Pertemuan 2 - modul.mercubuana.ac.idAditya... · Modul ke: Fakultas Program Studi NPWP dan PKP 02 Pertemuan 2 ... Aplikasi e-Registration melalui laman Direktorat ... royalti, imbalan

Modul ke:

Fakultas

Program Studi

NPWP dan PKPPertemuan 202

EKONOMI

AKUNTANSI

Perpajakan I

Daftar Isi• NPWP• Tata Cara Pendaftaran NPWP melalui e-registration• Cara Pindah KPP• Penghapusan NPWP• Pengusaha Kena Pajak (PKP)• Tata Cara Pengukuhan PKP• Hak dan Kewajiban PKP• Keuntungan dan Kerugian menjadi PKP• Pencabutan PKP

NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak(WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakanyang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas WP dalam melaksanakan kewajibanperpajakannya.

NPWP

NPWP dapat diperoleh dengan cara:1. mendaftarkan diri secara online dengan system

Aplikasi e-Registration melalui laman DirektoratJenderal Pajak http://www.pajak.go.id/;

2. mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);

3. mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkanpersyaratan administrasi melalui pos tercatat atauperusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang sesuai dengan tempat tinggal ataukedudukan atau kegiatan usaha WP.

Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Pasal 2 ayat (5) PMK 73/2012: “Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya”

2. Pasal 2 ayat (3) PMK 73/2012: “Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan”

3. Pasal 2 ayat (7) PMK 73/2012: “Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP"

Sanksi NPWP

Apabila wajib pajak sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, dengan berbagai alasan dan tujuan, sedangkan syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi, dan kesengajaan –untuk tidak mendaftarkan diri– tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu Negara tidak mendapatkan penerimaan dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, maka terhadap wajib pajak akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun (pasal 39 ayat (1) UU KUP).

Sanksi NPWP

Apabila wajib pajak sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, dengan berbagai alasan dan tujuan, sedangkan syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi, dan kesengajaan –untuk tidak mendaftarkan diri– tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu Negara tidak mendapatkan penerimaan dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, maka terhadap wajib pajak akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun (pasal 39 ayat (1) UU KUP).

NPWP

• Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21, jikatidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih besar daritarif aslinya.

Contoh:• Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 Anda misalkan sebesar 5%, tanpa

NPWP akan menjadi = 5% + (5% x 0.2) = 6%• Sedangkan untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, kenaikan tarif

yang berlaku adalah sebesar 100%.

NPWP

2. Kemudahan pelayanan perpajakan :a. Pengembalian pajak;b. Pengurangan pembayaran pajak;c. Penyetoran dan pelaporan pajakd. mendapatkan konsultasi berkenaan dengan

perpajakane. hak yang berhubungan dengan pengembalian atas

kelebihan pembayaran pajak (restitusi)f. hak mengajukan keberatan dan bandingg. menyampaikan Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam

hal tidak terutang pajak sesuai peraturan yang berlaku, dll

Kode Seri pada NPWP• Kartu NPWP memiliki kode seri dengan 15 (lima belas) angka, yang

menggunakan format seperti berikut: 99.999.999.9-999.999.• Dua digit pertama, 99.999.999.9-999.999 menunjukkan Identitas Wajib Pajak,

yaitu:– 01 sampai 03 adalah Wajib Pajak Badan– 04 dan 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha– 05 adalah Wajib Pajak Karyawan– 07 sampai 09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi

• Enam digit berikut, 99.999.999.9-999.999 menunjukkan Nomor Registrasi / Urut yang diberikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

• Satu digit berikutnya 99.999.999.9-999.999 berfungsi sebagai Alat Pengaman untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan pada NPWP.

• Tiga digit berikut, 99.999.999.9-999.999 adalah Kode KPP, contohnya 015, berarti NPWP tersebut dikeluarkan di KPP Pratama Jakarta Tebet.

