29
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 85 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA ABRESO DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, diatur bahwa penetapan lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi aspek administrasi dan teknis; b. bahwa berdasarkan hasil studi dan evaluasi yang dilakukan, lokasi Bandar Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_85_TAHUN_2019.pdf · Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Embed Size (px)

Citation preview

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA ABRESO

DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014

tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi

Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan PM 64

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata

Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan

Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69

Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan

Nasional, diatur bahwa penetapan lokasi bandar udara

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah

memenuhi aspek administrasi dan teknis;

b. bahwa berdasarkan hasil studi dan evaluasi yang

dilakukan, lokasi Bandar Udara Abreso di Kabupaten

Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat telah

memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk

ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;

- 2 -

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Penetapan Lokasi Bandar Udara Abreso di Kabupaten

Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1046);

- 3 -

Memperhatikan :

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi

Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Indonesia Nomor PM 64 Tahun 2018

tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi

Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 842);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun

2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

695);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun

2016 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan

Pengembangan Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun

2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part

139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun

2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun

2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Papua Barat Tahun 2013-2033;

- 4 -

Menetapkan

2. Surat Bupati Manokwari Selatan Nomor:

028/529/2016 tanggal 14 September 2016 perihal

Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah di Bandar

Udara Ransiki Abreso;

3. Surat Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor

553/911/GPB/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang

Dukungan terhadap Usulan Penetapan Lokasi Bandar

Udara Abreso Kabupaten Manokwari Selatan;

4. Surat Bupati Manokwari Selatan Nomor

553/397/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal

Permohonan Penetapan Lokasi Bandara Abreso di

Kabupaten Manokwari Selatan;

5. Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan

Udara Nomor AU.941/DBU/DJU/IX/2018 bulan

September 2018 perihal Evaluasi Kelayakan Bandar

Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan;

6. Surat Rekomendasi Bupati Manokwari Selatan Nomor

553.2/62 1/IX/2018 tanggal 27 November 2018 tentang

Status Tanah Bandara Abreso Kabupaten Manokwari

Selatan;

7. Surat Bupati Manokwasi Selatan Nomor

553.1/051/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal

Kesanggupan untuk Mengamankan dan

Mengendalikan Tataguna Lahan sekitar Bandara;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA ABRESO DI

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA

BARAT.

- 5 -

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Lokasi Bandar Udara Abreso berada di Desa Abreso

Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi

Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, memuat:

a. Koordinat landas pacu bandar udara terletak pada

koordinat geografis 1° 29’ 12,153” Lintang Selatan (LS)

dan 134° 11’ 56,695” Bujur Timur (BT) atau pada

koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y =

20.000 meter, dimana sumbu X berhimpit dengan

sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 211° 47’

29,127” geografis dan sumbu Y melalui ujung landas

pacu TH. 21 tegak lurus sumbu X; dan

b. Titik referensi bandar udara/ Aerodrome Reference Point

(ARP) Bandar Udara Abreso di Kabupaten Manokwari

Selatan Provinsi Papua Barat ditentukan lebih lanjut

oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai

peraturan perundang-undangan.

: Bandar Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan

Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

PERTAMA, sesuai dengan hierarkinya merupakan bandar

udara pengumpan (spoke).

: Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan Bandar Udara

Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua

Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

seluas kurang lebih 282,45 Hektar (Ha).

: Rencana Induk Bandar Udara Abreso di Kabupaten

Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terdiri dari:

a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan

penumpang dan kargo;

b. kebutuhan fasilitas;

c. tata letak fasilitas;

d. tahapan pelaksanaan pembangunan;

- 6 -

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; dan

f. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

: Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib melengkapi dokumen

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Lampiran II Keputusan ini, antara lain:

a. batas kawasan kebisingan;

b. daerah lingkungan kerja; dan

c. daerah lingkungan kepentingan.

: Apabila Pemrakarsa tidak melengkapi dokumen dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA,

maka Keputusan terhadap penetapan lokasi dimaksud akan

ditinjau kembali sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

: Pemrakarsa berkewajiban untuk :

a. menyediakan lahan untuk pembangunan Bandar

Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi

Papua Barat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

b. menyusun rancangan teknik terinci fasilitas pokok

bandar udara;

c. menyusun analisa dampak lingkungan terhadap

pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan

d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara

dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun.

: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETUJUH huruf d, Pemrakarsa tidak melakukan

pembebasan lahan atau mengajukan Izin Mendirikan

Bangunan Bandar Udara maka hak sebagai Pemrakarsa

hilang dan terhadap penetapan lokasi dimaksud akan

ditinjau kembali.

- 7 -

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

: Pembiayaan yang timbul atas penetapan lokasi Bandar

Udara Abreso di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi

Papua Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun

dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

: Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak

sesuai dan belum diatur di dalam rencana induk

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT wajib

memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

: Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- 8 -

KETIGABELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Menteri Sekretaris Negara;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;

12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para

Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

13. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;

14. Gubernur Provinsi Papua Barat;

15. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan;

16. Bupati Manokwari Selatan;

17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat; dan

18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Selatan.

Y = 9 .8 3 6 .0 0 0

Y = 9 .8 3 5 .0 0 0

Y = 9 .8 3 4 .0 0 0

Y = 9 .8 3 3 .0 0 0000o M

OATA KOORDINAT THRESHOLD

NO TITIK

SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)

SISTEM KOORDINAT UTM SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS-84

X(meter)

Y(meter)

X(meter)

Y(meter)

Lintang Selatan Bujur Timur

• - ■ ■

1 TH.21 20.000.000 20.000.000 410.904.745 9.835.657.434 1 29 12.153 134 11 56.695

2 TH.03 18.400.000 20.000.000 410.061,819 9.834.297.460 1 29 56.433 134 11 29,401

LEGENOA:

JALAN

KONTUR

SUNGAI

HT = HUTAN RIMBA

BL = SEMAK BELUKAR / ALANG-ALANG

TL = TEGALAN/LADANG

KB = PERKEBUNAN/KEBUN

PM = PEMUKIMAN & TEMPAT KEGIATANr m — ti_ iy iu rjr*vA ii a i L rvi

U" —'=rj LANOASAN a s = SUNGAJ m TAWAR

AD - DANAU/srru

BD = PASIR OARAT

R • PADANG RUMPUT

K = KEBUN

SH = SAWAH

B = S E M A K B E L U K A R

81 = S P O T E L E V A S I

AR = RAWA LL = PASIR LAUT

ngan aslinya UKUM,

rUBV)J^5j i h e r p r ia r s o n o

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TANGGAL 10 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ABRESO

