Materi Kedudukan Dan Hak Keuangan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD

KEDUDUKAN DAN HAK KEUANGAN

PELAKSANA TUGAS PIMPINAN DPRD

Senin 17 April 2023 1


MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 161/205/SJ

Sifat : Segera

Lampiran : -Perihal : Kedudukan dan Hak

Keuangan PelaksanaTugas Pimpinan DPRD.

Jakarta , 24 Januari 2012

Kepada Yth.

1. Gubernur

2. Bupati/Walikotadi- Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Kedudukan dan Hak Keuangan Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas Pimpinan DPRD, sambil menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hak keuangan DPRD sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :


1. Berdasarkan Pasal 390 ayat (4) dan Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Pasal 110 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan bahwa Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu, yang dimaksud dengan hak keuangan tertentu adalah hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tigapuluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.


3. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang dimaksud berhalangan sementara adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya.


4. Pada prinsipnya kepemimpinan DPRD tidak boleh ada kekosongan, karena itu jika ada anggota Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pimpinan DPRD yang lainnya bermusyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas anggota Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. Hasil musyawarah Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.


Apabila ada unsur Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara, mengusulkan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD yang ada untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara. Usulan tersebut selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.


5. Kepada Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, misalnya karena non aktif terkait dengan pencalonannya dalam pemilukada dipersamakan dengan Pimpinan DPRD/ anggota DPRD yang diberhentikan sementara sehingga hanya diberikan hak keuangannya sebagai berikut :a. Uang Representasi;b. Uang Paket;c. Tunjangan Keluarga;d. Tunjangan Beras;e. Tunjangan Kesehatan.


6. Terkait dengan hak keuangan tersebut pada angka 5 (lima), paling lambat pada bulan berikutnya sejak berhalangan sementara, yang bersangkutan wajib menyerahkan/mengembalikan mobil dinas kepada Pemerintah Daerah dan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhalangan sementara wajib menyerahkan rumah jabatan kepada Pemerintah Daerah;


7. Kepada unsur Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara selain tugas dan jabatan sebagai Pimpinan DPRD, diberikan hak keuangan selaku Pimpinan DPRD dan dapat menggunakan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.


8. Kepada anggota DPRD yang melaksanakan tugas unsur pimpinan DPRD, selain diberikan hak keuangan selaku anggota DPRD juga dapat diberikan hak keuangan berupa:a. Dapat menggunakan mobil dinas Unsur Pimpinan

DPRD yang berhalangan sementara.b. Dapat menggunakan Belanja Penunjang

Operasional (BPO) Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.


Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:1. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi.2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Senin 17 April 202314

Drs. DARYANTO, SH.,MMTenaga Ahli Pada DIREKTORAT PENDAPATAN

DAERAH DAN INVESTASI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 7 Telp. (021) 3500830 JakartaHp. 081329309799 & 085880001661

Alamat : Jl. Ternate 10 A JakartaJl. Merpati BA 11 Solo Baru

SEKIAN & TERIMAKASIH

Senin 17 April 202315

Documents

Materi Kedudukan Dan Hak Keuangan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD