Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGOLOLAAN DANA GAMPONG
MULYADI, SHKEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANAKABUPATEN BIREUEN
Manajemen KeuanganGampong• Perencanaan Pembangunan Gampong• Pengelolaan Keuangan Gampong• Penyusunan APBG• Pelaksanaan Keuangan Gampong• Penatausahaan Keuangan Gampong• Pelaporan dan Pertangungjawaban• Pengawasan dan Pengendalian
Perencanaan Pembangunan Gampong• Penyusunan RPJMG disusun pada awal masa jabatan Keuchik selama 6
tahun• Penyusunan RKPG penjabaran dari RPJMG yang dilaksanakan oleh TIM
yang dibentuk oleh kechik melalui musyawarah Gampong• Penyusunan RAPBG yang disiapkan oleh Pemerintah gampong untuk
dilakukan pembahasan bersama Tuha Peut dan elemen masyarakatGampong lainya
• Penyusunan Penjabaran APBG melalui Peraturan Keuchik
Terdiri dari
Dasar Hukum• UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa• PP No 43 Tahun 2014 ttg Peraturan pelaksana UU Desa• PP No 60 Tahun 2014 ttg Dana Desa bersumbe dari APBN• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ttg Pengololaan Dana Desa• Permendes No 11 Tahun 2019 ttg Prioritas pengunaan Dana Desa
tahun2020• Qanun Nomor 6 Tahun 2018 ttg Pemerintahan Gampong• Perbup No 1 Tahun 2019 ttg Pengololaan Keuangan Gampong• Perbup No 3 Tahun 2020 ttg Pedoman Penyusunan RAPBG,SILTAP, Keuchik
Tuha Peut, Perangkat Gampong dan Perjalanan Dinas di lingukunganGampong.
Pengertian Keuangan Gampong
• Keuangan Gampong adalah semua hak dan Kewajibangampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatuberupa uang dan barang yang berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban
• Pengololaan Keuangan Gampong adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan ,pelaksanaan,penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawabankeuangan Gampong
Azas Pengololaan Keuangan Gampong
Azas
Transparan
Tertip&DisplinAnggaran
Akuntabel
Partisipatif
Kekuasaan pengelolaan danaGampong (pasal 75 UU DESA )
• Keuchik adalah pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan Gampong dan mewakilipemerintahan Gampong dalam kepemilikankekayaan milik gampong yang di pisahkan
• Karena jabatan nya Keuchik mempunyaikewenagan menyelenggarakan keseluruhanpengolalaan dana Gampong
Kewenangan Keuchik
• Keuchik sebagai Pemeganng kekuasaanPengoloaan keuangan dapat menunjukPelaksana Pengololaan Keuangan Gampong(PPKG) terdiri dari ;
• a. Keurani Gampong;• b. Kaur dan Kasi; dan• c. Kaur Keuangan
Keurani Gampong /PPKG• a . mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;• b. mengkoordinasikan penyusunan RAPBG dan perbuahan RAPBG serta
pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;• c. mengkoordinasikan penyunsunan Peraturan Keuchik ttg penjabaran
APBG dan Perubahan APBG ;• d. mengkoodinasikan pelaksanaan Tugas Perangkat gampong lain yang di
tugaskan sebagai PPKG;• e. Mengkoodinasikan penyusunan laporan Keuangan Gampong dalam
rangka pertanggujawaban pelaksanaan APBG.
Tugas Kaur dan Kasi selaku PPKG• 1.melalukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya;• 2.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;• 3.mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;• 4.menyususn DPA.DPPA dan DPAL sesuai bidang tugas;• 5.menanda tangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang dan
jasa sesuai kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;• 6.menyusun laporan atas kegiatan di bawah pengendalian nya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
Tugas Kaur Keuangan selaku PPKG1. Kaur keuangan yang melaksanakan fungsi bendahara mempunyai tugas;a. menyusun RKAG;b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyotorkan ,membayar, menatausahan dan mempertanggungjawabkanPenerimaan dan Pengeluaran gampong dalam rangka pelaksaaan APBG.
