Upload
lamque
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
URAIAN INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASANKONDISI
AWAL 20142015 2016 2017 2018 2019
STRATEGI
KEBIJAKANPROGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya
Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase SKPD
yang memperoleh
nilai SAKIP B ke
atas
Jumlah SKPD yang Memperoleh nilai SAKIP B ke atas
Jumlah seluruh SKPD x100%
10% 25% 35% 50% 80% 98%
Jumlah SKPD yang patuh/baik terhadap SPI dalam pemenuhan peraturan
perundang-undangan
Jumlah SKPD x 100%
Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi temuan di seluruh SKPd x 100%
Jumlah rekomendasi Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi temuan di seluruh SKPd x 100%
MATRIKS RENSTRA 2015-2019
SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
KET
Persentase SKPD
yang patuh/baik
terhadap SPI
dalam pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan.
Akuntabilitas
Keuangan
Pemerintah Kota dan
Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan
1, Pelaksanaan
pengawasan atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah melalui
kegiatan
pengawasan,
evaluasi kinerja dan
pengelolaan
keuangan instansi
pemerintah.
2. Memberikan
kesempatan seluas-
luasnya kepada
aparatur pengawas
untuk
meningkatkan
keahlian dan
pengetahuannya.
3. Memanfaatkan
sarana dan
prasarana yang
tersedia secara
optimal dan
bertanggung jawab.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
pengendalian
Kebijakan KDH
96% 98% 99%
76% 80% 85% 90%
Persentase TLHP
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
Persentase TLHP
Inspektorat yang
selesai
ditindaklanjuti
89% 94% 95%
89% 94% 95%
95% 98%
96% 98% 99%
1
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo
Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota/Wakil Walikota
Probolinggo, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Tahun 2013.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Probolinggo tersebut disusun
RPJMD Kota Prbolinggo Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
RPJMD Kota Probolinggo tahun 2015-2019 adalah tahapan 5 (lima) tahunan
ketiga dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Probolinggo 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan
Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, sehingga Visi RPJM Daerah 2015 –
2019 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2005 - 2025. Dalam
penyusunan RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan
karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan
yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan
strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2015-2019. RPJM Daerah
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
Sejalan dengan RPJMD diatas maka Inspektorat Kota Probolinggosebagai Aparat
Pengawas internal Pemerintah Kota Probolinggodalam upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan tugas untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan merupakan persyaratanguna
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa bernegara. Good
Governance merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintah yang didasarkan pada prinsip
transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih
dan berwibawa setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyajikan
kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap komponen masyarakat yang bersifat
transparan, dapat dipertanggung jawabkan, efektif dan efisien.
2
Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas maka
kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya
birokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat.
Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perlu
dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
legitimasi. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Inspektorat Kota Probolinggo sebagai unit organisasi pemangku tugas
pengawasan dalam rangka melaksanakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel yang dapat dicapai melalui penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan
sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun sebagai acuan pelaksanaan bagi
aparat internal pemerintah Kota Probolinggo, khususnya dalam melakukan kegiatan-
kegiatan dibidang pengawasan. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari
akuntabilitas atas RPJMD yang telah dibuat dan nantinya akan dijabarkan dalam Rencana
Kerja Tahunan Inspektorat( Rencana Kerja Tahunan).
1.2. Landasan Hukum.
Landasan konstitusional Renstra Inspektorat Kota Probolinggo adalah Pancasila,
dan UUD 1945, selanjutnya, landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
3
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025.
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Inspektorat Kota Probolinggo.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Probolunggo Tahun 2015 -
2019 adalah sebagai berikut:
(1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Kota Probolinggo ke dalam program
dan kegiatan pengawasan yangterinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan
dari tahun 2015 s/d 2019.
(2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Kota Probolinggo
dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan
dengan sumber dana APBD Kota Probolinggo.
4
(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
(4) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja
Inspektorat Kota Probolinggo.
(5) Meningkatkan kerjasama serta kemitraan antara Aparat Pengawas Internal,
Eksternal dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019
disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:
1. Pada Bab I Pendahuluan: berisi uraian pendahuluan yang secara rinci berisi uraian
penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan
renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan penyusunan
Renstra.
2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan SKPD: berisi uraian gambaran pelayanan SKPD
terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah,yakni Inspektorat Kota
Probolinggo, yang terdiri atas uraian tugas , fungsi dan struktur organisasi SKPD,
gambaran sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD dan adanya tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan SKPD dilingkungan internal organisasi.
3. Pada Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD: berisi uraian
gambaran permasalahan SKPD, gambaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil
Walikota terpilih dalam rangka tercapainya pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019.
4. Pada Bab IV Visi, Misi, Tujuandan Sasaran Strategi dan KebijakanSKPD : berisi
tentang visi Inspektorat Kota Probolinggo yang akan dicapai dan dilaksanakan dengan
tujuan dan sasaran serta arah kebijakankan dan strategi pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh seluruh komponen Inspektorat Kota Probolinggo dalam kurun
waktu tahun 2015 – 2019.
5. Pada Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif : berisiuraian tentang data capaian program dan kegiatan pada
tahun awal perencanaan sampai dengan kondisi kinerja pada akhir periode renstra
SKPD.
5
6. Pada Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD : Beris uraian tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD mulai dari kondisi awal sampai dengan kondisi kinerja pada akhir
priode RPJMD Kota Probolinggo.
7. Pada Bab VII Penutup : Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat
Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019, khususnya arahan agar Renstra dijadikan
pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar
untuk evaluasi kinerja SKPD.
6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota
Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai
berikut :
1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Inspektorat
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan dan
d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Susunan organisasi Inspektorat Kota Probolinggo berdasarkanPeraturan Daerah Kota
Probolinggo nomor 4 tahun 2012 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah terdiri atas :
a. Inspektur
b. sekretaris, membawahi :
1) Sub Bagian Administrasi dan Umum
2) Sub Bagian Perencanaan dan ;
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I , membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I;
2) Seksi pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan I dan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II;
2) Seksi pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II; dan
3) Seksi Pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan
7
e. Inspektur Pembantu wilayah III, membawahi :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III
2) Seksi pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III; dan
3) Seksi Pengawasan pemerintah bidang Kemasyarakatan III
f. Kelompok Jabatan fungsional.
Lebih jelasnya struktur Inspektorat Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber DayaAparatur Inspektorat Kota Probolinggo sejumlah 45 orang dengan
rincian sebagai berikut :
No Jabatan Pangkat Jumlah Pendidikan
I.
1
2
Jabatan Struktural
Inspektur
Sekretaris
IV/c
IV/b
1
1
S-2
S-2
Inspektur
Kelompok
jabatan
fungsional
Sekertaris
Sub Bagian
Perencanaan.
Sub
BagianAdm
inistrasi
danUmum
Sub Bagian
Evaluasi
dan
Pelaporan
Inspektur
Pembantu
Wilayah I
Inspektur
Pembantu
Wilayah II
Inspektur
Pembantu
Wilayah III
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Pemb I
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Pemb
II
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Pemb III
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Pemrt I
Sek. Pengawas
Pem. Bid.
Pemrt II
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Pemrt III
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Kemasy I
Sek. Pengawas
Pem. Bid.
Kemasy II
Sek. Pengawas
Pem. Bid. Kemasy
III
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
II
1
2
3
4
5
Irban I
Irban II
Irban III
Kasubag.Administrasi dan Umum
Kasubag. Perencanaan
Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan I
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangPemerintahan I
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangKemasyarakatan I
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan II
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangPemerintahan II
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangKemasyarakatan II
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan III
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangPemerintahan III
Seksi Pengawas Pemerintah
BidangKemasyarakatan III
Jabatan Fungsional
Auditor Madya
Auditor Muda
Auditor Pertama
Auditor Pertama
Auditor Pertama
IV/b
IV/b
IV/b
III/c
III/c
III/d
III/c
-
III/d
III/d
-
III/b
-
-
III/d
IV/a
III/c
III/b
III/b
III/a
1
1
1
1
1
1
1
NIHIL
1
1
NIHIL
1
NIHIL
NIHIL
1
1
1
1
3
11
S-2
S-2
S-2
S-1
S-1
S-2
S-1
-
S-2
D-3
-
S-1
-
-
S-1
S-1
S-2
S-2
S-1
S-1
III Staf II/c 1 SLTA
9
II/b 5 SLTA
IV Tenaga Harian Lepas/Magang 1
8
S-1
SLTA
Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan,
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan
prasarana yang memadai.Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk
menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.
Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kota Probolinggo :
Prasarana :
1. Luas Tanah - M2
2. Luas Gedung - M2
Sarana :
1. Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor roda empat 2Buah
Kendaraan Bermotor roda dua 10 Buah
5. Meja
Meja Kerja 45 buah
Meja Komputer 3 buah
Meja Rapat
Meja Kecil
Meja TV Buah
2 buah
1 buah
1 buah
6. Kursi
Kursi putar 11 buah
Kursi tamu 3 set
Kursi lipat 5 buah
Kursi rapat 30 buah
Kursi kayu 27buah
4. Lemari
Lemari Besi 1 buah
Lemari Pustaka
Lemari kaca
Lemari kay
1buah
2 buah
7 buah
5. Computer 2 Unit
6. Printer 9 Unit
10
7. Laptop 9 Buah
8. Dispenser 1 Buah
9. Mesin Tik 2 Buah
10. Buku-Buku Perpustakaan 25 buku
11. Filing Kabinet 9 buah
12. AC 15 buah
13. Kipas Angin 2 buah
14. Wireless 1 buah
15.Jam dinding 5 buah
16. Telivisi 3 buah
17. Faximail 1 buah
18.Telphon 1 buah
19. Aiphon 6 buah
20. Papan Tulis 4 buah
21. Papan Pengumuman 1 buah
22. Kamera 2 buah
23. Tangga 1 buah
24. Proyektor 1 buah
25. Wifi 1 buah
26. Tangga 1 buah
27. Karpet 2 buah
28. Gorden 5 buah
29.Rak Buku/TV 1 buah
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan penjelasan dalam hal perangkat daerah yang tertuang dalam
penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari
unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga
sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
11
kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta
unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
urusan pemerintahan yang perlu ditangani.Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan
urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.Besaran organisasi
perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan factor-faktor antara lain :
a. Kemampuan keuangan
b. Kebutuhan daerah
c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
d. Jenis dan banyaknya tugas
e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
f. Jumlah dan kepadatan penduduk
g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani
h. Sarana dan prasarana penunjang tugas.
Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing
daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara dan prosedur, persyaratan, kriteria
pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang
mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
Inspektorat Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
Probolinggo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat , yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah. Seiring dengan arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di
Kota Probolinggo, Inspektorat Kota Probolinggo akan memfokuskan secara cermat obyek
dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, meningkatkan efektivitas pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan
pengawasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil
pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo sebagai
instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat
Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pengawasan
yang meliputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilaah II dan
Inspktur Wilayah III.
12
3. Pemeriksaan kinerja / audit kinerja terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo
4. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka menuju dan /atau
mempertahankan opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
7. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan
secara joint audit oleh BPKP.
9. Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk
mengetahui penerapan akuntabitas kinerja instansi pemerintah dan SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo.
10. Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
10. Melakukan pengawasan tertentu bersama-sama dengan instansi terkait.
11. Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik internal
maupun eksternal.
12. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat
maupun instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap
perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan Nasional dan Pemerintah Daerah.
13. Perencanaan atas Program dan Kegiatan Pengawasan.
14. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan.
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Inspektorat.
16. Pembinaan Disiplin Pengawai Inspektorat.
17. Pemberian advis yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan.
18. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional
Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan
19. Rencana Aksi Daerah – Pencegahan Pembrantasan Korupsi (RAD-PPK)
20. Audit Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat
Kota Probolinggo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber
daya manusia/ aparatur di bidang pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman,
komitmen dan berpengetahuan serta berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan
berhasilnya tugas-tugas di bidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang
baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam
melakukan pengembangan Pelayanan SKPD harus dapat mengenal kondisi elemen
internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai yang berguna untuk mengetahui factor-
faktor tantangan dan peluang organisasi dalam menentukantingkat urgensi dan dampak
potensi serta skala prioritasnya.
Dengan pencermatan terhadaplingkungan organisasi dapat diketahuitantangan dan
peluang pada Inspektorat Kota Probolinggo sebagai berikut :
Tantangan
1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan
yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
3. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengawasan.
5. Kurangnyasinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah
Provinsidan Pemerintah Pusat.
Peluang
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung
peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah.
2. Adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah terhadap keberadaan
Inspektorat.
3. Bekembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung
Inspektorat.
4. Tingginya animo pengetahuan dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap
peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah.
5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap
pengawasan
14
3.1 Identifikasi Permasalahan SKPD
Inspektorat Kota Probolinggodalam mengidentifikasi permasalahan dilingkungan
internal organisasisenantiasa memperhatikan factor-faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Inspektorat Kota Probolinggo yang terdiri
atas factor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.
Faktor Kekuatan Organisasi :
1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia
2. Tersedianya prasarana dan sarana
3. Tinggginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
4. Banyaknya pengalaman dalam melaksanakan pengawasan
5. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan.
6. Tersedianya Anggaran yang tepat guna.
Faktor Kelemahan organisasi :
1. Terbatasnya pejabat fungsional pengawas
2. Kurangnya pemeliharaan sarana prasarana
3. Kurangnya kompetensi Pejabat fungsional Pengawasan
4. Terbatasnya jumlah, cangkupan dan kelengkapan data dan sistem informasi
pengawasan
5. Belum tertatanya manejemen penganggaran untuk pengawasan
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
A.Visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo
Tahun 2014-2019 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangnan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pemantapan
pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota
Probolinggo.
15
Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota
Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan
keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2019 mendatang.
Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2015-2019 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih,
yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan
memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi
Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut :
“ ProbolinggoKota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan
Berkeadilan ”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri,
terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang
toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap
berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, ditopang oleh ketahanan ekonomi
dan sosial. Dengan demikian kondisi masyarakat yang maju akan bermakna kondisi
masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas yang didukung dengan
penerapan nilai-nilai dan norma agama serta pengamalan nilai-nilai 4 (empat) pilar
kebangsaan.Kondisi masyarakat yang maju dengan rumusan demikian itu sangat
diperlukan untuk mampu mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Kota Probolinggo sebagaimana arah visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Sejahtera : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota Probolinggo yang secara lahir dan batin
mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan.
Masyarakat kota Probolinggo yang terwujud kesejahteraannya karena keberhasilan
upaya pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Sikap dan kondisi
masyarakat demikian tadi selaras dengan tuntutan Kota Probolinggo yang terus
berusaha untuk mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraannya. Sejahtera
menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Probolinggo yang meningkat dengan
terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja
dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan
masyarakat yang sejahtera.
16
Berkeadilan
Kota Jasa
Berwawasan
Lingkungan
:
:
Adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan,
elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo. Pembangunan berkeadilan
adalah pembangunan untuk semua, dengan orientasi pada pemeratan distribusi hasil
pembangunan, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan
berkeadilan. Berkeadilan berarti tercipta kondisi yang adil di segala bidang kehidupan
yang pasti didambakan oleh seluruh masyarakat warga Kota Probolinggo.
Berkeadilan berarti dapat diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan
kewajibannya, berarti juga terwujudnya kesetaraan posisi semua warga masyarakat
dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pembangunan yang berkadilan juga
bermakna pembangunan yang tidak hanya dinikmati hasilnya pada masa sekarang
saja tetapi juga dapat terus terjaga keberlanjutannya sehingga dapat bermanfaat pula
bagi masyarakat di masa mendatang. Pembangunan yang demikian mensyaratkan
adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana
arah visi Kepala Daerah terpilih.
Adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi
pertumbuhan arus perdagangan barang danjasa dalam skala regional maupun
internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata
ruang yangterintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem
teknologi Informasi yang memadai. Kota jasa (sebagaimana arah dari visi Walikota
dan Wakil Walikota terpilih) mengandung arti bahwa Kota Probolinggo mendasarkan
bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik kota,
yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung
pembangunan (dengan tidak meninggalkan potensi lainnya) dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi kota secara keseluruhan. Dalam konteks ini secara khusus yang menjadi
arah visi adalah kota jasa yang berwawasan lingkungan, artinya aspek kelestarian
lingkungan hidup menjadi perhatian utama dan sekaligus pengendali dalam
operasionalisasi kegiatan perdagangan, jasa dan investasi.
B. Misi
Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun
2015-2019 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai
upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :
Misi Pertama : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan
Berdaya Saing.
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019
yang berkualitas dan berdaya saing, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak
17
mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk
berkompetisi dan memiliki kesiapan untuk menghadapi era globalisasi bidang
politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya(Asean Community).
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan
Berkeadilan.
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun
2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif
dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam
menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada
perekonomian yang berkeadilan.
Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung
Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun
2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional, amanah dan
bertanggungjawab dalam bingkai tatakelola pemerintahan yang baik guna
melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat, amanah dan demokratis.
Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan
Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan.
Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah
terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam
Bingkai Kearifan Lokal.
Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan sosial kemasyarakatan Kota
Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda,
pembinaan olah raga, pengembangan seni dan budaya serta pengembangan rasa
kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
Selanjutnya diperlukan pula upaya untuk merangkai hubungan keterkaitan antara
Visi dan Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dengan isu-isu strategis
yang merupakan hasilanalisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah
diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis pembangunan daerah. Rangkaian
hubungan keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan dengan isu-isu strategis
pembangunan daerah tahun2015-2019 dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut :
18
Tabel 3.1
Keterkaitan Antara Visi dan Misi Dengan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota
Probolinggo
Visi : Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan YangMaju, Sejahtera dan
Berkeadilan
Misi Isu Strategis
Misi Pertama :
Membangun masyarakat Kota
Probolinggo yang semakin
berkualitas dan berdaya saing
Kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan
kesehatan.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi Kedua :
Membangun perekonomian
Kota Probolinggo yang
kompetitif, kokoh dan
berkeadilan
Iklim investasi dan daya saing daerah.
Perkembangan industri, perdagangan dan jasa serta
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Misi Ketiga :
Meningkatkan kinerja
pemerintahan Kota
Probolinggo didukung
akuntabilitas, profesionalitas
dan perluasan patisipasi publik
Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan
tatakelola pemerintahan yang baik.
Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan
didukung aparatur profesional dan amanah.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan
Misi Keempat :
Mewujudkan Kota
Probolinggo sebagai kota jasa
yang ramah lingkungan dengan
pembangunan infrastruktur
perkotaan yang berkelanjutan
Ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan.
Kualitas lingkungan hidup perkotaan.
Pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk
pembangunan.
Misi Kelima :
Memperkokoh kehidupan
sosial kemasyarakatan Kota
Probolinggo dalam bingkai
kearifan lokal
Kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial.
Pengembangan pariwisata, seni dan budaya lokal.
Peran pemuda dan pengembangan olah raga.
C. Program Walikota dan Wakil Walikota
Sesuai pedoman yang diberikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 maka pada Bab ini akan diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan
pembangunan daerah berdasarkan strategi pembangunan yang dipilih dihubungkan dengan
program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD
Kota Probolinggo yakni Tahun 2015 – 2019.
Uraian secara rinci Program Pembangunan Daerah sesuai dengan arahan masing-
masing misi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :
19
Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2015 -2019
Misi 1 : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitasdan berdaya saing
Strategi
Pembangunan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan
Bidang Pendidikan
Memfasilitasi perluasan akses
penyelenggaraan pelayanan
pendidikan yang inklusif,
berkualitas dan berkeadilan
sehingga masyarakat Kota
Probolinggo dapat meningkat
derajat pendidikannya.
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
dan Informal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
Insklusif
6. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
8. Program pendidikan kesetaraan dan
keaksaraan buta huruf.
9. Program Wawasan Wiyata
Mandala.
StretegiPembangunan
Bidang Perpustakaan.
1. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Program Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja (LAKIP) dan
ikhtiar realisasi kinerja SKPD
3. Perbaikan Sistem Administrasi
Perkantoran
4. Penyelamatan dan Pelestraian
Dokumen/Arsip Daerah
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana & Prasarana Kearsipan
Strategi Pembangunan
Bidang Kesehatan
Memfasilitasi penyediaan dan
perluasan akses pelayanan
kesehatan yang terjangkau, merata,
berkualitas dan berkeadilan
sehingga masyatakat Kota
Probolinggo dapat meningkat
derajat kesehatannya
1. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
2. Program Peningkatan Kapasitas dan
kapasitas SDM Pukesmas/Pustu &
Jaringannya
3. Program Pengadaan peningkatan
sarana dan prasarana RS
4. Program Peningkatan kapasitas dan
kapabilitas SDM RS
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
manajemen RS
6. Program Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
7. Program Penataan tarif RS
8. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
9. Program Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
10. Program peningkatan kuantitas dan
kualitas publik
11. Program perbaikan gizi masyarakat
12. Program pengembangan lingkungan
kesehatan
13. Program Kemitraan Pelayanan
Kesehatan
14. Peningkatan mutu Pelayanan rumah
sakit
15. Program Peningkatan mutu
lingkungan RS
20
16. Program Pencegahan dan
penaggulangan penyakit Menular
17. Program upaya kesehatan keluarga
18. Program Pengadaan , peningkatan
dan perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Pustu dan
Jaringannya
Strategi Pembangunan
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Memfasilitasi perluasan akses
perempuan dan anak terhadap
ketersediaan sumber daya ekonomi
produktif, politik dan sosial budaya
sehingga perempuan dan anak
mampu meningkatkan derajat
peran sertanya dalam
pembangunan keluarga, bangsa
dan negara.
1. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
2. Program Peningkatnan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Peran serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
4. Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
5. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarustamaan Gender Anak
Strategi Pembangunan
Bidang Keluarga
Berencana dan keluarga
Sejahtera
Memfasilitasi upaya mewujudkan
Norma Keluarga Kecil Bahagia
dan Sejahtera (NKKBS)
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR Mandiri
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
Strategi Pembangunan
Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil
Memfasilitasi upaya peningkatan
pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil
1. Program Peningkatan Pelayanan dan
Sarana Prasarana Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2. Program Pengelolaan, Pengembangan
dan Pemanfaatan Data Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
3. Program Pembinaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Misi2 : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan.
Strategi
Pembangunan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan
Bidang Penanaman Modal
Memberikan insentif bagi upaya
mendorong pertumbuhan angka
investasi dan penanaman modal
di daerah serta meningkatkan
daya saing daerah.
Mendorong pengembangan
sektor riil dan pelaku ekonomi
kreatif serta wira usaha baru
1. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Investasi dan
Perbedayaan UMKM
3. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan realisasi investasi
Stretegi Pembangunan
Bidang Perdagangan
Mengefektifkan dan mendorong
upaya memperkuat daya saing
produk lokal dipasar nasional dan
internasional dan upaya
perlindungan terhadap keberadaan
pasar tradisional.
1. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan
Pengembangan Eksport
3. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
21
Strategi Pembangunan
Bidang Koperasi dan UKM
Memberikan bantuan
pengembangan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana,
permodalan, perkuatan
kelembagaan, manajemen dan
pemasaran, untuk
mewujudkan kemandirian Usaha
Mikro, Kecil, menengah dan
Koperasi.
Memperkuat upaya pemberian
perlindungan dan dukungan
pengembangan usaha bagi
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Koperasi.
1. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
2. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
3. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah Yang Kondusif
Strategi Pembangunan
Bidang Perindustrian
Mendorong pengembangan pola
kemitraan guna meningkatkan
usaha industri kecil dan menengah
disertai penciptaan iklim yang
kondusif bagi berkembangnya
industri unggulan dan kreatif
1. Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
2. Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
3. Program peningkatan pemanfaatan
garam beryodium
4. Program Pengembangan Lingkungan
Industri
5. Program Pembinaan dan Pengawasan
bidang Pertambangan
6. Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Strategi Pembangunan
Bidang Pertanian
Mengatasi adanya kecenderungan
penurunan kualitas dan kuantitas
sumber daya lahan pertanian dan
keterbatasan ketersediaan
infrastruktur penunjang pertanian.
1. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani dan Peternak
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan/
Peternakan
3. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Budidaya
Pertanian/Perkebunan/ Peternakan
4. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
5. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
6. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
7. Program Pencegahan & Penanggulang-
an Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
10. Program Pemanfaaan Potensi Sumber
Daya Hutan
11. Program Penerapan Sistem Jaminan
Keamanan dan Mutu Produk Pangan
Asal Hewan yang ASUH dan Produk
Non Pangan yang Berkualitas
12. Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku Tembakau
13. Progaram Pembinaan Lingkungan
Sosial
14. Program pemberdayaan masyarakat tani
15. Program penguatan kelompok Petani
tembakauProgram Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
16. Program pemberdayaan masyarakat tani
17. Program penguatan kelembagaan
kelompok petani tembakau
18. Pogram perencanaan & pengembangan
petani
19. Program pembibitan mangrove
20. Pogram pengembangan Agrobisnis
peternakan.
22
Strategi Pembangunan
Bidang Ketahanan Pangan
Memenuhi kebutuhan masyarakat
akan ketersediaan pangan yang
cukup dan merata dengan harga
yang terjangkau.
1. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2. Program pembinaan Lingkungan Sosial
Strategi Pembangunan
Bidang Kelautan dan
Perikanan
Mendorong keberhasilan
pembangunan perikanan dan
kelautan melalui upaya
memajukan usaha dan
meningkatkan produksi perikanan
dan kelautan, serta meningkatkan
hasil pengolahan dan nilai tambah
produk perikanan dan kelautan.
1. Program Perencanaan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan
2. Program Peningkatan Produksi
Perikanan
3. Program pengembangan kewirausahaan
dan pemberdayaan
4. Program Pengembangan Perikanan
tangkap
5. Program Revitalisasi pembangunan
kelautan dan perikanan
6. Program Pengelolaan sumberdaya laut
dan pesisir
7. Program pengelolaan dan
pengembangan kawasan konservasi
8. Program peningkatan pengawasan
SDKP dan pengembangan sarana dan
prasarana serta SDM Pengawasan
9. Program pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
10. Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
11. Program optimalisasi perijinan usaha
perikanan
12. Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
13. Program peningkatan budaya kelautan
dan wawasan Maritim Kepada
Masyarakat
14. Program jejaring Kerjasama bidang
Kelautan dan Perikanan
15. Program peningkatan ekonomi
masyarakat pesisir
Strategi Pembangunan
Bidang Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
Pengembangan informasi tenaga
kerja dan bursa tenaga kerja,
peningkatan kualitas pelatihan
tenaga kerja yang mengarah pada
penyediaan tenaga kerja terampil
dan kompetitif di pasaran kerja
dan tenaga kerja yang siap kerja
sesuai dengan lapangan kerja
yang tersedia
1. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
3. Program Jejaring Kerja Sama
Bidang Ketenagakerjaan
4. Program Pengawasan Ketenaga-
kerjaan dan Perlindungan Tenaga
Kerja
5. Program Pengembangan
Lingkungan Perusahaan Sehat
6. Program Pengembangan Hubungan
Industrial
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas,
Profesionalitas danPerluasan Partisipasi Publik
Strategi
Pembangunan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan
Bidang Pemerintahan
Umum ,Otonomi Daerah,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Kearsipan.
Menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi,
bebas dan bersih
KKN(Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).
Mewujudkan aparatur birokrasi
yang mampu melayani publik,
netral, sejahtera, berdedikasi,
1. Program Pengurangan Resiko Bencana
dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
2. Program Pengelolaan Informasi
Bencana
3. Program Tanggap Darurat Saat
Bencana
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
5. Prosentase Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
23
dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etikaparatur
negara.
Kepala Daerah
6. Program Peningkatan, Penjenjangan
dan Pengembangan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
7. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
8. Program Peningkatan Kerjasama
Antara Pemerintah Daerah
9. Program Pengolahan dan Penyajian
Data Informasi
10. Program Pemantapan Otonomi Kota
11. Program Perencanaan Pengembangan
Kota Kota Menengah dan Besar
12. Program Penataan dan Penyusunan
Peraturan Perundang Undangan
13. Program Peningkatan Bantuan Hukum,
Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
Manusia
14. Program Pengembangan Budaya
Hukum dan Kesadaran Hukum
Masyarakat
15. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
16. Program Peningkatan Pelayanan
Informasi Publik
17. Program Koordinasi Kebijakan
Kesejahteraan Masyarakat
18. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
19. Program Koordinasi Kebijakan Sosial
dan Bina Mental
20. Program Perumusan Kebijakan Bina
dan Fasilitas Sarana Keagamaan
21. Program Peningkatan Pemahaman dan
Pengamalan Agaman Dalam
Kehidupan Bermasyarakat
22. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif bagi UKM
23. Program Pengembangan System
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
24. Program Peningkatan Pengembangan
Sarana Perekonomian
25. Program Koordinasi dan Inventarisasi
Potensi Sumber Daya Daerah
26. Program Pengembangan Data/
Informasi
27. Program Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
28. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
29. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
30. Program Reformasi Birokrasi
31. Program Sosialisasi Kebijakan dan
Pembangunan Pemerintah Daerah
Dengan Media Massa
32. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
33. Program Peningkatan Pelayanan
Keprotokolan
34. Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
35. Program peningkatan Sistem
24
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
36. Program Peningkatan Profesionalitas
Tenaga Pemerintah dan Aparatur
Pengawasan
37. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
38. Program Peningkatan Penjenjangan,
dan Pengembangan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
39. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
dan kinerja keuangan.
40. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
41. Program Peningkatan Sarana
Penerangan Jalan Kota, Kecamatan dan
Kelurahan
42. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun Desa
43. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan
44. Program Lingkungan Sehat
45. Program Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan
46. Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk menjaga Ketertiban dan
Keamanan
47. Program Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban
48. Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
49. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
50. Program Peningkatan Penerimaan
Daerah
51. Program Pengembangan Kapasitas
Dalam Rangka Pengentasan
Kemiskinan
52. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
53. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
54. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
55. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
56. Peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
57. Program peningkatan ketentraman dan
ketertiban kota
58. Program Pemeliharaan ketrantibnas dan
pencegahan tindak kriminal
59. Pemberdayaan Lembaga-lembaga
Sosial Keagamaan
60. Pemantapan Otonomi Kota
61. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
62. Pengembangan Potensi Kelurahan
63. Penataan Administrasi Kependudukan
64. Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
sosial (PMKS)
65. Pengembangan Kapasitas dalam rangka
Pengentasan Kemiskinan
66. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
25
67. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
68. Pengembangan Lingkungan Sehat
69. Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
70. Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
71. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
72. Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
73. Peningkatan Penerimaan Daerah
74. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
75. Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
76. Peningkatan Sarana Jalan Kota,
Kecamatan dan Kelurahan
77. Perencanaan Pembangunan Daerah
78. Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
79. Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Kota
80. Program peningkatan kapasitas
kelembagaan
81. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
82. Program Kemitraan Pengembangan
wawasan Kebangsaan
83. Program Peningkatan Penerimaan
Daerah
84. Program Peningkatan Administrasi
Keuangan Daerah
85. Program Peningkatan dan
Pengembangan Aset Daerah
86. Program Peningkatan Kerjasama
antar Pemerintah Daerah
87. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
88. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
89. Program pelatihan peningkatan
profesionalitas tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
90. Program peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
keuangan daerah
Stretegi Pembangunan
Bidang Komunikasi dan
Informatika.
Meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi untuk
mendukung upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik. Mengembangkan sistem
informasi manajemen
pemerintahan untuk
meningkatkan aksesibilitas
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
1. Program Pengembangan Komunkasi
dan Informasi Publik
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Program Peningkatan Pelayanan Jasa
Postel, Sarana dan Prasarana
Pertelekomunikasian
4. Program Optimalisasi Pemanfatan
Perangkat Lunak dan Keras TIK
5. Program Implementasi Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik
6. Program Peningkatan Pelayanan
Barang, Jasa dan Administratif Dengan
Dukungan TIK
7. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
26
8. Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang Komunikasi dan Informasi
9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
10. Program Kerjasama Informasi dengan
Media Massa
11. Program Pengolahan dan Penyajian
Data Informasi
12. Program Sosialisasi Kebijakan dan
Pembangunan Pemerintah Daerah
Dengan Media Massa
13. Program Peningkatan Pelayanan
Informasi Publik
14. Program Peningkatan Pelayanan
Persandian
15. Program Peningkatan Pengelolaan Pos
dan Telekomunikasi
16. Program Pengkajian Penelitian dan
Pengembangan Komunikasi dan
Informatika
17. Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
18. Program Penataan, Pengendalian
Pembangunan Menara Telekomunikasi
19. Program Peningkatan dan Pelayanan
Bidang Pos dan Telekomunikasi
20. Program Pengmbangan data dan
sistem informasi
Strategi Pembangunan
Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik
Memfasilitasi upaya pemantapan 4
(empat) pilar kebangsaan yakni
Pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan
Binneka Tunggal Ika dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
1. Program Penataan Hubungan
Pemerintah dan Masyarakat
2. Program Pendidikan Politik masyarakat
3. Porgram Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Program peningkatan Keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
5. Program Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Nasional ( RANHAM )
6. Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
7. Program pemeliharaan kantrantbmas
dan pencegahan tindak krimanal
8. program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (PEKAT)
9. program penataan hubungan pemerintah
dan masyarakat
10. program pencegahan dan
penanggulangan konflik
Strategi Pembangunan
Bidang Perencanaan
Pembangunan
Mensinergikan perencanaan
pembangunan partisipatif dengan
perencanaan pembangunan politik
dan teknokratik untuk
mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang
berkualitas dan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
1. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
2. Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3. Program perencanaan pembangunan
ekonomi
4. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
5. Program perencanaan sosial dan
budaya
6. Program pengembangan
data/Informasi
7. Program kajian Perencanaan &
Kebijakan Pembangunan daerah
8. Program Pengembangan penelitian /
kajian masyarakat
9. Program Pengembangan Kelembagaan
Penelitian Daerah.
27
Strategi Pembangunan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Mengefektifkan pelaksanaan
kebijakan pembangunan berbasis
masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat keterlibatan
masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan.
1. Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
2. Program lingkungan sehat perumahan
3. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
4. Program pengembangan usaha
ekonomi mendukung usaha sektor
informal
5. Program pendampingan pengentasan
kemiskinan
6. Program perencanaan pembangunan
ekonomi
7. Program pengembangan srana dan
prasarana dalam rangka pengentasan
kemiskinan
8. Program pemantapan dan penerapan
teknologi tepat guna (TTG)
9. Program peningkatan minat baca dan
melek teknologi masyarakat
10. Program penyehatan lingkungan
kelurahan
11. Program peningkatan pelayanan
perpustakaan di kelurahan
12. Program pemberdayaan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan
pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
Strategi
Pembangunan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan
Bidang Lingkungan Hidup
Mengarusutamakan
(mainstreaming) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan ke
seluruh bidang pembangunan,
disertai upaya penegakan
hukum secara konsisten kepada
pencemar lingkungan
Membangun kesadaran
masyarakat agar peduli pada isu
lingkungan hidup dan berperan
aktif sebagai kontrol sosial
dalam memantau kualitas
lingkungan hidup.
Menigkatkan penyediaan sarana
prasarana pengelolaan
Lingkungan hidup
Membangun Sinergitas dengan
swasta dan masyarakat untuk
meningkatkan kapasitas
pengelolaan sampah
1. Program pengendalian pencemaran
dan perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Penigkatan Pengedalian
polusi
3. Program mitigasi dan Adaptasi
4. Program Perlindungan dan
konservasi Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pegelolaan
Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau Kota
8. Program Pengelolaan Sarana
Keindahan Kota, Pertamanan dan
Pemakaman
9. Progam Pengembangan kinerja
Pengelolaan Persampahan
10. Program Peningkatan Sarana
Penerangan Jalan Umum
Stretegi Pembangunan
Bidang Pekerjaan Umum.
Meningkatkan Penyediaan
infrastruktur dan utilitas
perkotaan terutama infrastruktur
dan utilitas dasar ,
Mewujudkan ketesediaan
prasarana dan sarana kota yang
merata bagi seluruh warga dan
infrastruktur strategis untuk
menunjang aktivitas
perekonomian kota dan
menunjang pusat-pusat kegiatan
dan pengembangan kota jasa
dan invesasi.
1. Program Peningkatan Sarana
Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Umum serta Pelayanan
Publik
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Beragama
4. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
5. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
6. Program Pemanfaatan Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan
28
Ruang
8. Program Pembangunan Gedung dan
Lingkungan
9. Program Pembinaan Pembangunan
Gedung dan Lingkungan
10. Program Pengawasan Bangunan
Gedung dan Lingkungan
11. Program Pengaturan Pembangunan
Gedung dan Lingkungan
12. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
13. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
14. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
16. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
17. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
18. Program Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Strategi Pembangunan
Bidang Perhubungan.
Penyediaan moda transportasi
angkutan kota yang dapat
menunjang aktivitas sosial
ekonomi warga kota, dan
menyediaan sarana dan prasarana
dasar perhubungan dalam rangka
mewujudkan kota jasa dan
investsi.
1. ProgramPembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Pengendalian Lalu Lintas
dan Angkutan
3. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
4. Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
5. Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Strategi Pembangunan
Bidang Perumahan
Meningkatkan ketersediaan rumah
layak huni dan menangani kondisi
lingkungan permukiman kumuh
yang masih ada di perkotaan.
1. Program Lingkungan Sehat
Perumahan
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Pengembangan Lingkungan
Strategi Pembangunan
Bidang Kehutanan.
Memfungsikan lahan-lahan yang
memungkinkan untuk perluasan
perhutanan kota dan keberfungsian
ruang terbuka hijau kotaguna
memenuhi rasio ketersediaan paru-
paru kota dengan luas wilayah
kota.
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
4. Program Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan
5. Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
6. Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Strategi Pembangunan
Bidang Penataan Ruang
Peningkatan ketaatan pemanfaatan
ruang kota sesuai dengan arahan
peruntukan lahannya (land use)
sesuai rencana tata ruang kota.
1. Program perencanaan tata ruang
2. Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam.
3. Program Perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana
4. Program Kerjasama Pembangunan
5. Program perencanaan pengembangan
kota–kota menengah dan besar
Strategi Pengembangan
Energi, Geologi,
Ketenagalistrikan dan
Sumber Daya Mineral
Pengembanganenergy, geologi,
ketenagalistrikan dan sumber daya
mineral dengan memperhatikan
prinsip keberlanjutan bagi generasi
yang akan datang.
1. Program Pembinaan dan Pengawasan
bidang Pertambangan
2. Program Pembinaan dan
Pengembangan bidang
Ketenagalistrikan
29
Misi 5 : Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan Kota Probolinggo dalam bingkai
kearifan lokal.
Strategi
Pembangunan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan
Bidang Sosial
Merasionalkan pemberian
pelayanan perlindungan dan
santunan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
dalam pemenuhan kebutuhan
hidupnya.
Memberikan bekal pengetahuan
dan ketrampilan mata
perncaharian kepada para
penyandang masalah
kesejahteraan sosial sebagai
bekal hidup mandiri.
Mendukung pemberian santunan
kepada keluarga pahlawan yang
sangat membutuhkan serta
memelihara nilai-nilai
keperintisan kepahlawanan,
kejuangan dan kesetiakawanan
sosial.
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
komunitas Adat Terpecil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
3. Pembinaan keterampilan bagi
masyarakat di lingkungan bahan baku
tembakau.
4. Program Pembinaan Eks Penyakit
Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya).
5. Program Pemenuhan Pelayanan
Dasar dan Jaminan Sosial
6. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteaan Sosial
7. Program Pemenuhan Pelayanan
Dasar dan Jaminan Sosial
8. Program peningkatan pemberdayaan
masyarakat.
Strategi Pembangunan
Bidang Kebudayaan.
Mengembangkan budaya daerah
berdasarkan nilai-nilai kearifan
lokal yang telah tumbuh dan
berkembang di masyarakat.
Memfasilitasi perkembangan
gelar karya dan kreativitas seni
budaya daerah dalam bentuk
pemberian dukungan sumber
daya yang diperlukan.
Mengembangkan Cagar Budaya
Pengembangan kepariwisataan
yang berbasis kebudayaan
1. Program pengelolaan Keragaman
Budaya
2. Program Pengembangan Nilai
Budaya
3. Program pengelolaan Kekayaan
Budaya
Strategi Pembangunan
Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga.
Penyediaan sarana dan prasarana
untuk aktivitas kepemudaan
dalam rangka perwujudan
pemuda mandiri, dengan
menumbuhkan peranserta
masyarakat dan dunia usaha
sebagai domain governance.
Pemberian kesempatan dan
dukungan sumber daya dalam
bentuk aktivitas peningkatan
kemampuan pemuda untuk
mewujudkan kemandirian
pemuda dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Memfasilitasi upaya mewujudkan
kualitas dan kuantitas
olahragawan berprestasi secara
berkelanjutan melalui intensitas
pembinaan dan dukungan sumber
daya organisasi olah raga.
Mendorong tumbuhnya
partisipasi masyarakat dan dunia
usaha dalam ikut memenuhi
kebutuhan sarana dan parasarana
olah raga
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berolahraga
1. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
2. Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
3. Program peningkatan Sarana dan
Prasarana olahraga
30
Strategi Pembangunan
Bidang Pariwisata Penguatan sektor pariwisata
melalui pengembangan dan
pemanfaatan potensi-potensi
wisata dengan dukungan lintas
sektor danlintas program
1. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan
Strategi Pembangunan
Bidang Keagamaan.
Menciptakan suasana kehidupan
keagamaan yang kondisif dalam
hubungan antar umat beragama
dan antara umat beragama
dengan pemerintah.
Meningkatkan pemahaman dan
pengamalan agama dalam
kehidupan bermasyarakat.
Meningkatkan peran lembaga-
lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan
dalam pembangunan.
1. Program Penciptaan Kerukunan
Antar Umat Beragama, Internal Umat
Beragama dan Antara Umat
Beragama Dengan Pemerintah
2. Program Peningkatan Pemahaman
dan Pengamalan Agama Dalam
Kehidupan Bermasyarakat
3. Program Pemberdayaan Lembaga-
Lembaga Sosial Keagamaan
4. Program Peningkatan Kualitas
kerukunan Hidup beragama
5. Program Bina dan Fasilitasi Sarana
Keagamaan
Adapun program-program bersama yang merupakan program rutin di SKPD Se-Kota
Probolinggo diantaranya:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.
Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan di bidang
pengawasan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka
peningkatan peranan pengawasan antara lain :
1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur
pemerintahan daerah, aparat pengawasan dan dukungan peraturan perundang-
undangan.
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintahyang menyebabkan sering
terjadinya tumpang tindih pemeriksaan / pengawasan. Hal ini perlu adanya
koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang
berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan
dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP.
31
4. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan
dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan
dengan penyelengaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya
temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya
tingkat penyelesaiannya.
7. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan secara tepat waktu.
8. Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.
9. Bagaimana upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka
pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.
32
4.1. Visi dan Misi SKPD
Inspektorat Kota Problinggo sebagai lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah
Kota Probolinggo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah sebagai mitra kerja yang bersifat
konsultatif dan sebagai quality assurance serta consulting.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Aparat Pengawas berpegang teguh kepada
prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral.Dengan demikian diharapkan
Aparat Pengawas dapat bertindak objektif. Guna mencapai hasil yang dapat dipertanggung
jawabkan, harus didukung oleh Aparat Pengawas yang ahli dalam bidangnya ( profesional
). Dengan demikian akan tercipta Aparat Pemerintah Kota Probolinggo yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi
perubahan dimasa yang akan datang, maka Visi Inspektorat Kota Probolinggo dirumuskan
sebagai berikut :
“ MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BAIK “
Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Probolinggo, maka dirumuskan Misi
sebagai berikut :
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS HASIL PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH.(SKPD)
33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Target Kinerja Pada tahun
2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Good
Governance
pemerintah
Kota
Probolinggo
Meningkat
nya Kinerja
Pemerintah
Kita
Probolinggo
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP
B ke atas
25% 35% 50% 80% 98%
2 Peningkatan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
terhadap SPIP
dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan
80 % 85% 90% 95% 98%
Prosentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
(TLHP) BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
94% 95% 96% 98% 99%
Prosentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pengawasan
(TLHP)
Inspektorat
yang selesai
ditindaklanjuti
94% 95% 96% 98% 99%
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 –
2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Atas Kinerja dan Pengelolaan
Keuangan Instansi Pemerintah.
2. Meningkatkan potensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan,
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi /Workshop.
Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo,
maka kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019 sesuai dengan visi,
misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada
pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
meliputi :
34
1. Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan
Pengawasan , Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur Pengawasan untuk
meningkatkan keahlian dan pengetahuannya.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dan bertanggung
jawab.
35
5.1. Pengantar
Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo telah
merumuskan rencana 5 tahun ( 2015 – 2019 ) dengan mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).
Rumusan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif didasarkan atas peran serta Inspektorat Kota Probolinggo untuk
menciptakan Kota Probolinggo yang Aman, Demokratis dan Dinamis didukung
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta bebas dari KKN.
Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran
tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa serta Island Integrity.
5.2. Rencana Program dan Kegiatan
Tujuan sasaran Indikator
sasaran kode Program kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja
pada akhir periode
Renstra SKPD
Unit
Kinerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi tahun-1
tahun-2
tahun-3
tahun-4
tahun -5
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Program
peningkatan
dan
pengembang
an
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkatnya
sistem
pengendalian
manajemen
pemerintahan
di lingkungan
pemerintah
daerah
76%
80%
315.300
000 - - - - - - - -
98%
315.300.
000
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Pengawasan,
Pembinaan
dan Evaluasi
Pelaksanaan
APBD
Pengawasan,
Pembinaan dan
Evaluasi
Pelaksnaan
APBD
76%
80%
315.300
000 - - - - - - - -
98%
315.300.
000
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalia
n
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
Meningkatnya
sistem
pengendalian
manajemen
pemerintahan
di lingkungan
pemerintah
daerah
76%
80%
762.000
.000
85%
853.000.
000
90%
952.000.
000
95%
1.050.00
0.000
98%
1.176.00
0.000
98%
1.176.00
0.000
Irban I,II
dan III
Kota Prob.
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
Secara
Berkala
Pengawasan
Internal secara
Berkala
76%
80%
312.000
.000
85%
343.000.
000
90%
377.000.
000
95%
415.000.
000
98%
456.000.
000
98%
456.000.
000
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimtek
sistem
pengendalian
intern
Pemerintah
(SPIP)
Bimtek sistem
pengendalian
intern
pemerintah
40% 50% 25.000.
000 55%
30.000.0
00 55%
37.000.0
00 60%
40.000.0
00 65%
42.000.0
00 65%
42.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
37
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Monitoring
Implementasi
Sistem
pengendalian
Intern
pemerintah
(SPIP)
Mmonitoring
Implementasi
SPIP
76%
80%
15.400.
000
85%
40.000.0
00
90%
45.000.0
00.
95%
50.000.0
00
98%
55.000.0
00
98%
55.000.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Penanganan
kasus
pengaduan di
lingkungan
pemerintah
kota
Penanganan
kasus
pengaduan
10 10
kasus
14.400.
000
15
kasus
15.000.0
00
20
kasus
25.000.0
00
25
kasus
35.000.0
00
30
kasus
40.000.0
00
30
kasus
40.000.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan
(TLHP) yang
selesai
ditindaklanjut
i
Tindak lanjut
hasil temuan
pengawasan
Penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pengawasan
89% 94% 34.000.
000
95%
89.662.5
00 96%
95.000.0
00 98%
100.000.
000 99%
105.000.
000 99%
105.000.
000
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Evaluasi
berkala
temuan hasil
pengawasan
Evaluasi
berkala temuan
hasil
pengawasan
40
temuan
40
temuan
16.300.
000 - - - - - - - -
40
temuan
16.300.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Gelar
pengawasan
gelar
pengawasan
76%
80%
38.900.
000 - - - - - - - -
80%
38.900.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Good
Govern
ance
pemerin
tah
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
nya Kinerja
Pemerintah
Kita
Probolinggo
- Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP
B ke atas
Evaluasi dan
Reviu
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah(
LKIP)
Evaluasi dan
Reviu LKIP
10% 25% 4.999.9
00 35%
16.000.0
00 50%
25.000.0
00 80%
30.000.0
00 98%
35.000.0
00 98%
40.000.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
38
Pening
katan
Kapasi
tas
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas
Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Reviu
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(LKPD)
Data LKPD
yang direviu
76%
80%
16.337.
500
85%
30.000.0
00
90%
45.000.0
00.
95%
50.000.0
00
98%
55.000.0
00
98%
55.000.0
00
Irban I,II
dan III
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Akuntabili
tas Keuangan
Pemerintah
Kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenuhanpe
raturan
perundang-
undangan
Ekspos
Pengawasan
Ekspos
pengawasan
76% 80% 89.000.
000 85%
92.000.0
00 90%
95.000.0
00 95%
97.000.0
00 98%
100.000.
000 98%
100.000.
000
Sekretaria
t dan
Irban I, II,
III
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Program
pelatihan
peningkatan
Profesionalit
as tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan
Peningkatan
keterampilan
dan SDM
tenaga
pemeriksa 40% 50%
135.000
.000 55%
257.500.
000 55%
525.000.
000 60%
600.000.
000 65%%
700.000.
000 65%%
700.000.
000
Sekretaria
t dan
Irban I, II,
III
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Pelatihan
pengembang
an tenaga
pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Pelatihan
pengembangan
tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
80% 80% 135.000
.000 55%
257.500.
000 55%
275.000.
000 55%
300.000.
000 65%%
350.000.
000 65%%
350.000.
000
Sekretaria
t dan
Irban I, II,
III
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimbingan
teknis
Bimbingan
teknis
- - - - - 55% 250.000.
000 55%
300.000.
000 65%%
350.000.
000 65%%
350.000.
000
Secretariat
dan Irban I,
II, III
Kota
Probolinggo
Program
pelayayanan
Administras
i
perkantoran
Memperlancar
Operasional
kantor 12 kali 12 kali 459.610
.000 12 kali
470.000.
000 12 kali
490.000.
000 12 kali
520.000.
000 12 kali
550.000.
000 12 kali
580.000.
000
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
39
Penyediaan
jasa
Komunikasi,
sumber daya
air dan
listirk.
Rekening
telepon,
rekening air dan
rekening listrik 12 kali 12 kali
68.400.
000 12 kali
70.000.0
00 12 kali
72.500.0
00 12 kali
75.0000
00 12 kali
77.5000
00 12 kali
80.0000
00 Sekretariat
Kota
Probolinggo
Rapat –rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
ke luar
daerah
Perjalanan dinas
ke luar daerah
36 kali 36 kali 145.000
.000 36 kali
150.000.
000 36 kali
160.000.
000 36 kali
165.000.
000 36 kali
170.000.
000 36 kali
175.000.
000 Sekretariat
Kota
Probolinggo
Penunjang
administrasi
dan operasi
rutin kantor
kedinasan
Penunjang
operasional
rutin
kantor/kedinasa
n
12 kali 12 kali 246.210
.000 12 kali
250.000.
000 12 kali
255.000.
000 12 kali
230.000.
000 12 kali
235.000.
000 12 kali
240.000.
000 Sekretariat
Kota
Probolinggo
Program
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur
Membantu
kelancaran
operasional
kantor
12 kali 12 kali 182.000
.000 12 kali
209.000.
000 12 kali
229.000.
000 12 kali
250.000.
000 12 kali
275.000.
000 12 kali
275.000.
000
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengadaan
Alat Kantor,
Alat Rumah
Tangga
Komputer
dan lain lain
Pengadaan alat
kantor , alat
rumahtangga,
alat studio dan
komunikasi
12 kali 12 kali 60.000.
000 12 kali
65.000.0
00 12 kali
70.000.0
00 12 kali
75.000.0
00 12 kali
80.000.0
00 12 kali
80.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pemeliharaan
Rutin/Berkal
a Gedung
Kantor
Pemeliharaan
gedung
12 kali 12 kali 20.000.
000 12 kali
25.000.0
00 12 kali
30.000.0
0 12 kali
35.000.0
00 12 kali
40.000.0
00 12 kali
40.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pemeliharaan
Rutin/
Berkala
Mobil
Jabatan
Pemeliharaan
kendaraan dinas
jabatan 1
kendaraan
1
kendaraa
n
15.710.
000
1
kendaraa
n
20.000.0
00
1
kendaraa
n
25.000.0
00
1
kendara
an
30.000.0
00
1
kendaraa
n
35.000.0
00
1
kendaraa
n
35.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pemeliharaan
Rutin /
Berkala
Kendaraan
dinas/Operasi
onal
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas
Operasional
11
kendaraan
dinas
11
kendaraa
n dinas
20.940.
000
12
kendaraa
n dinas
22.000.0
00
14
kendaraa
n dinas
25.000.0
00
16
kendara
an dinas
27.500.0
00
18
kendaraa
n dinas
30.000.0
00
18
kendaraa
n dinas
30.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pemeliharaan
rutin/berkala
meubeler
Pemeliharaan
sofa/kursi tamu
dan kursi kerja
0 - - 1 kali 20.000.0
00 1 kali
22.000.0
00 1 kali
25.000.0
00 1 kali
30.000.0
00 1 kali
30.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pemeliharaan
Rutin /
Berkala alat
kantor, Alat
Rumah
tangga,comp
uter dll
Pemeliharaan
alat kantor,
Alat Rumah
tangga alat
studio dan
komunikasi
12 kali 12 kali 29.400.
000 12 kali
35.000.0
00 12 kali
37.000.0
00 12 kali
40.000.0
00 12 kali
45.000.0
00 12 kali
45.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
40
Pemeliharaan
Rutin
/Berkala
taman
Taman
inspektorat
diwilayah Kota
Probolinggo
10
taman
10
taman
20.950.
000
10
taman
22.000.0
00
10
taman
24.000.0
00
10
taman
26.000.0
00
10
taman
27.000.0
00
10
taman
27.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Program
peningkatan
Disiplin
aperatur
Keseragaman
karyawan-
karyawati 0 45 stel
123.300
.000 45 stel
133.000.
000 45 stel
144.000.
000 45 stel
156.000.
000 45 stel
165.000.
000 45 stel
165.000.
000
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengadaan
pakaian dinas
berserta
Kelengkapan
nya
Pakaian dinas
harian beserta
kelengkapannya 0 45 stel 18.900.
000 45 stel
20.000.0
00 45 stel
22.000.0
00 45 stel
25.000.0
00 45 stel
27.000.0
00 45 stel
27.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengadaan
pakaian
KORPRI
Pakaian
KORPRI 0 45 stel 18.900.
000 45 stel
20.000.0
00 45 stel
22.000.0
00 45 stel
25.000.0
00 45 stel
27.000.0
00 45 stel
27.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengadaan
pakaian
khusus Hari-
hari tertentu
Pakaian khusus
hari-hari
tertentu 0 90 stel 40.000.
000 90 stel
42.000.0
00 90 stel
45.000.0
00 90 stel
47.000.0
00 90 stel
50.000.0
00 90 stel
50.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengadaan
pakaian olah
raga
Pakaian Olah
raga 0 45 stel
24.000.
000 45 stel
27.000.0
00 45 stel
30.000.0
00 45 stel
32.000.0
00 45 stel
35.000.0
00 45 stel
35.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengembang
an Budaya
Kerja
Pengembangan
budaya kerja 0 - - 1 kali 17.500.0
00
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Program
peningkatan
kapasitas
sumer daya
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur 0 80% 54.250.
000 85%
62.320.0
00 - - - - - - 85%
116.570.
000
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimbingan
Teknis sistem
Informasi
Management
Keuangan
daerah
(SIMDA)
Bimtek
SIMDA
keuangan
Daerah
0 80% 29.250.
000 - - - - - - - - 80%
29.250.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Sosialisasi
/workshop
Penatauhsaha
an keungan
dan
pelaporan
Sosialisasi
penatausahaan
keuangan dan
pelaporan
0 80% 25.000.
000 - - - - - - - - 80%
25.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
41
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimtek
Evaluasi
LAKIP
Bimtek
Evaluasi
LAKIP
0 - - 85% 21.660.0
00 - - - - - - 85%
21.660.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimtek
Reviu
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
Bimtek Reviu
laporan
keuangan
pemerintah
daerah 0 - - 85% 24.660.0
00 - - - - - - 85%
24.660.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Peningk
atan
Kapasit
as
Inspekt
orat
Kota
Proboli
nggo
Meningkat
kan
Kapasitas
Inspektorat
Kota
Probolinggo
Prosentase
SDM yang
mempunyai
sertifikat
dibidangnya
Bimtek
Elektronik
monitoring
evaluasi
Bimtek
Elektronik
monitoring
evaluasi
0 - - 85% 16.000.0
00 - - - - - - 85%
16.000.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Kuantitas
dan kualitas
Pelayanan
PublikPenin
gkatan
Kelancaran
bahan
informasi
0 12 kali 1.000.0
00 12 kali
1.200.00
0 12 kali
1.400.00
0 12 kali
1.60000
0 12 kali
1.800.00
0 12 kali
1.800.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Pengelolaan
Informasi
dan Data
Pengelolaan
informasi dan
data
0 12 kali 1.000.0
00 12 kali
1.200.00
0 12 kali
1.400.00
0 12 kali
1.60000
0 12 kali
1.800.00
0 12 kali
1.800.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Peningkatan
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
0
5
dokume
n
12.500.
000
5
dokume
n
13.500.0
00
5
dokume
n
15.000.0
00
5
dokume
n
16.000.0
00
5
dokume
n
17.500.0
00
5
dokume
n
17.500.0
00
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun
Tersusunnya
laporan
keuangan akhir
tahun
0
1
Dokume
n
2.500.0
00
1
Dokume
n
2.700.00
0
1
Dokume
n
3.000.00
0
1
Dokume
n
3.200.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
42
Penyusunan
RKA dan
RAPBD
Tersusunnya
RKA dan
RAPBD 0
1
Dokume
n
2.500.0
00
1
Dokume
n
2.700.00
0
1
Dokume
n
3.000.00
0
1
Dokume
n
3.200.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Penyusunan
DPA
Tersusunnya
DPA
0
1
Dokume
n
2.500.0
00
1
Dokume
n
2.700.00
0
1
Dokume
n
3.000.00
0
1
Dokume
n
3.200.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Penyusunan
LAKIP
Tersusunnya
LAKIP
0
1
Dokume
n
2.500.0
00
1
Dokume
n
2.700.00
0
1
Dokume
n
3.000.00
0
1
Dokume
n
3.200.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
Penyusunan
LKPJ
Tersusunnya
LKPJ
0
1
Dokume
n
2.500.0
00
1
Dokume
n
2.700.00
0
1
Dokume
n
3.000.00
0
1
Dokume
n
3.200.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
1
Dokume
n
3.500.00
0
Sekretaria
t
Kota
Probolinggo
43
6.1 Pengantar
Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota
Probolinggo pada periode 5 (lima) tahun, telah menetapkan indikator kinerja yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Instansi Pengawasan di daerah.
Indikator – Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan
target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima)
tahun mendatang.
6.2 Indikator Kinerja SKPD
NO INDIKATOR Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD.
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode RPJMD
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase SKPD
yang memperoleh
nilai SAKIP B ke
atas
10% 25% 35% 50% 80% 98% 98%
2 Prosentase SKPD
yang patuh/baik
dalam pemenuhan
peraturan perundang-
undangan
76% 80% 85% 90% 95% 98% 98%
3 Prosentase Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP)
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
89% 94% 95% 96% 98% 99% 99%
4 Prosentase Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP)
Inspektorat yang
selesai
ditindaklanjuti
89% 94% 95% 96% 98% 99% 99%
44
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005 - 2025, dalam rangka pencapaian akuntabiltas kinerja instansi
pemerintah yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplemnetasikan dalam Rencana
Kerja Tahunan ( RKT ) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan.
Renstra Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan internal
pemerintah, khususnya Aparatur Pengawasan yang ada di Inspektorat Kota Probolinggo dalam
melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan
Inspektorat Kota Probolinggo. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari
penjabaran RPJMD Kota Probolinggo dan diharapkan Renstra tahun 2015 – 2019 yang telah
ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan
stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan
sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 –
2019 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Inspektorat Kota Probolinggoakan mengambil
langkah-langkah dalam mengimplementasikan Rensta ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas
pokoknya.
Demikian Renstra Inspektorat Kota Probolinggo ini dibuat dan disampaikan untuk
menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota
Probolinggo Tahun 2015 – 2019 dan RKPD pada setiap tahunnya.
Probolinggo, Juni 2016
INSPEKTUR
KOTA PROBOLINGGO
Drs.SUNARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198503 1 014