KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

PEKANBARU

RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

TINJAUAN TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

TAHUN 2014 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU

SENAPELAN

Diajukan oleh :

ROVINA ELISABETH HULU

NPM : 141020200069

JULI 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

PEKANBARU

TANDA PERSETUJUAN

RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : ROVINA ELISABETH HULU

NOMOR POKOK MAHASISWA : 141020200069

DIPLOMA I KEUANGAN

SPESIALISASI : PAJAK

BIDANG LAPORAN PKL : PELAYANAN

JUDUL LAPORAN PKL : ANALISIS TATA CARA

PENGUKUHAN PENGUSAHA

KENA PAJAK TAHUN 2014 DI KPP

PRATAMA PEKANBARU

SENAPELAN

ii

MengetahuiKepala Balai Diklat Keuangan

Pekanbaru

Harmonis SiregarNIP 19691 122 199603 1 001

MengetahuiDosen Pembimbing

MariyaldiNIP 19710 327 199803 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL......................................................................................................I

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL..........................................................II

DAFTAR ISI................................................................................................................III

BAGIAN ISI..................................................................................................................1

A. TUJUAN PENULISAN......................................................................................1

B. METODE PENGUMPULAN DATA.................................................................1

C. RENCANA DAFTAR ISI...................................................................................2

D. SINOPSIS...........................................................................................................4

E. RINGKASAN TIAP BAB................................................................................11

F. RENCANA DAFTAR PUSTAKA...................................................................12

PENUTUP....................................................................................................................13

A. RENCANA KEGIATAN..................................................................................13

B. KONTIJENSI....................................................................................................13

iii

BAGIAN ISI

A. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dari Diploma I

Keuangan Spesialisasi Pajak.

2. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur dalam proses pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Senapelan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.

3. Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam proses pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak.

4. Untuk dapat digunakan pembaca sebagai bahan penelitian selanjutnya.

5. Untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Senapelan.

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan dan pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini

penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya :

1. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka dalam proses penyusunan laporan ini menyangkut

beberapa literatur yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan

1

dengan tata cara pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) secara umum dan khusus. Sumber pustaka diambil dari buku-

buku, data kongkrit tersirat maupun tertulis dan beberapa peraturan yang

mendasarinya. Informasi juga didapat dari bahan ajar dalam salah satu

mata kuliah Diploma I Pajak yaitu mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati keadaan sebenarnya di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sehingga melalui

pengamatan tersebut akan didapatkan data yang bersifat kualitatif dan

kuantitatif.

C. RENCANA DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Penulisan

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

2

1.4 Metode Pengumpulan Data

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI, DATA DAN FAKTA

2.1 Dasar Hukum

1. Pengertian Pajak

2. Pengertian Wajib Pajak

3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak

4. Tempat pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak

5. Tata cara dan prosedur dalam proses pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

2.2 Data dan Fakta

1. Gambaran umum tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Senapelan.

2. Data keseluruhan mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

3. Data keseluruhan mengenai jumlah Wajib Pajak yang wajib

mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak

BAB III ANALISIS PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak

3

2. Tempat pendaftaran utnuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak

3. Tata cara dan prosedur dalam proses pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak

3.2 Tinjauan masalah yang terjadi di lapangan

1. Masalah yang timbul dalam proses pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak

2. Saran yang diberikan oleh Penulis

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

D. SINOPSIS

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, jenis pajak digolongkan berdasarkan lembaga pemungutnya

yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat

4

Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat propinsi maupun

kabupaten/kota.

Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Banguna (PBB).

Pemungutan PPN dilaksanakan dengan mekanisme pengkreditan Pajak

Masukan terhadap Pajak Keluaran. Pemungutan dilaksanakan oleh Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai yang terdiri dari bendahara pemerintah, badan, atau instansi

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak kepada bendahara pemerintah,

badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Dalam pemungutan PPN, dibutuhkan Faktur Pajak sebagai sarana untuk

mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak tersebut wajib diterbitkan oleh badan

setiap kali terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Faktur pajak

berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN bagi badan yang menerbitkannya dan

berfungsi sebagai bukti pembayaran PPN bagi pembeli Barang Kena Pajak atau

penerima Jasa Kena Pajak. Tetapi tidak semua badan yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Hanya

badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat

menerbitkannya.

