Mulyadi Noto dan Bambang Setiono - Indikator Dan Instrumen

8/14/2019 Mulyadi Noto dan Bambang Setiono - Indikator Dan Instrumen

1/59


2/59

INDIKATOR DAN INSTRUMEN UNTUK

MENDETEKSI PENGELOLAAN SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG

TIDAK BERKELANJUTAN

PENDEKATAN ANALISIS KEUANGAN

Oleh

Mulyadi NotoUniversitas Pelita Haparan

Bambang SetionoCenter for International Forestry Research (CIFOR)

ELSDA Institute


3/59

ii

Diterbitkan Oleh:

ELSDA Institute

Manggala Wanabakti Building IV/Room 509A

Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, 10270, Indonesia

Telepon : +62215711309/ 57902778

Fax : +62215711309

ELSDA Institute, adalah sebuah lembaga yang

terbentuk atas keprihatinan terhadap kondisisumberdaya alam Indonesia saat ini. Kami membangun

kekuatan dengan menggalang para professional di

bidang hukum dan akuntansi. Kekuatan kami bertumpu

pada kedua bidang tersebut. Dua bidang yang selama

ini dirasakan belum optimal berperan dalam

penyempurnaan pengelolaan lingkungan dan

sumberdaya alam yang lestari.

ISBN

Hak Cipta ELSDA Institute, 2008

Cetakan Pertama, Desember 2008

Hak cipta dilindungi Undangundang. Dilarang

mengutip atau menyebarkan sebagian atau

keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.


4/59

iii

KATAPENGANTAR

Pembukaan UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

memberikan dasar filosofis bagaimana kita harus memandang hutan.

Dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang

Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan

kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna

bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan

dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk

sebesarbesar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun

generasi mendatang. Melihat katakata diatas sudah seharusnya

kondisi hutan di Indonesia menjadi lestari dan masyarakat yang hidup

disekitarnya menjadi sejahtera. Seperti juga alam Indonesia yang sering

dikatakan gemah ripah loh jinawi.

Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan

hutan pada saat ini. Dinobatkannya Indonesia oleh Guinness Book ofRecord menjadi negara penghancur hutan tercepat didunia dan

banyaknya keadaan masyarakat sekitar hutan yang miskin menjadi

sebuah ironi yang telanjang dengan UndangUndang diatas. Pastilah

muncul sebuah pertanyaan mengapa hal ini dapat terjadi? dimana

peran komponen negara dalam mencegah kerusakan?

ELSDA institute sebagai Institusi yang peduli terhadap keadaan

lingkungan hidup dalam hal ini hutan, mencoba memberikan

sumbangsih kepada negara dan masyarakat. Sumbangsih yang berikankali ini adalah sebuah kajian bersama antara Mulyadi Noto dan Dr.

Bambang Setiono berjudul Indikator dan Instrumen Untuk Mendeteksi

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Tidak

Berkelanjutan.

Pada Kajian ini dipaparkan tentang proses pembentukan

instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator umum pengelolaan

lingkungan dan sumber daya alam yang lestari. Ada empat fase

kerangka berpikir dalam kajian ini. Fase pertama adalah


5/59

iv

mengindentifikasi indikator umum dan instrumen potensial, fase kedua

adalah analisis bisnis dan analisis hukum, fase ketiga adalah penetapan

indikator umum dan fase keempat adalah penetapan instrumen

pendeteksi.

Hasil dari fase keempat dapat digunakan menjadi instrumen

efektif pendeteksi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang

tidak lestari. Diharapkan hasil dari analisa ini dapat digunakan oleh

pihakpihak yang berkompeten untuk mencegah kerusakan lingkungan

lebih lanjut. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, pada kajian

ini disajikan studi kasus dengan contoh perusahaan terbuka. (Tbk).

Sehubungan dengan pendekatan yang digunakan adalahpendekatan keuangan, kami mengharapkan adanya tanggapan dari

pihakpihak terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Badan

Pengawas Pasar modal & lembaga keuangan (BAPEPAM), Direktorat

Jenderal Pajak dan lainlain untuk dapat menindak lanjuti jika

ditemukan indikator pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

yang tidak lestari.

Saran, kritik dan tanggapan dari semua pihak sangat kami

harapkan untuk penyempurnaan kajian ini. Semoga hutan di Indonesiadapat kembali lestari secepatnya dan masyarakat sekitarnya menjadi

makmur seperti yang dituliskan pada pembukaan tersebut diatas.

Kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi.

Jakarta, Desember 2008

Derry Wanta

Direktur ELSDA Institute


6/59

v

DAFTARISI

Kata PengantarDaftar Isi

Pendahuluan

Kerangka Pikir Pembentukan Instrumen dan Indikator UmumDari Kegiatan Usaha Ke Aktivitas Usaha

Indikator Umum Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Tidak

Berkelanjutan

Studi Kasus

Pelajaran yang Dapat Diambil

Simpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

iii

v

1

4

12

16

33

47

50

52


7/59

Indikator dan Instrumen

1. PENDAHULUANondisi hutan dan sumber daya alam Indonesia lainnya

seperti pertambangan umum dan migas yang sudah

sedemikian parah dan lahirnya perusahaanperusahaan

besar berbasis sumber daya alam adalah anomali

pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Disatu sisi

telah terjadi kerusakan lingkungan dan SDA tetapi disisi yang lain

para pengusaha tetap bisa berkembang tanpa harus bertanggung

jawab terhadap kerusakan terhadap lingkungan dan SDA sebagaiakibat operasi dari perusahaanperusahaan ini. Jika kondisi ini

dibiarkan berlanjut, kita akan kehilangan dua hal sekaligus yaitu

lingkungan hidup dan SDA dan kekuatan ekonomi dari perusahaan

berbasis SDA. Perusahaanperusahaan ini akan gulung tikar karena

kekurangan bahan baku dan mengakibatkan rangkaian kegiatan

kontraksi ekonomi seperti penghapusan hutang, terganggunya

kesehatan bank, dan pemutusan hubungan kerja.

Perlu dilakukan upaya yang sungguhsungguh untuk

menghentikan proses penghancuran lingkungan dan SDA ini.Kebijakan pembangunan ekonomi untuk mendorong lahirnya

perusahaanperusahaan besar berbasis sumber daya alam perlu

dimonitor dan dikaji agar lebih berpihak kepada upayaupaya

pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan

sumber daya alam. Di antara kebijakan ekonomi yang menjadi

perhatian ELSDA Institute adalah kebijakan di bidang akuntansi dan

pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan

yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan dalam mengelola

lingkungan dan SDA akan sangat membantu pemegang saham

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luas untuk menilai

K


8/59

ELSDA Institute

2

tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup

dan sumber daya alam.

Laporan keuangan perusahaan seharusnya dapat

memberikan indikator umum tentang kualitas pengelolaan

lingkungan dan SDA yang dilakukan oleh perusahaan berbasis SDA.

Indikator umum ini merupakan parameter kuantitatif dan kualitatif

yang dapat digunakan untuk mengibarkan red flag yang akan

menstimulasi para pengambil keputusan termasuk aparat penegak

hukum untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak

Ketidakpatuhan Pengelolaan dibidang Lingkungan hidup dan SDA.

Jika kemudian informasi ini ditindaklanjuti secara memadai dalam

koridor hukum yang berlaku, akuntansi dan pelaporan keuangan

dapat memainkan peran yang besar dalam upaya menghentikan

proses penghancuran lingkungan hidup dan SDA yang saat ini tengahterjadi.

Tulisan ini mencoba menggambarkan proses pembentukan

instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator umum

pengelolaan lingkungan dan SDA. Pertamatama, tulisan ini akan

menjelaskan fasefase utama yang dapat dilalui dalam kerangka

pembentukan instrumen. Kemudian, selanjutnya tulisan ini akan

memperkenalkan salah satu instrumen yang dapat digunakan yaitu

Laporan Keuangan (financial statements) perusahaan.Berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan atas instrumentersebut, sejumlah indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan

yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan diidentifikasikan dan

dipaparkan pada bagian berikutnya. Sebuah studi kasus penggunaan

laporan keuangan untuk mendeteksi indikasi ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan disajikan dalam tulisan ini untuk tujuan

memperjelas implementasi konsep yang telah dijabarkan. Akhirnya,

melalui tulisan ini ELSDA Institute akan mengkaji sejauh mana


9/59

ELSDA Institute

3

laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk memberikan

informasi tentang kualitas pengelolaan lingkungan dan SDA dan

mengidentifikasi aspek apa yang harus diperbaiki agar laporan

keuangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong

kelestarian lingkungan dan SDA.


10/59

ELSDA Institute

4

2.KERANGKA PIKIR PEMBENTUKANINSTRUMEN DAN INDIKATOR UMUM

erangka pikir ELSDA Institute untuk pembentukan

instrumen dan indikator umum pengelolaan lingkungan

dan SDA dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Secara garis besar, prosesnya mencakup 4 (empat) fase utama.

FASE PERTAMA: Mengidentifikasi Indikator Umum dan Instrumen

Potensial

Dengan mengamati berbagai laporan tentang pengelolaan

lingkungan dan SDA, ELSDA Institute menetapkan sejumlah

indikator umum potensial untuk menilai kualitas pengelolaan

lingkungan dan SDA. Indikator umum tersebut disajikan dalam tabel

berikut ini.

KInstrumen

Potensial

Indikator

Umum

Instrumen

Pendeteksi

Pengelolaan

SDA

Analisis

Hukum

Analisis

Keuangan


11/59

ELSDA Institute

5

TABEL 1: HIPOTESAINDIKATOR UMUM

NO INDIKATORUMUM

1 Jumlah dan sumber pemakaian bahan baku

2 Jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan

3 Jumlah pembayaran pajak dan PNBP

4 Arus kas ke afiliasi

5 Lamanya operasi legal

6 Profil pejabat dan kekayaan normal

7 Jumlah izin produksi kayu yang diberikan

8 Izin yang merusak lingkungan hidup

9 Penyidikan dan penuntutan yang lemah

10 Putusan yang ringan atau bebas

Indikator pertama, jumlah dan sumber pemakaian bahan

baku akan memberikan indikasi tentang seberapa besar perusahaan

telah mengeksplorasi sumber daya alam. Informasi ini berguna

untuk menilai seberapa jauh perusahaan telah menerapkan

kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sementara itu,

jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan adalah indikator

seberapa besar perusahaan telah menggunakan bahanbahan kimia

dan energi yang memberikan kontribusi kepada pemanasan global

dan kerusakan air sungai dan lingkungan hidup lainnya. Termasuk

dalam indikator ini adalah jumlah pemakaian energi untuk

pembangkit listrik, mercuri, dan bahanbahan racun lainnya.

Indikator berikutnya adalah jumlah pembayaran pajak dan

penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang telah dilakukan oleh

perusahaan. Jumlah pembayaran pajak dan PNBP akan memberikan

indikasi tentang konsistensi antara jumlah SDA yang telah diambil

oleh perusahaan dengan total kewajiban perusahaan kepada Negara

sebagai akibat eksploitasi tersebut. Perusahaan yang mendukung

kelestarian SDA secara minimal akan membayar seluruh kewajiban

pajak dan PNBP dengan benar dan tepat waktu. Kemudian, indikator


12/59

ELSDA Institute

6

ke empat, jumlah arus kas perusahaan yang dialirkan ke luar bisnis

perusahaan di bidang SDA akan memberikan indikasi minimnya

komitmen perusahaan kepada upaya pelestarian SDA dan

kesinambungan usahanya. Jika sebagian besar arus kas perusahaan

yang diperoleh dari bisnis SDA disalurkan ke pihak afiliasi dan pihak

ketiga di bidang non SDA terkait, kemampuan perusahaan untuk

melakukan rehabilitasi dan regenerasi SDA akan sangat kecil.

Perusahaan berbasis SDA memiliki keterbatasan dalam

mengeksploitasi dan atau memanfaatkan SDA. Mereka hanya dapat

beroperasi secara legal sesuai dengan izin eksplorasi atau produksi

yang diberikan oleh pemerintah. Lamanya perusahaan berbasis SDA

dapat beroperasi secara legal i.e. sesuai dengan izin operasinya akan

memberikan indikasi apakah perusahaan telah beroperasi

mengeksploitasi SDA secara legal.

Informasi awal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelima

indikator tersebut di atas dapat ditemukan pada sebuah instrumen

keuangan yang diproduksi oleh perusahaan yaitu laporan keuangan.

Instrumen ini diproduksi dengan memenuhi standar akuntansi dan

pelaporan yang mewajibkan penjelasan yang material terhadap

seluruh operasi perusahaan termasuk pengelolaan dan penggunaan

SDA serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Seluruh kegiatan

perusahaan ini memiliki dampak ekonomi kepada perusahaan untuk

saat ini maupun masa yang akan datang. Laporan keuanganmemberikan informasi tentang nilai uang dari kegiatan produksi,

pemasaran, dan investasi perusahaan yang dapat digunakan untuk

menghitung indikator 1 sampai dengan 5.

Tentu saja dengan kualitas akuntasi dan pelaporan yang ada

saat ini, laporan keuangan tidak dapat secara sendiri memberikan

seluruh informasi untuk menghitung indikator 1 sampai dengan 5.

Informasi pada laporan keuangan perusahaan perlu digabungkan

dengan informasi lain yang terdapat di dalam laporan industri dan


13/59

ELSDA Institute

7

perdagangan yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan

Perdagangan, laporan pengelolaan kehutanan oleh Departemen

Kehutanan, dan laporan pengelolaan SDA lainnya dari Departemen

yang terkait. Informasi lain yang perlu digunakan untuk

menghasilkan indikator 1 sampai dengan 5.

Indikator 6 sampai dengan 10 adalah indikator pengelolaan

SDA dan lingkungan hidup yang dapat diperoleh tanpa melalui

laporan keuangan. Kelima indikator non laporan keuangan ini terkait

dengan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat

pemerintah yang diberikan mandat untuk membina dan mengawasi

pengelolaan SDA dan lingkungan oleh perusahaan maupun

masyarakat. Indikator 6 adalah memberikan informasi tentang

jumlah kekayaan pejabat negara dan profil gaya hidupnya. Gaji dan

tunjangan pejabat Negara dan hadiahhadiah yang diterimanyaselama menjadi pejabat harus dilaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Negara diwajibkan untuk

melaporkan harta kekayaannya pada saat sebelum, sedang, dan

setelah menjabat kepada KPK.

Jumlah izin yang diberikan oleh pejabat kepada perusahaan

berbasis SDA akan memberikan indikasi tentang siapa yang harus

bertanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang telah dilakukan

oleh perusahaan. Indikator ketujuh dan kedelapan ini dapat

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporandepartement/dinas pengelola SDA dan lingkungan, serta laporan

departemen/dinas pengelola perindustrian dan perdagangan.

Terakhir, indikator kesembilan dan kesepuluh terkait dengan

kualitas penegakan hukum. Informasi untuk menyusun indikator ini

dapat diperoleh dari hasil persidangan di peradilan dan berita di

media massa.


14/59

ELSDA Institute

8

Tabel di bawah ini menjelaskan instrumen potensial yang

dapat digunakan untuk menyusun indikator pengelolaan SDA dan

lingkungan yang berkelanjutan. Instrumen potensial ini merujuk

pada dokumen laporan yang sudah tersedia saat ini di mana

informasi yang terkandung di dalamnya dapat berpotensi

memberikan masukan bagi penyusunan indikator melalui proses

analisis keuangan dan analisis hukum.

TABEL 2: INSTRUMEN POTENSIAL

NO INSTRUMEN

POTENSIAL

INDIKATORUMUM

1 Laporan Keuangan

Perusahaan

Jumlah dan sumber pemakaian bahan

baku

Jumlah pemakaian bahan perusak

lingkungan

Jumlah pembayaran pajak dan PNBPArus kas ke afiliasi

Lamanya operasi legal

2 Laporan Keuangan

Pemerintah

Jumlah pembayaran pajak dan PNBP

Jumlah izin produksi kayu yang

diberikan

Izin yang merusak lingkungan hidup

3 Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan

Profil pejabat dan kekayaan normal4 Laporan Gratifikasi

5 Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara6 Hasil Audit Badan

Pemeriksa Keuangan

7 Laporan Masyarakat

8 Sustainability Report

9 Lainlain Penyidikan dan penuntutan yang lemah

Putusan yang ringan atau bebas


15/59

ELSDA Institute

9

FASE KEDUA: Analisis Bisnis dan Analisis Hukum

Dalam fase ini serangkaian analisis keuangan dan analisis

hukum dilakukan terhadap instrumen potensial untuk

mengidentifikasikan relevansi informasi yang dikandung masing

masing instrumen terhadap indikator umum yang dihipotesakan.

Analisis keuangan yang dapat dilakukan mencakup AnalisisBisnis,

Analisis Laba danArus Kas,Analisis TransaksiHubungan Istimewa,

AnalisisTrasferPricing,AnalisisKualitasPengungkapan,danAnalisis

KekayaanPejabatNegara. Sementara itu, analisis hukum meliputi

AnalisisKewajibanKYCdanMelapor,AnalisisKewajibanPerpajakan

dan Non Perpajakan,Analisis Kewajiban Pengelolaan Sumber Daya

AlamdanLingkungan,AnalisisPerijinan,AnalisisPerubahanKawasan

dan Tata Ruang, Analisis Dakwaan dan Alat Bukti, serta Analisis

Putusan. Dengan menghipotesakan muatan informasi masingmasinginstrumen potensial, atas sebuah instrumen dapat dilakukan satu

atau lebih analisis keuangan atau satu atau lebih analisis hukum.

Hasil awal dari analisis ini adalah memasangkan tiaptiap

indikator umum dengan jenis instrumen potensial yang dapat

memasok informasi yang relevan. Sebagai contoh, analisis keuangan

terhadap laporan keuangan dapat menyimpulkan bahwa informasi

yang terkandung dalam laporan keuangan relevan untuk

menghitung atau menilai indikatorindikator umum seperti: jumlah

dan sumber pemakaian bahan baku, jumlah pemakaian bahanperusak lingkungan, jumlah pembayaran pajak dan PNBP, dan arus

kas ke afiliasi. Setelah tahapan awal ini, analisis mendalam dilakukan

untuk mencapai dua tujuan. Pertama, menguji validitas hipotesa

indikator umum. Kedua, mengidentifikasikan semua informasi

relevan yang harus ada dalam instrumen potensial yang dipilih agar

indikator umum dapat digunakan.

FASE KETIGA: Penetapan Indikator Umum


16/59

ELSDA Institute

10

Analisis mendalam yang dilakukan pada fase sebelumnya

akan menentukan validitas indikator umum yang dihipotesakan.

Dalam fase ini, indikatorindikator umum yang sudah teruji

validitasnya didefinisikan berikut penetapan informasi yang harus

tersedia agar indikator umum itu dapat digunakan dan instrumen

potensial pemasok informasi relevan. Sebagai contoh, analisis

keuangan terhadap instrumen potensial Laporan Keuangan

perusahaan industri kehutanan dapat mengidentifikasikan indikator

umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan

yang mengarah pada indikasi ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan, yang mencakup: implementasi strategi perusahaan

dalam menjaga kelestarian hutan, struktur jumlah dan sumber

pasokan bahan baku, pemenuhan kewajiban kepada negara, arus kas

yang dikembalikan ke hutan, dan struktur laba perusahaan.

FASE KEEMPAT: Penetapan Instrumen Pendeteksi

Berdasarkan analisis keuangan dan analisis hukum yang telah

dilakukan, sejumlah instrumen potensial yang tersedia dapat

ditetapkan menjadi instrumen efektif pendeteksi ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan. Namun demikian, boleh jadi analisis hukum

dan/atau analisis keuangan yang mendalam telah pula

mengidentifikasikan sejumlah kekurangan pengungkapan informasiyang dikandung sebuah instrumen sehingga menghambat

pemanfaatan instrumen tersebut untuk menjadi instrumen yang

efektif. Nah, pada fase ini kekurangankekurangan pengungkapan

informasi tersebut diidentifikasikan secara jelas dan coba

disodorkan kepada instansi terkait dan berwenang yang

mengeluarkan kebijakan ataupun yang menghasilkan instrumen

terkait. Rekomendasi perbaikan muatan informasi maupun cara

pengungkapan informasi coba diangkat ke permukaan. Contoh,


17/59

ELSDA Institute

11

pengungkapan sumber pasokan bahan baku seharusnya diwajibkan

dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang bergerak

dalam industri hutan. Rekomendasi ini layak diajukan kepada

instansi terkait dengan pelaporan keuangan, seperti Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), Departemen Keuangan ataupun Badan Pengelola

Pasar Modal (Bapepam).

Jadi, di dalam rerangka ini akan terbentuk dua keluaran

utama: IndikatorUmumPengelolaanSDAdanLingkunganyang

Tidak Berkelanjutan dan Instrumen Pendeteksi Pengelolaan

SDAdanLingkunganyangTidakBerkelanjutan. Dalam konteks

ini, ELSDA Institute mendefinisikan IndikatorumumpengelolaanSDA

danLingkungan sebagai sejumlah parameter, berisi nilai kuantitatif

dan/atau kualitatif, yang diperoleh melalui mekanisme analisis

keuangan dan hukum terhadap instrumen relevan yang dapat

digunakan untuk mengindikasikan adanya kemungkinan

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan.

Sementara itu, instrumen pendeteksi Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan dapat didefinisikan oleh ELSDA Institute sebagai

dokumen, dapat berupa laporan yang diterbitkan oleh instansi

ataupun perusahaan, yang berisi informasi relevan yang melalui

proses analisis keuangan dan hukum dapat membentuk nilai

kuantitatif dan/atau kualitatif bagi indikator umum pengelolaan SDA

dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang relevan.

Indikator

Umum

Instrumen

Pendeteksi

Pengelolaan

SDA

Analisis

Hukum

Analisis

Keuangan


18/59

ELSDA Institute

12

3. DARI KEGIATAN USAHA(AKTIVITAS BISNIS)MENUJU

LAPORAN KEUANGAN

aporan keuangan perusahaan merupakan sumber

utama informasi yang tersedia bagi para pihak di luar

perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan tak pelak lagi

merupakan instrumen potensial utama yang digunakan untuk

melakukan analisis keuangan. Namun demikian, para analis laporankeuangan haruslah menyadari faktorfaktor yang dapat

mempengaruhi muatan informasi dalam laporan keuangan, yang

pada gilirannya menentukan kualitas informasi yang dikandungnya.

Pemahaman mengenai faktorfaktor tersebut sangat krusial

mengingat kualitas informasi menentukan validitas hasil analisis

keuangan.

Seperti nampak dari gambar di bawah ini, laporan keuangan

merupakan ikhtisar keuangan dari seluruh kegiatan usaha (aktivitas

bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan untuk periode tahun buku

tertentu. Logikanya, setiap tindakan Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha

perusahaan seharusnya tercermin dalam angkaangka dan

penjelasan laporan keuangan perusahaan. Namun demikian,

kenyataan di lapangan adalah bahwa tidak semua realitas ekonomis

dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, termasuk di

dalamnya mungkin tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan,

dapat terungkap dalam laporan keuangan. Ada satu filter penting

LL


19/59

ELSDA Institute

13

yang dapat menentukan informasi apa yang ingin dan yang tidak

ingin dimuat dalam laporan keuangan: Sistem Akuntansi

Perusahaan.

Sumber:Adaptasi dari (Palepu, et al., 2004)

Sistem akuntansi akan mencatat, mengklasifikasikan serta

mengikhtisarkan data transaksi usaha sebuah entitas bisnis.

Masukan utama dari sistem akuntansi adalah data transaksi kegiatan

usaha dan keluaran utamanya adalah laporan keuangan. Transaksi

usaha yang dilakukan sebuah entitas usaha dipengaruhi oleh

lingkungan usaha di mana entitas bisnis itu terlibat dan juga strategi

usaha yang diimplementasikan entitas bisnis itu di dalam menggapaikeunggulan kompetitifnya. Dalam konteks penggunaan laporan

keuangan perusahaan industri kehutanan sebagai instrumen dalam

analisis keuangan, pengenalan atas lingkungan usaha kehutanan

mutlak diperlukan, terutama businessprocess utama yang tipikal

dilakukan oleh perusahaan industri kehutanan. Kemudian, strategi

usaha yang dijalankan akan sangat mempengaruhi nature dari

kegiatan usaha kehutanan yang dipilih dari sekian banyak pilihan

yang masuk akal. Pemahaman atas kedua faktor tersebut

Strategi

Usaha

Lingkungan

Usaha

Laporan

Keuangan

Sistem

Akuntansi

Kegiatan

Usaha

Lingkungan

Akuntansi

Strategi

Akuntansi


20/59

ELSDA Institute

14

memberikan dasar bagi proses critical thinking ketika melihat

ikhtisar finansial dari kegiatan usaha yang telah dilakukan yang

direfleksikan oleh angkaangka laporan keuangan.

Dua faktor penting lain yang harus ditelaah untuk memahami

bagaimana sistem akuntansi merekam kegiatan usaha adalahlingkungan akuntansi dan strategi akuntansi. Lingkungan akuntansi

merujuk pada sekumpulan aturanaturan dan prinsipprinsip

akuntansi yang berlaku untuk suatu lingkungan usaha tertentu.

Prinsip akuntansi yang khusus untuk industri kehutanan di

Indonesia mengacu pada PSAK No. 32. Masih terlalu sempit cakupan

PSAK ini dibanding dengan kompleksitas businessprocess industri

kehutanan. Untuk itu, halhal yang belum diatur dalam PSAK

tersebut perlakuan akuntansinya mengacu pada general accepted

accounting

principles yang lain. Di dalam prinsipprinsip akuntansiyang berlaku secara umum, pelaku bisnis diperhadapkan pada

berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang memiliki dampak yang

tidak seragam terhadap figure laba bersih. Manajemen memiliki

keleluasaan untuk memilih salah satu alternatif perlakuan akuntansi

untuk dijadikan kebijakan akuntansi perusahaan. Dengan strategi

akuntansi yang dipilih, manajemen dapat mengatur angkaangka

dan pengungkapan laporan keuangan.

Dengan mencermati faktorfaktor utama sebagaimana

disinggung di atas, analis keuangan dimampukan untuk dapatmelakukan critical review terhadap angkaangka yang ada dalam

laporan keuangan. Analis keuangan dimampukan untuk

mengidentifikasikan aspekaspek lingkungan usaha dan strategi

usaha serta lingkungan akuntansi dan strategi akuntansi yang

diimplementasikan oleh perusahaan. Berangkat dari sana, analis

keuangan dapat mengungkap potensipotensi distorsi informasi

yang termuat dalam laporan keuangan. Sebelum melakukan analisis

laporan keuangan, distorsidistorsi yang demikian harus dieliminasi


21/59

ELSDA Institute

15

terlebih dahulu. Dengan demikian, laporan keuangan akan benar

benar mencerminkan secara wajar kegiatan usaha yang telah

dilakukan dan kinerja keuangan yang telah dicapai. Ini akan

menjadikan laporan keuangan bahan baku bagi analisis laporan

keuangan yang valid.


22/59

ELSDA Institute

16

4.INDIKATOR UMUM PENGELOLAANSDA DAN LINGKUNGAN YANG TIDAK

BERKELANJUTAN PADA INDUSTRIKEHUTANAN

esuai dengan pembatasan masalah yang diungkapkan

dalam bagian pendahuluan tulisan ini, indikator umum

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak

berkelanjutan yang akan diulas di sini adalah indikator

umum yang mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan yang dapat dianalisis menggunakan instrumen potensial

Laporan Keuangan perusahaan industri kehutanan. Seperti nampak

dalam gambar di bawah ini, indikator umum pengelolaan SDA dan

lingkungan yang tidak berkelanjutan yang dapat diperoleh melalui

mekanisme analisis keuangan terhadap instrumen laporan keuangan

mencakup: implementasistrategi

perusahaan

dalam

menjaga

kelestarianhutan, strukturjumlahdan sumberpasokanbahanbaku

kayu bulat, pemenuhan kewajiban kepada negara, arus kas yang

masuk kembali ke dan keluar dari hutan, dan laba normal

perusahaan.

SS


23/59

ELSDA Institute

17

Dalam bagian tulisan ini akan dipaparkan proses analisis keuangan

terhadap laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang

kehutanan dan proses pembentukan indikatorindikator umum

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang

mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan.

Seperti juga terlihat pada gambar di atas, sumber utama analisis

adalah laporan keuangan. Namun demikian, datadata pendukung

lain tetap diperlukan agar analisis dapat dilakukan secara optimal.

Analisis

Bisnis

Data

Pendukung

Pengelolaan

SDA

Laporan

Keuangan

Implementasi

Strategi

Kelestarian

Hutan

Sumber

Pasokan

Bahan Baku

Pemenuhan

Kewajiban

Kepada

Negara

Arus Kas

Yang

Dikembalikan

Ke Hutan

Analisis Laba

Perusahan

Indikasi

Ketidakpatuhan

Pengelolaan

Kehutanan


24/59

ELSDA Institute

18

INDIKATOR 1:IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DALAM

MENJAGA KELESTARIAN HUTAN

Laporan Tahunan (Annual Report) sebuah perusahaan

memuat Laporan Keuangan Utama (Basic Financial Statements)

beserta informasi tambahan yang dipandang oleh manajemen perlu

untuk disampaikan kepada pengguna laporan tahunan. Salah satu

informasi penting yang disajikan oleh manajemen perusahaan di

dalam industri kehutanan adalah pernyataan eksplisit mengenai

strategi perusahaan di dalam mempertahankan kesinambungan

pasokan bahan baku kayu bulat. Hal ini perlu dilakukan mengingat

dalam tahuntahun belakangan ini pembabatan hutan alam sudah

sangat dibatasi ruang lingkupnya sehingga perusahaan harus

mampu meyakinkan para stakeholders bahwa pasokan bahan baku

kayu bulat perusahaan dapat dipenuhi oleh sumbersumber yangdapat diperbaharui. Dengan lebih mengandalkan sumbersumber

yang dapat diperbaharui ini, perusahaan dapat dipandang telah

mengimplementasikan strategi usaha yang tepat di dalam ikut

menjaga kelestarian hutan alam Indonesia.

Strategi

Kelestarian

Hutan

Identifikasi pernyataan strategi kelestarian hutan

yang dipublikasikan perusahaan

Implementa

si Strategi

Simpulan

Atas

Strategi

Menelaah implementasi strategi dengan melihat

angkaangka dalam laporan keuangan

Menarik simpulan dari telaah implementasi

strategi kelestarian hutan


25/59

ELSDA Institute

19

Strategi mendasar untuk mendapatkan sumber pasokan kayu

bulat yang dapat diperbaharui adalah melakukan investasi yang

memadai dalam Hutan Tanaman Industri (HTI), baik dengan

melakukan investasi langsung (direct investment) maupun dengan

melakukan akusisi terhadap perusahaan HTI. Secara eksplisit,

manajemen perusahaan harus mengungkapkan strategi investasi

dalam HTI ini dalam laporan tahunannya untuk memberikan sinyal

positif bagi para stakeholdermengenai niat serius perusahaan untuk

ikut melestarikan hutan alam. Jika pernyataan eksplisit mengenai

strategi ini tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, ELSDA

Institute menganggap perusahaan sudah terindikasi melakukan

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan dalam

konteks bahwa perusahaan tersebut ikut memperparah kerusakan

hutan alam karena tidak punya niatan menggunakan sumber

pasokan kayu bulat yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.Namun demikian, kalaupun penyataan eksplisit terhadap strategi

investasi dalam HTI telah diungkapkan dalam laporan tahunan,

ELSDA Institute perlu mencermati dulu implementasi strategi

tersebut sebelum memberikan simpulan mengenai ada tidaknya

indikasi pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan

oleh perusahaan.

Secara menyeluruh, analisis keuangan yang dilakukan ELSDA

Intitute untuk mencermati implementasi strategi perusahaan dalam

menjaga kelestarian hutan diilustrasikan dalam diagram di atas.

Dalam analisis implementasi ini, ELSDA Intitute akan mencermati

angkaangka laporan keuangan yang berkaitan dengan mutasi pos

HTIDalamPengembangan dan mutasi pos HutanTanamanIndustri

itu sendiri.


26/59

ELSDA Institute

20

Mutasi tambah pada pos HTI Dalam Pengembangan

menunjukkan besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam

mengembangkan HTI (baik langsung mupun melalui akusisi

perusahaan HTI) sementara mutasi kurang pada pos HTI Dalam

Pengembangan menunjukkan pemindahan status ke HTI untuk areal

yang sudah siap tebang. Sementara itu, mutasi tambah pada pos

Hutan Tanaman Industri menunjukkan penambahan areal yang

sudah siap ditebang dan mutasi kurang merupakan amortisasi yang

dilakukan atas HTI selaras dengan proses penebangan areal HTI.

Namun demikian, perlu diwaspadai adanya mutasi kurang pada HTI

DalamPengembangan dan HutanTanamanIndustri yang disebabkan

oleh transaksi divestasi oleh perusahaan.

Informasi mengenai mutasi tambah dan kurang pada pos HTIDalam Pengembangan dan pos Hutan Tanaman Industri barulah

menunjukkan besaran rupiah dari HTI yang dikelola perusahaan dan

belum memperlihatkan mutasi dalam satuan luas area HTI yang

dikelola. Sungguh merupakan informasi yang berguna apabila dalam

CatatanAtas Laporan Keuangan untuk perusahaanperusahaan di

bidang kehutanan menyajikan angkaangka tersebut. Sebenarnya

PSAK No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan sudah mensyaratkan

perusahaan untuk menyajikan data area HTI yang dikelolanya.

HTI DalanPengembangan

Investasi

Hutan TanamanIndustri

Siap Tebang Penebangan

Divestasi Divestasi


27/59

ELSDA Institute

21

Sayangnya, dari sejumlah laporan keuangan yang telah ditelaah,

tidak ada satupun yang mengungkap informasi penting tersebut.

Jadi, untuk sementara analisis keuangan atas implementasi strategi

perusahaan dalam melestarikan hutan hanya dapat dilakukan atas

parameter mutasi rupiah pos HTIDalam Pengembangan dan pos

HutanTanamanIndustri saja.

INDIKATOR 2:STRUKTUR JUMLAH DAN SUMBER PASOKAN BAHAN

BAKU KAYU BULAT

Salah satu kontributor terbesar untuk tingkat kerusakan

hutan alam Indonesia dan mewakili jenis Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan yang terbesar adalah illegal logging.

Ditenggarai bahwa mayoritas sumber pasokan bahan baku kayu

bulat bagi industri kehutanan Indonesia berasal dari illegal

logging

dan seluruh transaksi terkait dengannya. Indikasi penggunaan bahan

baku kayu bulat yang berasal dari illegal logging oleh sebuah

perusahaan dapat dideteksi dari laporan keuangannya. Sayangnya,

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan industri

kehutanan tidak secara rinci menyajikan jumlah dan sumber

pasokan bahan baku kayu bulat. Akibatnya, analisis keuangan

terhadap laporan keuangan untuk mendeteksi indikasi

ketidakpatuhan ini dilakukan dengan menganalisis Struktur Harga

Pokok, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut ini:


28/59

ELSDA Institute

22

Analisis terhadap struktur harga pokok berpotensi menghasilkan

informasi mengenai jumlah pengunaan bahan baku kayu bulat.

Berangkat dari informasi ini, setidaknya akan didapat dua informasi

yang menjadi bakal indikator umum pengelolaan SDA dan

lingkungan yang tidak berkelanjutan (dan juga berindikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan). Pertama, sumber pasokan

bahan baku kayu bulat yang dapat mengidentifikasikan indikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam kontekspenyalahgunaan Hak Pengusahaan Hutan dan pemakaian kayu bulat

yang berasal dari illegal logging. Kedua, jumlah kewajiban kepada

negara dalam bentuk kewajiban membayar Dana Reboisasi dan

PSDH kepada negara oleh semua pihak yang menurut peraturan

yang berlaku memiliki kewajiban tersebut. Indikasi Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan yang dapat diindikasikan mencakup

manipulasi jumlah kewajiban dengan cara merendahkan jumlah

kewajiban (understatement kewajiban) dan juga kurang bayar

Analisis

Bahan BakuAnalisis

Struktur Harga

Pokok

Penjualan

Penyalahgunaan HPH

Pembalakan liar

Jumlah

Penggunaan

Bahan Baku

Sumber Bahan

Baku

Kewajiban

Pada Negara

Undestatement Kewajiban

Kurang Bayar Kewajiban


29/59

ELSDA Institute

23

kewajiban kepada negara. Pada bagian ini akan dibahas indikator

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang pertama, sedangkan

indikator Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang kedua akan

dibahas pada bagian setelah ini.

Analisis struktur harga pokok dilakukan dengan membagi

total biaya pemakaian bahan baku kayu bulat (satuan rupiah)

dengan harga pembelian kayu bulat ratarata (satuan rupiah per

m2). Hasilnya berupa jumlah total penggunaan bahan baku kayu

bulat (satuan m2). Dari angka total ini, Analisis Kapasitas HTI,

Analisis Kapasitas HPH dan Analisis Dokumentasi Pembelian

dilakukan untuk mendapatkan jumlah dan sumber pasokan bahan

baku: bahanbakuyangdipasokHTI,bahanbakuyangdipasokHPH,

Analisis

Kapasitas HTI

Penyalahgunaan

HPH

Analisis

Dokumen

Pembelian

Analisis

Kapasitas HPH

Bahan Baku

yang Dipasok

Penggunaan

Bahan Baku

=Bahan Baku

yang Dipasok

Hutan Alam

Bahan Baku

yang Dipasok

Bahan Baku

yang Dipasok

Pembelian

=

Dipasok

Pembelian

Legal

=Dipasok Dari

Pembalak Liar


30/59

ELSDA Institute

24

bahanbakuyangdibelisecara legal,danbahanbakuyangdiperoleh

secarailegal.

Asumsi yang digunakan dalam analisis keuangan ini adalah

bahwa perusahaan memiliki niatan untuk melestarikan hutan

sehingga prioritas sumber pasokan bahan baku adalah hutan

tanaman industri yang dikelola perusahaan. Penggunaan sumber

pasokan yang lain hanya merupakan nilai tambah bagi proses

produksi. Analisis atas kapasitas HTI akan mendapatkan jumlah kayu

bulat yang dipasok oleh HTI. Jika jumlah ini dikurangkan dari total

pemakaian kayu bulat, angka yang didapat adalah jumlah bahan

baku yang dipasok oleh hutan alam. Pasokan kayu bulat dari hutan

alam dapat berasal dari tiga sumber utama: bahanbakuyangdipasok

HPH, bahan baku yang dibeli secara legal, dan bahan baku yang

diperolehsecara

ilegal. Analisis atas kapasitas HPH yang dimiliki

perusahaan akan mendapatkan jumlah bahan baku yang dipasok

oleh HPH. Jumlah pemakaian kayu bulat selebihnya merupakan

bahan baku yang dibeli dari luar, baik legal maupun ilegal.

Keterbatasan informasi yang dikandung oleh laporan

keuangan mengharuskan proses analisis keuangan menggunakan

data penunjang yang diambil dari luar laporan keuangan. Data

penunjang dalam konteks ini adalah dokumendokumen pembelian.

Analisis atas dokumen pembelian ini akan memberikan gambaran

berapa banyak bahan baku yang dibeli secara legal. Dengandemikian, sisa pasokan bahan baku yang ada dapat patut dicurigai

berasal dari pembelian ilegal atau berasal dari illegal logging.

Dengan demikian, analisis keuangan atas jumlah dan sumber

pasokan bahan baku dapat mengindikasikan ada tidaknya tindak

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam konteks illegal

logging.


31/59

ELSDA Institute

25

INDIKATOR 3:PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA

Analisis terhadap jumlah dan sumber pasokan bahan baku

kayu bulat dapat digunakan untuk menghitung total kewajiban

perusahaan kepada Negara dalam hal pembayaran Dana Reboisasi

dan PSDH. Sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini,

dari analisis struktur harga pokok dapat diketahui total penggunaan

kayu bulat oleh perusahaan. Apabila jumlah ini kemudian dikalikan

dengan tarif DR dan PSDH yang sesuai maka akan didapatkan jumlah

total kewajiban pembayaran DR dan PSDH kepada negara.

Realisasi pemenuhan kewajiban pembayaran DR dan PSDH

dapat diperoleh dengan melakukan analisis terhadap Neraca,

Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas perusahaan. Analisis

terhadap neraca dilakukan untuk menghitung mutasi yang terjadi

pada pos kewajiban DR dan PSDH yang Masih Harus Dibayar. Mutasi

yang terjadi merupakan mutasi bersih dari mutasi tambah, berupa

pembebanan DR dan PSDH selama tahuan berjalan, dan mutasi

kurang, berupa pembayaran DR dan PSDH kepada negara. Mutasi

tambah tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis

Analisis

Struktur Harga

Pokok

Analisis Bahan

Baku

Jumlah

Penggunaan

Bahan Baku

Kewajiban

Kepada Negara

Ketentuan Tarif

DR PSDH


32/59

ELSDA Institute

26

terhadap besar pembebanan DR dan PSDH yang dilaporkan dalam

Laporan Laba Rugi. Sementara itu, realisasi pemenuhan kewajiban

kepada negara dapat dilihat dari arus kas keluar untuk pembayaran

DR dan PSDH yang dapat dianalisis dalam Laporan Arus Kas

perusahaan.

Hubungan matematis antara angkaangka pada ketiga jenis

laporan keuangan tersebut perlu dicermati mengingat tidak semua

laporan keuangan mengungkapkan angkaangka pemenuhan

kewajiban kepada negara secara eksplisit. Dalam banyak kasus,

perlakuan akuntansi untuk beban DR dan PSDH yang diterapkan

oleh perusahaan adalah dengan menggabungkan beban DR dan

PSDH ke dalam pos Beban Produksi secara global. Jika ini yang

terjadi, besar DR dan PSDH yang diperhitungkan oleh perusahaan

Jumlah

Kewajiban

Yang Dipenuhi

Jumlah

Penggunaan

Bahan Baku

Kewajiban

Kepada NegaraKetentuan Tarif

DR PSDH

Analisis DR dan

PSDH

Analisis Neraca,

Laba Rugi dan

Arus Kas

Jumlah

Kewajiban Yang

Belum Dipenuhi


33/59

ELSDA Institute

27

hanya dapat diketahui dari mutasi angkaangka neraca dan laporan

arus kas. Masalah juga akan muncul apabila dalam laporan arus kas,

perusahaan tidak secara eksplisit menyajikan arus kas keluar untuk

pembayaran kewajiban DR dan PSDH kepada negara. Kembali,

hubungan logis antara neraca dan laporan laba rugi untuk pos DR

dan PSDH dapat digunakan untuk menghitung realisasi pemenuhan

kewajiban kepada negara tersebut.

Dengan membandingkan antara jumlah kewajiban kepada

negara yang seharusnya dibayar dengan jumlah realisasi pemenuhan

kewajiban kepada negara, kekurangan ataupun kelebihan

pemenuhan kewajiban kepada negara dapat diketahui. Kekurangan

pemenuhan kewajiban kepada negara dapat menjadi indikasi adanya

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang

mengarah pada indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaankehutanan. Dalam hal ini, tindak ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan yang dilakukan perusahaan dapat berupa hanya sekedar

kurang melakukan pembayaran kewajiban kepada negara ataupun

malah melakukan manipulasi perhitungan kewajiban kepada negara.

INDIKATOR 4:ARUS KAS YANG MASUK KEMBALI KE DAN KELUAR

DARI HUTAN

Analisis Arus

Kas

Kembali Ke

Hutan

Investasi Pada

HTI

Tidak Kembali

Ke Hutan

Pemenuhan

Kewajiban

Kepada Negara

Reinvestasi

Dalam

Perusahaan

Transfer Price

Investasi di Luar

Industri Hutan

Money

Laundering


34/59

ELSDA Institute

28

Analisis terhadap Laporan Arus Kas perusahaan dapat

mendeteksi adanya indikasi arus kas yang kembali ke dalam ataupun

yang keluar dari industri kehutanan. ELSDA Institute memandang

praktik membawa kas keluar dari industri kehutanan merupakan

sebuah tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak

berkelanjutan. Dengan adanya arus kas keluar dari industri

kehutanan berarti tidak akan tersedia cukup dana segar yang dapat

digunakan oleh perusahaan untuk melakukan investasi pada Hutan

Tanaman Industri, membayar seluruh kewajiban kepada negara dan

melakukan reinvestasi untuk meremajakan peralatan perusahaan

yang ada. Minimnya dana untuk melakukan investasi pada HTI

menyebabkan minimnya kontribusi perusahaan bagi kelestarian

hutan alam. Tidak adanya reinvestasi untuk peremajaan peralatan

akan mengganggu kesinambungan efisiensi dalam proses produksi

sehingga untuk mendapatkan keluaran yang sama perusahaan harusmengkonsumsi masukan yang lebih besar sehingga akan

mempercepat pengurangan sumber daya kayu bulat. Juga, kewajiban

kepada negara yang kurang dipenuhi akan memaksa pemerintah

memangkas upayaupaya pelestarian hutan. Dengan demikian, sekali

lagi, ELSDA Institute mengambil sikap bahwa tindakan

memindahkan kas keluar dari industri kehutanan merupakan

indikasi tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak

berkelanjutan.

Laporan Arus Kas perusahaan terbagi dalam tiga bagian

utama: arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan

investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Arus kas keluar

yang utama dalam kegiatan operasional adalah pembayaran kepada

pemasok, terutama untuk pembelian bahan baku kayu bulat dan

biaya produksi utama. Jumlah yang tidak normal pada arus kas

keluar ini patut dicurigai untuk terindikasi adanya praktikmark-up

dalam skema mekanisme transferprice antara perusahaan dengan

afiliasi. Di sini, perusahaan melakukan pembayaran untuk pembelian


35/59

ELSDA Institute

29

bahan baku kayu bulat dan/atau pengeluaran biaya produksi di atas

jumlah yang wajar dengan maksud menutupi tujuan sebenarnya

yaitu membawa kas keluar dari industri kehutanan.

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan dapat

dianalisis pada arus kas dari kegiatan investasi. Barangkali indikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam bentuk melakukan

investasi di luar industri kehutanan lebih kasat mata di sini. Dari

rincian arus kas untuk kegiatan investasi dapat dilihat kegiatan

investasi apa saja yang telah dilakukan, mana yang memang terkait

dengan industri kehutanan dan mana yang tidak relevan sama sekali.

Bentuk yang paling umum terjadi adalah arus kas keluar dalam

bentuk akusisi perusahaan afiliasi. Jika perusahaan afiliasi yang

diakusisi merupakan perusahaan pengelola HTI jelas hal ini

merupakan hal yang positif, namun bagaimana jika perusahaanmelakukan akusisi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang

distribusi makanan?

Sementara itu, arus kas keluar dari industri kehutanan dalam

bentukmoneylaundering dapat dikaji indikasinya dari arus kas dari

kegiatan pembiayaan. Di sini, perusahaan dapat saja melakukan

pemberian uang muka ataupun pinjaman lunak kepada perusahaan

afiliasi dengan maksud membiayai ataupun mengaburkan tindakan

bisnis ilegal yang dilakukan perusahaan afiliasi. Uang muka dan

pinjaman ini kemudian secara perlahan tapi pasti dihapus daripembukuan perusahaan dengan alasan bahwa uang muka dan

pinjaman itu berusia sudah terlalu lama dan tingkat penagihannya

kembali semakin kecil.

Terus terang, menganalisis arus kas keluar untuk tujuan

mengidentifikasikan tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang

tidak berkelanjutan merupakan pekerjaan yang sulit.

Membengkaknya pembayaran kepada pemasok, tindakan akusisi


36/59

ELSDA Institute

30

terhadap perusahaan afiliasi maupun hubungan pinjam meminjam

dengan perusahaan afiliasi tidaklah serta merta memojokkan

perusahaan sudah melakukan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan. Namun demikian, setidaknya angkaangka yang tersaji

dapat memicu penelaahan lebih lanjut yang kelak akan dapat

membuktikan ada tidaknya indikasi tindak Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan yang dimaksud.

INDIKATOR 5:LABA TIDAK NORMAL PERUSAHAAN

Analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan

setidaknya akan memberikan gambaran kondisi perusahaan dalam

dua perspektif waktu: kinerja perusahaan di masa lampau dan

prediksi kinerja perusahaan di masa datang. Analisis terhadap trend

dan struktur laba perusahaan dapat menfasilitasi para analis

keuangan untuk melakukan prediksi kinerja perusahaan di masa

datang. Tingkat pertumbuhan yang positif dari laba perusahaan

memberikan gambaran akan terjaganya kesinambungan pencapaian

laba, yang pada akhirnya memberikan gambaran positif akan

kesinambungan usaha perusahaan. Sebaliknya, kesinambungan

usaha perusahaan akan sangat dipertanyakan apabila tingkat

pertumbuhan laba perusahaan menunjukkan angka negatif.

Analisis

Laba

Struktur

Laba Rugi

Kesinambungan

Laba

Kebijakan

Akutansi

Garbage Bin

Transfer PriceIndikasi

Ketidakpatuhan

Pengellolaan

Kehutanan


37/59

ELSDA Institute

31

Dikaitkan dengan konteks indikasi pengelolaan SDA dan

lingkungan yang tidak berkelanjutan, analisis terhadap struktur laba

dapat mengidentifikasikan abnormalitas dari laba yang diperoleh

perusahaan. Adalah suatu yang tidak normal apabila perusahaan

secara konsisten menunjukkan laba yang negatif tetapi perusahaan

yang bersangkutan terus dapat beroperasi secara normal. Jika itu

terjadi, ELSDA Institute patut mempertanyakan sejumlah aspek yang

pada akhirnya dapat menjurus pada indikasi tindak Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan, yang mungkin merupakan tindak

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang tidak langsung (tidak

seperti illegallogging misalnya).

Akuntansi yang berlaku bagi industri kehutanan, seperti juga

untuk industri yang lain, adalah akuntansi yang berbasis akrual.

Pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugimerupakan pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan saat hak

dan kewajiban muncul bukan berdasarkan kapan kas diterima

ataupun dikeluarkan. Dengan demikian, besar laba yang dilaporkan

perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang

dipilih oleh perusahaan. ELSDA Institute patut mempertanyakan

kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan apabila abnormalitas

figur laba yang ditampilkan sangat signifikan. Salah satu contoh

penting kebijakan akuntansi yang dapat ditelaah adalah kebijakan

memperlakukan pengeluaran biaya untuk pengembangan Hutan

Tanaman Industri menjadi beban perusahaan seluruhnya padahal

PSAK 32/1994 mengharuskan beberapa pengeluaran harus

dikapitalisasi. Kebijakan akuntansi yang demikian akan

membengkakkan beban perusahaan yang akan menurunkan jumlah

laba yang dilaporkan.

Praktik mark-up dalam skema mekanisme transfer price

antara perusahaan dengan para perusahaan afiliasi dapat

menyebabkan beban produksi menjadi tinggi. Hal ini juga akan


38/59

ELSDA Institute

32

menarik turun laba yang dilaporkan perusahaan. Praktik transfer

price merupakan praktik yang lazim dalam dunia bisnis, namun jika

kemudian praktik ini dilakukan dengan tujuan penggelapan pajak

ataupun menguras kas keluar dari industri kehutanan, praktik

transfer price dapat dipandang sebagai indikasi tindak

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Memang, adanya praktik

transfer price tidak otomatis menjadikan perusahaan pelaku

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Namun demikian,

setidaknya terungkapnya praktik ini akan memicu instansi terkait

(Direktorat Jenderal Pajak untuk masalah penggelapan pajak

ataupun PPATK untuk masalah arus kas keluar dari hutan dan money

laundering) untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi selaras

dengan kewenangan yang diatur peraturan perundangan yang

berlaku.

ELSDA Institute juga mencurigai bahwa tindak

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dilakukan oleh

perusahaan sangat difasilitasi oleh skema suap menyuap kepada

oknum pejabat instansi terkait. Biasanya pengeluaran dana untuk

suap menyuap ini akan disembunyikan dalam pembukuan

perusahaan dengan jalan memasukkannya sebagai pengeluaran

biaya tertentu. Sinyalemen ini perlu dikerangkakan ketika

melakukan analisis terhadap pospos biaya dalam lapaoran

keuangan yang figur angkanya material. Patut dicurigai bahwa pos

pos biaya tersebut merupakan garbagebin untuk menampung

seluruh pengeluaran dana untuk kegiatan suap menyuap.


39/59

ELSDA Institute

33

5.STUDI KASUS PADA PTXYZ,TBK

agian ini ingin menjelaskan bagaimana analisis keuangan

dilakukan dengan menggunakan Laporan Keuangan dari

perusahaan yang nyata. Tujuan dari ilustrasi ini adalah

untuk menggambarkan bagaimana informasi dalam laporan

keuangan dapat memberdayakan indikator umum Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan untuk mampu menyodorkan sejumlah red

flag yang dapat memicu penelaahan lebih jauh untuk sampai pada

simpulan ada tidaknya Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang

telah dilakukan oleh perusahaan.

BB

Instrumen

Potensial

Indikator

Umum

Instrumen

Pendeteksi

Pengelolaan

SDA

Analisis

Hukum

Analisis

Keuangan

Indikasi

Ketidakpatuhan

Pengelolaan

Kehutanan

Laporan keuangan data relevan lainnya

Pembalakan liar

Manipulasi DR PSDH

Arus kas keluar hutan

Strategi

Kewajiban pada negara

Arus kas ke hutan

Laba


40/59

ELSDA Institute

34

5.1. PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PTXYZ,TBK.PT XYZ, Tbk didirikan pada tanggal 4 April 1979 di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nama PT BRPMK. Sejak

tahun 1990, setelah mengalami beberapa kali pergantian nama

perusahaan, PT BRPMK menjadi PT XYZ. Saat ini PT XYZ, Tbk. Telahberkembang menjadi sebuah holding company dengan mencakup

sekitar 17 perusahaan afiliasi yang membentuk sebuah perusahaan

industri kayu terpadu, yang secara konsisten menghasilkan produk

produk kayu berkualitas tinggi untuk pasar internasional. Saat ini,

sekitar 85% produksi PT XYZ, Tbk. diekspor ke manca negara dalam

bentuk kayu lapis, blockboard, woodworking dan particleboard.

Pencapaian kinerja seperti ini diraih karena dukungan lebih dari

6.000 sumber daya manusia berkualitas PT XYZ, Tbk. di seluruh

wilayah Indonesia.

Dengan orientasi untuk mengembangkan industri pengolahan

kayu di dalam negeri, PT XYZ, Tbk. mengembangkan usaha dalam

industri kayu terpadu yang berintikan kayu lapis. Dengan didukung

oleh dana investasi yang segar menyusul keberhasilan perusahaan

melakukan penawaran perdana (IPO) pada tahun 1993, PT XYZ, Tbk.

terus melaksanakan pengembangan usaha ke bidang hutan tanaman

industri antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, sebagai

upaya penyediaan bahan baku yang lestari bagi industri. Saham PT

XYZ, Tbk. Mulai tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya pada 1 Oktober 1993. Nilai kapitalisasi pasar pada tanggal

31 Desember 2005 telah mencapai figur Rp 1.439.602.886.700,

dengan sekitar 945 pemegang saham.

5.2. ANALISIS 1:IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DALAMMENJAGA KELESTARIAN HUTAN


41/59

ELSDA Institute

35

Dalam Laporan Tahunan 2003 secara eksplisit PT XYZ Tbk

mengungkapkan strategi perusahaan untuk menjaga kelestarian

pasokan bahan baku dengan cara melakukan investasi pada Hutan

Tanaman Industri. Selengkapnya strategi tersebut adalah sebagai

berikut:

KelompokUsahaPTXYZTbk berupayauntukmenjadipemimpindi

bidangnyadanberusahauntuktetapkompetitifdipasarinternasional,

dimanadalamhal iniPerseroan telahmenerapkanberbagai strategi

jangka panjang untuk mengantisipasi resiko kelangkaan kayu

gelondongandarihutanalam.

Divisi Riset dan Pengembangan telah melakukan pembudidayaan

produksi benih (seed procurement), pemuliaan pohon (tree

improvement)dankonservasi sumberdayagenetik (genetik resoures

conservation). Langkah ini dilakukan untuk memperoleh jenis

tanamanyang

berkualitas,

cepat

tumbuh,

riap

yang

lebih

besar

dan

tahanpenyakitdenganrotasipanenyangdiperpendek.

SampaiakhirDesember2003,PerseroantelahmembangunHTIseluas

243.600HayangtersebardiSumateraSelatan,Kalimantan,Sulawesi

danMaluku.SpesiestanamanyangdigunakanadalahParaserianthes

falcataria, Gmelina arborea, Acacia mangium dan Duabanga

molucana.NantinyaPTXYZTbkmenggunakankayugelondongandari

hasil hutan alam hanya untuk meningkatkan nilai tambahproduk-

produkPerseroan.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2005 PT XYZ Tbk

kembali menyatakan bahwa investasi pada Hutan Tanaman Industri

merupakan strategi bisnis perusahaan untuk mengatasi pembatasan

jatah tebang industri.

Menyadarikondisibisnisdibidangkehutananyangbelumpulih

sampai dengan saat ini, manajemen Perseroan

mengimplementasikanduaprogramstrategis,yaitu:

1. Efisiensi


42/59

ELSDA Institute

36

Sehubungandenganpembatasanjatahtebangbagi industri,

mengakibatkanindustrikayumengalamikekuranganbahan

baku, menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan

tersebut, Perseroan melakukan langkah langkah antisipasi

sebagaiberikut:

1.Menghentikanfasilitas industriyangmengalamikesulitan

bahanbaku.

2. Menutup camp-camp pengusahaan hutan yang tidak

produktif.

3.Penjualanasetyangtidakproduktif.

4. Melaksanakan berbagai program penghematan biaya

rutin.

2. MerumuskankembalistrategiBisnisPerseroan.Manajemen

melakukan

perumusan

kembali

strategi

bisnisnyadenganmelakukanupaya-upayasebagaiberikut:

1. StrategiOperasional.Perseroan akan berusaha untukmelakukan intensifikasi

program penelitian dan pengembangan untuk

meningkatkankualitasdanjenisprodukyangdihasilkan

agarlebihresponsifterhadapkebutuhankonsumen.

2. StrategiInvestasi.Perseroan akan lebih fokus pada penanaman kembali

arealHTIyangtelahdimilikidenganmenanamjeniskayu

yangsesuaidengankebutuhanindustriPerseroan.

Implementasi dari strategi perusahaan tersebut

diejawantahkan oleh figurfigur pos Hutan Tanaman Industri Dalam

Pengembangan dan pos Hutan Tanaman Industri pada Neraca

perusahaan. Oleh karena itu, dengan melakukan analisis terhadap

mutasi tambah dan mutasi kurang pada kedua pos laporan keuangan


43/59

ELSDA Institute

37

tersebut, sejauh mana konsistensi antara pernyataan strategi

kelestarian hutan PT XYZ Tbk dengan implementasinya dapat dinilai

dan disimpulkan. Berikut ini adalah mutasi pospos terkait dalam

laporan keuangan PT XYZ Tbk untuk periode 20032006.

a. Mutasi Pos HUTAN TANAMAN INDUSTRI2003 2004 2005 2006

Biaya Perolehan

Saldo Awal 426.689,49 85.995,56 100.584,10 92.246,24

Penambahan 85.995,56 14.588,54

Pengalihan (426.689,49)

Saldo Akhir 85.995,56 100.584,10 100.584,10 92.246,24

Akumulasi Amortisasi

Saldo Awal 48.851,33 1.843,15 5.163,60 8.337,86

Penambahan 4.893,98 3.320,45 3.174,26 (5.470,59)

Pengalihan (51.902,16)

Saldo Akhir 1.843,15 5.163,60 8.337,86 2.867,27Nilai Bersih 84.152,41 95.420,50 92.246,24 89.378,97

b. Mutasi Pos HTI DALAM PENGEMBANGAN2003 2004 2005 2006

Saldo Awal 150.972,99 68.982,52 54.446,85 57.003,23

Penambahan 7.771,13 2.298,68 2.556,37 385,76Pengurangan

Penghapusan (2.245,81) (1.712,06)

Pengalihan (85.995,56) (14.588,54) (37.739,77)Pemindahan ke

HTI(3.766,04)

Saldo Akhir 68.982,52 54.446,85 57.003,23 17.937,16)

Dari mutasi tambah dan kurang yang terjadi pada pos Hutan

Tanaman Industri dan HTI Dalam Pengembangan secara jelas dapat

diketahui bahwa implementasi strategi kelestarian hutan PT XYZ

Tbk tidaklah selantang pernyataan strategi yang dituangkan dalam

laporan tahunannya. Investasi yang dikucurkan untuk

mengembangan HTI dari tahun ke tahun terus menurun, di mana


44/59

ELSDA Institute

38

dalam tahun terakhir hanya Rp. 385,76 juta yang disisihkan untuk

mengembangkan HTI. Perusahaan justru melakukan divestasi HTI

dengan cara melepas anak perusahaan pengelola HTI. Akibatnya,

nilai HTI Dalam Pengembangan turun drastis dari Rp. 68,9 milyar di

tahun 2003 menjadi Rp. 17,9 milyar di tahun 2006. Sementara itu,

pertambahan area HTI yang siap ditebang mengalami stagnasi

ditandai dengan tidak adanya penambahan area HTI siap tebang

dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, HTI terus mengalami

penurunan.

Dari analisis di atas ELSDA Institute dapat mengambil

kesimpulan bahwa PT XYZ Tbk memiliki indikasi melakukan

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam artian perusahaan

tidak ikut berpartisipasi dalam upayaupaya serius untuk

melestarikan hutan alam. Dengan tidak menyediakan lahan HTI yangmemadai, pasokan bahan baku PT XYZ Tbk mau tidak mau harus

dipasok oleh sumber di luar HTI, yaitu hutan alam, baik lewat

penebangan hutan sendiri via HPH maupun pembelian kayu bulat.

Pasokan di luar HTI akan memaksa hutan alam untuk terus ditebang,

ditebang dan ditebang. Kerusakan hutan alam merupakan outcome

dari tidak dilaksanakannya strategi kelestarian hutan oleh PT XYZ

Tbk. Ini jelas merupakan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan.

Analisis mengenai besar area HTI secara total, area yangdikembangkan, area yang siap ditebang, area yang ditebang dalam

suatu periode tidak dapat dilakukan. Datadata yang dibutuhkan

untuk analisis tersebut belum tersedia dalam laporan tahunan PT

XYZ Tbk. Jika data tersebut tersedia, indikasi Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan oleh PT XYZ Tbk akan semakin jelas dan

detail, tidak sekedar berdasarkan mutasi nilai rupiah dari pospos

HTI dan HTI Dalam Pengembangan. Jadi, untuk menjadikan laporan

keuangan sebagai instrumen efektif untuk mendeteksi


45/59

ELSDA Institute

39

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan tambahan pengungkapan

data di atas memang diperlukan.

5.3. ANALISIS 2:STRUKTUR JUMLAH DAN SUMBER PASOKANBAHAN BAKU KAYU BULAT

Seperti juga laporan keuangan perusahaan industri

kehutanan yang lainnya, laporan keuangan PT XYZ Tbk tidak secara

eksplisit menyajikan data mengenai jumlah dan sumber pasokan

bahan baku kayu bulat. Oleh karena itu, analisis terhadap butir 2 ini

harus dilakukan dengan menelaah struktur harga pokok produksi

yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Analisis

dilakukan dengan membagi jumlah biaya pemakaian kayu bulat dari

masingmasing sumber dengan harga beli ratarata untuk sumber

sumber yang bersangkutan. Hasilnya, jumlah total pemakaian bahanbaku dalam satu tahun untuk tiaptiap sumber bahan baku akan

diketahui.

Dari lima tahun laporan keuangan PT XYZ Tbk yang ditelaah,

tidak satupun laporan keuangan yang secara lengkap menyajikan

jumlah total pemakaian bahan baku dalam strukur harga pokok

produksinya. Bahkan untuk tiga tahun terakhir, biaya bahan baku

disajikan secara angka global sehingga sulit untuk dianalisis lebih

lanjut. Hanya dalam laporan keuangan tahun 2003 saja struktur

harga pokok produksi disajikan secara detail. Untuk tahun buku2003, jumlah biaya pemakaian bahan baku kayu bulat telah

diklasifikasikan menjadi pasokan kayu bulat dari HTI dan dari HPH.

Termasuk dalam HPH ini adalah pembelian kayu bulat oleh

perusahaan dari perusahaan HPH lainnya. Rincian lebih lanjut

mengenai struktur sumber bahan baku tidak tersedia dalam laporan

keuangan. Oleh karena itu, jumlah dan sumber pasokan bahan baku

PT XYZ Tbk hanya dapat dikaji dari dua sumber tersebut, seperti

yang ditampilkan dalam table berikut ini.


46/59

ELSDA Institute

40

TABEL 3: PENGGUNAANKAYU BULAT

HPH HTI Total

Pemakaian kayu bulat (dalam rupiah) 854,97 M 363,13 M 1.218,10 M

Harga ratarata per meter kubik 431.000 431.000

Jumlah pemakaian kayu bulat (dalam

meter kubik)

1.983.694 m3 842.532 m3 2.826.226 m3

Idealnya, analisis jumlah dan sumber pasokan bahan baku

melibatkan Analisis Kapasitas HTI, Analisis Kapasitas HPH, Analisis

Dokumentasi Pembelian sebagaimana telah dibahas pada bagian

sebelumnya tulisan ini. Sayangnya, datadata pendukung yang

dibutuhkan belum tersedia dalam laporan keuangan PT XYZ Tbk.

Akibatnya, analisis jumlah sumber dan pasokan bahan baku belum

mampu mendeteksi indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan, berupa kemungkinan adanya pembelian kayu bulat yang

berasal dari illegallogging.

26.226

Analisis

Kapasitas HTI

PenyalahgunaanHPH

Analisis

Dokumen

Pembelian

Analisis

Kapasitas HPH

Bahan Baku

yang Dipasok

Penggunaan

Bahan Baku

=Bahan Baku

yang Dipasok

Hutan Alam

Bahan Baku

yang Dipasok

Bahan Bakuyang Dipasok

Pembelian

=

Dipasok

Pembelian

Legal

=

Dipasok DariPembalak Liar

NA

NA

NA

NANA

NA NA

NA

NANA


47/59

ELSDA Institute

41

5.4. ANALISIS 3:PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARAKewajiban kepada negara yang harus dipenuhi PT XYZ Tbk

adalah pembayaran iuran DR dan PSDH selaras dengan jumlah kayu

bulat yang digunakan untuk proses produksi. Jika mengambil data

tahun buku 2003, jumlah total pemakaian kayu bulat adalah sebesar

2.826.226 m3. Dengan asumsi tarif DR ratarata USD14.06

(Rp.119.000) per m3, jumlah DR yang harus dipenuhi oleh

perusahaan Rp. 336,32 M, sementara untuk PSDH, dengan asumsi

tarif PSDH 10 persen dan harga patokan ratarata Rp. 431.000,

jumlah PSDH yang harus dipenuhi oleh perusahaan Rp. 121,81 M.

Dengan demikian, total kewajiban kepada negara yang harus

dipenuhi oleh PT XYZ Tbk dalam tahun 2003 adalah sebesar Rp.

458,13 M.

Dalam struktur biaya PT XYZ Tbk, beban kewajiban kepada

negara berupa DR dan PSDH dibebankan sebagai salah satu unsur

Beban Produksi/Pabrikasi. Sayangnya, Laporan Laba Rugi

perusahaan tidak memerinci unsurunsur Beban Produksi/Pabrikasi

sehingga jumlah pembebanan DR dan PSDH yang sesungguhnya

tidak dapat diketahui. Untuk dapat menghitung berapa besar DR dan

PSDH yang telah dibebankan oleh perusahaan, analisis terhadap

Neraca dan laporan Arus Kas dilakukan. Analisis neraca digunakan

untuk menganalisis perubahan neto saldo pos Kewajiban DR dan

PSDH yang Terhutang. Perubahan neto ini disebabkan oleh mutasi

tambah berupa transaksi pembebanan DR dan PSDH dan mutasi

kurang berupa pembayaran kewajiban DR dan PSDH. Mutasi kurang

berupa pembayaran kewajiban DR dan PSDH dapat dianalisis

melalui Laporan Arus Kas. Perpaduan analisis keduanya akan dapat

menghasilkan figur pembebanan DR dan PSDH, sebagaimana

diuraikan dalam table berikut ini.


48/59

ELSDA Institute

42

TABEL 4: KEWAJIBAN NEGARA YANG TERHUTANG

2003 2004 2005 2006

Saldo Awal 59.922.127.450 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024

Beban DR/PSDH 32.909.664.244 14.431.154.692 24.729.911.697 25.285.207.057

Pembayaran 8.556.543.874 15.855.041.510 34.571.390.675 36.405.768.802

Saldo Akhir 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024 61.889.320.279

Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa, untuk tahun buku

2003, jumlah pembebanan DR dan PSDH yang telah dilakukan

perusahaan adalah sebesar Rp. 32,91 milyar. Jika angka ini

dibandingkan dengan jumlah kewajiban DR dan PSDH yang

seharusnya dibayar oleh perusahaan, yakni sebesar Rp. 458,13

milyar, hal ini berarti perusahaan mengalami kurang melakukan

pemenuhan kewajiban sebesar Rp. 425,22 milyar. Adanya figur

defisit ini mengindikasikan bahwa PT XYZ Tbk telah melakukantindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, berupa kealpaan

melakukan pemenuhan kewajiban kepada negara. Investigasi lebih

lanjut perlu dilakukan untuk menentukan apakah angka defisit ini

hanya disebabkan oleh kurang melakukan perhitungan kewajiban

atau karena memang perusahaan sengaja melakukan manipulasi

jumlah kewajiban kepada negara.

5.5. ANALISIS 4:ARUS KAS YANG MASUK KEMBALI KE DANKELUAR DARI HUTAN

Dari laporan keuangan PT XYZ Tbk, arus kas yang

dikembalikan ke hutan oleh perusahaan hanyalah berupa arus kas

keluar untuk pengembangan HTI dan untuk pembayaran kewajiban

kepada negara dalam bentuk iuran DR dan PSDH. Dibandingkan

dengan jumlah total arus kas keluar perusahaan, arus kas yang

dikembalikan ke hutan oleh PT XYZ Tbk (dalam bentuk

pengembangan HTI) sangatlah kecil, kurang dari satu persen. Begitu


49/59

ELSDA Institute

43

pula dengan arus kas keluar untuk pemenuhan kewajiban kepada

negara, proporsinya masih terlalu kecil.

TABEL 5: ARUSKAS KE HUTAN

2003 2004 2005 2006

Arus Kas Untuk HTI 11,59 M 4,69 M 5,36 M 1,62 M

Mutasi Kas Keluar 2.195,13 M 1.409,11 M 1.127,25 M 847,73 M

Persentase Kas Untuk HTI

Terhadap Total Kas Keluar

0,53 % 0,33 % 0,47 % 0,19 %

TABEL 6: PEMBAYARAN DR PSDH

2003 2004 2005 2006

Saldo Awal 59.922.127.450 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024

Beban

DR/PSDH

32.909.664.244 14.431.154.692 24.729.911.697 25.285.207.057

Pembayaran 8.556.543.874 15.855.041.510 34.571.390.675 36.405.768.802

Saldo Akhir 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024 61.889.320.279

Sementara itu, arus kas yang kembali ke hutan dalam bentuk

investasi peremajaan infrastruktur produksi memang menunjukkan

angka negatif selama periode 20032006, yang berarti PT XYZ tetap

melakukan perbaikan fasilitas pabrik. Namun, dengan ratarata

pengeluaran kas yang sebesar Rp. 8,39 M, investasi ini tidaklah

terlalu signifikan dibanding total arus kas keluar yang ada. Kalau

dilihat trend-

nya dalam periode 20032005, besar investasi dalampembelian aktiva tetap memperlihatkan angka yang terus menurun.

Bagian terbesar dari arus kas keluar digunakan oleh

perusahaan untuk melakukan pembayaran untuk kegiatan

operasional perusahaan, berupa pembayaran kepada pemasok dan

karyawan serta pembayaran beban operasional. Malah untuk tiga

tahun terakhir, besar arus kas keluar untuk kegiatan operasional ini

tidak cukup diimbangi dengan penerimaan kas dari penjualan. Hal

ini menyebabkan terjadinya defisit arus kas yang berasal dari


50/59

ELSDA Institute

44

kegiatan operasional dalam tahun 20032005. Defisit ini kemudian

coba ditutupi dengan melakukan pengelolaan kas dari kegiatan

investasi dan pendanaan. Dengan cara demikian, secara total

perusahaan dapat mempertahankan jumlah kas dalam perusahaan.

Dalam tahun 2005 misalnya, defisit kas operasional sebesar Rp.

308,8 M dapat ditutupi dengan arus kas posoitif dari kegiatan

investasi dan pendanaan sehingga secara total terdapat kenaikan kas

bersih sebesar Rp. 689 M. Namun demikian, dalam tahuntahun

tertentu defisit kas dari operasional kurang dapat ditutupi dengan

kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Dalam tahun 2006

misalnya, defisit kas operasional sebesar Rp. 244 M malah

diperparah dengan arus kas negatif dari kegiatan investasi dan

pendanaan sehingga secara total terdapat penurunan kas bersih

sebesar Rp. 383,89 M.

Begitu besarnya porsi arus kas keluar yang digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional dapat menyulut perhatian yang

khusus mengenai kemungkinan adanya praktik mark-up dalam

pembayaran berbagai pospos biaya. Dengan menggelembungkan

pospos biaya ini, arus kas yang keluar dari hutan bukan merupakan

hal yang mustahil. Jika dilakukan mark-up sebesar 20 persen

misalnya, arus kas yang keluar dari hutan dalam bentuk larinya kas

ke kantongkantong oknum akan mencapai angka 20 persen.

Sayangnya, ELSDA Institute belum dapat menemukan rasio normal

Beban Operasional/Penjualan untuk industri kehutanan. Akibatnya,

sulit bagi ELSDA Institute untuk menentukan ada tidaknya indikasi

praktikmark-up yang telah dilakukan oleh manajemen PT XYZ, Tbk.

5.6. ANALISIS 5:LABA TIDAK NORMAL PERUSAHAANTingkat pertumbuhan PT XYZ, Tbk. memperlihatkan angka

negatif untuk hampir seluruh indikator utama pertumbuhan: jumlah

penjualan, jumlah laba usaha ataupun jumlah aktiva perusahaan.

Secara normal kecenderungan ini mengindikasikan ketidakpastian


51/59

ELSDA Institute

45

yang besar mengenai goingconcern perusahaan. Tidak heran kalau

dalam Laporan Auditor Independen tahuntahun terakhir masalah

goingconcern ini mendapat perhatian ekstra sehingga auditor perlu

menambahkan paragraf khusus dalam laporan auditnya untuk

mengekspresikan opini auditor berkenaan dengan ketidakpastian PT

XYZ, Tbk. untuk dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya.

TABEL 7: FIGURLABA

(dalam jutaanrupiah)

2002 2003 2004 2005 2006

Penjualan Bersih 2,259,386 1,871,209 1,278,060 818,030 451,028

Laba Rugi Kotor 187,951 (20,778) 241,150 9,851 (22,500)

Laba Rugi Usaha (75,707) (287,641) 56,417 (199,777) (191,819)

Laba Rugi Sebelum

Pajak

(573,576) 104,806 (144,592) 355,165 16,518

Laba Rugi Bersih 244,464 229,581 (143,276) 686,842 7,190

TABEL 8: TINGKAT PERTUMBUHAN

(dalampersen) 2002 2003 2004 2005 2006

Penjualan Bersih 41,15 (17,18) (31,70) (35,99) (44,86)

Laba Usaha (48,28) (279,94) (120,00) (454,10) 3,98

Laba Bersih (116,20) (6,09) (162,00) (579,30) (98,95)

Aktiva 4,04 (51,09) (1,00) (31,42) (5,52)

Ekuitas (209,41) (135,06) (31,00) (287,58) 0,68

Sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya tulisan

ini, dikaitkan dengan konteks indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan, analisis terhadap struktur laba PT XYZ, Tbk. dapat

mengidentifikasikan abnormalitas dari laba yang diperoleh

perusahaan tersebut. Adalah suatu yang tidak normal apabila PT

XYZ, Tbk. secara konsisten menunjukkan laba yang negatif tetapi

perusahaan yang bersangkutan terus dapat beroperasi secara


52/59

ELSDA Institute

46

normal. Jika hal itu terjadi pada PT XYZ, Tbk., ELSDA Institute patut

mempertanyakan sejumlah aspek yang pada akhirnya dapat

menjurus pada indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan

kehutanan yang dilakukan oleh PT XYZ, Tbk., yang mungkin

merupakan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang

tidak langsung (tidak seperti illegallogging misalnya).

Di sini, ELSDA Institute patut mempertanyakan kebijakan

akuntansi yang dipilih oleh PT XYZ, Tbk. mengingat faktor ini dapat

memungkinkan perusahaan melaporkan abnormalitas figur laba.

Salah satu contoh penting kebijakan akuntansi yang dapat ditelaah

adalah kebijakan memperlakukan pengeluaran biaya untuk

pengembangan Hutan Tanaman Industri menjadi beban perusahaan

seluruhnya padahal PSAK 32/1994 mengharuskan beberapa

pengeluaran harus dikapitalisasi. Kebijakan akuntansi yangdemikian akan membengkakkan beban PT XYZ, Tbk. yang akan

menurunkan jumlah laba yang dilaporkan. Hal lain yang dapat

ditelaah adalah kemungkinan adanya praktikmark-up dalam skema

mekanisme transfer price antara perusahaan dengan para

perusahaan afiliasi dapat menyebabkan beban produksi menjadi

tinggi. Hal ini juga akan menarik turun laba yang dilaporkan

perusahaan. Sayangnya, data pendukung tidak cukup tersedia

sehingga ELSDA Institute sulit menelaah ada tidaknya indikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan tersebut pada PT XYZ, Tbk.


53/59

ELSDA Institute

47

6.PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBILDARI STUDI KASUS PADA PTXYZ,

TBK

nalisis keuangan terhadap laporan keuangan PT XYZ, Tbk.

memberikan begitu banyak pelajaran kepada ELSDA

Institute. Barangkali pelajaran yang terpenting adalah

bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan

perusahaan industri kehutanan belumlah secara optimal mendukung

penghitungan indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan

yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi

Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Begitu banyak informasi

yang dibutuhkan namun belum semuanya tersedia secara eksplisit

dalam laporan keuangan sehingga indikasi tindak Ketidakpatuhan

pengelolaan kehutanan belum secara lengkap dapat diungkap.

Berikut ini adalah beberapa dari halhal yang missing dalam laporan

keuangan PT XYZ, Tbk. yang patut disorot konsekuensinya.

Informasi mengenai sumber perolehan bahan baku kayu

bulat, termasuk bahan baku yang diperoleh dari realisasi

penebangan HPH dan HTI, di mana masingmasing kategori

diuraikan jumlah m2 dan nilai rupiahnya, belum dijumpai dalam

laporan keuangan perusahaan industri kehutanan. Dengan tidak

tersedianya informasi ini, sulit bagi analis keuangan untuk

menelusuri sumbersumber perolehan bahan baku dan melakukan

Analisis Kapasitas HTI, Analisis Kapasitas HPH, Analisis

Dokumentasi Pembelian. Analisis Kapasitas HTI dilakukan untuk

A


54/59

ELSDA Institute

48

mengetahui apakah perolehan bahan baku dari HTI merupakan

sumber bahan baku yang signifikan. Jika ya, berarti pengelolaan SDA

dan lingkungan sudah dilakukan secara berkesinambungan sehingga

pasokan bahan baku secara material telah dipenuhi oleh sumber

sumber yang dapat diperbaharui. Di samping itu, analisis ini dapat

digunakan untuk melihat apakah penebangan kayu bulat dari HTI

melebihi ketentuan yang telah digariskan. Hal ini dkaitkan dengan

rencana tebang HTI yang telah disetujui oleh pihak berwenang.

Seberapa besar pasokan bahan baku masih dipenuhi oleh hutan alam

dapat diketahui dari Analisis Kapasitas HPH. Sama seperti pada tipe

analisis sebelumnya, analisis ini juga dapat mendeteksi ada tidaknya

indikasi penyalahgunaan HPH dalam bentuk penebangan HPH yang

menyalahi rencana tebang yang telah disetujui oleh pihak

berwenang. Pasokan bahan baku yang tidak dipatuhi oleh HTI dan

HPH merupakan pasokan yang diperoleh dari pembelian kayu bulat.Di sini, dengan menganalisis dokumen pembelian, indikasi illegal

loging dapat diperoleh. Seperti pada kasus PT XYZ, Tbk.,

ketidaktersediaan informasi di atas telah menyebabkan indikasi

pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan menjadi

sulit untuk dideteksi melalui analisis laporan keuangan.

Luas area HPH yang dikelola dan HTI yang dikembangkan dan

mutasinya dari tahun ke tahun. Juga, potensi m2 kayu bulat yang

dimiliki masingmasing HPH dan HTI umumnya tidak diungkapkan

dalam laporan keuangan. Seperti telah diuraikan dalam paragraf

sebelumnya, ketiadaan informasi ini menyebabkan Analisis

Kapasitas HTI dan Analisis Kapasitas HPH belum dapat dilakukan.

Dengan demikian, indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan

dalam bentuk penyalahgunaan ijin penebangan pada area HTI dan

HPH tidak dapat dideteksi.

Laporan keuangan PT XYZ, Tbk. juga belum mengungkapkan

informasi mengenai realisasi tebangan untuk HPH dan HTI untuk


55/59

ELSDA Institute

49

dikaitkan dengan pengungkapan informasi mengenai jumlah

kewajiban kepada negara yang harus dibayar kepada negara.

Keterbatasan informasi ini dan informasi yang diungkap dalam

paragraf sebelumnya telah memojokkan analis untuk hanya dapat

mengungkap prakiraan total kayu bulat yang diperoleh dan

digunakan dalam proses produksi. Lewat angka prakiraan ini, analis

hanya memperoleh gambaran kasar mengenai prakiraan total

kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Proses audit yang lebih detail diperlukan untuk mendapatkan secara

jelas berapa sebenarnya kewajiban kepada negara yang harus

dibayar kepada negara.

Keterbatasanketerbatasan informasi yang diungkap dalam

laporan keuangan telah menjadikan indikatorindikator umum

pengelolaan SDA dan lingkungan belum menkajikan muataninformasi yang lengkap dan tuntas untuk mengungkap indikasi

pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Namun demikian,

sebagaimana diungkap dalam pendahuluan tulisan ini, indikator

indikator umum yang berhasil diidentifikasikan setidaknya mampu

mengibarkan red flags berkenaan dengan pengelolaan SDA dan

lingkungan yang tidak bekesinambungan. Dalam lingkup koridor

hukum dan peraturan yang berlaku, redflags ini dapat menginisasi

adanya proses audit dan investigasi yang lebih mendetail ke dalam

perusahaanperusahaan yang terindikasi untuk memastikan ada

tidaknya tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak

berkesinambungan.


56/59

ELSDA Institute

50

7.SIMPULAN DAN REKOMENDASIondisi hutan dan sumber daya alam Indonesia lainnyaseperti pertambangan umum dan migas yang sudah

sedemikian parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya

yang sungguhsungguh untuk menghentikan proses penghancuran

lingkungan dan SDA tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi

untuk mendorong lahirnya industri berbasis sumber daya alam perlu

dimonitor dan dikaji agar lebih berpihak kepada upayaupaya

pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

ELSDA Institute mencoba menelaah sejumlah kebijakan

pembangunan ekonomi: kebijakan investasi, kebijakan keuangan,kebijakan pelaporan keuangan dan seterusnya. Salah satu yang

menjadi perhatian adalah kebijakan dibidang akuntansi dan

pelaporan keuangan. Menurut ELSDA Institute, kebijakan akuntansi

dan pelaporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja

perusahaan dalam mengelola lingkungan dan SDA akan sangat

membantu p

Documents

Mulyadi Noto dan Bambang Setiono - Indikator Dan Instrumen