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA GAMBAR

LOKASI BANDARA

NOM OR JUM LAH LEMBAR

Y » 2 1 .5 0 0

JALAN AKSES

Y - 2 1 .0 0 0

CADANGAN LAHAN

CADANGAN LAHAN

Y = 2 0 .5 0 0

CADANGAN LAHAN

RESA

Teluk Uwi

CADANGAN LAHAN

Ransiki

'i-90.0-i60.oL

i-90.oi60.oi---- 1450.0----RUNWAY TAHAP I

---- 1600.0-----RUNWAY TAHAP IIY= 1 9 .5 0 0

100 200 300 400

NO TITIK

SISTEM KOORDINAT

BANDAR UDARA (ACS) SISTEM KOORDINAT UTM SISTLM KOORDINAT GEOGRAflS WGS-S4

X

(meter)Y

(meter)

X

(meter)

Y

(meter)

Lintang Selatan Bujur Timur

• ■ • • • ■

1 TH.21 20.000,000 20.000,000 410.904,745 9.835 657.434 1 29 12.153 134 11 56.695

2 TH.03 18.400.000 20 000,000 410.061.819 9.834 297,480 1 29 56.433 134 11 29,401

— ^ V - « u » ------ .1 _M» , ' T - - _ — — _ _ ^ - j- -

S T .. 1®

Y -2 1 .5 0 0

Y - 2 1 .0 0 0

Y - 2 0 .5 0 0

Y = 2 0 .0 0 0

Y - 1 9 .5 0 0

KETERANGAN;

1 TERMINAL PENIMBANG 16 AJRPORT MAINTENANCE BULDMG2 AREA PARKIR MOBLPUBUK 17 GSE MAJNTENANCE BULOING3 AREA PARKIR TAXI DAN BUS 18 BANGUNAN PENUMPUKAN SAMPAH4 FASILITAS IBADAH 19 LAHAN STP5 SCULPTURE 20 LAHAN RUMAH DftAS6 KANTOR KEAMANAN 21 LAHAN PEMERWTAHAN7 KANTOR AOMlMSTRASI 22 GEDUNG PEMANCAR8 KANTOR OPERASI 23 TERMINAL KARGO9 KANTOR AIRNAV 24 JASA BOGA/KATERM310 MENARA PENGAWAS 25 OPRJ11 GEDUNG PKP-PK 26 WINOSOCK12 BMKG 27 PAP113 TAMAN 8AKG 28 tMWDME14 POWER H0L6E 29 TAMAN SOLAR ( B I15 BANGUNAN SUMBER AR 30 APRON SERVICE BUIOWG

31 BANGULAN ISTIRAHAT SURR32 GAPURA33 SEKOLAH PENER8ANGAN

LEGENDA:

TAHAP I

TAHAP I

KONTUR

SALIRAN

1 JALAN | - - | LANOASAN

H T- HUTAN RIMBABI = SEMAK BELUKAR / ALANG-ALANGT l- TEGALAN/LADANGKB - PERKEBUNAN / KEBUNPM - PEMUKIMAN & TEMPAT KEGIATANAS - SUNGAI AIR TAWARA D - DANAU/SITU

BO -PASR DARAT R - PADANG RUMPUT K - KEBUN SH - SAWAH B - SEMAK BELUKAR

81 «SPOT ELEVASI AR-RAWA U - PASIR LAUT

LAMPIRAN IIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TANGGAL 10 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ABRESO

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA GAMBAR NOMOR JUM LAH LEMBAR

BUDI KARYA SUMADIRENCANA INDUK 02 06

KETERANGAN:

1 TCRMNAl P£NUM>ANG 16 AJRPORT MANTENANCE BULflNG 31 BANGUNAN ISTIRAHAT SUPIR2 «ttAPAAKIR M08L RJBUK 17 GSE MAJNTENANCE BUIDWG 8 GAPURA3 AflfA PA/fcUR TAW DAN BUS 18 BANGUNAN PENUMPUKAN SAMPAH 33 SEKOLAH PENERBANGAN4 FASILITAS IBADAH 19 LAHAN SIP5 SCUUTUff 20 LAHAN RUMAH DMAS6 KANTOfl KEAMANAN 21 LAHAN PEMERWTAHAN7 kantor adm instrasi 22 GEDUNG PEMANCAR8 KANTOR OPERASI 23 TERMINAL KARGO9 KANTOR AIRNAV 24 JASA BOGA / KATERWG10 menara pengawas 25 DPPU11 g eo w g pkp-pk 26 WINOSOCK12 BMKG 27 PAP113 TAMAN 6NKG 28 OVOR/DME14 POWER HOUSE 29 TAMAN SOLAR CELL15 BANGUNAN SUMBER A« 30 APRON SERVICE BULDWG

TAHAP I

TAHAP I

KONTUR

SALURAN

| JALAN [ - - J LANOASAN

HT » Hl/TANRJMBABL - S£MAK BELUKAR / ALANG-ALANGTL - TEGALAN/LADANGKB-PERKEBUNAN/KEBUNPM - PEMUKIMAN & TEMPAT KEGIATANAS - SUNGAI AIR TAWARAD - DANAU/SITU

BO -PASR DARAT R - PADANG RUMPUT K - KEBUN S H - SAWAH B - SEMAK BELUKAR

81 -SPO T ELEVASI AR-RAWA LL - PASIR LAUT

-dengan aslinya " HUKUM,4*

LAMPIRAN IIB

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TANGGAL 10 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ABRESO

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA GAMBAR NOMOR JUM LAH LEMBAR

TATA LETAK FASILITAS SISI DARAT 03 06

Y=20.600

Y*20.400

Y » 20.200

Y -20.800

Y-20.600

Y-20.400

' » 20.200

Y -21.500 Y=21.500

Kali Uwl

JALAN AKSES

100 200 300 400 500 m

Y -2 1.000 Y - 21.000

IANGAN LAHAN'//////CADANGAN LAHAN

/%y//// ////.