5

Yang dimaksud dengan “Pengusaha Kena Pajak (PKP)” adalah pengusaha

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain

dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak juga berguna untuk

melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengertian ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan pasal 1 angka 5.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa setiap Wajib

Pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-Undang PPN wajib

melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak .

Yang dimaksud dengan “pengusaha” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka

15 Undang-Undang KUP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yag

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memenfaatkan barang tidak

beruwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa

dan memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil yang batasannya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya, sebelum Wajib Pajak

tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak. Tempat

pelaporan kegiatan usaha dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah

6

KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Wajib Pajak, atau KPP tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Selain KPP atau KP2KP,

dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa Direktur Jenderal

Pajak juga dapat menetapkan tempat pelaporan usaha selain tempat di atas dan/atau

tempat pendaftaran pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan KPP

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak

orang pribadi pengusaha tertentu.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai pengusaha yang melakukan

penhyerahan barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dokumen yang harus

dipersiapkan adalah fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi

paspor, fotokopi KITAS atau fotokopi KITAP bagi Warga Negara Asing yang

dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan

oleh instansi yang berwenang dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau

Kepala Desa.

Sedangkan bagi Wajib Pajak badan, dokumen yang harus dipersiapkan dalam

rangka pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah

fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi Wajib Pajak

badan dalam negeri, fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotopkopi paspor

dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah, dokumen izin

usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan surat

keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

7

Bagi Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi (joint operation) dokumen

yang harus dipersiapkan adalah fotokopi Perjanjian Kerjasama / Akta Pendirian yang

dilegalisasi oleh pejabat berwenang, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota,

fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan, dokumen izin

kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan surat keterangan tempat

kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau

Kepala Desa.

Wajib Pajak juga dapat melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak secara elektronik dengan cara mengisi Formulir

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada

website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id, menandatangani formulir

tersebut dan mengirimkan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha

Wajib Pajak. Pengiriman dapat dilakukan dengan mengunggah salinan digital

dokumen yang dipersyaratkan atau mengirimkannya secara langsung dengan

menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila

dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari, maka

permohonan Wajib Pajak dianggap tidak diajukan. Selanjutnya KPP akan

menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik apabila dokumen yang

dipersyaratkan sudah diterima secara lengkap.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan pelaporan kegiatan usahanya

secara elektronik, pelaporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis dengan cara

mengisi dan menandatangi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan

melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Permohonan secara tertulis disampaikan

8

ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat

kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan dapat

dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir. KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak

apabila permohonannya diterima secara lengkap. Terhadap penyampaian permohonan

yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan : apabila permohonan

disampaikan secara langsung, permohonna dikembalikan kepada Wajib Pajak ; atau

apabila permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi

atau jasa kurir, KPP atau KP2KP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Terhadap permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah

diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.

Keputusan tersebut diberikan setelah KPP atau KP2KP melakukan verifikasi dalam

rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila keputusan KPP atau KP2KP

mengabulkan permohonan Wajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan apabila keputusan tersebut tidak

mengabulkan permohona Wajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat

Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Apabila jangka waktu 5 (lima) hari dimaksud telah terlampaui dan KPP atau

KP2KP tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan. Jika permohonan Wajib Pajak dianggap

dikabulkan, KPP atau KP2KP harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

9

Pajak dengan tanggal pengukuhan adalah hari ke-5 (kelima) setelah tanggal Bukti

penerimaan Surat dimaksud.

Di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan pasal 2

ayat (4) dinyatakan apabila pengusaha/Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ternyata tidak

melaksanakan kewajibannya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP

dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak secara

jabatan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan

hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi atas data dan informasi perpajakan yang

dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak permasalahan yang timbul

dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Permasalahan tersebut berupa

pelaksanaan proses pengukuhan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Contohnya adalah penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang

diterbitkan melewati jangka waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama 5 (lima) hari

setelah permohonan disampaikan. Dengan terlambatnya penerbitan surat tersebut,

maka Pengusaha secara langsung dianggap telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak. Hal ini selanjutnya dapat menimbulkan masalah yang baru apabila seharusnya

Pengusaha tersebut tidak dikukuhkan, namun menjadi dikukuhkan karena

keterlambatan penerbitan surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk mengkaji lebih

dalam lagi apakah pada praktiknya tata cara dan prosedur pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku atau belum. Dengan berpedoman pada data-data kongkrit di lapangan,

10

penulis membahasnya di dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul

“TINJAUAN TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

TAHUN 2014 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU

SENAPELAN”.

11

E. RINGKASAN TIAP BAB

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang

lingkup pembahasan, metode yang digunakan dalam mengumpulkan

data, dan sistematika penyajian yang dibuat oleh penulis dalam

menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTA

Landasan teori berisikan tentang ilmu-ilmu dasar yang menjadi

pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Teori diambil

dari berbagai macam sumber data seperti buku, literatur, peraturan

perundang-undangan dan lain-lain. Dalam landasan teori akan dibahas

mengenai pajak, jenis-jenis pajak, dan tata cara serta prosedur dalam

mengukuhkan pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak. Fakta yang

dijelaskan di dalamnya adalah berupa data kongkrit dari lapangan yang

mencerminkan kejadian yang sebenarnya menyangkut praktik

pelayanan pengukuhan pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak yang

dibahas.

BAB III ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan dari hasil di lapangan yang didapat baik

berupa data kualitaif maupun data kuantitaif. Di dalamnya akan

dibahas tentang pokok masalah dari laporan ini yaitu mengenai

Tinjauan Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP

12

Pratama Pekanbaru Senapelan. Selain itu, akan dibahas juga mengenai

masalah-masalah yang dapat membuat proses pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak menjadi tidak berjalan sebagaimana semestinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil Praktik Kerja

Lapangan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada, apakah tata

cara dan prosedur pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau

tidak.

F. RENCANA DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor : PER 20/PJ/2013 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak, Pelaporan

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

serta Perubahan data dan Pemindahan Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012

tentang Jangka Waktu Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan

Pengusaha Kena Pajak

TP, handayanto.2013.Bahan Ajar Ketentuan Umum Pajak.Jakarta.STAN

13

PENUTUP

A. RENCANA KEGIATAN

No Uraian KegiatanTanggal

Mulai Tanggal

1 Ujian Akhir Semester Genap 10 Agustus 15 Agustus

2Penyusunan dan Penyerahan Outline

PKL ke Sekretariat19 Agustus (tentatif)

3Penyusunan dan Penyerahan Outline

PKL ke Dosen Pembimbing24 Agustus 28 Agustus

4Pengarahan Teknis Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan26 Agustus (tentatif)

5 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 31 Agustus 18 September

6Penyerahan Laporan Praktik Kerja

Lapangan21 September 25 September

7Penilaian Laporan Praktik Kerja

Lapangan28 September 2 Oktober

8 Yudisium 12 Oktober 16 Oktober

B. KONTIJENSI

Outline Praktik Kerja Lapangan ini merupakan rencana dalan menyusun

Laporan Praktik Kerja Lapangan. Tidak bisa dipungkiri apabila nantinya penulis

menemukan kendala atau hambatan baik dalam pengumpulan data maupun

pembahasan yang berada di luar kekuasaan penulis. Oleh sebab itu, apabila

selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan nanti terdapat masalah atau

14

perbedaan data dalam outline ini, penulis akan mencoba untuk melakukan

penyesuaian selama tidak menyimpang dari pokok pembahasan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa outline ini masih terdapat banyak

kekurangan dari segi teknis ataupun substansi dikarenakan keterbatasan

kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing.

Akhirnya penulis sangat berharap semoga outline ini dapat bermanfaat

sebagai acuan dan penuntun dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan tersebut

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

15