MAKALAH

PRANATA SOSIAL DAN BUDAYA

Disusun untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah

“Perspektif Sosial Budaya”

Dosen pengampu : Pamujo, S.Pd M.Pd dan Aji Heru Muslim, S.Pd

Di susun oleh:

Kelompok 4 Kelas 4B PGSD Semester 4

Gayuh Eki Septiani : 1001100073

Sofiatun : 1001100069

Eva Fitria : 1001100068

Muhammad Rizqi S. : 1001100062

Bayu Sapto Anggoro : 1001100053

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

2012

A. Definisi Pranata Sosial

Pranata sosial adalah terjemaahan dari bahasa asing “Social institution”.

Walaupun social institutional, ada yang menerjemahkan dengan istilah

lembaga kemasyarakatan.

Pranata adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan bersifat

permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang bersifat kokoh

dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok

masyarakat.

Dipergunakan istilah pranata sosial karena socialinstitution menunjuk

pada adanya unsur-unsur yang mengatur para anggota masyarakat.

Koentjaraningrat dalam bukunya berjudul Pengantar Antropologi mengatakan

bahwa pranata sosial adalah system tata kelakuan dan hubungan yang

berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan

khusus dalam kebutuhan masyarakat.

Pranata merupakan seperangkat aturan yang berkisar sekitar kegiatan

atau kebutuhan sosial tertentu. Karena ada berbagai kegiatan atau kebutuhan

sosial, maka ada berbagai pranata pada bermacam-macam bidang kehidupan.

Wujud kongkret dari pranata adalah asosiasi.

contoh :

Kegiatan dan kebutuhan Pranata Asosiasi

Makan, pakaian dan tempat

tinggal

Produksi, perdagangan,

pemasaran, hak politik

Keluarga A

Pendidikan dasar Ujian Panitia ujian

Peran serta politik Pemilihan umum Lembaga pemilihan umum

Melanjutkan keturunan Perkawinan KUA/catatan sipil

Konsep “Pranata” atau institution lama berkembang dan dipergunakan

dalam ilmu sosiologi, dan merupakan suatu konsep dasar yang diuraikan

secara panjang lebar dalam semua kitab pelajaran ilmu itu. Sebaliknya, dalam

ilmu antropologi konsep “Pranata” kurang dipergunakan. Para ahli

antropologi lebih suka mempergunakan konsep ” unsur kebudayaan” untuk

menganalisis aktivitas-aktivitas manusia dalam masyarakat yang mereka

pelajari.

Dalam bahasa sehari-hari istilah institution sering dikacaukan dengan

istilah institute. Dalam bahasa Indonesia pertukaran arti itu juga terjadi

istilah Indonesia untuk institute adalah “Lembaga” ,maka sesuai dengan itu

dalam bahasa surat kabar dan bahasa populer di Indonesia sering kit abaca

istilah “dilembagakan” padahal antara “pranata” dan “lembaga” harus

diadakan pembedaan secara tajam. Pranata adalah sistem norma atau aturan-

aturan mengenai suatu aktivitas, sedangkan lembaga atau institute adalah

badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu.

Beberapa definisi pranata sosial menurut ahli sosiologi:

Koentjaraningrat (1990) berpendapat bahwa pranata sosial merupakan

unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat yang saling

berinteraksi.

Soekanto (1987) berpendapat bahwa pranata sosial merupakan lembaga

kemasyarakatan yang lebih menunjukan suatu bentuk dan sekaligus

mengandung pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma

dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu negara.

Mac Iver dan Charles (1988) berpendapat bahwa pranata sosial

merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai suatu tata cara prosedur

yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam

suatu kelompok kemasyarakatan atau sosial.