• Tiga digit terakhir, 99.999.999.9-999.999 menunjukkan Status Wajib Pajak:– 000 berarti Tunggal atau Pusat– 00x (001,002 dst) berarti Cabang, dimana angka akhir menunjukkan urutan cabang (cabang

ke-1 maka 001; cabang ke-2 maka 002; dst.).

NPWP Pusat dan Cabang

• Ketika orang pribadi atau badan baru mulai menjalankan usaha, mereka mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP dimana tempat tinggal/kedudukan wajib pajak/tempat usaha tersebut berada. NPWP ini sering disebut sebagai NPWP pusat. Ciri utama NPWP pusat adalah 3 digit terakhirnya 000.

• Bila kemudian hari usaha tersebut berekspansi dengan membuka cabang baru, maka cabang tersebut harus ber-NPWP juga. NPWP inilah yang disebut NPWP Cabang. NPWP Cabang terdiri dari 9 digit awal NPWP sama dengan NPWP Pusat, 3 digit kode KPP tempat cabang tersebut berada, dan 3 digit terakhir merupakan kode cabang.


Contoh NPWP Pusat dan Cabang (berdasarkan SE-60/PJ/2013):

• Pak Yudi bertempat tinggal di Jalan Purnawarman Bandung dan terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan NPWP 09.876.543.2-423.000.

• Pak Yudi membuka usaha di sebuah Mall yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Bojonagara. Dalam hal ini, Pak Yudi juga harus mendaftarkandiri di KPP Pratama Bandung Bojonagara, dan diberikan NPWP Cabang 09.876.543.2-428.001

• Pak Yudi juga membuka usaha di sebuah ruko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Tegallega. Pak Yudi harus mendaftarkan diri di KPP PratamaBandung Tegallega, dan diberikan NPWP Cabang 09.876.543.2-422.001.

• Pak Yudi kembali membuka usaha di sebuah ruko yang juga berada di wilayahkerja KPP Pratama Bandung Tegallega. Oleh karena itu, Pak Yudi kembali harusmendaftarkan diri di KPP Pratama Bandung Tegallega, dan diberikan NPWP Cabang 09.876.543.2-422.002


Ketentuan yang mengatur hal ini adalah pasal 2 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP):“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”

Tempat kedudukan ditafsirkan sebagai semua tempat usaha wajib pajak yang dapat berbentuk kantor cabang, kantor perwakilan, kantor menejeman, pabrik, gerai, kios dan lain sebagainya. Dari paparan ayat ini dapat disimpulkan bahwa “cabang” yang didirikan di wilayah kerja kantor Ditjen pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berbeda dengan “pusat” maka wajib bagi “cabang” untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan wilayah tempat “cabang” didirikan.


Bila cabang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU KUP ditegaskan bahwa terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan.

Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Ditjen Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.


Secara jabatan disini diartikan bahwa pihak Ditjen pajak dapat menetapkan secara sepihak NPWP kepada cabang. Namun konsekuensi bila diberikan NPWP secara sepihak ini adalah Ditjen Pajak akan melakukan penelitian berkaitan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh tempat usaha cabang selama 5 (lima) tahun kebelakang. (Pasal 2 ayat (4a) UU KUP)

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP dinyatakan bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP Pusat dan CabangKewajiban Perpajakan yang melekat pada NPWP Cabang

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak Cabang adalah memungut/memotong, membayar dan melaporkan Pajak berikut ini apabila terdapat transaksi yang terutang:

a) PPh Pasal 21 dan 26 – Atas Penghasilan yang diberikan kepada pekerja(Pemotong)

b) PPh Pasal 22 – Atas Impor (Pemungut)c) PPh Pasal 23 – Atas Deviden, bunga, sewa, royalti, imbalan jasa (Pemotong)d) PPN – Penyerahan BKP (Pemungut)e) PPh Pasal 4 Ayat 2 – Pengalihan/Sewa harta berupa tanah/bangunan , jasa

konstruksi, PPh Migas, hadiah undian, dll (Pemotong/Bayar sendiri)Wajib pajak sesuai kriteria PP-46/2013dengan tarif 1% dari omset masing-masing cabang wajib menyetorkan PPh-nya

menggunakan NPWP cabang. Termasuk juga wajib pajak yang melakukan transaksiPenjualan tanah dan/atau bangunan, atau Persewaan tanah dan/atau bangunan, pembayarannya oleh cabang dimana lokasi tanah dan/atau bangunan itu berada.


kewajiban penyampaian SPT tahunan OP/Badan

Terkait kewajiban SPT Tahunan, WP berstatus Cabang hanya berkewajiban memberikan data kepada Wajib Pajak Pusat untuk dapat dilakukan konsolidasi laporan keuangan (rekapitulasi total omset/peredaran usaha) secara keseluruhan. Kemudian kewajiban untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh baik OP maupun badan dilakukan oleh Wajib Pajak Pusat dengan NPWP Pusat.

Tata Cara Pendaftaran NPWP melalui e-registration

e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.


BPS : Bukti Penerimaan SuratBPE : Bukti Penerimaan ElektronikSKT : Surat Keterangan Terdaftar


Untuk Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi, berikut beberapa urutan langkah-langkah yang harusdilakukan:1. Registrasi Akun ( dilakukan untuk memperoleh akun

yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasieRegistration);

2. Input Formulir ( Mengisi data formulir sesuai denganPeraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir PER-38/PJ/2013);

3. Kirim Permohonan ( Mengirim data Formulirelektronik yang telah terisi dengan lengkap dan benar).

Cara Pindah KPP

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -20/PJ/2013, Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak3 (tiga) digit terakhir 000 (status domisili) yang tempattinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yangsebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain dapatmengajukan permohonan pemindahan denganmenggunakan Formulir Pemindahan Wajib Pajak.

Ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu permohonanpemindahan secara elektronik (online) dan permohonansecara tertulis.

Permohonan pemindahan secara elektronik (online)

1. Permohonan pemindahan dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id

2. Permohonan pemindahan tersebut yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.

3. Wajib Pajak yang telah mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama.

Permohonan pemindahan secara elektronik (online)

4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengancara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumenmelalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya denganmenggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telahditandatangani.

5. Apabila dokumen yang disyaratkan tersebut belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelahpermohonan pemindahan secara elektronik diisi lengkap, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

6. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secaralengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secaraelektronik.

Permohonan pemindahan secara tertulis

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan pemindahan dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

2. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak harus melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikan ke KPP Lama. Khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan pindah melalui KPP Baru dan KPP Baru menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) setelah permohonan dinyatakan lengkap, serta meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.


4. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukanWajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya telah pindah kewilayah kerja KPP lain.Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan:a. secara langsung ke KPP Lama atau melalui KP2KP ;b. melalui pos; atauc. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

5. Apabila penyampaian permohonan secara tertulis melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), KP2KP meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama.

6. Apabila penyampaian permohonan secara tertulis dinyatakantelah diterima dengan lengkap, KPP Lama memberikan BPS.


7. Apabila dinyatakan tidak lengkap berlaku ketentuan:a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung,

permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; ataub. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikanpemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapantersebut.

8. Wajib Pajak yang telah mengisi Formulir Pemindahan WajibPajak dengan lengkap harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama. Khusus Wajib Pajak orang pribadidapat mengajukan permohonan pindah melalui KPP Baru danKPP Baru menerbitkan BPS setelah permohonan dinyatakanlengkap, serta meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.


7. Apabila dinyatakan tidak lengkap berlaku ketentuan:a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung,

permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; ataub. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikanpemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapantersebut.

8. Wajib Pajak yang telah mengisi Formulir Pemindahan WajibPajak dengan lengkap harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama. Khusus Wajib Pajak orang pribadidapat mengajukan permohonan pindah melalui KPP Baru danKPP Baru menerbitkan BPS setelah permohonan dinyatakanlengkap, serta meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.


9. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempatkedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya telah pindah ke wilayah kerja KPP lain.

10. Apabila penyampaian permohonan secara tertulisdinyatakan telah diterima dengan lengkap, KPP Lama memberikan Bukti Penerimaan Surat.


11. KPP Lama memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Suratditerbitkan. Keputusan tersebut diberikan setelah KPP Lama melakukan Verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib Pajak. Keputusan tersebut dapat berupa:

a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan SuratPindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atauSurat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak danmenyampaikan kepada Wajib Pajak; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan SuratPemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikan kepadaWajib Pajak.


• Direktur Jenderal Pajak dapat memindahkan tempat pendaftaran Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tidak sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

• Wajib Pajak badan atau orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3 (tiga) digit terakhir selain 000 (status cabang) yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, harus mendaftarkan diri dan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru serta mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan/atau permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Lama.

Penghapusan NPWP

• NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila Wajib Pajaktersebut sudah tidak memenuhi persyaratan subjektifdan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.

Contoh:• Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan

warisan atau meninggalkan warisan tetapi sudah terbagihabis kepada ahli warisnya.

• Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan ataumemperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP.

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dapat dilakukan: (Pasal 9 ayat (2) PER-20/PJ/2013)1. atas permohonan Wajib Pajak; atau2. secara jabatan.

Penghapusan NPWP atas permohonan WP atau secarajabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atauhasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan yang mengaturmengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. (Pasal 9 ayat (3) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013 )

Penghapusan NPWP

Permohonan penghapusan NPWP oleh WP, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWP. (Pasal 10 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013), dalam hal penghapusan NPWP terkait dengan WP Orang Pribadi (OP) yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. (Pasal 10 ayat (8) PER-20/PJ/2013).

Penghapusan NPWP

• Permohonan penghapusan NPWP dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan NPWP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. (Pasal 10 ayat (2) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013).

• Dalam hal WP tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara elektronik, permohonan penghapusan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. (Pasal 11 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013). Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan:– secara langsung;– melalui pos; atau– melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Penghapusan NPWP

• Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasidalam rangka penghapusan NPWP, KPP memberikankeputusan atas permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan oleh WP (Pasal 13 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013 ).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

• PKP adalah "pengusaha yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajakyang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

• Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.


Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN adalah sebesar Rp4,8 miliar setahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.


Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, yang:a) memilih sebagai PKP; ataub) Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu

bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaranbruto atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupenyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasanyang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil,

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.


PKP dapat mencantumkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan dalam surat tagihan yang diberikan kepada customernya. Misalnya, harga barang atau jasa yang diberikan kepada penerima barang/jasa senilai Rp100 juta, maka ia punya kewajiban untuk menambah PPN sebesar Rp10 juta dalam surat tagihan atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan.


• PKP wajib membuat faktur pajak atas BKP atau JKP yang dijual dan wajib memungut PPN tersebut dan menyetor PPN tersebut ke negara

• Dalam surat tagihan (invoice), PKP melampirkan faktur pajak berdasarkan harga barang atau jasa kepada penerima barang atau jasa. Pada awal bulan berikutnya, PKP melaporkan semua transaksi yang dikenakan PPN.


Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN (Pasal 4A Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ):

1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambillangsung dari sumbernya.

2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak.

3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumahmakan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minumanbaik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasukmakanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa bogaatau katering.

4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

jenis jasa yang tidak dikenai PPN seperti:

• Jasa pelayanan kesehatan medis, • Jasa pelayanan social, • Jasa pengiriman surat, • Jasa keuangan, • Jasa asuransi, • Jasa keagamaan, • Jasa pendidikan, • Jasa kesenian dan hiburan, • Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri,

• Jasa tenaga kerja, • Jasa perhotelan, • Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum, • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, • Jasa boga atau katering.

Tata Cara Pengukuhan PKP

• Untuk mendapatkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak cukup mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

• selanjutnya melengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. • tata cara pengisian formulir ini yang dibagi menjadi 2 cara, yaitu mengisi

formulir Pengukuhan PKP dengan elektronik melalui Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id dan mengisi formulir Pengukuhan PKP secara tertulis (manual seperti biasa).

