BATAS BARAT


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor

: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para

Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di

Purbalingga ;------------

4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar

janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor :

01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu

berupa kerugian materiil sebesar Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh

tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

rupiah) ; --------------------------------------------------

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp 257.393.450.-(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh

tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung

seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----------------------------------------------

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara

ini.--------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah

hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil,

selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan

mediasi, para pihak telah memilih mediator dari daftar Hakim mediator Pengadilan

Agama Purbalingga bernama Dra. Hj, Muliah Sirry, akan tetapi berdasarkan laporan

hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;

-----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya

tetap dipertahankan oleh

Penggugat;------- --------------------------------------------------------------------

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan

jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :---------

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat

Nya yang telah dilimpahkan kepada kita . Dalam masalah gugatan perdata ini pertama



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tama saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang Muslim saya sangat menyadari

bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar.---------------

Dan tidak ada sebersitpun dihati saya untuk mengingkari kewajiban saya

membayar hutang. Jadi kalau saya digugat di Pengadilan Agama (PA) dengan alasan

tidak mempunyai iktikad baik, adalah sangat keliru. Demi Allah, hal tersebut tidak

benar sama sekali. Oleh karena itu perkenankanlah Majlis Hakim yang mulia untuk

berkenan mendengar permasalahan yang saya hadapi dan kondisi saya sekarang ini. .

Secara kronologis dapat saya sampaikan sbb : ------------------------------------------------

1 Awalnya saya mendapat tawaran kredit dari seorang karyawan. Saya pun

sepakat untuk mendapatkan pembiayaan kredit sebesar Rp 200.000,.000, (dua

ratus juta.) untuk jangka waktu 5 tahun guna pengembangan/ pembiayaan usaha

saya di bidang penerbitan Tabloid ASPIRASI. Tawaran tersebut saya terima

dengan catatan, bahwa saya memiliki 4 ruko yang siap dijual. Sehingga kalau

ruko tertebut terjual , maka semua hutang saya pun saat itu juga saya lunasi. Hal

tersebut saya sampaikan kepada Bank, sekaligus mempersilahkan BPRS MT

untuk ikut menwarkan dan menjualnya. Saya pun berharap, ruko segera terjual

karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi beban bagi saya. Sehingga ruko

tersebut merupakan satu-satunya jalan agar saya dapat melunasi kredit di BPR

Syariah BM. Sebab meskipun pendapatan dari iklan dan langganan berkisar Rp

50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup,

karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi

usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, disamping ketekunan dan

kesabaran agar segera dapat memetik keuntungan. Kredit yang sama pun saya

ajukan ke Bank M . Seperti kredit di BPR Syariah BM saya pun mengagunkan

sebuah ruko di sebelahnya , dengan catatan jika ruko terjual kreditpun saya

lunasi semuanya.Saya pun sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 4 bulan

Bank M berhasil menjual ruko saya dengan harga Rp 350.000.000,- Hutang

saya pun segera saya lunasi ;-----

2 Setelah kredit dari kedua Bank tersebut cair maka langsung saya gunakan untuk

membayar kontrak percetakan TABLOID ASPIRASI. Sebanyak 72 edisi, yang

setiap edisi mencetak 4.000 eks. dengan harga Rp 2.500,-eks, atau senilai Rp

10.000.000,- setiap kali cetak/ minggu. Atau Rp 40.000.000,-/ sebulan. . Total

nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000,- atau Rp 10 juta x 72 edisi = Rp 720


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


juta. (bukti kontrak

terlampir).-----------------------------------------------------------------------------

3 Namun dalam perjalanan usaha saya , mungkin Tuhan sedang memberi cobaan

kepada saya, ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi yang berarti masih

tersisa 52 edisi lagi mendadak Direktur percetakan Direktur Percetakan kabur

tanpa diketahui sampai sekarang. Sehingga saya mengalami kerugian 52 edisi

X Rp 10.000.000,- = Rp 520.000.000,- ( Surat perjanjian ada dan laporan ke

kantor Polisi ada). Beban saya pun semakin bertambah berat karena Tabloid

Aspirasi harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan kelangsungan hidup.

Dan jika saya langsung tutup maka modal yang sudah saya tanam (investasikan)

hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia. Sementara saya juga harus

tetap membayar 24 karyawan saya yang setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. Dan

biaya cetak Tabloid setiap minggu, Sehingga total pengeluaran saya setiap

bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70 juta setiap bulan. Suatu

beban yang sangat berat, jangankan untuk mengangsur Bank untuk membayar

biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24 karyawan benar-benar

terasa berat. Sehingga apapun yang saya miliki dan dapat dijual terpaksa saya

jual demi kelangsungan usaha saya, kecuali ruko yang sudah menjadi agunan

dan 2 (dua) ruko lain yang belum laku. Itulah diantara penyebab mengapa saya

mengalami kesulitan untuk mengangsur BPRS

BMP.-----------------------------------------------------------------------

Hanya yang sangat saya sesalkan, cara –cara penagihan yang dipakai oleh Bank yang

berlevel syariah ternyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum)

terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus

“menekan”:. Dan kata syariah terkesan hanya ,untuk “menarik” umat Islam .

termasuk awal ketertarikan saya berhutang dengan Bank Syariah, yang terkabar tidak

mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat islami dalam

mengahadapi nasabahj, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun kenyataannya,

setelah saya menerima kredit, ketenteraman jiwa saya dalam usaha sejak saya

berhutang dengan BPRS (BM) benar-benar tidak saya rasakan, kecuali rasa gelisah

yang luar biasa, sampai sampai saya jatuh sakit (hypertensi) karena tensi saya yang

biasanya normal-normal saja mendadak naik menjadi 175, sehingga dokter

menyarankan saya meminum obat penurun tensi – amplodipine selama hidup. Sebagai

contoh, BPR Syariah BM yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


terlalu mahal. Sedang Bank Umum saja dapat menjual dengan harga 350.000.000,- .

Bahkan 6 ruko lainnnya yang sudah terjual 5 tahun lalu berkisar antara 350 juta

sampai 400 jut sesuaio Pihak BM juga tak mau mendengar kesulitan nasabah tapi

yang selalu dikejar hanyalah “bunga”/ keuntungan yang saya sendiri kurang

memahami. Bahkan upaya saya untuk bertemu dengan Pimpinan/ Direktur BPRS BMP

selalu ditolak dengan alasan ada rapat dsb.Tapi malah menggunakan pihak ketiga

(swasta) yang selama ini tidak dikenal dalam perbankkan umum, karena istilah nasabah

sendiri sudah dihapus menjadi “mitra” sehingga tentu akan menambah beban nasabah.

Contoh lain, ketika saya diberi keberkahan oleh Allah setelah sekian tahun menunggu

daftar tunggu untuk naik Haji, saya pun berusaha untuk sedikit membuat ketentraman

di hati saya dengan menyetorkan uang ke BPRS BMP sebesar Rp 30 juta. Dan ketika 2

hari saya baru pulang dari tanah suci, yang tentu saja belum melakukan aktiifitas

“bisnis” saya sudah ditagih lagi. Masya Allah…..;---------------------------------------------

Majlis Hakim yang mulia, sebagai contoh lagi, dalam masa dua tahun , saya

sudah membayar bunga (apapun namanya) sedikitnya Rp 60 juta, dan disuruh

membayar lagi Rp 257 juta bersama pokok hutang yang berarti saya harus membayar

bunga sebanyak Rp 115 juta dalam tempo 2 tahun. Suatu jumlah yang luar biasa jika

kita bandingkan dengan bank Umum yang hanya mengenakan bunga 0,9 % sampai 1%

setiap bulan.Lantas mau diletakkan dimana azas BPR syariah tentang Ayat Al Quran

yang dibacakan pada waktu akad kredit “ taaawanu alal birri wattaqwa wala taawanu

alal istmi wal u’dwan”. ----------------------------------------------------------------------------

Sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit BANK Mulai dari Kredit

Sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara,

kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank

Mandiri, sampai kredit sebedar 1,5 milyar di BNI. Semuanya berakhir dengan baik.

Tak ada satupun Bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada

kesulitan yang saya hadapi. Saya justru sering ditanyai kesulitannya, bahkan suatu saat

saya malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa dan terus berjalan. Suatu saat

ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya

mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan

dihapuskan (diputihkan) .Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp 800

juta masih mendapatkan keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya

mencoba berhutang dengan Bank syariah, dengan harapan mendapat ketenangan

dalam usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tidak mendapatkan ketenangan sedikitpun sampai sampai digugat di Pengadilan Agama

yang secara otomatis berdampak pada usaha saya. Tak pernah ada saran atau petunjuk,

kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar hutang.------------------------------

Oleh karena itu dalam seminar “RIBA YANG SEBABKAN KEBANGKRUTAN

USAHA” di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang dipandu oleh Ibu

Ida Nur Laely, M.Ag Dosen Fakultas Agama Islam terungkap bahwa masyarakat

menilai bahwa produk Bank syariah 30% cukup syar’i, 50% setengah syar’I dan 20%

sama sekali tidak syar’i. (Radar Banyumas,11 Nopvember 2013 Hal.24) Jika saya

ditempatkan dalam kelompok mana, maka dengan tegas saya akan memilih kelompok

20% yang menyebutkan bahwa Bank Syariah belum syar’i.

Untuk itu kepada Majlis Hakim Yang Mulia tidaklah berlebihan andaikan praktik Bank

syariah di lapangan perlu pendalaman dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI)

maupun Majlis Ulama Indonesia (MUI) apakah Bank Syariah sebagai wadah

perbankan yang diperuntukan bagi umat Islam sudah benar-benar sesuai atau perlu

ditinjau kembali dalam praktek keseharian di lapangan. Karena penelitian tentang bank

syariah selama ini lebih banyak menyoroti perkembangannya yang luar biasa namun

belum ada yang meneliti tentang praktek bank syariah di lapangan dan dalam

keseharian.-------------------------------------------------------------------------------------------

-

Untuk itu, saya mohon kepada Majlis Hakim yang Mulia ini untuk menolak semua

gugatan BPR syariah Mitra Buana kepada saya dan menjatuhkan keputusan yang

seadil adilnya berdasarkan syariat islam agar saya diberi kesempatan untuk dapat

menjual Ruko dengan harga yang wajar guna melunasi hutang/ kredit saya di BPR

Syariah BM. Apalagi berdasarkan akad kredit, jangka waktu pembiayaan adalah

selama 60 bulan (5 tahun), yaitu sejak tg. 13 September 2011 sampai dengan tanggal

13 September 2016 atau baru akan berakhir paling sedikit selama 3 tahun lagi,

sehingga ada waktu bagi saya untuk menjual agunan atau menunggu perkembangan

usaha saya. Dan jangan sampai kehancuran usaha saya karena berhutang dengan Bank

syariah, apalagi seperti judul seminar sebagaimana yang saya ungkapkan di

atas.------------------

Saya akan tetap membayar kewajiban saya, terutama pokok hutangnya sedang

bunganya saya mohon keadilan dari Yang Mulia Majlis Hakim, agar jangan sampai

terlalu membebani

nasabah.------------------------------------------------------------------------



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Demikian Majlis Hakim Yang Mulia apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban

atas gugatan BPRS BMP yang merupakan sejarah baru dan pertama kali dalam

kehidupan saya. Seorang Pengusaha Islam yang sedang mendapat Cobaan dari Allah

SWT justru digugat oleh Bank yang berlevel Syariah”.---------------------------

Sebagai seorang pengusaha di bidang Penerbitan sekaligus sebagai seorang

wartawan saya juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian komperatif tentang

jumlah nasabah dari Bank Konvensional dan Bank Syariah yang digugat di Pengadilan

Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bahan perbandingan. Saya pun sudah bersurat

ke MUI Pusat – Jakarta dan Bank Indonesia (BI). Sebagai bahan kajian/ masukan

sekaligus referensi apakah Bank syariah sudah menerapkan kebijakan/ prinsip prinsip

sesuai dengan syariat Islam, atau sebaliknya kata syariah hanya untuk menarik minat

umat Islam saja. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia

beragama Islam. Saya pun bersedia untuk menjadi obyek penelitian termasuk beberapa

nasabah lain yang memiliki keluhan yang sama atas sikap dan perlakuan Bank Syariah

khususnya BPRS Mitra Buana kepada para nasabahnya.--------------------------------------

Akhirnya dengan segala hormat, kepada Majlis Hakim Yang Mulia saya mohon

maaf atas jawaban saya yang mungkin tidak berkenan, sekaligus mohon kepada Yang

Mulia Majlis Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan gugatan BPRS BMP

kepada saya dengan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat Islam,

sebagaimana firman Allah yang kalau tidak salah kutip berbunyi: “innalloha

ya’murukum bil’adli wal ikhsan waita idzil qurba wayanha ‘anilfakhsyai walmunkar

walbagh;-----------------

Bahwa atasjawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik

tertanggal 22 Januari 2014,kemudian Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26

Februari 2014.yang isipokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di

persidangantelah mengajukan bukti-bukti surat berupa:--------------------------------------

1 Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR

UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam,

pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai

dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.1.);------------------------------------------------------


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor :

C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan

ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.2.);-----------------------------------------------------------------------------------------

---

3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya

dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh

Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.3.);------------------------------------------------------

4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya

dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta


(P.4.);----------------------------------------

5 Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September

2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.Notaris

berkantor di Jl. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua

Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai

cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.5.);-----------------------------------------------------------------------------

6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An.

TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten

Purbalingga,yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai


(P.6.);----------------------------------------

7 Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13

September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.

PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata

sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.7.);-------



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, Pemegang Hak: PT.

BPRS BMP, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00907 Desa

Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata

sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.8.);-------

9 Fotokopi Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8

Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH.

MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai


(P.9.);-------------------------

10 Fotokopi Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15

Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH.

MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai


(P.10.);-----------------------

11 Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh

Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta


(P.11.);---------------------------------------

12 Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo

tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan

ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda

(P.12.);--------------

Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di

atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah

diperintahkan oleh Ketua Majelis;----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan

secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2014, selanjutnya kedua belah pihak

mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan

putusannya;---------------------

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.----------------------------------------------------------------------


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;-----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat, baik secara langsung oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan

mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian

telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, oleh

karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan

diselesaikan melalui putusan hakim;-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa konpetensi absolute

dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugatkemudian

Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek

hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; ---------------------

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undangNomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah denganUU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No.

7/1989 Tentang Peradilan Agama( di mana Peradilan Agama diberi tambahan

kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55ayat (1)

UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : “Penyelesaian sengketa Perbankan

Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”,sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan

permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inimenjadi wewenang

absolutPengadilan Agama Purbalingga;---------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.5)

pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian

sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai

dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : “Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta,

maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu“, maka perkara ini

menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;----------------------------------

Bahwa mengenai legal standingdalam perkara a-quo, menurut Majelis harus

didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1995tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ

perseroan yangbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di

luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar”;-------------------------------

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan

pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal

174 HIR bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti

sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi,

maupun lewat seorang kuasa hukumnya”,dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat memberikan pengakuan berklausul

dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan

dalil-dalil bantahannya tersendiri ;----------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka

4 yaitu : kami menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan

melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak

tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa

(overmach), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakan

(Direktur Percetakan) telah kabur, sehingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.

