Npwp Dan Pengukuhan PKP

  • View
    27

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Npwp Dan Pengukuhan PKP

Transcript

Pemeriksaan

I

MENDAFTARKAN DIRI dan MELAPORKAN USAHANYA1MENDAFTARKAN DIRIadalah KEWAJIBANbagi setiap WAJIB PAJAKOrang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif berdasarkan UU PPh 1984Sebagai pemikul beban pajak ataupun sebagai pemotong dan/ pemungut pajakYaitu:2KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRISetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 angka 1 UU KUP)Sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya.Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh 1984 dan perubahannyaKewajiban mendaftarkan diri tsb berlaku pula thd wanita kawin yg dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan & harta. Wanita kawin selain tsb di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tsb dapat melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak & kewajiban perpajakan suaminya. 3MELAPORKAN USAHANYAadalah KEWAJIBANbagi setiap PENGUSAHA KENA PAJAKPENGUSAHA yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984Yaitu:4KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHASetiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.(Pasal 2 angka 2 UU KUP) orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.(Pasal 1 angka 4 UU KUP)Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU PPN)pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600juta.{PMK 68/PMK.03/2010 tgl 23 /03/2010}5KETENTUAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENDAFTARANJangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.(Pasal 2 angka 5 UU KUP)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 6NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 5 UU KUP)terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.01.234.567.8 999 . 000Kode WPKode KPPKode cbgPerdirjen Nomor: PER-44/PJ/2008 stdd PER-62/PJ/2010 7JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DIRIBADANOrang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWPWAJIB PAJAKpaling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012saat pendirian, atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dimulaiPekerjaan bebas : pekerjaan yg dilakukan oleh orang pribadi yg mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 8CONTOHUdin bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang pendidikan. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 20 Mei 2008 dengan nama Yayasan Bhakti Utama. Kegiatan usaha baru benar benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2008.Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Saat usaha mulai dijalankan Yayasan Bhakti Utama adalah tanggal 20 Mei 2008.Yayasan Bhakti Utama wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 20 Juni 2008.9JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DIRIOrang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya s/d suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWPpaling lama pada akhir bulan berikutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/201210CONTOHUdin, seorang bujangan (TK/-) mulai bekerja pada tanggal 1 April 2008 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp2.000.000,00. Bagaimana kewajiban NPWPnya?11CONTOHSeno, bujangan (TK/-) adalah pengangguran. Namun Seno memiliki deposito dengan bunga per bulan sebesar Rp2.000.000,00. Bunga tersebut mulai diperoleh sejak bulan Februari 2008. Atas penghasilan bunga tersebut telah dipotong PPh yang bersifat Final oleh bank.Bagaimana kewajiban NPWPnya?12JANGKA WAKTU PELAPORAN USAHABADANOrang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKPWAJIB PAJAKwajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKPPENGUSAHA KECILTidak memilih sebagai PKP sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/201213ContohPT Pluto adalah perusahan yang mengelola rumah makan berdasarkan perjanjian franchise dengan pemilik merk Kentucky Fried Chicken di USA. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 10 Januari 2008. Usaha mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 Maret 2008 dan rumah makan mulai dibuka tanggal 1 April 2008.PT Pluto adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal 10 Januari 2008.PT Pluto adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud (franchise) dari luar Daerah Pabean.Namun PT Pluto bukan PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah makanan minuman di rumah makan (bukan Barang Kena Pajak)PT Pluto tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak14ContohPT Yupiter adalah pedagang besar komputer. Akte pendirian dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 10 Mei 2008. Usaha mulai aktif dijalankan yaitu dengan mulai menjual komputer pada tanggal 1 Juni 2008.PT Yupiter adalah Wajib Pajak badan dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 10 Juni 2008.PT Yupiter adalah PENGUSAHA, karena dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.PT Yupiter adalah PENGUSAHA KENA PAJAK karena yang diserahkan adalah komputer yang merupakan Barang Kena PajakPT Yupiter wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP, yaitu sebelum tanggal 1 Juni 2008 (bersamaan dengan kewajiban mendaftarkan diri).15ContohMisalkan PT Yupiter tersebut dalam tahun buku 2009 omset penjualan komputernya tidak lebih dari Rp600juta.PT Yupiter merupakan PENGUSAHA KECIL dan dengan permohonan, pengukuhan PKP dapat dicabut.Setelah pengukuhan PKP dicabut, apabila sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku OMSET BKP dan atau JKP lebih dari Rp600jutaPT Yupiter wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya16Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP JABATANAdalah kewenangan Direktur Jenderal Pajakapabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan usahanya17NPWP dan PKP JABATANDirektur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan usahanya.Dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Pasal 2 angka 4 UU KUP18Kewajiban Perpajakan untuk NPWP dan PKP JABATANKewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.Pasal 2 angka 4a UU KUPMisalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2003, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2003. Terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan dikenai sanksi adminis