MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 97 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEBAGAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

Menteri Perhubungan menetapkan beberapa bandar

udara sebagai bandar udara internasional;

b. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf c Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013

tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, perlu

ditetapkan kebijakan nasional bandar udara dengan

strategi pembangunan, pengoperasian,

pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara

internasional di daerah destinasi pariwisata untuk

dibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintu

gerbang pariwisata nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Penetapan Bandar Udara Baru di Kabupaten

Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai Bandar Udara Internasional;

- 2 -

Mengingat

Menetapkan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1046);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN

KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA SEBAGAI BANDAR UDARA

INTERNASIONAL.

- 3 -

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Menetapkan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Bandar Udara

Internasional.

: Dalam pelaksanaan Bandar Udara Baru di Kabupaten

Kulonprogo sebagai bandar udara internasional

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan

dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;

b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung

jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan,

keimigrasian dan kekarantinaan;

c. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan

ketertiban pada bandar udara internasional melalui

Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara; dan

d. menyampaikan informasi di dalam Aeronautical

Information Publications (AIP) mengenai Bandar Udara

Baru di Kabupaten Kulonprogo sebagai bandar udara

internasional.

: Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo sebagai bandar udara internasional

paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan,

serta melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

: Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

Diktum KETIGA, apabila tidak terpenuhi persyaratan

sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dan tidak

adanya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal luar

negeri dari dan ke Bandar Udara Baru di Kabupaten

Kulonprogo maka penetapan Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai Bandar Udara Internasional dicabut.

- 4 -

KELIMA : Pencabutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat

ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang didasarkan

pada usulan Dirjen Perhubungan Udara.

KEENAM : Dengan adanya penetapan Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo sebagai bandar udara internasional

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka

Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta tetap beroperasi

dengan ketentuan:

a. melayani rute penerbangan dalam negeri (domestik);

b. pada masa transisi masih dapat melayani rute

penerbangan internasional, dalam hal belum

terpenuhinya kapasitas Bandar Udara Baru di

Kabupaten Kulonprogo; dan/atau

c. secara bertahap harus segera menyesuaikan dengan

sifat dan jenis pelayanan serta fasilitas sesuai dengan

standar pelayanan.

KETUJUH : Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Bandar

Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA harus ditindaklanjuti

sesuai standar dan prosedur mengacu ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri ini,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun

2003 tentang Pelayanan Angkutan Udara ke/dari Luar

Negeri Bandar Udara Adi Sutjipto-Yogyakarta, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- 5 -

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 30 April 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Sekretaris Negara;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Luar Negeri;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Menteri BUMN;

8. Menteri Kesehatan;

9. Menteri Pertanian

10. Menteri Kelautan dan Perikanan;

11. Menteri Pertahanan;

12. Menteri Pariwisata;

13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

BAPPENAS;

14. Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

15. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

16. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

17. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

jsesuai dengan aslinya

JO HUKUM,

[JI HERPRIARSONO