• Pengajuan permohonan pengukuhan PKP melalui Aplikasi e-Registration ini hampir sama dengan Pendaftaran NPWP online melalui Aplikasi e-Registration.

• Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

• Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

Tata Cara Pengukuhan PKP

• Dalam jangka waktu 3-5 hari sejak formulir (lengkap) diajukan, petugas verifikasi akan melakukan kunjungan/survey/verifikasi.

• Apabila survey berjalan dengan lancar, 1-2 hari sejak survey PKP dapat diambil di KPP tempat mengajukan.

• Keputusan Permohonan Pengajuan PKP diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Hak dan Kewajiban PKP

Hak setelah menjadi PKP• Berhak melakukan pengkreditan Pajak Masukan (Pembelian) atas perolehan

Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak• Berhak meminta restitusi apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak

Keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak.

Kewajiban:• Memungut PPN/PPnBM yang terutang• Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal

Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkanserta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

• Melaporkan PPN/PPnBM yang terutang

Keuntungan dan Kerugian menjadi PKP

Keuntungan Menjadi PKPBeberapa keuntungan apabila wajib pajak memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak(PKP) diantaranya adalah :

1. Pengusaha dianggap memiliki sistem yang sudah baik dianggap legal secarahukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak.

2. Menjadi PKP berarti perusahaan dianggap besar dan tentunya akanberpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang tergolong besar.

3. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah.4. Pola produksi dan investasi yang baik karena penyerahan BKP/JKP menjadi

beban si penikmat (konsumen)5. Membantu Republik ini dalam penerimaan pajak (PPN) secara optimal6. Kerugian Menjadi PKP

Keuntungan dan Kerugian menjadi PKP

Beberapa kerugian apabila pengusaha memilih untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak diantaranya adalah :1. Pembayaran pajak semakin besar, karena bagi wajib pajak Non PKP, perlakuan

pajak masukan akan merugikan apabila dibandingkan sebagai biaya.2. Mengurangi daya saing karena harga jual lebih tinggi, hal ini karena harus

memungut PPN dari lawan transaksi, apabila wajib pajak dikukuhkan sebagaiPKP maka setiap penyerahan BKP/JKP harus ditambah dengan PPN.

3. Menambah kerumitan dan pengenaan sanksi yang lebih besar, kerumitandisini terkait dengan aturan pelaporan PPN yang makin hari makin banyakaturannya serta sanksi-sanksi terkait keterlambatan maupun kesalahan faktur.

Pencabutan PKP

• Bahwa pencabutan secara jabatan didahului dengan proses verifikasi untukmemastikan bahwa jumlah peredaran bruto dan / atau penerimaan bruto PKP atas penyerahan BKP/JKP dalam setahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-, adapun proses verifikasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal surat tugas diterbitkan sampai dengantanggal laporan hasil verifikasi ditandatangani. Proses verifikasi ini di lakukanoleh Account Representative (AR) dan pelaksana yang ditunjuk.

Apabila hasil verifikasi disimpulkan bahwa :• penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh

Pengusaha Kena Pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliardelapan ratus juta rupiah); dan

• Pengusaha Kena Pajak tidak memilih untuk tetap sebagai Pengusaha KenaPajak.

Kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut diterbitkan surat pencabutan pengukuhanPengusaha Kena Pajak.

Pencabutan PKP

Apabila kemudian diperoleh data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak yang telah dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya ternyata memiliki jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatalkan, dan proses pembatalan tersebut dilakukan juga dengan verifikasi kembali.

Terima Kasih

Documents

Pertemuan 2 - modul.mercubuana.ac.idAditya... · Modul ke: Fakultas Program Studi NPWP dan PKP 02 Pertemuan 2 ... Aplikasi e-Registration melalui laman Direktorat ... royalti, imbalan