c. Menyiapkan laporan keuangan pelaksanaan APBG2. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendahraan wajib memliki
Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah gampong
Struktur APBG
APBG
1.Pendapatan
2.Belanja
3.Pembiayaan
PAD Gampong
Transfer
Pendapatan lain2
Peny.pemerintah Gp
Pembinaanmasy,Gampong
Pelk.Pembang.Gmp
Penbery.masya,gampPenerimaanpembiayaan
PengeluaranPembiayaan
STRUKTUR BELANJA GAMPONG
Pel.Pembg
Gamp
Pemberd.masya.Gam
Pembi.masy.Gampg
Belanjatak
terduga
Penyel.Pem.GampongBelanja
Gampong
Klasifikasibelanja
Kegiatan
Jenis Belanja
ModalPegawai Barang & jasa
Pengololaan Keuangan Gampong meliputi
• a. Perencanaan• b. Pelaksanaan• c. Penetausahaan• d. Pelaporan ,dan• f. Pertanggungjawaban
PROSES
KEGIATAN
ADG DD BHPDRDPOTENSI
DANMASALAH
PEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAAN
Sumber Pendanaan Gampong
Perencanaan• Perencanaan Pengoloaan Keuangan Gampong merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Gampong pada tahunanggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBG
• Keurani Gampong mengoodinasikan penyusunan rancangan APBGberdasarkan RKPG tahun berkenaan yang berpedoman pada peraturanBupati setiap tahun paling sedikit memuat;
• a. Singronisasi Kebijakan Pemerintah Dearah Kabupaten dengankewenangan gampong dan RKPG
• b. Prinsip penyusunan APBG• c. Kebijakan penyunan APBG• d. Tehnis penyusunan APBG• e. Hal khusus lainya terkait perencanaan Pengololaan dana Gampong
Pelaksanaan• Pelaksanaan pengoloaan Keuangan gampong merupakan penerimaan dan
pengeluaran Gampong yang di laksanakan melalui rekening kas gampongpada Bank yang di tunjuk oleh Bupati
• Rekening kas Gampong dibuat oleh Pemerintah gampong dengan duaspesimen tanda tangan Keuchik dan Kur keuangan
• Kaur keuangan hanya dapat menyimpan uang tunai dalam kas denganjumlah paling banyak Rp 10,000,000. (sepuluh Juta rupiah)
• Penyimpanan dan penggunaan dana gampong dilakukan ataspersetujuan Keuchik
• Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telahdisetujui Keuchik
Penatausahaan1. Penatausahan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi
kebendaharaan2. Penatausahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kaur
Keuangan meliputi pencacatan setiap penerimaan dan pengeluarandalam Buku kas umum
3. Kaur Keuangan wajib membuat buku Kas Umum yang terdiri atasBuku pembantu BankBuku pembantu pajak danBuku pembantu panjar
4. Semua buku pembantu Bank adalah merupakan pencacatan penerimaandan pengeluaran melaui Kas Gampong termasuk pemotongan dansetoran pajak
Hak dan Kewajiban Gampong
Hak Kewajiban
Mengatur & mengurusmasyarakat
MenetapkanKelembagaan Gampong
Melindungi kesatuanmasyarakat
Menetapkan pendapatanGampong
Mengembangkanpemebrdayaan
masyarakat
Meningkatkan kualitashidup masyarakat
Meningkatkanpelayanan masyarakat
Kewenangan Gampong1. Kewenangan yg sudah ada berdasarkan hak asal usul seperti
(hak tanah kas gampong hak hukum adat Gampong dll)2. Kewenangan Lokal bersekala gampong (seperti pasar
gampong jalan gampong dll)3. Kewenagan yang ditugaskan Pemerintah ,Pemerintah Prov dan
Kabupaten4. Kewenangan lainnya yang di tugaskan Pemerintah ,
Pemerintah Prov dan Kabupten sesuai dengan peraturan per undang undangan
UU Desa pasal 19
Penggunaan Dana Gampong• Dana gampong digunakan untuk membiayai penyelenggraan
pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat• Penggunan dana gampong diprioritaskan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat gampong sesuai dengan prioritas dana yangyang ditetapkan oleh kementerian Desa
• Penggunaan gampong untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapatdilakukan sepanjang kebutuhan untuk kegiatan pembangunan danpemberdayaan masyarakat telah terpenuhi
• Penggunaan dana gampong untuk kegiatan yang tidak prioritas harusmendapat persetujuan Bupati
Kewenangan Pengololaan keuangan gampong
menetapkan kebijakan ttg pelaksanaan APBGMenetapkan Kebijakan ttg pengololaan barang milik gampongMelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBGMenetapkan PPKGMenyetujui DPA ,DPPA,DPALMenyetujui RAKGMenyetujui SPP
Keuchik Pemegang kekuasaan pengololaan dana gampong
Basis Kas Gampong
• Keuangan Gampong dikelola dengan Basis kasyang merupakan pencacatan semua transaksipada saat kas diterima atau dikeluarkan darirekening gampong
Pelaksanaan APBG
Rekeninggampong
Penerimaan
Pengeluaran
Didukung oleh bukti yg lengkap dansah.Dilarang melakukan pengutan sebagaipenerimaan gampong selain yang ditetapkan dlm Qanun Gampong.Pengaturan jumlah uang dalam kasGampong ditetapkan oleh Bupati.
Didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.Pengeluaran gampong yg mengakibatkan bebanAPBG tidak dapat dilakukan sebelum APBGditetapkan dalam Qanun APBG. Pengeluaranbiaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuatrincian anggaran biaya yang telah disahkan olehKeuchik.
Terima kasih
TERIMA KASIH