MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 153 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KECAMATAN

KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012

tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara, telah ditetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2016 tentang Izin

Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan

Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KP 457 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi

Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten

Majalengka Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan

penyempurnaan atas pemegang izin pembangunan bandar

udara baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KP 954 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Bandar

Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Provinsi Jawa Barat;

- 2 -

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Izin Mendirikan Bangunan

Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten

Majalengka Provinsi Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

l. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4956);

L Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5295);

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.12.05

Tahun 2012 perihal izin lingkungan kegiatan

pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati, Kabupaten

Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

- 3 -

Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

1. Surat Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat

kepada Menteri Perhubungan Nomor 51/SPM-

DIR/BIJB/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal

Permohonan Perubahan Pemegang Izin Mendirikan

Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten

Majalengka;

2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor

AU. 106/0091 /DBU/DRJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019

perihal Penyampaian Draft Perubahan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar

Udara Baru di Kecamatan Kertajati-Majalengka;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI TENTANG IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KECAMATAN

KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA

BARAT.

Mengubah pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara

baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi

Jawa Barat yang semula diberikan kepada Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara menjadi kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dengan penugasan kepada PT Bandarudara Internasional

Jawa Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pelaksanaan

pembangunannya dilakukan bersama-sama dengan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan perjanjian kerja

sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang selanjutnya disebut sebagai pemrakarsa.

Dalam pelaksanaan pembangunan bandar udara baru

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemrakarsa

menyelenggarakan:

a. pembangunan fasilitas sisi udara (airside) dengan alokasi

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara

proporsional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara;

- 4 -

KETIGA

b. pembangunan fasilitas sisi darat tahap I stage 1 sesuai

rencana induk bandar udara dengan alokasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai

penyertaan modal PT Bandarudara Internasional Jawa

Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan

c. pembangunan dan pengembangan fasilitas sisi darat dan

fasilitas sisi udara tahap berikutnya dilakukan oleh

pemrakarsa berdasarkan rencana induk bandar udara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan bandar udara baru,

pemrakasara wajib:

a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang

keselamatan dan keamanan penerbangan, perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama

pelaksanaan pembangunan bandar udara yang

bersangkutan;

c. menaati peraturan dan ketentuan daerah setempat, serta

menghormati adat-istiadat daerah setempat;

d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara

sesuai dengan jadwal dan tahapan

pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk

Bandar Udara;

e. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara

sesuai dengan pembagian kewenangan sesuai alokasi

anggaran;

f. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara

secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin

Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;

g. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara

sesuai dengan jadwal dan tahapan

pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk

Bandar Udara;

h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar

udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri

Perhubungan.

- 5 -

KEEMPAT Pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara baru

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat

dicabut dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban atau

larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang penerbangan.

KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi,

monitoring, dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara baru di

Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa

Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2016 tentang Izin

Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan

Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

- 6 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri Perdagangan;

8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan

Udara, dan para Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Gubernur Jawa Barat;

13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;

14. Bupati Kabupaten Majalengka;

15. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);

16. Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda).

salinan sesuai dengan aslinya

5IRO HUKUM,

ADJI HERPRIARSONO