Y-20.500 Y»20.500

CADANGAN LAHAN

y=20.ooo Y=20.000

Teluk Uwi

Ransiki

---- 1450.0----RUNWAY TAHAP I

-------1600.0--------RUNWAY TAHAP IIY» 19.500 Y= 19.500

r* CO

KETERANGAN:

1 TERMNAL PENUMPANG 16 AJRPORT MAINTENANCE BULDWG 31 BANGUNAN ISTIRAHAT S lPR2 AREA PARKIR M061PUBUK 17 GSE MAJNTENANCE BULDING 32 GAPURA3 AREA PARWR TAXJ DAN BUS 18 BANGUNAN PENUMPUKAN SAMPAH 33 SEKOLAH PENER8ANGAN4 FASILITAS IBADAH 19 LAHAN STPS SCULPTURE 20 LAHAN RUMAH DWAS6 KANTOR KEAMANAN 21 LAHAN PEMERINTAHAN7 KANTOR ADMINSTRASJ 22 GEDUNG PEMANCAR8 KANTOR OPERASI 23 TERMINAL KARGO9 KANTOR AJRNAV 24 JASA BOGA /KATERNG10 MENARA PENGAWAS 25 OPRJ11 GEDUNG PKP-PK 26 W1NDS0CK12 BMKG 27 PAP113 TAMAN BKKG 28 DW DME14 POWER HOUSE 29 TAMAN SOLAR CELL15 BANGUNAN SUMBER AR 30 APRON SERVICE BULOWG

TAKARI

TAHAP I

KONTUR

SALURAN

| JALAN f - - 1 LANOASAN

HT ■ Hl/TAN RIMBA ____ BO = PASR DARATBL - SEMAK «ATL-TEGALAN/LADANG K = KEBUNKB - PERKEBUNAN/ KEBUN SH - SAWAHPM - PEMUKIMAN & TEMPAT KEGIATAN B = SEMAK BELUKARAS - SlWGAI AIR TAWAR 81 « SPOT ELEVASIAO • OANAU/STTU AR * RAWA

L L « PASIR LAUT

LAMPIRAN IIC

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TANGGAL 10 APRIL 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ABRESO

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA GAMBAR NOMOR JUM LAH LEMBAR

BUDI KARYA SUMADIKEBUTUHAN LAHAN 04 06

- Y - 35 .0 0 0

BATAS KAWASAN KES€LAMATAN OPERASI PENERBANGAN

No

KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS

X Y UNTANG SELATAN BU JU R TIMUR

(M ETER) (METER) * * • *

A l 1 18340 306 20149 746 1 29 55 51 134 11 24 77 ~

A I 2 18340 325 19649 746 1 30 066 134 11 32 52

A l 3 3340493 17598 661 1 37 34 41 134 6 18 53

A l 4 3340146 22396 661 1 36 1201 134 6 6 53

A 1 5 15340 361 19399 529 1 31 3141 134 10 53 72

A 1 « 15340 274 20699 530 1 31 1082 134 10 20 72

A 2 1 20060 306 20149 670 1 29 791 134 11 53 60

A 2 2 36060 144 22400 956 1 21 34 14 134 15 756

A 2 3 35060 491 17600 966 1 22 56 53 134 17 1955

A 2 4 20060 328 19649 870 1 29 1306 134 12 186

A 2 5 23060 274 20600 067 1 27 37 16 134 12 32 39

A 2 6 23060 361 19400087 1 77 57 76 134 13 5 39

B 1 1 16206 283 20469 392 1 30 49 03 134 10 3911

B 12 22410 261 20602 541 1 77 56 82 134 12 23 99 -

B 2 1 16206 361 19529 792 1 31 516 134 11 495

B 2 2 22410354 19497 540 1 28 1407 134 12 51 63

C.1.1 14409 244 20739114 1 31 34 19 134 10 100

C 1 2 18340 028 23999 746 1 28 49 43 134 9 38 39

C 1 3 20060 02S 23999 870 1 28 183 134 10 7 7 3

C 1 4 23891 283 20739 808 1 27 899 134 12 44 43

C 21 14409 361 19259 809 1 31 59 58 134 10 41 68

C 2 2 23991 390 19280 502 1 77 34 39 134 13 2511

C 2 3 20060 607 15999 870 1 30 1915 134 13 47 73

C 2 4 18340 607 15099 746 1 31 675 134 13 18 39

0 1 1 12925 082 20961 630 1 32 11 44 134 9 29 56

0 1 2 18339 919 25603 745 1 28 23 61 134 8 57 03

0 1 3 20059 019 25603 870 1 27 38 01 134 9 26 37

D 1 4 25475 414 20962 538 1 26 24 10 134 13 3 62

0 2 1 12925 220 19037 079 1 32 44 47 134 10 2249

0 2 2 25475 563 19037 987 1 26 5713 134 13 56 56

0 2 3 20060 715 14495 870 1 30 44 96 134 14 29 09

0 2 4 18340 715 14495 748 1 31 32 57 134 13 59 75

E l i 3626 831 22370371 1 36 728 134 6 1052

E .1 2 18339 232 34999 745 1 25 40 61 134 4 36 01

E 1 3 20069 232 34999 870 1 24 53 00 134 5 524

E l 4 34871 461 22372 638 1 21 30 66 134 15 611

E 2 1 3629 174 17626 977 1 37 28 71 134 6 20 07

E 2 2 34671 804 17629 245 1 23 1 27 134 17 15 66

E 2 3 20061 402 4999 870 1 33 27 96 134 18 50 24

E 2 4 18341 402 4999 746 1 34 15 57 134 18 20 01

DATA POKOK

OBYEK OBSTACLE

I /ONA OBSTACLE

DJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN 110 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK MOONESIA NOMOR KM M TAHUN 2010TANGGAL : 10 APRIL 2010

P K E M E N T E R IA N P E R H U B U N G A N

R E P U B L IK IN D O N E S IA

MENTERI PERHU8UNGAN REPUBLIK INDONESIA

tld.

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK

BANDAR UDARA ABRESO

KABUPATEN

M ANOKW ARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

KAWASAN KESELAMATAN

OPERASI PENERBANGAN

NOMOR GAMBAR JUMLAH LEMBAR

Y - 2 0 .0 0 0 -

0 1Km 2Km 3Km 4K/n 5Km

DAFTAR KOORDINAT OBYEK OBSTACLE DI AREA BANDAR UDARA ABRESO - MANOKWARI SELATAN5 .0 0 0

NO N AM A OBYEK

KO O RDIN AT 8ANOARA (ACSJ KO ORDIN AT UTM KO ORDINAT G EO G RA FIS (W GS-84) TINGGI PERSYARATAN

BATAS KETINGGIAN KKO P (AES)

KELEBIHANKETINGGIAN

(M )KETERANGANX V

X VUNTANG SELATAN BU JU R TIM UR M S I A i S

( M ) ( M ) 0 . - 0 . • ( M ) ( M |

1 ANTENA 16309 687 21727.964 407491.862 9833431.114 1 30 24 6159 134 10 622 7 1 63 859 570 5 9 49 8 059 KDPHO

2 BTS TEUCOMSEL 2 16573.743 2173 1043 407628.357 9833657.177 1 30 17.2555 134 10 10.6469 103 965 97.165 49 48 165 KDPHO

3 ANTENA RADIO 16597.932 21466.137 407866.263 9833538.176 1 30 2 L1 3 3 9 134 10 18.3440 87.949 81.149 49 32.149 KDPHO

4 BTS TELKO M SEL 1 18114.513 18311.931 411346.227 9833165 501 1 30 33 3130 134 12 10 9516 87.973 81.173 49 32.173 KDPHO

I 2 3

KETERANGAN:KDPHO - KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HOWSONTAL OALAM