Sumner (1985) mengartikan pranata sosial sebagai perbuatan, cita-cita,

sikap dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal dan

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Wiese dan Becker (1992), mengatakan pranata sosial sebagai suatu

jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok

manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan serta pola-polanya

sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Johnson (1985), mengemukakan bahwa pranata sosial adalah seperangkat

aturan yang telah melembaga karena telah diterima sejumlah besar

anggota sistem sosial, ditanggapi secara sungguh-sungguh dan

diwajibkan kepada semua anggota sistem sosial dan bagi yang melanggar

dikenakan sanksi.

Dapat kita simpulkan bahwa pranata sosial merupakan lembaga

kemasyarakatan yang mengikat masyarakat tertentu dengan norma-norma dan

peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga yang bersangkutan.

Suatu kegiatan masyarakat dapat disebut sebagai pranata sosial jika

memenuhi syarat:

a. Merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan

khusus,

b. Mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat seperto norma, nilai,

dan adat istiadat,

c. Dilaksanakan oleh sekelompok manusia yang melakukan kegiatan

bersama dan saling berinteraksi.

B. Macam-Macam Norma Dalam Masyarakat

Agar supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat dapat

terlaksana seperti apa yang diharapkan maka dirumuskan norma-norma di

dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mula-mula norma tersebut secara tidaksengaja namun lama-lama dibuat

secara sadar. Misalanya dahulu di dalam sewa menyewa seorang perantara

tidak harus diberi bagian dari keuntungan, tetapi lama kelamaan terjadi

kebiasaan seorang perantara harus mendapatkan bagiannya.

Ini tergantung dari perjanjiannya apakah dari yang punya rumah,

apakah dari calon penyewa atau dari kedua-duanya, karena telah memberikan

jasanya. Di dalamsewa menyewa inipun mengalami perkembangan. Kalau

dahulu tidak pernah dengan perjanjian secara tertulis, sekarang dilakukan

dengan perjanjian tertulis.

Norma-norma di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat

berbeda-beda. Ada norma-norma yang lemah, norma-norma yang sedang dan

norma-norma yang kuat. Norma yang kuat daya pengikatnya, anggota

masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya. Untuk dapat

membedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma tersebut, dikenal

adanya 4 pengertian yaitu:

1. Cara (usage)

2. Kebiasaan (folkways)

3. Tata Kelakuan (Mores)

4. Adat istiadat (Custom)

1. Cara (Usage)

Cara (Usage) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih lemah

dibandingkan dengan kebiasaan (folkways). Sedangkan kebiasaan

mempunyai kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan tata

kelakuan (mores) dan seterusnya.

Cara (usage) lebih menonjol di dalam hubungan antar individu

dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan

mengakibatkan hukuman berat, tetapi sekedar celaan atau teguran dari

individu yang dihubunginya. Misalnya orang yang mempunyai cara

masing-masing untuk minum pada waktu bertemu, ada yang

mengeluarkan bunyi yang menandakan kepuasan dan menghilangkan

kehausan da nada pula yang tidak. Perbuatan tersebut ada yang

menganggapnya tidak sopan sehingga orang yang diajaknya merasa

tersinggung lalu mencelanya, ada pula yang menganggap biasa-biasa

saja.

2. Kebiasaan (Folkways)

Kebiasaan (folkways) diartikan sebagai perbuatan yang di ulang-

ulang dalam bentuk yang sama. Hal ini merupakan bukti bahwa orang

banyak menyukai perbuatan ini.

Folkways dapat diterjemahkan dengan kebiasaan atau kelaziman.

Folkways adalah norma-norma yang diikuti tanpa dasar, tanpa berpikir,

hanya berdasarkan kebiasaan dalam tradisi. Misalnya kebiasaan orang

memakai piama diwaktu tidur, kelaziman memakai bantal, guling dan

kelambu dan lain-lain. Kalau pola kelakuan yang menjadi norma ini

dilanggar, orang lain tidak akan bereaksi dengan memberikan sanksi.

Umumnya orang memberikan toleransi tinggi terhadap kelakuan yang

tidak sesuai dengan kelaziman ini.