Bahwa, Pihak Tergugat yang ditegaskan dalam dupliknya membantah dalil –

dalil gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/

wanprestasi, sebab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-

hutang, dan jangka waktu Perjanjian Kredit pada Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, adalah telah jelas disebutkan

pada Pasal 1 sub 2 yaitu: dari tanggal 13 September 2011 s/d 13 September

2016. ----------------

2 Bahwa Penggugat tidak memintaagar membatalkan (fasakh) Perjanjian/ Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 01 tanggal 13 September 2011, maka

konsekwensi hukumnya, akta perjanjian tersebut masih syah, berlaku, dan

belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan Tergugat telah wanprestasi.

-----------------

3 Bahwa terdapat beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya:

---------------------


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Biaya Kuasa Hukum (digugat, malah yang harus membayar). --------------------

2 Cash collateral sebesar Rp.25.000.000, harus disimpan dan diblokir BPRS

BMP. Dengan kondisi grose akta yang demikian, jelas telah mengandung cacat

yuridis, dan nampak ada pembodohan terhadap debitur, sehingga pada

saatnya nanti, tidak segan-segan kami akan melapor ke OJK . ---

4 Bahwa perincian kewajiban Tergugat untuk membayar per 31 Agustus 2013

sebesar Rp.257.393.450 kami keberatan. Sebab jumlah perincian tersebut

berbeda-beda, ada yang berjumlah Rp.237.118.657, Rp.243.876.921, dan

Rp.254.393.450. Dengan demikian seharusnya Penggugat konsekwen

menggunakan dasar perincian Rp.237.118.657, dan itupun harus dikurangi

Biaya Pengacara Rp.10.000.000, karena tidak tepat Tergugat harus membayar

Pengacara pihak Penggugat. Oleh karenanya jumlah tanggungan sebesar

Rp.237.118.657 masih harus dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.10.000.000

= Rp.227.118.657. Kalau sebesar itu, Tergugat tidaklah keberatan.

-----------------------------------------------------------------

5 Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 9, yang menyatakan Tergugat

tidak pernah menanggapi somasi Penggugat. Sebab selalu pro aktif, dan

sanggup akan melunasi hutang, serta mempersilakan ruko yang telah diagunkan

untuk dijual, sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutang.

---------------------------------------

6 Bahwa dalil gugatan posita angka 10, yang meminta untuk dilaksanakan

conservatoir beslaag, adalah sangatlah berlebihan, tidak berdasar, dan tidak

beralasan hukum, karenanya pantas apabila ditolak.

-------------------------------------

7 Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat posita angka 11, yang menyatakan

Tergugat tidak ada iktikad baik. Sebab justru Penggugatlah yang tidak

beriktikad baik, dikarenakan hendak tidak melaksanakan akad/perjanjian yang

telah dibuat bersama, padahal perjanjian tersebut masih berlaku hingga 13

September 2016, dan karenanya Tergugat belum bisa dinyatakan telah

wanprestasi. --------------------

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah

apakah ParaTergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011yang menyebabkan Penggugat

dirugikan secara materiil yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :------



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia








Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh

Tergugat, maka sesuai asas ‘beban pembuktian berimbang’ sebagaimana ketentuan

Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebankan wajib membuktikan

dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib

membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugattelah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di

persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;------------------------------------------

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.12seluruhnya berupa foto

copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai

dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang

sah di persidangan ;---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak

dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna

(voilledig) dan mengikat (bindende), sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat Somasi

yang dibenarkan pihak Tergugat, Adapun Bukti P.11 dan P.12 berupa Akta sepihak

maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga

mempunyai kekuatan pembuktian bebas ; ------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus

2012 An. DIREKTUR UTAMA, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti

yang tercantum dalam surat Gugatan ;-------------------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004

membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan

Rakytat syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2-

yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga,


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


membuktikan bahwa BPRS BMP berganti nama menjadi PT BPRS

BMP ;----------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor :

-05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten

Purbalingga, terbukti DIREKTUR UTAMA., telah diangkat sebagai Direktur Utama

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira;----------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa

DIREKTUR UTAMA., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah

Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995,

berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus

dinyatakan bahwa DIREKTUR UTAMA mempunyai kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;--------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01

tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh Pihak Tergugat,

maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai

isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan

puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan

yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan

pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak

Tabloid ;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa

Selabaya An. TERGUGAT I, membuktikan tanah Hak Milik No. 00907 Desa

Selabaya, seluas 53 m2adalah milik . TERGUGAT I;----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No :

695 / 2011 tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak

Tanggungan, No. 02754/2011, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. 00907 Desa

Selabaya, seluas 53 m2atas nama TERGUGAT I tersebut telah diletakkan Hak

Tanggungandengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ;-----------

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-

SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II No. 056/

SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa Penggugat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


telah memberikan dua kali somasi kepada Tergugat agar Para Tergugat memenuhi

kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;--

Bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013,

karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat

H. Sugeng, SH. MH. Telah menerima Biaya Kuasa Hukumsebesar Rp.10.000.000,-

dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PENGGUGAT menlawan

TERGUGAT I dkk ,--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama

Muchammad Wahyono per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Aman Waliyuddin Direktur Utama PT. BPRS BMP, karena di bantah oleh Pihak

Tergugat, maka merupakan bukti permulaan Perincian Kewajiban Para Tergugat

kepada Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, bukti P.12 ini menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang

telah disetujui yaitu bukti P.5, pada Pasal 12 yaitu tabelpembayaran yang disepakati

oleh Nasbah dan Bank ;----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat sepanjang

menyangkut keadaan overnacht yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar

angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh Penggugat

mengenai kewajiban Para Tergugat per 31 Agustus 2013, sikap Para tergugat yang

telah pro aktif menanggapi somasi Penggugat dan itikad baik para Tergugat untuk

membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat, karena pihak Tergugat tidak

membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan.

Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan

dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pihak Tergugat dan bukti-bukti

Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut : -------------------------

1 Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah

menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah)dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam

puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13

September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


untuk Biaya Cetak Tabloid ( sesuai bukti P.5 dan pengakuan murni Pihak

Tergugat) ;--------------------

2 Bahwa tanah Hak Milik No. 00907 atas nama TERGUGAT I di Kabupaten

Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi

Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640, telah diletakkan Hak Tanggungan

dengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ( tidak dibantah oleh Tergugat dan

seuai bukti P.6, P7 dan

P.8) ;------------------------------------------------------------------------------------------

---

3 Bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah

melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013

dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak

memenuhi kewajibannya untuk membayar

angsuran ;-------------------------------------------------

4 Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat

tersebut, Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013

sebesar :--------------------------------------







Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut :------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang

dimohonkan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) oleh Penggugat telah diletakkan

Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga bantahan

pihak Tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir

beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanyaMajelis



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Hakimtelah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal

19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan

sita jaminan;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan sah

secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September

2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI

WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga, di pertimbangkan sebagai

berikut ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan

dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” dan pasal 22

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa “rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang

berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;”, dengan syarat-syarat

sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari’ah ;---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, di samping itu ditentukan bahwa Pembiayaan multi jasa hanya dapat

dilakukan dengan akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan

akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan Bank syariah sebagai

kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal

transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk

prosentase.---------

Bahwa, selanjutnya Pengertian Ijarah menurutPasal 20 ayat (9) Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah : “sewa barang dalam jangka waktu tertentu

dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri

dari :Pihak yang menyewa (musta’jir) ;Pihak yang menyewakan (Muajjir) ;Benda yang

disewakan (Ma’jur) ;danAkad.”, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam

pasal 301 sampai 304 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ;--------------------------------

Bahwa, fakta hukum angka 1 diatas, sebagaimana tercantum dalam Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat

Penggugat dengan Para Tergugat pasal 1 akadnya sebagai berikut :-------------------------

1 Akad Ijarah Multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik

ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


manfaat dan Pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat yang

disewakan.----------------

2 Muajjir adalah BANK sebagai pemilik jasa ( in casu Penggugat ) ;

-------------------

3 Musta’jir adalah NASABAH sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat

dari BANK ( in casu Tergugat I dan Tergugat II) ;

--------------------------------------------

4 Ma’jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.

------------------------------

5 Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh

NASABAH (Tergugat I dan Tergugat II) kepada BANK (Penggugat).

------------------------------

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat

perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Sri Wahyono, SH, MH. M.Kn . Notaris

di Purbalingga kepada parapihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak

dan saksi-saksi; ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka AkadPembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para

Tergugattelah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan

karenanya petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan ;----------------------------

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai

berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sesuai dengan AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal

13Nopember 2011 yang dibuat Penggugatdengan Para Tergugat ( bukti P.5 )

disebutkan bahwa : -------------------------------------------------------------------------------

Pasal 1 angka 7 akad : Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya

sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan

seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang

terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan

seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK. --------------------



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pasal 11 : dengan menyimpangi pasal 1 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan

pelanggaran Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih

pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga wajib memedomani dalil al-Qur’an

dan as-Sunnah yaitu : firman Allahdalamsurat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : ------

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman pernuhilah akad-akad itu”;---------

dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yangberbunyi :---------

P QR STU V WX Y Z[W\ []

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut

Majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari’ah pasal

21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : “akad dilakukan berdasarkan asas

amanah/menepati janji, setiap akadwajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan

kesepakatan yang ditetapkan olehyang bersangkutan dan pada saat yang sama

terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku

nash syari’ah bagimereka yangmengadakan akad”,Pasal 46 “suatu akad hanya

berlaku mengikat antara pihak-pihak yangmengadakanakad “;-----------------------------

Bahwa mengenai Wanprestasi,Majelis berpendapat dengan mengambil alih

ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau

kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta :

Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur

tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai

atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi

(kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:----------------------------------

a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan

dilakukannya.-----------------------------

b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana

diperjanjikan.----------

c Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi

terlambat.--------------------------------------

d Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak

dibolehkan.-----------------------


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para

Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasisebab

Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang dalam jangka

waktuPerjanjian Pembiayaanyaitu13 September 2011 s/d 13 September 2016, adalah

tidak beralasan ;-------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah

menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang

pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013,

namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka

para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji /

wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13

September 2011 yang merugikan Penggugat ;--------------------------------------------------

Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut,

menurut perhitungan pihak Penggugatdirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar :-------------------------------------------







Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan, maka Majelis perlu mempertimbangkan

sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa mengenai besarnya perincian kewajiban para Tergugat pertanggal 31

Agustus 2013 sebagaimana bukti P.12 , sebesar : ---------------------------------------------

Sewa Manfaat : Rp. 206.318.865.-------------------

Tunggakan Ujrah : Rp. 40.549.585.------------------,

maka menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui

yaitu bukti P.5 pada Pasal 12 :besarnya yang disepakati oleh Nasabah dan Bank

pertanggal 13 Agustus 2013 adalah : Pokok Rp.154.166.667, ditambah ujrah

Rp.111.000.000,- sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,- Oleh karena yang disepakati

oleh Nasabah dan Bank lebih besar dari pada perhitungan pihak Bank (Penggugat),



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


maka menurut Majelis ditetapkan yang lebih meringankan Para Tergugat sebagaimana

perincian Penggugatdalam bukti P.12

tersebut ;------------------------------------------------------------

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan

(bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

untuk dana qardhul hasan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, sedangkan Biaya Kuasa

Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- Pihak Tergugat berkeberatan meskipun tercantum di

dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat

berdasakan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka

Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak

masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000,---------------------------------------------------

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar

oleh Para Tergugat kepada Penggugat perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013

sebesar :-----------------------------------------------------------------------------------------------





50 % Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.000.000,-


Menimbang, bahwa berdasArkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka

petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah

melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa

kerugian materiil sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; ------------------------------------

Menimbang, selanjuntya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian

dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp 252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu

empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya; ---------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah,

makaberdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dibebankan kepadaPara Tergugat;

----------------------------------------------------------------

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i

yangberkaitan dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

------------------------------------

2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara

Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO,

SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;------------

3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera

janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan

Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp

252.393.450.-(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

------------------------------------------------------------

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil

sebesar Rp 252.393.450.-(dua ratus lima

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus

lima puluh rupiah) kepada Penggugatlangsung seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----------------------------------------------

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan

selebihnya ;-------------------------------------

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar

Rp1.031.000,-(satu juta tiga puluh satu ribu

rupiah).---------------------------------------------------------------------

---------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu,

tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., oleh oleh Kami



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL

FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat .-----------------------------------------------------------

Ketua Majelis

TTD

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota IITTD

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera PenggantiTTD

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-3. Panggilan sidang Rp. 940.000,-4. Redaksi Rp. 5.000,-5. Meterai Rp. 6.000,- J u m l a h Rp1.031.000,-


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM


Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Ekonomi Syari’ah antara :----------------------

1 MUCHAMMAD WACHYONO,SH. Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wartawan, Tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007,

Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai Tergugat I sekarang

Pembanding I ;--------------------

2 ISTRIYATI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Selabaya

Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

Purbalingga, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding

II ;---------------------------------------------------------

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada

Budi Wiyono,SH., dan Hartomo,SH.MH., Keduanya Advokat pada Kantor

Advokat Budi Wiyono,SH. & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga

Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga,

semula Pembanding I dan II sekarang Para

Pembanding ;----------------------------------------------------

M E L A W A N

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA

PERWIRA, yang berkedudukan hukum di Jalan MT.Haryono No.267

Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN

WALIYUDIN,SE.,MSI, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 1 dari 9 halaman


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kepada H.SUGENG,SH.,MSI., adalah Advokat dari Kantor Advokat

H.SUGENG,SH.,MSI., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan DI

Panjaitan No.111 Purbalingga, semula sebagai Penggugat sekarang

Terbanding ;---------------------------------------------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;------------------------------------------------------------------

Telah membaca dan mempelajari berkas pekara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;---------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini

seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Agustus

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah nomor 160/Pdt.G/2014/

PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----------------------------------------------------------------

1 Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding dapat

diterima ;----------------------------------------------------------------------------------------

2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar

Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka

kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa

yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama

Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan

Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai

berikut :--------------------------------------------------------------------

1 Penjelasan mengenai Ma’jur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan dalam

penguasaan

siapa ;---------------------------------------------------------------------------

2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September

2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1. Bahwa Nasabah

dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan

permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(Syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai

dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu

adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi

hasil itu maksud dan bentuknya

bagaimana ;------------------------------------------

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan

tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah

pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirimkan

kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;--------------

4 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;--------

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama

Semarang tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga telah memeriksa kembali perkara ini

sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 1721/Pdt.2013/

PA.Pbg. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar

nomor W11-A 23/2301/HK.03.5/X/2014, tanggal 23 Oktober

2014 ;---------------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan

diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/

PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435

Hijriyah, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam

putusan perkara a quo ;---------------------------------

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan

putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 07

Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, memori banding dan

kontra memori banding, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara

persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,

maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai

berikut ;-----------------------------------------------------



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding mohon agar Pengadilan

Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1721/

Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345

Hijriyah dengan dalil, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan

hukumnya diantaranya :--------------------------------------

• Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang

debitur orang / pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada

kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur

adalah Tergugat yang bernama Wahyono,SH., dan bukti tulis tersebut (P.12)

kemudian diterima sebagai alat bukti yang

sah ;-----------------------------------------------

• Tentang bukti saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam

putusannya mempertimbangkan bukti saksi-

saksi ;-------------------------------------------

• Bahwa Penggugat / Terbanding selaku Kreditur menganggap para Tergugat / para

Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah

dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah

lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13

September 2016 ;------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan para Tergugat / para Pembanding tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Banding memberikan pertimbangan sebagai

berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014

tertulis Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31

Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian

kewajiban debitur atas nama Muchamad Wachyono per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia

Lastro Wibowo ;-----------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada Pengadilan Tingkat

Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

yang mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan

selanjutnya ;--------------------------------------------------------------------------


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan para Tergugat / para Pembanding

tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang

menjadi pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa nomor 01 tanggal 13

Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat / Terbanding dan para

Tergugat / para Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana

disebut dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yaitu harus

ada :---------------------------------------------------------

a Musta’jir / pihak penyewa, b.Mu’ajir / pihak yang menyewakan, c. Ma’jur / benda

yang diijarahkan, dan

d.Akad ;-------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti

tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor 01 yang dibuat

dihadapan Notaris SRI WAHYONO,SH,MH,MKn. didalam akad dimaksud tertulis yang

menjadi Musta’jir / pihak penyewa adalah para Tergugat / para Pembanding, Mu’ajir / pihak

yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat / Terbanding, dan Ma’jur / benda yang

diijarahkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad

Pembiayaan Nomor 1 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah

memenuhi syarat rukun ijarah maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13

September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum ;-----------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal

13 September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam Akad tersebut

mengikat kepada yang menandatangani Akad tersebut, yaitu Penggugat / Terbanding dan para

Tergugat / para Pembanding dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam

akad tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13

September 2016 ;-------------------

Menimbang, bahwa didalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan

pasal 1 angka 7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di Akad

disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau

seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian

pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum

berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah

kewajiban NASABAH kepada BANK ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2

angka 2 Akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para Tergugat / para Pembanding, maka

Penggugat / Terbanding berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah

modal yang masih menjadi tanggungan para Tergugat / para

Pembanding ;--------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pada Akad tersebut, telah terdapat fakta

hukum para Tergugat / para Pembanding telah tidak membayar atau menunggak, dan

Penggugat / Terbanding telah memberikan somasi, akan tetapi pihak para Tergugat / para

Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan para Tergugat / para Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar

janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13

September 2011, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Semarang ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena

para Tergugat / para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka para Tergugat / para

Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus

lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada

Penggugat / Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,

dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

berpendapat meskipun para Tergugat / para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan

tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13

September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati oleh

Nasabah dan bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah

kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal

13-09-2016, oleh karena itu tidak adil apabila para Tergugat / para Pembanding dijatuhi

hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat

/ para Pembanding dikatakan wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi / perbuatan yang

telah disepakati dalam Akad (perjanjian), dalam hal ini para Tergugat / para Pembanding telah


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


lalai dalam memenuhi bunyi Akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “Pembayaran sewa

manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu

enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setiap

bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Nasabah sesuai

dengan jadwal angsuran ;-------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu

ditetapkan para Tergugat / para Pembanding melakukan cedera janji / ingkar janji /

wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran

sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

rupiah) setiap bulan selama jangka waktu enam puluh

bulan ;----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

berpendpat amatlah adil dan bermanfaat apabila para Tergugat / para Pembanding dihukum

untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana

tertuang dalam Akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta

seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan

Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

rupiah) ;----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan

didalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah

tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama

menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan

Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki sebagaimana tersebut

dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama

ini ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-

keberatan yang diajukan oleh para Tergugat / Para Pembanding tidaklah perlu

dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan : “ Bahwa Hakim Banding

tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan

juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama“;---------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding harus

dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding ;----------

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara

ini ;--------------------------------------------------------------------

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :

1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07

Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------------------

2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01

tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat

dihadapan SRI WACHYONO,SH.,MH.,MKn. Notaris di Purbalingga ;-

3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi

dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi

“Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667;- (empat juta

seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam

Akad ;----------------------------

4 Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran

selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni :--


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) ;-----------------------------

• Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal

13 September 2016 ;---------------------------------------------------------------

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----------------------------------

6 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-------

• Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) ;----------------

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan

dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE

GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORRUDIN,S.H.MA., dan

H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2014/

PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD

SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

Pembanding dan Terbanding ;-------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

ttd. ttd.

1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA. Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

ttd.

2 H.MUNARDI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

H. TRI HARYONO, SH.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PUTUSAN

Nomor 569 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara antara:

1 MUCHAMMAD WACHYONO, S.H;

2 ISTRIYATI, keduanya bertempat tinggal Selabaya Indah Blok 1,

Desa Selabaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalimanah,

Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Budi Wiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan

Kenanga Nomor 4, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari,

Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

18 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para

Tergugat/Para Pembanding;

melawan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA

MITRA PERWIRA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 267,

Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si., selaku

Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana

Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng, S.H.,

M.Si., Advokat, berkantor di Jalan DI. Panjaitan, Nomor 111,

Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September

2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi

dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi

Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai

berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13

September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya,

telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus

delapan puluh juta rupiah);

2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan

yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September

2016;

3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya

cetak Tabloid;

4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran,

kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga

Somasi;

5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para

Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat

menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat

berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal

yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11);

7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah

dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat

merugikan Penggugat;

8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat

merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal

31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Sewa Manfaat : Rp 206.318.865,00

Tunggakan Ujrah : Rp 40.549.585,00

Denda Keterlambatan : Rp 375.000,00

Biaya Kunjungan : Rp 150.000,00

Biaya Kuasa Hukum : Rp 10.000.000,00

Total kewajiban Para Tergugat : Rp 257.393.450,00

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa

hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi

tersebut Tergugat tidak pernah menanggapinya;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan Sita Jaminan (conservatoir

beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap

milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu

sebagai berikut:

• Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas

53 m2, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan

Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono

bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

• Sebelah Utara : M. Wachyono;

• Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;

• Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;

• Sebelah Barat : Jalan Durian;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi

maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para

Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-

kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan

gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Agama Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas

barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama

Purbalingga yaitu berupa:

• Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas

53 m2, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan

Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono

bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : M. Wachyono;

Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;

Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;

Sebelah Barat : Jalan Durian;

3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor

01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para

Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di

Purbalingga;

4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar

janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01

tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa

kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar

Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung

seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah

menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi

Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara

Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H.,

M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;

3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera

janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan

Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar

Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil

sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima

puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar

Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/ PTA.Smg tanggal 25

November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

• Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/

PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. dengan

memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:


2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaan Ijarah Multi Jasa Nomor

01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para

Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris di

Purbalingga;

3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/

wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada

Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran

sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam

ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran

selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam

puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh);

• Pembayaran ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan

tanggal 13 September 2016;

5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

• Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para

Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh

Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19

Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1721/

Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga,

permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut pada tanggal 2

Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari

2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding,

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Purbalingga pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama

Purbalingga), dalam mengadili perkara a quo, telah salah dalam menerapkan hukum,

atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum;

2 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini terletak pada judex facti ternyata tidak

secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13

September 2011, dimana pada akad tersebut, telah disebutkan dengan jelas, bahwa

uang pinjaman akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, dan faktanya usaha

percetakan tersebut menjadi berhenti, disebabkan Direktur Percetakan yang bernama

Suyitno telah melarikan diri, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan ke Polres

Purbalingga, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya judex facti mempertimbangkan

hal tersebut, karena dalam sisterm perbankan syariah, menganut sistem bagi untung

dan rugi (profit and loss sharing). Tetapi pada kenyataannya kerugian ini hanya

ditanggung oleh nasabah (Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);

3 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini, terletak pula pada judex facti ternyata tidak

secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu

Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13

September 2011, dimana pada akad tersebut Para Pemohon Kasasi/Para

Pembanding/Para Tergugat telah memberikan jaminan uang sebesar

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diblokir oleh pihak Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat. Seharusnya keseluruhan tanggungan Para Tergugat,

atas angsuran yang menunggak dan angsuran selanjutnya sampai dengan tanggal 13

September 2016 dikurangi dengan jumlah uang Cash Collateral sebesar

Rp25.000.000,00 tersebut. Dengan hal tersebut dipertimbangkan, maka status dan

tujuan dicantumkannya cash collateral (yang diblokir) akan menjadi jelas, karena

tidak mungkin Para Pemohon Kasasi dapat mengambil uang tersebut;

4 Bahwa judex facti telah keliru menerapkan ”Hukum Pembuktikan”, oleh karena

Bukti P-12 berupa Bukti Perincian Kewajiban Debitur atas nama orang lain (bukan

Para Pemohon Kasasi) dan nama Debitur tersebut adalah Mulia Lastro Wibowo.

Seharusnya bukti tulis tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai

pedoman untuk menentukan jumlah angsuran Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya

Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

5 Bahwa judex facti (Pengadilan Agama Purbalingga) telah keliru menerapkan

”Hukum Pembuktikan”, khususnya tentang bukti saksi. Pada kenyataannya,

Termohon Kasasi, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak

mengajukan bukti saksi, namun kenyataanya pada putusan halaman 14 telah

mempertimbangkan tentang saksi-saksi, sehingga apakah saksi-saksi yang turun dari

langit?;

PERTIMBANGAN HUKUM



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung

meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing

diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20

Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang

telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain

dinyatakan untuk wanprestasi harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian

pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain

menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga

yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji/cidera janji, begitu pula

dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama

Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/

wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan

Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3

yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar

Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam

puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap

bulan sebagaimana tertuang dalam akad;

• Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka

Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/

wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam

pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum

Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya

setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/wanprestasi lagi, dengan demikian

putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar

yang demikian tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Para Pemohon Kasasi MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI, serta

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang

memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/

PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H.

selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih

pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai

pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah

ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD

WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/

Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436

H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/

2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:


2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang

dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan

Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;

3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan

Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011

yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil

sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh

rupiah);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian

materil sejumlah Rp252.393.450,00

(dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh

tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat

secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para

pihak.

Hakim-Hakim Anggota: K e t u a,

ttd ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi: Panitera Pengganti,

1 Meterai ………... Rp 6.000,00 ttd ttd

2 Redaksi ……...... Rp 5.000,00 Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3

Administrasi ...... Rp489.000,00 Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Jumlah ……….... Rp500.000,00

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


an. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H. NIP. 19590414 198803 1 005



Documents

Oleh - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website · Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES)6 pada buku II bab XI dan bab XXVI. Sedangkan untuk praktik denda finansial akibat wanprestasi