Y —3 5 .0 0 0 -

Y= 3 0 .0 0 0

BANDAR UDARA ABRESO

PETA LOKASI :

TITIK

JARAK (M)

JUMLAH JARAK (M)

KETINGGIAN AES (M)

KETINGGIAN MSL (M)

KEMIRINGAN <%>

PERMUKAAN ANCANGAN PENDARATANA1D*

PERMUKAAN ANCANGAN PENDARATAN

.......... . ”58f

AIA A2A

TH 03 T H 21

A1D’ AID A1CA1C” A1C

7710658

3 ,33

A1C A1B

--—r-7290 6432 5768 5306.67

1306.67 1960 2040

A1A— n—

60

A2A A28 A2C A 2CA 2C- A2C" A2D

1600 60-H- 2450 1550 1033'M ^ _____ 2466 .671160 900

4000 2040 2450 4000 5033.33 5440-i— 6600

7500

A2D*

7500

154-I--160.8

ti i154 154 137,4 114,33

—i--- 1---1—I---160,8 160.8 144,2 121,13

82

I 2.S I 555,8 55.8 6 .8

— I—

55.8

—I---- 1—i--49 100.66 121i---- (—I--

56,8 107,48 127,8

150—i--

150-+­158.8

15000— H

150

158,8

jE U

POTONGAN MEMANJANG A-ASKALA HORISONTAL =

S K A U VERTIKAL =

POTONGAN MELINTANG B-BS K A U HORISONTAL « P—

S K A U VERTIKAL =

"A r DATA POKOK

1*2012.10*10 134* 1 f M t K ' BT

6 8 MSL I 0 000 A£8

~\

ARAH LAHOA3 PACU

PAMMNS LM4DAS PAOI

KLASOKA»LA20LS PACU

211*47 20,127*

KFTMOG4AH AM0A743

TTTK RCFERCNSII (TITIK 54STBH KOOROWAT BAHOAR LOARAj TM21

<B5^»200A£$/«MSl ! 01) ■ 0 000 AES / Aji MSL

X ■ 20 000

V >20 000

X« 18 400 ! Y • 20000

K • 18 3«Y >20000

1* 20 12,10*LB »X* U 88 886' BT

01* 20 84 43T LS W 11 20.401* BT

1*2VMOOrLO1>4*1128.1«0*BT

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN R f PUBLIK INOONESIA NOMOR KM U TAHUN 2010 TAHOGAt. 10 APRIL 2019

0 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK

BANDAR UDARA ABRESO

KABUPATEN

MANOKW ARI S E U T A N

PROVINSI PAPUA BARAT

POTONGAN KAWASAN KESELAMATAN

OPERASI PENERBANGAN

NOUOR GAUBAR JUULAH LEU6AR

J V

5000

- 1 0 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 85 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR

UDARA ABRESO DI KABUPATEN MANOKWARI

SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

RENCANA INDUK

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk

memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara

dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara

sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Tabel I

PRAKIRAAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

BANDAR UDARA ABRESO DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

N O U R A IA N T A H A P I T A H A P II K E T E R A N G A N

1 P e rg e ra k a n P e n u m p a n g

a. T a h u n a n 10 8 .912 2 8 2 .4 9 0 P e n u m p a n g

b. H a ria n 30 3 78 5 P e n u m p a n g

c. J a m S ib u k 121 221 P e n u m p a n g

2 P e rg e ra k a n P e sa w a t

a. T a h u n a n 2 .3 4 6 3 .82 1 P e rge ra k a n

b. H a r ia n 12 24 P e rge ra k a n

c. J a m S ib u k 2 4 P e rg e ra k a n

3 J u m la h P e sa w a t J a m S ib u k 2 4 P esa w a t

4 P e rg e ra k a n K a rgo 43 5 449 T o n / ta h u n

5 P esa w a t te rb e s a r y a n g d ila y a n i A T R 4 2 -6 0 0 A T R 7 2 -6 0 0 P esa w a t

6 R u te te r ja u h S o ro n g J a y a p u ra

- 1 1 -

II. Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan

dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel II.

2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), wajib didahului dengan

Kajian lingkungan serta telah diterbitkannya Izin Pembangunan Bandar

Udara oleh Menteri Perhubungan; dan

3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan

dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan

pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II

RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

BANDAR UDARA ABRESO DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

N O IT E MK E B U T U H A N F A S IL IT A S

K E T E R A N G A NT A H A P I T A H A P II

1 P esa w a t te rb e s a r A T R 4 2 -6 0 0 A T R 7 2 -6 0 0

2 R u te te r ja u h S o ro n g J a y a p u ra

3 A e ro d ro m e R e fe re n c e C o d e 3C 3C

4 K a tego r i O p e ra s io n a l R u n w a yIn s tru m e n n on

p re s is i

In s tru m e n n o n

p re s is i

5D im en s i R u n w a y

1 .450 x 30 1 .600 x 30 m 2R u n w a y 0 3 - 2 1

6D im en s i R u n w a y S tr ip

1 .570 x 150 1 .720 x 300 m 2R u n w a y 0 3 - 2 1

7

R E S A

R u n w a y 03 90 x 60 90 x 60 m 2

R u n w a y 21 90 x 60 90 x 60 m 2

8

T u rn in g A re a

R u n w a y 03T u rn p a d u n tu k

C od e C

T u rn p a d u n tu k

C od e C

R u n w a y 21T u rn p a d u n tu k

C od e C

T u rn p a d u n tu k

C o d e C

9

T O R A

R u n w a y 03 1 .450 1 .600 m

R u n w a y 21 1.450 1 .600 m

10

LD A

R u n w a y 03 1 .450 1 .600 m

R u n w a y 21 1 .450 1 .600 m

- 1 2 -

N O IT E MK E B U T U H A N F A S IL IT A S

K E T E R A N G A NT A H A P I T A H A P II

A S D A

11 R u n w a y 03 1.450 1 .600 m

R u n w a y 21 1.450 1 .600 m

T O D A

12 R u n w a y 03 1.600 1 .750 m

R u n w a y 21 1.600 1 .750 m

A p ron

- J u m la h p e sa w a t d i a p ro n :

A T R 4 2 -6 0 0 (sea t 48 ) 1 - P e sa w a t

13 A T R 7 2 -6 0 0 (s e a t 70 ) - 4 P e sa w a t

- C a d a n ga n A T R 4 2 -6 0 0 (s e a t 48 ) 1 - P e sa w a t

- T o ta l ju m la h p e s a w a t 2 4 P e sa w a t

- D im en s i a p ro n 20 0 ,5 x 70 3 2 0 x 70 m 2

T a x iw a y

14 - P e rp en d icu la r 1 2 P esa w a t

- D im en s i T a x iw a y 2 0 0 x 18 2 x (2 0 0 x 18) m 2

H F -S S B H F -S S B

15 F a s ilita s K o m u n ik a s i P e n e rb a n g a nV H F A / G V H F A / G

U H F R a d io L in k U H F R a d io L in k

T o w e r S e t T o w e r S e t

16 P e la y a n a n L a lu L in ta s U d a ra A F IS A D C

17 F a s ilita s N a v ig a s i P e n e rb a n g a nV O R / D M E V O R / D M E

G N S S G N S S

X -R a y C a b in X -R a y C a b in

X -R a y B a gga ge X -R a y B a g g a ge

W a lk T ro u g h W a lk T ro u g h

M eta l D e te c to r M e ta l D e te c to r

H a n d h e ld M e ta l H a n d h e ld M e ta l

D e te c to r D e te c to r

P a g a r K e lilin g P a g a r K e lilin g

18 F a s ilita s K e a m a n a n P e n e rb a n g a nd a n P em b a ta s d a n P e m b a ta s

E x p lo s iv e E x p lo s iv e

D e tec to r D e te c to r

X -R a y C a rgo X -R a y C a rg o

C C T V C C T V

K e n d a ra a n K e n d a ra a n

P a tro li P a tro li

A v s e c R a d io A v s e c R a d io

C o m m u n ic a t io n C o m m u n ic a t io n

20 K a tego r i P K P -P K 4 5

- 1 3 -

N O IT E MK E B U T U H A N F A S IL IT A S

K E T E R A N G A NT A H A P I T A H A P II

A Z O N A P U B L IK

1 T E R M IN A L P E N U M P A N G 1.000 3 .0 0 0 m 2

2 A R E A P A R K IR P U B L IK 3 .5 0 0 6 .5 0 0 m 2

3 K A N T IN - 100 m 2

4 F A S IL IT A S IB A D A H - 200 m 2

B Z O N A T E K N IS

1 F A S IL IT A S N A V IG A S I

a. M en a ra P e n g a w a s 80 80 m 2 (lah an )

b. K a n to r A d m in is tra s i A irN a v 72 0 7 2 0 m 2 (lah an )

c. G en se t A irN a v 48 48 m 2 (lah an )

d. M e n a ra A ir A irN a v 20 20 m 2 (lah an )

2 F A S IL IT A S M E T E O R O L O G I

a. K a n to r M e teo 200 2 0 0 m 2 (lah an )

b. T a m a n M eteo 200 200 m 2 (lah an )

3 K A N T O R O P E R A S IO N A L 220 550 m 2

4 K A N T O R A D M IN IS T R A S I 310 4 5 0 m 2

5 B A N G U N A N P K P -P K 420 6 0 0 m 2

6 B A N G U N A N V O R / D M E 48 48 m 2

7 P O W E R H O U S E 24 0 240 m 2

8 B A N G U N A N W O R K S H O P 510 51 0 m 2

9 B A N G U N A N S U M B E R A IR 160 160 m 2

10 B A N G U N A N P E R A W A T A N G S E - 3 0 0 m 2

11 B A N G U N A N P E L A Y A N A N A P R O N 200 20 0 m 2

12 B A K S A M P A H - 100 m 2

13 K A N T O R K E A M A N A N 200 2 0 0 m 2

14 A R E A P E M E R IN T A H A N - 1 .000 m 2 (lah an )

C Z O N A P E N U N J A N G

1 T A M A N S O L A R C E L L

2 D PPU - 5 .0 0 0 m 2 (lah an )

3 T E R M IN A L K A R G O 1.100 1 .950 m 2

4 B A N G U N A N J A S A B O G A 5 .0 0 0 5 .0 0 0 m 2 (lah an )

5 S E K O L A H P E N E R B A N G A N 6 .0 0 0 6 .0 0 0 m 2 (lah an )

III. Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan

peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan

serta pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B.

- 1 4 -

IV. Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan,

pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara

sesuai rencana induk, telah dibebaskan lahan seluas 282,45 Ha sesuai

dengan kebutuhan rencana induk.

2. Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada butir IV angka 1

(satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya

ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara

(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat

geografis 1° 29’ 12,153” Lintang Selatan dan 134° 11’ 56,595” Bujur

Timur atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y =

20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu

yang mempunyai azimuth 211° 47’ 29,127” geografis dan sumbu Y

melalui ujung landas pacu TH.21 tegak lurus sumbu X, sebagaimana

tercantum pada Tabel III.

3. Kebutuhan luas lahan sebagaimana yang dimaksud pada butir IV

angka 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C.

Tabel III

DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN

BANDAR UDARA DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

Batas Lahan Bandar Udara

N o m o r

T it ik

S is te m K o o rd in a t

B a n d a r U d a ra (A C S )

S is te m K o o rd in a t D e n g a n R e fe re n s i E llip so id W G S -8 4 (ID -9 5 )

K o o rd in a t U T M K o o rd in a t G e o g ra fis

X

(M e te r )

Y

(M e te r )

X

(M e te r )

Y

(M e te r )

L in ta n g S e la ta n

(L S )

B u ju r T im u r (B T )

0 t U 0 < «

A l 1 7 ,3 36 .36 2 1 ,0 1 5 .5 0 4 0 8 ,6 3 8 .3 2 9 ,8 3 3 ,9 2 8 .4 2 1 30 8 .4 3 5 134 10 4 3 .3 3 2

