Upload
indra-pramana
View
48
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Modul Pengelolaan Hibah Page ii
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI …........................................................................................................... …. ii
BAB I. PENDAHULUAN......................................................................................
A. Latar Belakang………………………………………………………..
B. Asa Kehati-hatian…………………………………………………….
C. Definisi…………………………………………………………………
1
1
2
2
BAB II. JENIS-JENIS DAN FUNGSI HIBAH…................................................
A. Jenis-jenis Hibah……………………………………………………..
B. Fungsi Hibah…….…………………………………………………….
5
5
7
BAB III. AKUNTANSI HIBAH..............................................................................
A. Basis Akuntansi……………………………………………………….
B. Ketentuan Umum……………………………………………………..
C. Dokumen Sumber…………………………………………………….
D.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan………………………….
E. Penyajian dan Pengungkapan Hibah………………………………
9
9
9
11
12
13
BAB IV. BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH..........................
A. Akun APBN……………………………………………………………
B. Akun DIPA…………………………………………………………….
C. Akun Realisasi Pendapatan………………………………………….
D. Akun Realisasi Belanja………………………………………………
E. Akun Neraca…………………………………………………………...
16
16
20
24
27
28
BAB V. PROSEDUR PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI HIBAH...........
A. Penandatanganan Perjanjian Hibah……………………………….
B. Permohonan Register…………………………………………………
C. Hibah Yang Direncanakan…………………………………………..
D. Hibah Langsung………………………………………………………
E. Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi…………………………………..
F. Komponen laporan…………………………………………………....
31
31
32
34
36
42
42
Modul Pengelolaan Hibah Page iii
BAB VI. PENUTUP………………………………………………………................ 44
LAMPIRAN
Modul Pengelolaan Hibah Page 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengelolaan seluruh sumber daya yang menjadi bagian dari Keuangan
Negara telah diatur dalam ketiga paket Undang-undang dalam bidang Keuangan
Negara. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya good and
clean governance guna mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan tentunya
membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat besar. Tidak seluruh pembiayaan
tersebut dapat dibiayai dengan pendapatan yang dihasilkan dari dalam negeri
seperti: Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP). Sumber
pembiayaan lain sangat dibutuhkan agar dapat mendukung tercapainya tujuan
tersebut.
Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur bahwa
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan
pengelolaan utang dan piutang dan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas
nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang Negara atau menerima hibah
yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah yang mengatur bahwa baik pinjaman
maupun hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan dan diakuntasikan secara
baik sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pengambil
keputusan.
Modul Pengelolaan Hibah Page 2
B. ASAS KEHATI-HATIAN
Transaksi hibah baik penerimaan dan pengeluaran hibah sewajarnya dikelola
secara on budget dan on treasury artinya hibah dari mulai tahap perencanaan
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam hal diterima dalam
bentuk tunai maka rekening yang digunakan untuk menampung uang tersebut telah
disetujui oleh Menteri Keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak hibah
yang diterima dan digunakan secara langsung sehingga tidak melalui mekanisme on
budget dan on treasury.
Kebutuhan akan sumber pembiayaan untuk pembangunan tentunya tidak
mengesampingkan prinsip prudential kita selaku penerima hibah untuk berhati-hati
terhadap hibah yang diterima dari pihak lain mengingat pada dasarnya hibah
diberikan oleh pemberi hibah tanpa ada motif tertentu yang dapat merugikan
Negara kita. Namun, permasalahan yang ada saat ini tidak hanya bagaimana
mendapatkan dan menyaring dana hibah luar negeri tetapi bagian yang tidak kalah
penting lainnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkanan dana hibah yang
diperoleh.
Pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan hibah merupakan
wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), lebih efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyajian dan pengungkapan (disclosure)
laporan yang akurat dan informatif juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.
C. DEFINISI
Berikut disampaikan beberapa definisi terkait pendapatan dan belanja hibah yaitu:
1. Pendapatan HibahPendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal daribadan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing,badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentukrupiah/devisa, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah dan pemerintah mendapatkan kemanfaatan/benefit
Modul Pengelolaan Hibah Page 3
secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsikementerian/lembaga, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN/BUMD.
2. Belanja HibahBelanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang,barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, danperusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
3. Belanja yang bersumber dari hibahBelanja yang bersumber dari hibah (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)adalah belanja yang membebani pengeluaran K/L dalam rangkamelaksanakan/mendukung kegiatan operasional K/L dimana sumber dananyaberasal dari penerimaan hibah. Belanja yang dilakukan Kementerian/Lembagadibebankan ke dalam kode akun belanja barang (akun 52XXX), belanja modal(akun 53XXXX) maupun belanja bantuan sosial (akun 57XXXX).
4. Belanja barang untuk pengesahan persediaan/jasa dari hibahBelanja barang untuk pengesahan persediaan/jasa dari hibah adalah belanjabarang yang dicatat oleh Kementerian/Lembaga dan dilaporkan dalam LRAsebagai akibat dari perolehan persediaan/jasa dari pihak pemberi hibah.
5. Belanja modal untuk pengesahan Aset Tetap/Aset Lainnya dari hibahBelanja modal untuk pengesahan Aset Tetap/Aset Lainnya dari hibah adalahbelanja modal yang dicatat oleh Kementerian/Lembaga dan dilaporkan dalamLRA sebagai akibat dari perolehan Aset Tetap/Aset Lainnya dari pihakpemberi hibah.
6. Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibahPengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah adalahpengeluaran pembiayaan yang dicatat oleh BUN Investasi Pemerintah dandilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan surat berharga dari pihakpemberi hibah.
7. Belanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibahBelanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibah adalah seluruhpengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka untuk memperolehhibah berdasarkan perjanjian yang mengikat yang menimbulkan komitmenuntuk membayar kepada pihak yang ditunjuk sesuai perjanjian. Salah satucontoh pengeluaran lain yang timbul dalam rangka penerimaan hibah adalahbiaya Banking Commission.
Modul Pengelolaan Hibah Page 4
BAB IIJENIS-JENIS DAN FUNGSI HIBAH
A. JENIS-JENIS HIBAH
Hibah diterima dan diberikan dalam berbagai jenis baik sumber, bentuk, maupun
mekanismenya yaitu:
1. SUMBER DANA
Berdasarkan sumber dananya maka penerimaan hibah dibedakan menjadi HibahDalam Negeri dan Hibah Luar Negeri.
Hibah Dalam Negeri dapat diterima dari beberapa donor yaitu:
a. Lembaga keuangan dalam negeri;b. Lembaga non keuangan dalam negeri;c. Pemerintah Daerah;d. Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah
Negara Republik Indonesia;e. Lembaga lainnya;f. Masyarakat dan kelompok masyarakat; dang. Perorangan.
Sedangkan sumber/asal pendapatan Hibah Luar Negeri dapat dibedakanmenjadi:
a. Negara Asing, yaitu Negara yang secara bilateral memberikan hibah melaluilembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk, termasuk Negarabagian contoh USAID, AUSAID, KfW dan lainnya;
b. Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu lembaga-lembaga yangdi bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain UNDP, WHO, UNESCO,ILO dan lainnya;
c. Lembaga Multilateral Lainnya antara lain Bank Dunia, Bank PembangunanAsia, Bank Pembangunan Islam dan Lembaga regional seperti Association ofSoutheast Asian Nations, European Union;
d. Lembaga Keuangan Asing, antara lain International Monetary Fund;
e. Lembaga Non Keuangan Asing antara lain Global Fund;
f. Lembaga Keuangan Non Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatanusaha di luar wilayah Negara RI;
g. Perorangan Luar Negeri.
Modul Pengelolaan Hibah Page 5
2. BENTUK
Menurut bentuknya, hibah dapat dibedakan menjadi:
a. Uang, terdiri dari:
- Uang tunai; dan
- Uang untuk membiayai kegiatan;
b. Barang/jasa; dan/atau
c. Surat Berharga.
3. MEKANISME PENCAIRAN DANA
Hibah dilihat dari mekanisme pencairan dananya dibedakan menjadi 2 macamyaitu:
a. Hibah melalui KPPN (Hibah Terencana)
Hibah yang diterima Pemerintah dari donor/pemberi hibah dan dibelanjakanoleh K/L yang pencairan dananya melalui KPPN. Adapun hibah terencanaini memiliki ciri antara lain: Mekanisme pencairan dananya dengan menggunakan mekanisme
Transfer ke R-KUN, Direct Payment (Pembayaran langsung), Letter ofCredit, Special Account (Rekening Khusus) dan Pre Financing (pembiayaanpendahuluan).
Kementerian dapat membelanjakan dana hibah dari donor setelahDokumen Anggaran diperoleh.
b. Hibah tidak melalui KPPN/BUN (Hibah Langsung)
Hibah yang berasal dari pemberi hibah yang diterima secara langsung olehK/L dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dariKPPN. Agar mekanisme penerimaan dan penggunaan hibah olehKementerian/Lembaga sesuai dengan mekanisme APBN, makaKementerian/Lembaga wajib melakukan registrasi, ijin pembukaan rekening,revisi DIPA dan pengesahan. Adapun ciri-ciri hibah langsung ini antara lain :
Perjanjian hibah ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga.
Pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya akandilakukan di KPPN.
Hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak pemberi hibah dalambentuk uang, barang/jasa, dan surat berharga (khusus BUN).
Modul Pengelolaan Hibah Page 6
Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh pemberi hibah atauKementerian/Lembaga sendiri.
Pengadaan hibah dapat saja dilakukan secara terencana (on budget) ,namun pencairan dananya tidak melalui KPPN/BUN (off treasury).
B. FUNGSI HIBAH
Secara umum pendanaan hibah merupakan tambahan sumber pendanaan
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Namun apabila dilihat dari
aspek teknis maka hibah memiliki fungsi yaitu :
a. Menunjang penyediaan layanan dasar umum;
b. Menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
c. Membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;
d. Mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;
e. Mendukung pengembangan riset dan teknologi;
f. Mendukung peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan;
g. Mendukung kegiatan kemanusiaan.
Modul Pengelolaan Hibah Page 7
BAB IIAKUNTANSI HIBAH
A. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah adalah cash towards accrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis
akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan
diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas
pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara atau entitas pelaporan.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
B. Ketentuan Umum
Beberapa pedoman akuntansi dari mulai anggaran sampai dengan realisasi
dijelaskan sebagai berikut:
1. Akuntansi Anggaran Hibah
Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban danpengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaanpendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggarandiselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaranpendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputiestimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasikredit anggaran (allotment). Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saatanggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.
Modul Pengelolaan Hibah Page 8
3. Akuntansi Pendapatan HibahPendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara. Transaksi pendapatan hibah yang terjadi tanpa diterima padaRekening Kas Umum Negara diakui pada saat dilakukan pengesahan atastransaksi pendapatan hibah.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) ataspendapatan hibah pada periode penerimaan maupun pada periodesebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi danpengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukansebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi danpengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagaipengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi danpengembalian tersebut.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitudengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatandisusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai denganketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahpusat dan daerah.
4. Akuntansi Belanja terkait HibahBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaranpengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluarantersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanjadiklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, danfungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yangtelah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yangterjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangbelanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.Perlakuan akuntansi ini digunakan untuk akuntansi belanja hibah, danakuntansi belanja yang bersumber dari hibah.
Modul Pengelolaan Hibah Page 9
5. Akuntansi hibah yang diterima dalam bentuk valasTransaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurstransaksi.
Terhadap penerimaan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalammata uang asing (valas), satuan kerja disarankan untuk mengkonversiseluruh valuta asing tersebut ke dalam mata uang rupiah. Pendapatan yangdisahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dalamhal demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs.Ketentuan lebih lanjut terhadap hibah yang diterima dalam bentuk valuta
asing akan diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
C. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah antara lain :1. Dokumen Induka. Perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan
perjanjian.b. Ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah.c. Nomor register hibah
2. Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukungDokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumenyang berkaitan dengan:a. Apropriasi dalam APBN
Dokumen APBN yang di dalamnya terdapat jumlah yang direncanakanuntuk dibelanjakan atau diterima.
b. Alokasi Rencana Pendapatan HibahDokumen sumber berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
c. Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan HibahDokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk: Notice of Disbursement (NoD) dari donor yang dilampiri dengan WithdrawalApplication yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI.
SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung). SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung).
Modul Pengelolaan Hibah Page 10
SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan HibahLangsung).
SPHL-BJS (Surat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/SuratBerharga).
MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga).
Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah LangsungBentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).
SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung). SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). BAST (Berita Acara Serah Terima). Rekening Koran. Memo Penyesuaian.
d. Alokasi Pagu Belanja Hibah/allotmenDokumen sumber berupa: DIPA, Revisi DIPA, RKA-BUN.
e. Realisasi Belanja HibahDokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk: SPM/SP2D SSPB Memo Penyesuaian BAST.
D. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah
Kuasa pengguna anggaran untuk penerima dan belanja hibah dilaksanakan oleh:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
DJPU berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas
transaksi-transaksi berikut :
a. Pendapatan Hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN.
b. Pendapatan Hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan hibah yang
langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.
c. pendapatan Hibah atas transaksi non kas, seperti transaksi pendapatan hibah
berupa barang atau jasa
Modul Pengelolaan Hibah Page 11
d. Belanja Hibah atas transaksi belanja hibah non kas, seperti pemberian hibah
berupa aset tetap.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
DJPK berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas
transaksi-transaksi sebagai berikut :
a. Belanja Hibah kepada Daerah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa
BUN.
b. Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah melalui pengesahan transaksi
pendapatan hibah yang diterima langsung oleh PEMDA.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertindak sebagai Unit Akuntansi
Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN) yang merupakan entitas
pelaporan. DJPU akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan hibah dan
belanja hibah baik berupa transaksi kas maupun transaksi yang bersifat non kas dari
setiap UAKPA-BUN. Sedangkan yang berfungsi sebagai Unit Akuntansi BUN
adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh
laporan keuangan Unit Akuntansi BUN yang ada pada Kementerian Keuangan yang
berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
E. Penyajian dan Pengungkapan Hibah
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
Modul Pengelolaan Hibah Page 12
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada
CaLK. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam
LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Modul Pengelolaan Hibah Page 13
BAB IIIBAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH
Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dandisusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan
dinyatakan dalam istilah yang sama;2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;3. Memudahkan pengawasan keuangan.
Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi hibah antara lain:
AKUN APBN HIBAH43 Estimasi Pendapatan Hibah
431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Perorangan431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Lembaga/Badan Usaha431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Lainnya43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung
Bentuk Barang431122
431123
Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk JasaEstimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk Surat Berharga
43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang – Perorangan431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
Modul Pengelolaan Hibah Page 14
431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri LangsungBentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri LangsungBentuk Uang– Lainnya
4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaPerorangan
431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaBilateral
431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaMultilateral
431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - TerencanaLainnya
43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Barang431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Jasa431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Surat Berharga43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang
431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Perorangan
431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Bilateral
431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Multilateral
431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Lainnya
43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang LangsungDiterushibahkan431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang
yang Langsung Diterushibahkan
Modul Pengelolaan Hibah Page 15
431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yangLangsung Diterushibahkan
431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk SuratBerharga yang Langsung Diterushibahkan
52 Appropriasi Belanja Barang521 Appropriasi Belanja Barang
5216 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah52161 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari
Hibah521611 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan
dari Hibah
522 Appropriasi Belanja Jasa5223 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah522311 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
53 Appropriasi Belanja Modal531 Appropriasi Belanja Modal Tanah
5312 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari
Hibah531211 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah
dari Hibah532 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5322 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah53221 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan
Peralatan dan Mesin dari Hibah532211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk
Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5332 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah53321 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk
Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
Modul Pengelolaan Hibah Page 16
533211 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untukPencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah
534 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5342 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan
Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah53421 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah536 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
5362 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnyadari Hibah53621 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik
Lainnya dari Hibah536211 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan
Fisik Lainnya dari Hibah
56 Appropriasi Belanja Hibah561 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri56111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional5621 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional562111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah5631 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah563111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56312 Approriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dariPenerusan Hibah563121 Approriasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah
dari Penerusan Hibah Luar Negeri
Modul Pengelolaan Hibah Page 17
563122 Approriasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerahdari Penerusan Hibah Luar Negeri
563123 Approriasi Belanja Hibah Surat Berharga Kepada PemerintahDaerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
564 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri5641 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
56411 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri564111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
72 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan724 Appropriasi Penyertaan Modal Negara
7244 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berhargadari Hibah72441 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat
Berharga dari Hibah724411 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan
Surat Berharga dari Hibah
AKUN DIPA HIBAH43 Estimasi Pendapatan Hibah Yang Dialokasikan
431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Yang Dialokasikan4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Yang Dialokasikan
43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana YangDialokasikan431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Perorangan Yang Dialokasikan431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Lembaga/Badan Usaha Yang Dialokasikan431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Lainnya Yang Dialokasikan43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung
Bentuk Barang Yang Dialokasikan431122 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung
Bentuk Jasa Yang Dialokasikan
Modul Pengelolaan Hibah Page 18
431123 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk Surat Berharga Yang Dialokasikan
43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung bentukUang yang dialokasikan431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang – Perorangan yang dialokasikan431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang – Pemerintah Daerah yang dialokasikan.431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung
Bentuk Uang– Lainnya yang dialokasikan.4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang dialokasikan
43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana YangDialokasikan431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
Perorangan yang dialokasikan431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
Bilateral yang dialokasikan431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
Multilateral yang dialokasikan431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana
Lainnya yang dialokasikan43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Barang yang dialokasikan431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Jasa yang dialokasikan431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung
Bentuk Surat Berharga yang dialokasikan43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang
Yang Dialokasikan431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –
Perorangan yang dialokasikan431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –
Bilateral yang dialokasikan
Modul Pengelolaan Hibah Page 19
431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Multilateral Yang Dialokasikan
431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Lainnya Yang Dialokasikan
43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang LangsungDiterushibahkan Yang Dialokasikan431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang
yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa
yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat
Berharga yang Langsung Diterushibahkan YangDialokasikan
52 Allotment Belanja Barang521 Allotment Belanja Barang
5216 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah52161 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari
Hibah521611 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan
dari Hibah522 Allotment Belanja Jasa
5223 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah52231 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
522311 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
53 Allotment Belanja Modal531 Allotment Belanja Modal Tanah
5312 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari
Hibah531211 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah
dari Hibah532 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5322 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah
Modul Pengelolaan Hibah Page 20
53221 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah532211 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk
Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5332 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah53321 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk
Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah533211 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk
Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah534 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5342 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk PencatatanJalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah53421 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah
536 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya5362 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya
dari Hibah53621 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik
Lainnya dari Hibah536211 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan
Fisik Lainnya dari Hibah
56 Allotment Belanja Hibah561 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri56111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri562 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional56211 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional563 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
Modul Pengelolaan Hibah Page 21
5631 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah56311 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah56312 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari
Penerusan Hibah563121 Allotment Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah
Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri563122 Allotment Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah
dari Penerusan Hibah Luar Negeri563123 Allotment Belanja Hibah Surat Berharga Kepada
Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri564 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
5641 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri56411 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
564111 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi DalamNegeri
72 Allotment Pengeluaran Pembiayaan724 Allotment Penyertaan Modal Negara
7244 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berhargadari Hibah72441 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat
Berharga dari Hibah724411 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan
Surat Berharga dari Hibah
AKUN REALISASI PENDAPATAN HIBAH43 Pendapatan Hibah
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana
Lembaga/Badan Usaha431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
Modul Pengelolaan Hibah Page 22
43112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
Barang431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk
Surat Berharga43113 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan
431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lembaga/Badan Usaha
431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Pemerintah Daerah
431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lainnya
4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri43121 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana
431211 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan431212 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral431213 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk
Barang431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat
Berharga43123 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangPerorangan
431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangBilateral
431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangMultilateral
Modul Pengelolaan Hibah Page 23
431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangLainnya
43124 Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan431241 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang
Langsung Diterushibahkan431242 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang
Langsung Diterushibahkan431243 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga
yang Langsung Diterushibahkan52 Belanja Barang
521 Belanja Barang5216 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
52161 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah521611 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
522 Belanja Jasa5223 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
52231 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah522311 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah
53 Belanja Modal531 Belanja Modal Tanah
5312 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
531211 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah
532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin5322 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan
Mesin dari Hibah53221 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan
dan Mesin dari Hibah532211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan
Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5332 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung danBangunan dari Hibah53321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung
dan Bangunan dari Hibah
Modul Pengelolaan Hibah Page 24
533211 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5342 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi
dan Jaringan dari Hibah53421 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan,
Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah536 Belanja Modal Fisik Lainnya
5362 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya dari Hibah53621 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya dari
Hibah536211 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik
Lainnya dari Hibah
AKUN REALISASI BELANJA HIBAH56 Belanja Hibah
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri5611 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri561111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional5621 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56312 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah563121 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari
Penerusan Hibah Luar Negeri563122 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari
Penerusan Hibah Luar Negeri563123 Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah
dari Penerusan Hibah Luar Negeri
Modul Pengelolaan Hibah Page 25
564 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri5641 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
56411 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri564111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri
72 Pengeluaran Pembiayaan724 Penyertaan Modal Negara
7244 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah72441 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari
Hibah724411 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat
Berharga dari Hibah
Akun Neraca11 Aset Lancar
111 Kas dan Setara Kas1118 Kas Lainnya dan Setara Kas
11182 Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari
Hibah31 Ekuitas Dana Lancar
311 Ekuitas Dana Lancar3119 Dana Lancar Lainnya
31191 Dana Lancar Lainnya311911 Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
3.1. Jurnal Standar Hibaha. Pendapatan Hibah yang dialokasikan.
DR. Pendapatan Hibah yang dialokasikan + uraian MAP XXXCR. Utang kepada KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya pendapatan hibahyang dialokasikan yang dicantumkan dalam DIPA)
b. Belanja Hibah.DR. Piutang dari KUN XXXCR. Belanja + Uraian MAK XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya belanja hibah yangdicantumkan dalam DIPA)
Modul Pengelolaan Hibah Page 26
c. Realisasi pendapatan hibah.DR Utang Kepada KUN XXXCR Pendapatan Hibah + uraian MAP XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pendapatan hibahditerima/direalisasikan)
d. Realisasi Belanja hibah.DR Belanja + uraian MAK XXXCR Piutang dari KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat belanja hibahditerima/direalisasikan)
e. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Tahun Berjalan.DR Piutang dari KUN XXXCR Belanja + uraian MAK XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)
f. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Setelah Tahun Berjalan.DR Penerimaan Kembali Belanja Hibah T.A. Yang Lalu XXXCR Hutang dari KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan setelah tahun anggaran berjalan)
g. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun Berjalan.DR Pendapatan Hibah + uraian MAP XXXCR Utang Kepada KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)
h. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Setelah Tahun Berjalan.DR SAL XXXCR Kas XXX
Jurnal yang terkait dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilakukan denganmengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai jurnal standar SAI.
Modul Pengelolaan Hibah Page 27
BAB VPROSEDUR PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI HIBAH
Pada bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedurakuntansi dari berbagai transaksi hibah yang saling berkaitan untuk menghasilkanoutput berupa laporan hibah untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalampengelolaan hibah. Beberapa tahapan sistem dan prosedur yang harus dilakukanadalah :
A. Penandatanganan Perjanjian Hibah (Grant Agreement)
Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antaraPemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjianpemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian hibah wajibdibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan di dalamperjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan perikatan.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Perjanjian hibah minimalharus memuat :
Pemberi/Donor; Penerima/beneficiary; Jumlah dan rencana realisasi per tahun; Bentuk (Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga); Peruntukan; Ketentuan dan Persyaratan; Jangka waktu (meliputi informasi kapan hibah mulai aktif dan kapan hibah
dinyatakan selesai).
Dalam hal hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian hibahdilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan hibahlangsung, penandatanganan Perjanjian Hibah dapat dilakukan olehMenteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.
Modul Pengelolaan Hibah Page 28
B. Permohonan Register
Proses permohonan register merupakan proses pendaftaran hibah yangdiajukan oleh Kementerian/Lembaga kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utangyang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomorunique yang diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka membedakansatu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses register hibah merupakan entry pointuntuk memasukan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor registeriakan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibahselanjutnya.
Permohonan register dilakukan tidak hanya untuk hibah yang berasal dariluar negeri tetapi juga dilakukan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. Selainitu, jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya, registerasi wajib dilakukan atashibah yang diterima secara terencana (pencairan dananya melalui KPPN) maupunhibah yang diterima secara langsung oleh Kementerian/Lembaga (pencairandananya tidak melalui KPPN).
Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satunomor register. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat lebih dari satuKementerian/Lembaga yang menerima hibah, maka salah satu dariKementerian/Lembaga ditunjuk sebagai Executing Agency yang akan mengajukanproses registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).
Nomor registerasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan olehKementerian/Lembaga untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibahselanjutnya. Oleh karena itu koordinasi antara Kementerian/Lembaga sebagaiExecuting Agency (EA) dengan Kementerian/Lembaga lain sebagai ProjectImplementing Unit (PIU) mutlak diperlukan.
Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor registeradalah sebagai berikut :
a. Setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh KL dan pemberi hibah,Sekretaris Jendral K/L mengajukan surat permohonan nomor register denganmelampirkan :1) Perjanjian hibah (PH)/Memorandum of Understanding (MoU) atau
dokumen lain yang dipersamakan.2) Grant Summary atau ringkasan perjanjian hibah dan disbursement plan.
Disbursement plan atau rencana penarikan hibah disajikan per-tahun
Modul Pengelolaan Hibah Page 29
sampai dengan perjanjian hibah dinyatakan tidak dapat ditarik lagi(closed).
b. Surat balasan (nomor registrasi) dari Direktur Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Evaluasi, Akuntansi danSetelmen ditujukan kepada Sekretaris Jenderal K/L atau kepada pihak yangmengajukan permohonan registerasi.
Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasarpengajuan ijin pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalamDokumen Anggaran (DIPA). Tidak diperkenankan pengajuan revisi DIPA tanpanomor registerasi yang diberikan oleh DJPU. Dalam pengajuan nomor register keDJPU yang harus diketahui adalah :
a. Pemberian nomor register tidak berdasarkan Negara pemberi hibah tetapiberdasarkan jumlah perjanjian hibah, misalnya: hibah dari World Bank yangdiberikan kepada Kementerian/Lembaga sebanyak 5 perjanjian hibah yangberbeda, maka pengajuan nomor registerasi kepada DJPU sebanyak 5 hibahdan akan diberikan 5 nomor register.
b. Pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnyadalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah berupauang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidakdidasarkan pada bentuk hibah tersebut.
c. Pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktupenarikan hibah, misalnya: dalam satu perjanjian hibah ditentukan akanditerima dalam waktu 5 tahun (multiyears), maka Kementerian/Lembagatidak perlu untuk mengajukan register setiap tahunnya, cukup satu kali sajauntuk satu perjanjian hibah.
Modul Pengelolaan Hibah Page 30
Proses Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah
Proses Penyampaian Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah
Terkait dengan proses pengesahan atas penyerahan aset yang dilakukan K/Lkepada pemerintah daerah, tidak perlu dilakukan proses permohonan nomorregister.
C. Hibah Yang Direncanakan1. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang diperoleh dengan mekanisme
yang direncanakan, mulai dari pengajuan kegiatan yang didanai dari hibah,pencantuman dalam Daftar Rincian Kegiatan hibah, penandatanganan hibah,pencantuman dalam APBN dan Dokumen Anggaran serta pencairan dananyamelalui KPPN (BUN) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan. Untukhibah yang direncanakan, terdapat beberapa ketentuan yang akan diaturdalam peraturan lainnya yaitu :a. Tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian
kegiatan akan diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan mengenaiPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan RKA-BUN;
b. Penyusunan dan revisi dokumen anggaran akan diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;
c. Tata cara penarikan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
2. Tata cara penarikan hibah yang direncanakan dilakukan dengan 5 cara yaitu :a. Transfer ke R-KUNb. Pembayaran Langsung (Direct Payment)c. Rekening Khusus (Special Account)d. Letter of Credite. Pembiayaan Pendahuluan (Pre Financing)
Modul Pengelolaan Hibah Page 31
Selanjutnya tata cara penarikan hibah yang direncanakan tersebut diatasagar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara penarikan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luarnegeri.
Dalam hal tata cara penarikan hibah tersebut tidak melalui kelima caradiatas, maka hibah yang diterima tersebut dikategorikan sebagai hibah yangditerima secara langsung oleh K/L. Pada hibah tertentu proses pengadaanhibah dilakukan secara terencana/sesuai dengan prosedur perencanaan,namun demikian dalam perjanjian hibah dinyatakan bahwa pengadaanbarang/jasa dilaksanakan langsung oleh pemberi hibah (executed by donor)maka hibah tersebut juga merupakan hibah langsung. Demikian pula halnyajika pemberi hibah memberikan hibah berupa uang kepada K/L tanpamelalui KPPN (BUN) maka hal ini juga dikategorikan sebagai hibahlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun prosespengadaan hibah dilakukan dengan terencana, namun jika proseseksekusinya dilakukan oleh pemberi hibah (executed by donor) tanpamelibatkan KPPN, maka hibah tersebut masuk dalam kategori hibahlangsung.
Untuk menggambarkan proses pengadaan hibah yang direncanakansecara menyeluruh akan tampak pada bagan alur berikut ini:
Modul Pengelolaan Hibah Page 32
D. HIBAH LANGSUNGKementerian/Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah
dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Disamping itu K/L wajibmengkaji maksud dan tujuan hibah serta bertanggung jawab terhadap hibah yangakan diterima dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung padatahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan PembangunanNasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukanpenandatanganan Perjanjian Hibah. Untuk hibah yang langsung diterima K/L,perjanjian hibah paling sedikit memuat :
1. jumlah/nilai;2. peruntukan;3. bentuk;4. ketentuan dan persyaratan;dan5. Jangka waktu.
Hibah langsung diterima K/L sewaktu-waktu, tidak mengikuti siklus APBN,dapat diserahkan oleh pemberi hibah kepada K/L kapan saja, tergantung padasiklus anggaran di negara dimana pemberi hibah berasal. Namun demikian Hibahlangsung dapat saja telah dimasukkan ke dalam perencanaan APBN, DIPA sudahtersedia diawal tahun namun pencairannya tidak dilakukan melalui KPPN makahibah ini juga diklasifikasikan sebagai Hibah Langsung.
Hibah langsung yang diterima dari pemberi hibah dapat berupa berupa uangtunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan surat berharga. Berikut inigambaran sistem dan prosedur hibah sesuai dengan bentuknya.1. Hibah Langsung Bentuk Uang
a. Sistem dan Prosedur hibah berupa uang/kas yang diterima secara langsungoleh K/L1) Registerasi hibah langsung ke DJPU
Proses pengajuan nomor register dilakukan dengan mekanisme sebagaiberikut: Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku
PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibahlangsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utangc.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen yang dilampiri denganPerjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yangdipersamakan dan Ringkasan hibah (Grant Summary).
Modul Pengelolaan Hibah Page 33
DJPU memberikan nomor register untuk kemudian disampaikankepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan.
DJPU menyampaikan rekapitulasi nomor register kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
2) Mengajukan Ijin Pembukaan RekeningProsedur pengajuan pembukaan rekening dilakukan sebagai berikut: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib
mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening ditujukan kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (KuasaBendahara Umum Negara Pusat) ditembuskan kepada DirekturPengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan persetujuan.
Apabila hibah tersebut diterima oleh BUN/Kuasa BUN, makaBUN/Kuasa BUN membuka dan menetapkan rekening tersebutsebagai Rekening Hibah.
Permohonan persetujuan pembukaan rekening dilampiri suratpernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L/kantor/Satker.
Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh BendaharaPengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh BendaharaPengeluaran Pembantu.
K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaanRekening Hibah.
Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuanpembukaannya wajib ditutup oleh menteri/pimpinan lembaga/kepalakantor/Satker dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara(RKUN), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumenyang dipersamakan.
Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke KasNegara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecualiditentukan lain.
Persetujuan atas Nomor Rekening Hibah dapat dilakukan sesudahrekening dibuka.
Modul Pengelolaan Hibah Page 34
3) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA.Revisi DIPA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari
hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L, sedangkanDJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPABagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan hibah.
Penyesuaian pagu belanja pada K/L dilakukan melalui revisi DIPAyang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/KepalaKantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
Jumlah yang dilakukan revisi pada DIPA K/L adalah sebesar yangdirencanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaranberjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yangdipersamakan dan menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan.
K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.
Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibahlangsung pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan, maka dapatdigunakan pada tahun anggaran berikutnya dan menambah pagubelanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
4) K/L melakukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang bersumber darihibah.Pengajuan pengesahan ke KPPN dilakukan dengan mekanisme sebagaiberikut: PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) atas hibah yang diterima sebesar yang telah diterima danbelanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luarnegeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalankepada KPPN Khusus Jakarta VI (hibah luar negeri) dan KPPN mitrakerja (hibah dalam negeri).
Pengajuan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri: copy Rekening atas Rekening Hibah; SPTMHL; SPTJM; dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan
SP2HL pertama kali.
Modul Pengelolaan Hibah Page 35
KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: lembar ke-1, untuk PA/KPA; lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP2HL; dan lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsungdan belanja yang bersumber dari hibah langsung serta saldo kas di K/Ldari hibah.
Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPU membukukanPendapatan Hibah Langsung.
Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukanbelanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L darihibah.
Dalam hal terdapat sisa uang, maka dapat dikembalikan kepadaPemberi Hibah dan/atau disetorkan ke kas Negara sesuai perjanjianhibah atau dokumen yang dipersamakan.
Penyetoran ke Pemberi Hibah dilakukan dengan PA/KPA membuatdan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri: copy rekening atas Rekening Hibah; copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan SPTJM.
Pengembalian ke Kas Negara dilakukan dengan membuat SuratPerintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung(SP4HL) dan menyetorkan ke Kas Negara dengan SSBP.
Atas pengajuan SP4HL oleh satuan kerja maka KPPN menerbitkanSurat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
Modul Pengelolaan Hibah Page 36
Mekanisme pengelolaan dan pengesahan dapat digambarkan dalam baganalur sebagai berikut:
2. Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat BerhargaSebagaimana yang tertuang dalam perjanjian hibah, pemberi hibah akanmerealisasikan hibah berupa barang/jasa kepada Kementerian/Lembaga atauSurat Berharga kepada BUN. Pengadaan barang/jasa/surat berhargasepenuhnya dilakukan oleh pemberi hibah, sedangkan penerima hibah(beneficiary) hanya menerima manfaat atas hibah barang/jasa/surat berhargayang diberikan.Pada saat pemberi hibah memberikan hibah berupa barang/jasa/surat berharga,langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :a. Satker/KPA bersama-sama pemberi hibah membuat Berita Acara Serah
Terima (BAST) Barang/Jasa/Surat Berharga.1) BAST merupakan dokumen sumber yang di dalamnya sekurang-
kurangnya berisikan: tanggal serah terima; pihak pemberi dan penerima hibah;
Modul Pengelolaan Hibah Page 37
tujuan penyerahan; nilai nominal; bentuk hibah; dan rincian harga per barang.
2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPAmengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. DirekturEvaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri: perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan ringkasan hibah.Dalam hal tidak terdapat kedua dokumen tersebut maka permohonanregister dapat dilampiri: Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan SPTMHL
3) Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPAmengajukan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPU c.q. DirekturEvaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri: BAST; dan SPTMHL.Selanjutnya DJPU mengesahkan SP3HL-BJS tersebut.
4) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untukpencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan asettetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untukpencatatan surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah Langsungbentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun daridalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yangtercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPNmitra kerjanya, dengan dilampiri: SPTMHL; SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM.
5) Berdasarkan MPHL-BJSK, kemudian KPPN menerbitkan PersetujuanMPHL-BJS.
6) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja baranguntuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatanaset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah, sedangkanPA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan darihibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya darihibah.
Modul Pengelolaan Hibah Page 38
E. Sistem dan Prosedur RekonsiliasiRekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang
lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi hibahmerupakan salah satu prosedur internal control untuk memastikan bahwapendapatan hibah dan belanja hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antaraBUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah. Disampingitu, rekonsiliasi juga dilaksanakan dengan antara DJPU selaku Unit akuntansi yangmelaporkan pendapatan hibah dengan K/L selaku yang menerima pendapatanhibah secara langsung. Rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3bulan.Rekonsiliasi atas transaksi hibah dilaksanakan antara :1. DJPU dengan Dit. PKN atas pendapatan hibah dalam bentuk uang yang berasal
dari luar negeri;
2. DJPU dengan Kementerian/Lembaga atas pendapatan hibah yang diterimasecara langsung berupa uang, barang, dan jasa;
3. DJPU dengan DJKN dalam hal hibah berupa surat berharga;4. DJPK dengan Dit.PKN/KPPN mitra kerja atas belanja hibah (on granting).5. DJPU dengan Direktorat APK atas pendapatan hibah dan belanja hibah yang
diterima.
F. Komponen LaporanLaporan atas transaksi hibah setidak-tidaknya terdiri dari:1. Neraca;2. Laporan Realisasi Anggaran;3. Catatan atas Laporan Keuangan;4. Laporan (managerial report).
Modul Pengelolaan Hibah Page 39
BAB VIPENUTUP
Modul Pengelolaan Hibah disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 10
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah, PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,
PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PB-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah
Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Diharapkan modul ini dapat menjadi bahan
pendukung yang dipedomani dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
yang terkait dengan transaksi hibah.
Hibah yang diterima secara terencana oleh Kementerian Negara/Lembaga
diharapkan dapat dikelola melalui mekanisme APBN sehingga dalam proses
pelaporannya menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk hibah yang diterima secara
langsung diharapkan Kementerian/Lembaga diharapkan segera melakukan
pengesahan kepada BUN sebagai perwujudan pertanggungjawaban hibah dengan
mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Dengan
demikian penerimaan hibah ini dapat tercatat dalam laporan keuangan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.