Sebagai contoh orang-orang yang mempunyai kabeiasaan member

hormat kepada orang tua, apabila perbuatan ini tidak dilakukan, maka hal

ini dianggap sebagai perbuatan menyimpang terhadap kebiasaan umum

masyarakat. Menurut Mac Iver dan Page, kebiasaan merupakan kelakuan

yang diterima dan diakui masyarakat.

3. Tata Kelakuan (Mores)

Mores dalam bahasa latin mos-mores yang berarti adat istiadat,

tabiat, watak susila. Tata kelakuan (mores) adalah kebiasaan yang

diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan

sifat-sifat yang hidup dari kelompok. Masyarakat yang dilaksanakan

sebagai alat pengawas secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat

terhadap anggotanya. Tata kelakuan tersebut di satu pihak memaksakan

suatu perbuatan dan di pihak lain melarangnya sehingga secara langsung

merupakan suatu alat supaya anggota-anggota masyarakat menyesuaikan

tingkah lakunya dengan tata kelakuan tersebut. Misal masyarakat Batak

melarang pernikahan sesama anggota keluarga tetapi dalam masyarakat

lain tidak melarang tindakan tersebut. Suatu masyarakat mempunyai

aturan-aturan yang melarang tindakan-tindakan tersebut.

Suatu masyarakat mempunyai mempunyai aturan-aturan yang

dengan tegas melarang pergaulan bebas antara pemuda-pemudi

sebaliknya pada masyarakat lain aturan itu tidak tegas.

Mores yang berlaku pada suatu masyarakat terkadang dirasa aneh

oleh masyarakat lain. Meskipun norma moral yang tergolong mores

kadang-kadang memperlihatkan perbedaan antar masyarkat dan

kebudayaan, namun prinsip yang melandasinya tetaplah sama, yaitu

anjuran melakukan perbuatan yang baik dan larangan melakukan

perbuatan yang salah, tercela, jelek. Pada masyarakat, perbuatan yang

melanggar mores biasanya dikenakan sanksi yang sepadan menurut

kebiasaan yang berlaku.

4. Adat Istiadat (Custom)

Custom atau adat istiadat adalah norma yang sangat kuat daya

pengikatnya, sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggarnya

akan menerima sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak

langsung diperlakukannya. Misalnya adat istiadat yang melarang adanya

perceraian anatara suami isteri di daerah lampung. Apabila sampai

terjadi perceraian tidak hanya yang bersangkutan saja yang namanya

tercemar tetapi keluarganya bahkan seluruh sukunya. Untuk

menghilangkan ketercemaran tersebut, maka diperlakukan upacara adat

khusus yang biayanya sangat besar. Biasanya orang yang melakukan

pelanggaran tersebut hukumannya dikeluarkan dari masyarakat sampai

dia dapat mengembalikan keadaan semula.

Norma-norma di atas telah mengalami suatu proses akhirnya akan

menjadi bagian dari social Institution.

Proses tersebut disebut institusionalisasi. Jadi proses institusionalisasi

ialah suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru

untuk menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan sehingga norma tersebut

dikenal, diketahui, dihargai dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari

dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses tersebut dapat berlangsung lebih lanjut, sehingga tidak hanya

menjadi institusionalisasi tetapi akan menjadi internalisasi, yaitu bila sudah

mencapai taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan

secara sadar ingin berkelakuan sejalan dengan peri kelakuan yang memang

sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena norma itu telah

dianggap sebagai bagian dalam dirinya sendiri.

C. Jenis-Jenis Pranata Sosial

Pranata sosial merupakan terjemahan dari social institution, walaupun

para sarjana sosiologi belum mempunyai kata sepakat tentang hal itu. Karena

social institution selain diartikan pranata sosial, juga diartikan bangunan

sosial yang merupakan terjemahan dari soziale gebilde (bahasa Jerman),

bahkan ada pula yang mengartikan lembaga kemasyarakatan.