A2 18 ,7 38 .92 2 1 ,0 1 5 .5 0 4 0 9 ,3 7 7 .2 3 9 ,8 3 5 ,1 2 0 .5 5 1 29 2 9 .6 2 0 134 11 7 .2 5 8

A 3 19 ,112 .61 2 0 ,6 5 2 .2 3 4 0 9 ,8 8 2 .8 6 9 ,8 3 5 ,2 4 6 .8 0 1 29 2 5 .5 1 4 134 11 2 3 .6 2 2

A 4 1 9 ,2 39 .90 2 0 ,3 5 1 .4 1 4 1 0 ,2 0 5 .6 2 9 ,8 3 5 ,1 9 6 .5 1 1 29 2 7 .1 5 6 134 11 3 4 .0 6 5

A 5 1 9 ,2 39 .90 2 0 ,2 5 8 .5 0 4 1 0 ,2 8 4 .5 9 9 ,8 3 5 ,1 4 7 .5 6 1 29 2 8 .7 51 134 11 3 6 .6 2 0

A 6 2 0 ,8 8 4 .0 0 2 0 ,2 5 8 .5 0 4 1 1 ,1 5 0 .7 4 9 ,8 3 6 ,5 4 4 .9 9 1 28 4 3 .2 5 1 134 12 4 .6 6 6

A 7 2 0 ,8 8 4 .0 0 2 0 ,1 8 5 .7 7 4 1 1 ,2 1 2 .5 6 9 ,8 3 6 ,5 0 6 .6 8 1 28 4 4 .4 9 9 134 12 6 .6 6 5

A8 2 0 ,7 6 6 .7 7 2 0 ,1 6 4 .4 9 4 1 1 ,1 6 8 .8 9 9 ,8 3 6 ,3 9 5 .8 3 1 28 4 8 .1 0 9 134 12 5 .251

A 9 2 0 ,7 3 3 .1 1 2 0 ,1 3 9 .7 0 4 1 1 ,1 7 2 .2 2 9 ,8 3 6 ,3 5 4 .1 6 1 28 4 9 .4 6 6 134 12 5 .3 5 8

- 1 5 -

S is te m K o o rd in a t S is te m K o o rd in a t D e n g a n R e fe re n s i E llip so id W G S -8 4 (ID -9 5 )

B a n d a r U d a ra (A C S ) K o o rd in a t U T M K o o rd in a t G e o g ra fis

X Y X Y L in ta n g S e la ta n B u ju r T im u r (B T )

N o m o r (L S )

T it ik (M e te r ) (M e te r ) (M e te r ) (M e te r ) 0 t « 0 i «

A 1 0 2 0 ,7 1 7 .0 2 2 0 ,1 1 5 .8 6 4 1 1 ,1 8 4 .0 1 9 ,8 3 6 ,3 2 7 .9 2 1 28 50 .321 134 12 5 .73 9

A l i 2 0 ,6 8 8 .7 2 2 0 ,1 0 5 .7 3 4 1 1 ,1 7 7 .7 1 9 ,8 3 6 ,2 9 8 .5 3 1 28 5 1 .2 7 8 134 12 5 .53 5

A 12 2 0 ,6 7 5 .6 6 2 0 ,1 1 2 .8 2 4 1 1 ,1 6 4 .8 1 9 ,8 3 6 ,2 9 1 .1 7 1 28 5 1 .5 1 7 134 12 5 .1 1 8

A 13 2 0 ,5 9 3 .6 8 2 0 ,0 9 0 .2 9 4 1 1 ,1 4 0 .7 6 9 ,8 3 6 ,2 0 9 .6 2 1 28 5 4 .1 7 3 134 12 4 .33 9

A 14 2 0 ,5 2 5 .0 6 2 0 ,0 3 0 .9 4 4 1 1 ,1 5 5 .0 6 9 ,8 3 6 ,1 2 0 .0 3 1 28 57 .091 134 12 4 .8 0 0

A 1 5 20 ,4 6 3 .7 1 1 9 ,8 6 0 .5 0 4 1 1 ,2 6 7 .6 1 9 ,8 3 5 ,9 7 8 .0 9 1 29 1.715 134 12 8 .441

A 1 6 2 0 ,4 6 1 .4 0 1 9 ,8 2 5 .0 0 4 1 1 ,2 9 6 .5 7 9 ,8 3 5 ,9 5 7 .4 2 1 29 2 .3 8 8 134 12 9 .3 7 8

A 1 7 18 ,7 76 .28 1 9 ,8 2 5 .0 0 4 1 0 ,4 0 8 .8 0 9 ,8 3 4 ,5 2 5 .1 1 1 29 4 9 .0 2 4 134 11 4 0 .6 3 2

A 1 8 18 ,7 76 .28 1 9 ,6 2 5 .0 0 4 1 0 ,5 7 8 .7 9 9 ,8 3 4 ,4 1 9 .7 5 1 29 5 2 .4 5 7 134 11 4 6 .1 3 2

A 1 9 1 8 ,5 76 .28 1 9 ,6 2 5 .0 0 4 1 0 ,4 7 3 .4 3 9 ,8 3 4 ,2 4 9 .7 5 1 29 5 7 .9 9 2 134 11 4 2 .7 2 1

A 2 0 18 ,5 76 .28 1 9 ,8 2 5 .0 0 4 1 0 ,3 0 3 .4 3 9 ,8 3 4 ,3 5 5 .1 2 1 29 5 4 .5 5 8 134 11 3 7 .2 21

A21 17 ,2 95 .25 1 9 ,8 2 5 .0 0 4 0 9 ,6 2 8 .5 5 9 ,8 3 3 ,2 6 6 .2 8 1 30 3 0 .0 1 0 134 11 15 .368

A 2 2 17 ,1 94 .00 1 9 ,9 6 0 .0 0 4 0 9 ,4 6 0 .4 6 9 ,8 3 3 ,2 5 1 .3 4 1 30 3 0 .4 9 5 134 11 9 .9 2 9

A 2 3 1 7 ,1 94 .00 2 0 ,2 5 8 .5 0 4 0 9 ,2 0 6 .7 5 9 ,8 3 3 ,4 0 8 .6 0 1 30 2 5 .3 7 0 134 11 1.720

A 2 4 17 ,3 36 .36 2 0 ,2 5 8 .5 0 4 0 9 ,2 8 1 .7 5 9 ,8 3 3 ,5 2 9 .6 1 1 30 2 1 .4 3 0 134 11 4 .1 4 9

V. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdiri atas :

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu

TH.21 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan

jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :

1) bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen)

arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama

pada ketinggian ambang landas pacu TH.21 sampai jarak

mendatar 2.450 m pada ketinggian +49 m di atas ambang

landas pacu TH.21;

2) bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak

mendatar tambahan 1.550 m pada ketinggian +49 m di atas

ambang landas pacu TH.21;

3) bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas

dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1033,33 m pada

ketinggian +100,66 m di atas ambang landas pacu 21;

4) bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%

(dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar

- 1 6 -

tambahan 2.466,67 m pada ketinggian +150 m diatas ambang

landas pacu TH.21, pada bagian tepi dengan kemiringan

pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan

406,67 m kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen)

sampai jarak mendatar tambahan 1.160 m serta kemiringan

ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m

pada ketinggian +150 m di atas ambang landas pacu TH.21;

5) bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian +150 m di

atas ambang landas pacu TH.21;

b. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu

TH.03 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan

jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :

1) bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen)

arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama

pada ketinggian ambang landas pacu TH.03 sampai jarak

mendatar 2.040 m pada ketinggian +49 m di atas ambang

landas pacu TH.21;

2) bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak

mendatar tambahan 1.960 m pada ketinggian +49 m di atas

ambang landas pacu TH.21;

3) bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak

mendatar tambahan 1.306,67 m pada ketinggian +114,33 m di

atas ambang landas pacu TH.21;

4) bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%

(dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar

tambahan 1.983,33 m pada ketinggian +154 m diatas ambang

landas pacu TH.21, pada bagian tepi dengan kemiringan

pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan

461,33 m pada ketinggian +137,4 m di atas ambanglandas pacu

TH.21, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai

jarak mendatar tambahan 664 m pada ketinggian +154 m di

atas ambang landas pacu TH.21 serta kemiringan ketiga 0%

(nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 858 m pada

ketinggian +154 m di atas ambang landas pacu TH.21;

- 1 7 -

5) bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 7.710 m pada ketinggian +154 m di

atas ambang landas pacu TH.21;

c. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian

ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan

keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian

masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +49

m di atas ambang landas pacu TH.21 sepanjang jarak mendatar

3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.

d. kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian

ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen)

arah ke atas dan keluar, di mulai dari sisi panjang dan pada

ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan

ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong

permukaan horizontal dalam pada ketinggian +49 m di atas

ketinggian ambang batas landas pacu TH.21.

e. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas-batas

ketinggian ditentukan +49 m di atas ketinggian ambang landas

pacu TH.21.

f. kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian

ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan

keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan

horizontal dalam pada ketinggian +49 m sampai memotong

permukaan horizontal luar pada ketinggian +124 m di atas

ketinggian ambang landas pacu TH.21.

g. kawasan di bawah permukaan horizontal luar, batas-batas

ketinggian ditentukan +154 m di atas ketinggian ambang landas

pacu TH.21.

h. titik koordinat kawasan keselamatan operasi penerbangan

sebagaimana dimaksud pada butir V angka 1 (satu) sebagaimana

tercantum pada Tabel IV.

