NOTULEN RAPAT KOORDINASI

Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rantau Prapat

08 Manet 2017

10. OOWib

Sosialisasi Penerapan PERMA No.12 Tahun 2016 tentang Tilang

1. Sobandi, SH. MH (Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat)

2. Joko Wibisono (Kajari Labuhan Batu Selatan)

3. Donnel Sitinjak (Kasipidum Labuhan Batu)

4. Akp.Mulizalldi, Sik(Kasatlantas Polres Labuhan Batu)

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

2. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat

3. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat

4. Para Kasubbag Pengadilan Negeri Rantauprapat

5. Para Jaksa Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan

6. Para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat

7. Perwakilan dari BRI

8. Junus Nababan, SH (Panmud Pidana)

9. Para staff Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Pukul 10.00 Wib pimpinan rapat membuka rapat Koordinasi. Dalam rapat tersebut dipaparkan hal-

hal pembahasan yakni:

Materi Pembahasan Pandangan / Hasil Pembahasan

I. Pembukaan Ketua PN RaD

- Ketua PN Rap membuka dengan Kata-kata Pembukaan

- Mengapresiasi yang tinggi kepada para peserta rapat koordinasi

yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan

ini.

- Maksud Rakor ini di adakan karena adanya Perma No.12 Tahun

2016, tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu

Lintas.

- Sebelum membahas MoU, perlu adanya pemahaman sekilas

tentang PERMA ini, dan meminta kepada para peserta untuk

mengungkapkan pendapatnya.

f

Tempat

Tanggal

Pukul

Agenda

Pimpinan Rapat

Peserta Rapat

II. Pendapat tentang Rakor

Perma 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara

Pelanggaran Lalu Lintas

Joko Wibisono (Kaiari Labusel)- PERMA ini merupakan terobosan bam, yang mampu

menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

- PERMA ini sangat menguntungkan pihak pelanggar yang tidak

berdomisili pada wilayah hukum dimana ditetapkan sidangnya.- Dalam penyelesaian perkara yang digunakan sesederhana

mungkin

- Sebagai bentuk hasil sosialisasi ini diharapkan kepaada Perwakilan

Dishub yang hadir untuk menyaampaikan kepada rekan-nekannya,

dan kepada perwakilan BRI juga menyampaikan ke customemya

- Menghimbau kepada semua peserta Rakor untuk menyamakan

persepsi untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas

masing-masing.

Donnel Sitiniak (KasiDidum)

- Sangat mendukung Rakor ini, untuk mengaplikasikan segera

PERMA Tilang ini

- Setelah ini aka nada perubahan nomor rekening, namun belum

disosialisasikan dan perlu koordinasi ke Kejati Sumut.

- Pada kesempatan ini, ingin menyampaikan kepada Ketua PN Rap

memohon untuk menetapkan barang bukti Ranmor untuk segera

dilelang, karena barang bukti berupa ranmor tersebit tidak memiliki

bukti authentic, dab barang bukti tersebut masih tersimpan gudang

Polres Labuhan Batu.

Tanggapan Ketua PN Rap:

> Akan mempelajari dan sesegera mungkin membuat penetapan

sebagai barang temuan.

AKP.Mulizaldi.SIK (Kasat Lantas Polres Labuhan Batu)

- Mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaran Rakor

tentang Perma No. 12 tahun 2016.

- Sangat mendukung sekali bila di sandingkan dengan Aplikasi E-

Tilang yang sedang proses dilaksanakan.

- Karena masih bam Sekilas tentang E-Tilang, bahwa denda yang di

beyarkan oleh pelanggar masih hitungan akumulasi pelanggaran

yang dilakukan.

Zulkamain. S.Sos (Dishub ProD.Sumut) .

- Mendukung dan mengapresiasi Rakor tentang Penerapan PERMA

ini.

- Menyampaikan bahwa status keberadaan Dishub Prop.Sumut di

Labuhan Batu ini belum jelas, namun sangat mendukung dengan

adanya PERMA ini.

Tanggapan Ketua PN Rap:- Dishub Prop.Sumut juga mempakanbagian dari penegak hukum

III. Pemaparan PERMA

No.12Tahun2016

yang berkaitan dengan Penindakan Pelanggar Lalu lintas .

Dishub Kab.Labuhan Batu vanq berada diterminal

- Menyampaikan bahwa Terminal tidak ada lagi, karena terminal

tersebuttype A dan akan segera diambil alih oleh Kementerian.- Namun dengan Rakor ini, pada dasamya sangat mendukung.

M. Anwar Nasution (Fundin Officer BRI Rantauprapat)

- Sekilas tentang cara kerja pembayaran E-Tilang pada BRI, yaitu

dapat dibayar denda disemua jaringan mulai dari teras, dan unit

BRI.

- Pelanggar yang ditilang pada hari itu akan berikan nomor BRI

Virtual Akun (Briva), dan akan dapat dibayarkan melalui sms

Banking, atau melalui unit terdekat.

- Penjelasan tentang Giro I, II dan III pada e-Tilang yaitu:

1. Pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang

tertera dan Titipan denda tilang BRI yang telah dibayar akan

masuk pada Rekening Giro 1 e-Tilang2. Untuk denda dan biaya perkara yang ditetapkan Pengadilan

Negeri akan masuk pada Rekening Giro II e-Tilang.

3. Sisa uang denda yang akan dikembalikan dimasukan pada

Rekening Giro III e-Tilang untuk dikembalikan kepada

Rekening pelanggar melalui BRI dengan teriebih dahulu

mendapat persetujuan pembayaran dari Kejaksaan Negeri

Ketua PN Rap- MoU yang akan ditandatangani nanti akan dibagi menjadi 2 MoU

yaitu MoU di Kab.Labuhan Batu Induk dan MoU dengan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

- Mengucapkan banyak terimaksih kepada para peserta Rakor

karena apresiasinya dan dukungan terhadap penerapan PERMA

ini, dan sesegera mungkin akan di laksanakan.

- Sebelumnya itu, KPN Rap memberikan kesempatan kepada

Bapak DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH Hakim Senior Pada

Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memaparkan PERMA

No.12Tahun2016.

Dharma Putra Simbolon.SH (hakim PN Rap)

- Memaparkan tentang latar belakang terbitnya PERMA No. 12

tahun 2016, yaitu salah satunya untuk garis besamya “

penyelesaian dan pengelolaan perkara tilang yang tidak optimal

dalam pelayanan public menjaadi tidak dapat dirasakan oleh

masyarakat atau pencari keadilan.

- Dalam hal ini mengungkapkan tentang adanya pungutan liar atau

calo oleh oknum-oknum tertentu.

- Kemudian melanjutkan pemaparannya Pada pasal 5 yaitu

Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar

dan daftar perkara berupa dokumen cetak dan elektronik dari

penyidik paling lama 3 hari sebelum persidangan, selanjutnya

dalam surat pengantar tersebut mencakup daftar pelangggarjenis

pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan, catatan khusus mengenai pelanggar dan nama penyidik dari kestuan

mana.

- Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hakim

yang ditunjuk memutuskan perkara tanpa hadimya persidangan

dengan mengeluarkan penetapan/putusan berisi denda yang

diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada jam 08.00 waktu

setempat. > Dalam hal menjelaskan bahwa sebelum perma ini di

terbitkan, biasanya hakim menunggu pelanggar untuk diadakan

sidang dengan batas waktu sampai jam 10.00 W ib.

- Sedangkan pada ayat 4 pada pasal 7 disebutkan bagi pelanggar

yang keberatan dengan putusan/penetapan perampasan

kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

- Selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan Pelanggar

membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening

kejaksaan, dan mengambil barang bukti ke kejaksaan, dimana

Jaksa merupakan eksekutor putusan hakim.

- Menanyakan kepada para peserta rapat tentang “Mohon

kesepakatan untuk besamya denda, penetapan hari sidang

dansosialisasi kepada masyarakat “.

- Adanya alasan hukum tidak beritikad baik yaitu berdasarkan Pasal

Ketua PN Rap

- Maksud dari pasal 7 ayat 4 yaitu Bila ada keberatan dari pelanggar

dengan putusan perampasan kemerdekaan adalah hukuman

kurungan.

- Untuk sosialisasi, mohon bantuan dari pihak BRI ikut

mensosialisasikan deng an membuat Banner untuk dapat dilihat

oleh masyarakat.

- Memperlihatkan melalui media pnoyektor bentuk-bentuk benner

yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

- Selanjutnya, untuk segera disosialisasikan juga kepada

media/juruwarta.

- Membacakan draft/ konsepMoU yang akan di tandatangani.

- Sebelum hari penandatanganan MoU ditetapkan, kepada pihak-

pihak terkait untuk memeriksa dengan teliti.

- Dengan begitu dapat diterapkan segera yaitu minggu depannya.

Tanqqapan Kaiari Labusel

> “Lebih cepat lebih bagus “

> Mohon MoU dibagi menjadi 2 MoU yaitu Labuhan Batu induk

dan Labuhan Batu Selatan.

> Mohon pada MoU, Dishub juga dimasukkan sebagai pihak

terkait.Tanaaapan Kasioidum Labuhan Batu

> Kapan dikirimkan berkas setelah diputus

- Jawaban Ketua PN: di hari itu juga setelah diputus.> Memberikan saran kepada kepolisian tentang penindakan

pelanggaran lalu lintas agar jangan menyita SIM yang mau

kadaluarsa, karena banyak penumpukan barang bukti di

Kejaksaan,

- Jawaban Kasatlantas Polres Labuhan Batu : “siap dan akan

dikoordinasikan dengan teman-teman penindak dilapangan”.

- Kemudian Pimpinan Rapat Bapak Sobandi, SH.MH meminta

kepada salah satu peserta rapat untuk menyampaikan doa agar

mendapatkanberkah pada pertemuan Rakor ini.

II. Penutup Ketua PN Rap.

- Menutup Rapat dengan meminta kerjasama dan dukungan dari

peserta Rapat.

Pukul 12.00 Wib pimpinan rapat menutup rapat koordinasi dan terhadap permasalahan yang belum

dapat disampaikan / diselesaikan pada rapat hari ini akan dibahas pada kesempatan lainnya.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dan ditandatangani.

Rantau Prapat 08 Maret 2017

Notulen

RIZKI ADEmlA NASUTION, SH

Nip. 198604152009122003