Pranata sosial terbentuk melalui norma-norma atau kaidah-kaidah yang

biasanya terhimpun atau berkisar (bersentripetal atau mengarah ke titik pusat)

di sekitar fungsi-fungsi atau tugas-tugas masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pokok karena tujuannya adalah mengatur cara berpikir

atau bertindak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Ada himpunan

kaidah yang berkisar pada suatu fungsi pemenuhan kebutuhan pokok dan ada

himpunan kaidah yang berfungsi pemenuhan pokok yang lain. Dengan kata

lain bahwa pranata sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah atau norma-

norma.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa yang dimaksud pranata sosial

adlah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan

masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Belen, bahwa yang dimaksud

dengan pranata sosial adalah himpunan kaidah atau sistem norma yang

bertujuan manata (mengatur) pola kelakuan warga masyarakat tertentu yang

lahir dari hubungan-hubungan sosial yang mencakup jaringan kedudukan dan

peran sosial yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang khusus untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar, pokok, da

penting. Kedua devinisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau

norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.

Fungsi dari pranata sosial menurut Soekanto adalah:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka

harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-

masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-

kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat, dan

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial (social comtrol), artinya sistem pengawasan

masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Para ahli sosiologi mengemukakan berbagai pembagian pranata sosial,

namun pada umumnya mereka sepakat dengan penggolongan menurut fungsi-

fungsi pranata sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuha mendasar, pokok,

dan penting dalam masyarakat. Pada setiap pranata sosial Hendropuspito

membaginya kedalam dua bagian yaitu: pranata induk (major institution) dan

pranata penganti (subsidiary institution). Pranata induk ditandai dengan

banyaknya anggota masyarakat yang terlibat dalam pranata tersebut, karena

menganggapnya sangat penting bagi individu dan masyarakat serta

memungkinkan didirikannya pranata-pranata pembantu. Pranata pembantu

dibentuk untuk melengkapi pranata induk dan biasanya digolongkan ke dalam

salah satu pranata sosial induk karena masyarakat merasa dan menyadari

belum cukup terpenuhinya kebutuhann dasar oleh pranata induk.

Pembagian pranata sosial berdasarkan fungsinya baik pranata induk

maupun pranata pembantu adalah sebagai berikut:

a. Pranata kekeluargaan (family institution), yang berfungsi memenuhi

kebutuhan kelangsungan keluarga, menyangkut hubungan kelamin yang

diatur dalam perkawinan serta bentuk-bentuk perkawinan mulai dari

bentuk monogamy sampai dengan poligami. Pranata pembantunya adalah

aturan pertunangan, aturan pernikahan, perawatan anak-anak dan

hubungan kekerabatan.

b. Pranata perekonomian (economic institution) yang berfungsi memenuhi

kebutuhan hidup manusia dalam mencari nafkah dan mencapai

kesejahteraan material, meliputi cara-cara berproduksi, distribusi dan

konsumsi agar semua lapisan masyarakat mendapat bagian yang

semestinya. Pranata pembantunya adalah: periklanan, pemasaran,

perdagangan, pergudangan, perbankan dan pembukuan.

c. Pranata pendidikan (educational institution), yang berfungsi memenuhi

kebutuhan manusia akan sosialisasi dan pendidikan formal agar menjadi

warga masyarakat yang berguna. Pranata pembantunya adalah:

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan

buta aksara, pendidikan ketrampilan perempuan, sistem ujian, sistem

kurikulum, dan sistem pembukuan.

d. Pranata religi (religious institution), berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan manusia menyelami rasahia hidup dan makna hidup,

berkomunikasi dengan Sang Pencipta, beribadah, berbakti kepada Sang

Pencipta, serta melaksanakan perintah-perinyahNya sesuai dengan pola

kelakuan yang dituntut. Pranata pembantunya antara lain: doa,

kepemimpinan umat, penyiaran agama, dan toleransi antar umat

beragama.

e. Pranata politik (political institution) berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan manusia untuk memperjuangkan dan melaksanakan

kedaulatan rakyat melaui badan legislatif, ekskutif, dan yudikatif untuk

mengembangkan dan membina masyarakat kea rah kesejahteraan,

ketertiban, dan ketentraman hidup. Pranata pembantunya antara lain:

sistem hokum dan perundang-undangan, sistem kepartaian, penata

lembaga-lembaga Negara, pemerintahan, ketentaraan, kepolisian,

kepegawaian, kehakiman, dan kejaksaan.

f. Pranata pelayanan sosial dan kesehatan (the institution of social work nd

medical care), berfungsi untuk memenuhi kebutuhan melayani warga

masyarakat yang terlantar dan membutuhkan pertolongan serta

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemeliharaan kesehatan,

kebugaran jasmani, termasuk kecantikan. Pranata pembantunya antara

lain: pelayanan orang miskin, pelayanan masyarakat yang menyandang

ketunaan, penanganan tuna wisma, pengobatan, kedokteran, peningkatan

kebuaran jasmani, pemeliharaan kecantikan dan merias tubuh.

g. Pranata seni dan rekreasi (aestetica and recreational institution),

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penghayatan seni

dan pemulihan kesegaran jasmani dan metal. Pranata pembantunya,

antara lain: seni rupa, seni music, seni tari, seni teater, seni sastra,

olahraga, wisata dan hiburan lainnya.

h. Pranata ilmiah (scientific institution), berfungsi memenuhi kebutuhan

masyarakat mengembangkan ilmu dan menerapkannya serta menerapkan

hasil ilmu dalam bentuk teknologi dan menerapkannya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pranata pembantunya antara

lain: penelitian dan pengembangan ilmu dasar, pengembangan dan

penerapan ilmu terapan, pengembangan dan penelitian teknologi tepat

guna, teknologi tinggi, teknologi pertanian, teknologi penerbangan dan

teknologi komunikasi satelit.

Banyak ahli sosiologi belum memasukkan pranata ilmiah ini sebagai

pranata sosial, namun Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengusulkan

pertimbangan menggolongkan sebagai pranata sosial mengingat dewasa ini

dalam masyarakat modernsemakin terasa pentingnya hasil-hasil penelitian

dan pengembangan dibakukan (distandarisasi) sedemikian baiknya.

Penggolongan yang diuraikan ini lebih menyangkut masyarakat modern

yang kompleks, tetapi hal itu tidak berarti pranata sosial itu taka da dalam

masyarakat yang primitive atau tradisional. Pada masyarakat tersebut pranata-

pranata yang sangat penting menyangkut pemenuhan kebutuhan yang

mendasar, seperti pranata sosial nomor 1 sampai nomor 5 sudah ada tetapi

sering belum terpisah secara jelas, masih tumpang tindih karena komunitas

setempat masih kecil dan belum kompleks. Semakin berkembang suatu

masyarakat semakin meningkat jumlah dan keanekaragaman kebutuhan, oleh

karena itu semakin meningkat pula keperluan terbentuknya norma-norma

yang menyangkut pola kelakuan umumnya dan terutama pola kelakuan yang

lahir dan berkembangnya hubungan sosial serta kedudukan sosial yang

menyertainya.

Agar anggota-anggota masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan social control atau sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat disesuaikan

dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.social control dapat bersifat preventif (positif) dan represif (negatif).

Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap gangguan-

gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan, sedangkan

usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan kesesuaian yang

pernah mengalami gangguan tersebut. Usaha-usaha preventif misalnya

melalui proses sosialisasi pendidikan formal dan informal, sedangkan yang

represif penjatuhan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar atau

menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Hermawan, Ruswandi, Dkk. 2006. Perkembangan Masyarakat dan Budaya.

Bandung: Upi Press.

Hermawan, Ruswandi dan Ruskandi, Kanda. 2008. Perspektif Sosial Budaya.

Bandung: Upi Press.

Hartomo, H, Arnicum Aziz.1990. MKDU Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: PT Bumi

Aksara