- 1 8 -

Tabel IV

TITIK KOORDINAT KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

BANDAR UDARA ABRESO

DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

A. KAWASAN ANCANGAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS

B. KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN

N O . T IT IK

K O O R D IN A T B A N D A R

U D A R A

K O O R D IN A T G E O G R A F IS

L IN T A N G

S E L A T A NB U J U R T IM U R

X (M ) Y (M ) 0 ' II 0 1 tl

I A . l . l 1 8 3 4 0 .0 0 0 2 0 1 5 0 .0 0 0 1 29 5 5 .5 1 4 134 11 2 4 .2 6 5

2 A . 1.2 1 8 3 4 0 .0 0 0 1 9 8 5 0 .0 0 0 1 30 0 .6 6 4 134 11 3 2 .5 1 5

3 A .2 .1 2 0 0 6 0 .0 0 0 2 0 1 5 0 .0 0 0 1 29 7 .911 134 11 5 3 .6 02

4 A .2 .4 3 5 0 6 0 .1 4 4 2 2 4 0 0 .9 5 5 1 29 13.061 134 12 1.852

5 A .1.3 3 3 4 0 .4 9 3 17598 .661 1 37 3 4 .4 1 4 134 8 18 .528

6 A. 1.4 3 3 4 0 .1 4 6 2 2 3 9 8 .6 6 1 1 36 12 .013 134 6 6 .5 2 8

7 A .2 .5 2 3 0 6 0 .2 7 4 2 0 6 0 0 .0 8 7 1 27 3 7 .1 5 9 134 12 3 2 .3 9 5

8 A .2 .6 2 3 0 6 0 .3 6 1 1 9 4 0 0 .0 8 7 1 27 5 7 .7 5 7 134 13 5 .3 9 5

- 1 9 -

C. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI

NO . T IT IK

K O O R D IN A T B A N D A R

U D A R A

K O O R D IN A T G E O G R A F IS

L IN T A N G

S E L A T A NB U J U R T IM U R

X (M ) Y (M ) 0 • li 0 1 il

1 A. 1.1 18340.000 20150.000 1 29 55.514 134 11 24.265

2 B.1.1 16208.283 20469.392 1 30 49.029 134 10 39.106

3 B.1.2 22410.281 20502.541 1 27 56.822 134 12 23.990

4 A.2.1 20060.000 20150.000 1 29 7.911 134 11 53.602

5 A. 1.2 18340.000 19850.000 1 30 0.664 134 11 32.515

6 A.2.4 35060.144 22400.955 1 29 13.061 134 12 1.852

7 B.2.2 22410.354 19497.540 1 28 14.073 134 12 51.627

8 B.2.1 16208.351 19529.792 1 31 5.158 134 11 4.945

D. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM

N O . T IT IKK O O R D IN A T B A N D A R U D A R A

K O O R D IN A T G E O G R A F IS

L IN T A N G S E L A T A N B U J U R T IM U R

X (M ) Y (M ) 0 1 ll 0 1 II

1 C . l . l 1 4 4 0 9 .2 4 4 2 0 7 3 9 .1 1 4 1 31 3 4 .1 8 5 134 10 1.000

2 C .1.2 1 8 3 4 0 .0 2 8 2 3 9 9 9 .7 4 6 1 28 4 9 .4 2 7 134 9 38 .391

3 C. 1.3 2 0 0 6 0 .0 2 8 2 3 9 9 9 .8 7 0 1 28 1.825 134 10 7 .72 8

4 C .1.4 2 3 9 9 1 .2 8 3 2 0 7 3 9 .8 0 8 1 27 8 .9 9 4 134 12 4 4 .4 3 3

5 B .1.2 2 2 4 1 0 .2 8 1 2 0 5 0 2 .5 4 1 1 27 5 6 .8 2 2 134 12 2 3 .9 9 0

6 B .1.1 1 6 2 0 8 .2 8 3 2 0 4 6 9 .3 9 2 1 30 4 9 .0 2 9 134 10 3 9 .1 0 6

7 C .2 .1 14 40 9 .3 51 19 25 9 .8 0 9 1 31 5 9 .5 7 9 134 10 41 .681

8 B .2 .1 16 20 8 .3 51 19 52 9 .7 9 2 1 31 5 .1 5 8 134 11 4 .9 4 5

9 B .2 .2 2 2 4 1 0 .3 5 4 1 9 4 9 7 .5 4 0 1 28 14 .073 134 12 51 .6 2 7

10 C .2 .2 2 3 9 9 1 .3 9 0 1 9 26 0 .5 02 1 27 3 4 .3 8 7 134 13 2 5 .1 1 4

11 C .2 .3 2 0 0 6 0 .6 0 7 1 5 9 9 9 .8 7 0 1 30 19 .147 134 13 4 7 .7 2 9

12 C .2 .4 1 8 3 4 0 .6 0 7 1 5 9 9 9 .7 4 6 1 31 6 .7 5 0 134 13 18 .392

- 2 0 -

E. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT

NO . T IT IKK O O R D IN A T B A N D A R U D A R A

K O O R D IN A T G E O G R A F IS

L IN T A N G S E L A T A N B U J U R T IM U R

X (M ) Y (M ) 0 ' n 0 ' ii

1 D.1.1 12925.082 20961.630 1 32 11.438 134 9 29.562

2 D.1.2 18339.919 25503.745 1 28 23.610 134 8 57.032

3 D.1.3 20059.919 25503.870 1 27 36.008 134 9 26.369

4 D.1.4 25475.414 20962.538 1 26 24.097 134 13 3.624

5 C.1.4 23991.283 20739.808 1 27 8.994 134 12 44.433

6 C. 1.3 20060.028 23999.870 1 28 1.825 134 10 7.728

7 C. 1.2 18340.028 23999.746 1 28 49.427 134 9 38.391

8 C.1.1 14409.244 20739.114 1 31 34.185 134 10 1.000

9 E.1.1 3529.174 17626.977 1 36 7.277 134 6 10.525

10 C.2.1 14409.351 19259.809 1 31 59.579 134 10 41.681

11 C.2.4 18340.607 15999.746 1 31 6.750 134 13 18.392

12 C.2.3 20060.607 15999.870 1 30 19.147 134 13 47.729

13 C.2.2 23991.390 19260.502 1 27 34.387 134 13 25.114

14 E.1.2 34871.804 17629.245 1 25 40.605 134 4 35.906

15 E.1.3 20061.402 4999.870 1 24 53.005 134 5 5.243

16 E. 1.4 18341.402 4999.746 1 21 39.850 134 15 5.113

F. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR

N O . T IT IKK O O R D IN A T B A N D A R U D A R A

K O O R D IN A T G E O G R A F IS

L IN T A N G S E L A T A N B U J U R T IM U R

X ( M ) Y (M) 0 f • 1 0 ' li

1 E.2.1 12925.220 19037.079 1 37 28.706 134 8 20.968

2 E.2.2 25475.553 19037.987 1 23 1.265 134 17 15.557

3 E.2.3 20060.715 14495.870 1 33 27.960 134 18 50.245

4 E.2.4 18340.715 14495.746 1 34 15.565 134 18 20.908

5 D.1.4 25475.414 20962.538 1 26 24.097 134 13 3.624

6 D.1.3 20059.919 25503.870 1 27 36.008 134 9 26.369

7 D.1.2 18339.919 25503.745 1 28 23.610 134 8 57.032

8 D.1.1 12925.082 20961.630 1 32 11.438 134 9 29.562

9 D.2.1 3528.831 22370.371 1 32 44.474 134 10 22.488

10 E.1.1 3529.174 17626.977 1 36 7.277 134 6 10.525

11 E.1.4 18341.402 4999.746 1 21 39.850 134 15 5.113

12 E.1.3 20061.402 4999.870 1 24 53.005 134 5 5.243

13 E. 1.2 34871.804 17629.245 1 25 40.605 134 4 35.906

14 D.2.2 18339.232 34999.745 1 26 57.132 134 13 56.549

15 D.2.3 20059.232 34999.870 1 30 44.963 134 14 29.090

16 D.2.4 34871.461 22372.638 1 31 32.566 134 13 59.753

- 2 1 -

2. Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan

ditentukan sebagai berikut:

Batas ketinggian di sekitar alat Very High Frequency Directional Omni

Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME) ditentukan oleh

kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan

keluar dari titik antena pada ketinggian bidang counterpoise, dan pada

jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi,

bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan

lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut;

Batas ketinggian pada penempatan Alat Bantu Navigasi sebagaimana

dimaksud pada angka 2 (dua) dalam butir V tercantum pada gambar

berikut ini:

Batas-batas disekitar penempatan Very High Frequency Directional

Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME):

a. luas tanah dan lokasi perletakan VOR / DME

Luas tanah : 200 m x 200 m

b. persyaratan batas-batas ketinggian disekitar VOR/DME

antena V O R antena DME permukaan

- 2 2 -

c. persyaratan bangunan dan benda tumbuh

1) di dalam radius 100 m dari titik tengah lahan : bebas benda

tumbuh dan bangunan.

2) di dalam radius 100 - 200 m dari titik tengah lahan : ketinggian

bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang

Counterpoise.3) sampai radius 600 m dari titik tengah lahan pada permukaan

kerucut harus bebas dari Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT) (> 20 KV).

4) sampai dengan Radius 600 m batas-batas ketinggian

ditentukan oleh permukaan kerucut sebagaimana di tentukan

pada gambar di atas.

3. Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta

menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas

ketinggian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2

(dua) dalam butir V.

4. Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Ancangan

Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian

dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah

ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian

masing-masing ambang landas pacu TH.03 dan landas pacu TH.21.

5. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak

mendatar 1.100 ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan

untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi

penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan

keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini.

6. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan

mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila

terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau

Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.

- 2 3 -

7. Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan

yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, harus mematuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan

pesawat udara;

b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu

udara dengan lampu-lampu lain;

c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang

mempergunakan bandar udara;

d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;

e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara

lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas

landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud

mempergunakan bandar udara.

8. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau

melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)

sampai dengan angka 6 (enam) dalam butir V harus mendapat

persetujuan Menteri dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi

penerbangan;

b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.

9. Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya

sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau

yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya Keputusan

Menteri ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap,

gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang

ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang

prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

10. Pemberian Tanda dan/atau Pemasangan Lampu:

a. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana

dimaksud dalam angka 9 (sembilan) harus diberi tanda atau

dipasangi lampu.

- 2 4 -

b. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk

pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas

biaya pemilik atau yang menguasainya dan dilaksanakan sesuai

dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Udara.

11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 (satu) dalam butir V tercantum dalam Lampiran II D dan

Lampiran II E.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI