Modul 5 Tindakan Pasca Longsor Web view Modul 5 Tindakan Pasca Longsor Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Modul 5 Tindakan Pasca Longsor Web view Modul 5 Tindakan Pasca Longsor Modul 5 Tindakan Pasca...

Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya pengembangan Modul Tindakan Pasca Longsor sebagai kelompok kemampuan inti/substansi dalam Pelatihan Pengelolaan Longsor Pada Infrastruktur SDA. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Pengelolaan Longsor Pada Infrastruktur Sumber Daya Air.

Modul tindakan pasca longsor disusun dalam 3 (tiga) bagian yang terbagi atas Pendahuluan, Materi pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami perencanaan tindakan pasca bencana longsor. Penekanan orientasi pembelajaran pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif dari para peserta.

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan Narasumber, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi ASN di bidang pengelolaan longsor pada infrastruktur sumber daya air.

Bandung, September 2017

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Air dan Konstruksi

Ir. K. M. Arsyad, M.Sc.

Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

NIP. 19670908 199103 1 006

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi II-

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi i

Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

Modul 5 Tindakan Pasca Longsor

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR GAMBAR iii PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL iv PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Deskripsi Singkat 1 C. Tujuan Pembelajaran 1 D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 2 E. Estimasi Waktu 2 MATERI POKOK 1 TINDAKAN PASCA LONGSOR 3 1.1 Relokasi 3 1.2 Rehabilitasi 4 1.3 Rekonstruksi 6 1.4 Tindakan Lanjut Pasca Rekonstruksi 6 1.5 Latihan 8 3.1 Rangkuman 8 PENUTUP 10 A. Simpulan 10 B. Tindak Lanjut 10 EVALUASI FORMATIF 11 A. Soal 11 B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 12 DAFTAR PUSTAKA GLOSARIUM KUNCI JAWABAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 - Perbaikan pada tanah longsor 6

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi iii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Modul tindakan pasca longsor ini terdiri dari 1 (satu) materi pokok yang membahas mengenai tindakan pasca longsor.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk memahami tindakan pasca longsor. Setiap materi pokok dilengkapi dengan latihan yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi pada materi pokok.

Persyaratan

Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik materi yang merupakan kemampuan inti/substansi dari Pelatihan Pengelolaan Longsor Pada Infrastruktur SDA. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu materi dari mata pelatihan sebelumnya dalam rumpun pelatihan yang sama.

Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator, adanya kesempatan diskusi dan studi kasus.

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/projector, Laptop, white board dengan spidol dan penghapusnya, bahan tayang, serta modul dan/atau bahan ajar.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta pelatihan diharapkan mampu memhami perencanaan tindakan pasca longsor.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi iv

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan semakin bertambahnya volume dan kompleksitas tugas-tugas lembaga pemerintahan dan silih bergantinya regulasi yang begitu cepat perlu upaya-upaya preventif untuk memperlancar tugas-tugas yang harus diemban oleh Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pegawai Negeri Sipil harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dapat terwujud dengan melalui pembinaan yang dilaksanakan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang dinyatakan bahwa manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan/wawasan mengenai pemulihan akibat longsor, melalui metode ceramah interaktif, diskusi dan studi kasus.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan memahami perencanaan tindakan pasca longsor.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tindakan pasca longsor.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Dalam modul pemulihan akibat longsong ini akan membahas materi:

1. Relokasi,

2. Rehabilitasi,

3. Rekonstruksi,

4. Tindak lanjut pasca rekonstruksi.

E. Estimasi Waktu

Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mata pelatihan “Tindakan Pasca Longsor” ini adalah 4 (empat) jam pelajaran (JP) atau sekitar 180 menit.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 2

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi II-3

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 10

MATERI POKOK 1 TINDAKAN PASCA LONGSOR

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tindakan pasca longsor

1.1 Relokasi

Prinsip-prinsip relokasi pengungsi adalah menjauhkan masyarakat dari bencana dan juga mempertimbangkan keinginan dari masyarakat luas yaitu tempat yang aman dari bencana, oleh karena itu BNPB tidak pernah mengambil keputusan tanpa usulan dan masukan dari daerah-daerah yang terkena dampak bencana.

Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural-Historis (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi)

Dasar hukum ‘utama’ relokasi yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak memuat kaidah yang mewajibkan atau memberi kuasa perintah bagi pemerintah melakukan relokasi. Kata kunci dari kaidah hukum relokasi pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah ‘dapat’. Kata ‘dapat’ memiliki konsekuensi yaitu tersedianya pilihan kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah. Pilihan kebijakan akan sangat tergantung dari berbagai pertimbangan yang digunakan dalam memilih.

Relokasi korban bencana adalah pilihan bukan kewajiban, dan dapat dimaknai sebagai pilihan terakhir yang dapat tempuh ketika daerah atau kawasan dimaksud tidak dapat digunakan atau berbahaya untuk beraktivitas. Namun pasca erupsi Merapi, relokasi seolah menjadi keharusan atau kewajiban yang harus ditempuh. Keharusan tersebut dicarikan daya pengabsah agar warga diwilayah yang ditentukan dapat direlokasi. Hukum menjadi alat legitimasi, dan alat rekayasa untuk mengosongkan wilayah yang ditentukan sebagai kawasan tertentu.

Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana jangan dimaknai sebagai kaidah yang mengatur relokasi atau memindahkan penduduk dari suatu wilayah tertentu. Karena relokasi adalah sebuah pilihan yang bertolak dari kata ‘dapat’, artinya terdapat pilihan selain relokasi yang dapat dilakukan. Ketersediaan pilihan sebagai konsekuensi logis dari konsep penanggulangan bencana selain kebijakan pemerintah yaitu pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pencegahan bencana tidak harus ditempuh dengan cara melakukan relokasi.

Pasal 1 angka 6 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan definisi kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Berdasarkan definisi kegiatan pencegahan bencana juga mengemukakan pilihan kebijakan yang bisa diambil yaitu menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Menghilangkan ancaman bencana (alam) dengan mencegah timbulnya korban ketika bencana terjadi. Relokasi menjadi langkah ‘mutlak’ untuk menghindari potensi jatuhnya korban, yang didalamnya menunjukkan ketiadaan opsi lain selain cara relokasi.

Berdasarkan sistematika UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 32 yang mengatur tentang kaidah hukum relokasi berada ‘diluar’ ketentuan mengenai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga menegaskan bahwa relokasi merupakan pilihan ketika tidak ada pili