Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1

1

MATERI

KEDUDUKAN KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Sesuai PP 24 Tahun 2004 , PP 37 Tahun 2005,PP 37 Tahun 2006 dan PP 21 Th 2007PP 21 Th 2007

disampaikan oleh:Drs. Haryanto Kadi, MSc

Direktorat Jenderal Perbendaharaan2009

Amanat Permendagri 25-2009Ttg Pedoman Penyusunan APBD 2010 Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain

Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada kegiatan harus didasarkan pada PP 24/ 2004 tentang PP 24/ 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDAnggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007tahun 2007;;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertranggungjawaban Daerah, Penganggaran dan Pertranggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

2

3

REFERENSI :REFERENSI :REFERENSI :REFERENSI :

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

4

Historis Pengaturan

Kedudukan Keuangan DPRD

PP No 110 Tahun 2000Tentang Kedudukan Keu DPRD

Tgl 30 Nopember 2000Register MA tgl 25 Mei 2001No. 04.6/HUM/Tahun 2001

Putusan MA Tgl 9 September 2002

- Membatalkan PP 110 / 2000- Mencabut PP 110 / 2000 (limit 90 hari)

Radiogram Mendagri No 161/537/SJ Tgl 12 Maret 2003

Surat Mendagri No 161/3211/SJ Tgl 29 Desember 2003

perihal Pedoman tentang Kedudukan Keu. DPRD

PP No 24 Tahun 2004Tentang Kedudukan Protokoler & Keu Pimp & Angt DPRD

Tgl 28 Agustus 2004

Surat MendagriNo. SE 163.1/711/OTDA

Tgl 24 Mei 2004Ttg Tunjangan

Purna Bakti

Gugatan Hak Uji MateriilTgl 14 Mei 2001

KRONOLOGIS

30 Nov2000

28 Ags2004

12 Okt2005

14 Nop 2006

PP 110/2000 PP 24/2004 Rev I PP 24/2004(PP 37/2005)

Rev II PP 24/2004(PP 37/2006)

• PP 110/2000:– DPRD mendapat biaya penunjang kegiatan berdasarkan klasifikasi PAD (misal O,25%

dari PAD) yang tujuan penggunaannya tidak dibatasi– Di-yudicial review pada tahun 2002 karena tidak ada UU yang mengamanatkan

• PP 24/2004:– Diterbitkan berdasarkan UU 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD– Belanja DPRD untuk tujuan lain selain dari yang ditetapkan dinyatakan melanggar

hukum• PP 37/2005 (Revisi I PP 24/2004):

– Pemberian tambahan tunjangan kesejahteraan (kesehatan, perumahan, dll)• PP 37/2006 (Revisi II PP 24/2004):

– Penambahan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD

16 Mar 2007

Rev III PP 24/2004(PP 21/2007

6

DPRD Sebagai Lembaga Pemerintahan DaerahBukan sebagai Perangkat Daerah

Setara

Mitra Kerja

Checks and Balances

Kedudukan yang samaSejajarTidak saling membawahi

Sesuai tugas & fungsi masing-masing

Memelihara & membangun hubungan yang harmonis

Saling mendukung

Bukan sebagai lawan atau pesaing

Kualitas

Produktivitas

Kinerja

PEMERINTAHDAERAH

7

PRINSIP PENGATURAN KEUANGAN DPRD

Prinsip Kesetaraan

Prinsip Berjenjang

Prinsip Proporsional

-Sesama Pimpinan dan Angt DPRD Prop/Kab/Kota memperoleh Penghasilan tetap yang sama

-Uang Representasi Ketua DPRD disetarakan dengan Gaji Pokok Kepala Daerah

-Penghasilan berjenjang, DPR.RI, DPRD Prop dan DPRD Kab/Kota

-Penghasilan berjenjang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

-Penyediaan belanja Penunjang Kegiatan, sesuai kompleksitas, permasalahan dan Kemampuan Keuangan

-Mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran & rasional

8

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

# SEKRETARIS DPRD Menyusun Belanja DPRD yang di formulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

# Belanja DPRD terdiri dari :

- Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD

- Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan & Anggota DPRD

- Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

- Uang jasa Pengabdian

# Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD dianggarkan pada Pos DPRD, sedangkan Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan dan Uang Jasa Pengabdian dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD

# Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD

9

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Lanjutan.....

# Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD

# Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban Belanja DPRD disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya

# Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan PP 24/2004, dinyatakan

Melanggar HukumMelanggar Hukum

10

PENGHASILAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PENGHASILAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDPENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDUang Representasi

Tunjangan Keluarga (Istri/Suami dan anak)Tunjangan Beras

Uang PaketTunjangan JabatanTunjangan Alat Kelengkapan DPRD:

Tunjangan KomisiTunjangan Panitia MusyawarahTunjangan Panitria AnggaranTunjangan Badan KehormatanTunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Tunjangan Khusus (PPh Pasal 21)

11

Uang Representasi Uang Representasi Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan

dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD

JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA

Ketuadisamakan dgn Gaji

PokokGubdisamakan dgn Gaji

Pokok Bup/WK

Wakil Ketua 80% dari UR Ketua 80% dari UR Ketua

Anggota 75 % dari UR Ketua 75% dari UR Ketua

Selain uang representasi diberikan Tunjangan Keluarga*) dan Tunjangan Beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara. (Pasal 16)

*) Tunjangan Keluarga maks 14% dari UR masing-masing

PPh Pasal 21 yang terhutang, ditanggung oleh Pemerintah atas beban Keuangan Daerah (APBD), sesuai Surat Dirjen Pajak No S-13/PJ.43/2005 Tgl 27/01/2005

12

JABATANJABATAN PROPINSIPROPINSI KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

Ketua 10% dari UR 10% dari UR

Wakil Ketua 10% dari UR 10% dari UR

Anggota 10% dari UR 10% dari UR

Uang Paket Uang Paket Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat

13

Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena

kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDkedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA

Ketua 145% dari UR 145% dari UR

Wakil Ketua 145% dari UR 145% dari UR

Anggota 145% dari UR 145% dari UR

14

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tunjangan Kelengkapan Dewan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi , Panitia, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya

KEDUDUKAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA

KetuaKetua7,5% dari Tunjab Ketua DPRD

7,5% dari Tunjab Ketua DPRD

Wakil KetuaWakil Ketua5% dari Tunjab Ketua DPRD

5% dari Tunjab Ketua DPRD

SekretarisSekretaris4% dari Tunjab Ketua DPRD


AnggotaAnggota3% dari Tunjab Ketua DPRD


*) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan sesuai dengan masa kerja Alat Kelengkapan DPRD yang berkenaan.

15

TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN

Jabatan Unsur DPRD Unsur Luar DPRD

(Paling Tinggi)

Ketua 7,5 % dari

Tunjab Ketua DPRD

50 % dari

Tunjab Ketua DPRD

Wakil Ketua 5 % dari

Tunjab Ketua DPRD

45 % dari

Tunjab Ketua DPRD

Anggota 3 % dari

Tunjab Ketua DPRD

40% dari

Tunjab Ketua DPRD

BK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD (Pasal 50 Ayat (4) PP No 25 Tahun 2004). Berdasarkan UU No 32/2004 Pasal 47 Ayat (2) BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Dan tidak ada dari Unsur Luar DPRD, berlaku honor Seperti lainnya.

16

TUNJANGAN KHUSUS

- PAJAK PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIKENAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PP 24/2004 PASAL 15)

- PP 45/1994 TENTANG PPH BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

17

- KPTS DIRJEN PAJAK NO KEP-545/PJ/2000 DAN SURAT DIRJEN PAJAK NO S-13/PJ.43/2005, TANGGAL 27-1-2005, MENEGASKAN BAHWA ATAS PENGHASILAN TETAP YANG DIBERIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SECARA BULANAN YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN DAERAH, PPH PASAL 21 YANG TERHUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS BEBAN KEUANGAN DAERAH

- SE MENDAGRI NO.903/2429/55 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005, PPH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIBEBANKAN PADA APBD DAN DIANGGARKAN PADA OBYEK BELANJA TUNJANGAN KHUSUS

Lanjutan …………………….

18

JenisJenis KetuaKetuaWk Wk

KetuaKetuaAnggotaAnggota

Kesehatan dan Kesehatan dan PengobatanPengobatan

Rumah Jabatan Rumah Jabatan beserta beserta perlengkapannyaperlengkapannya

Kendaraan DinasKendaraan Dinas Rumah Dinas beserta Rumah Dinas beserta perlengkapannyaperlengkapannya

Pakaian DinasPakaian Dinas Uang Duka Uang Duka

Wafat/Tewas Wafat/Tewas

Biaya Pengangkutan Biaya Pengangkutan JenazahJenazah

Tunjangan Kesejahteraan

19

Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan termasuk untuk Suami/Istri beserta maks 2 org anak

Bagi Pemda yang belum memiliki rumah jabatan/dinas diberikan tunjangan perumahan (Uang Sewa Rumah) sesuai standar yg berlaku setempat

Pakaian Dinas Terdiri dari PSH 2x 1 tahun, PSR 1x setahun, PSL 1x 5 tahun,.

Uang Duka Wafat sebesar 2x UR, Uang Duka Tewas 6x UR diberikan kepada Ahli waris

Biaya Pengangkutan Jenazah mulai dari tempat duka atau tempat tugas sampai ke pemakaman.

20

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Belanja ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang :

1. Disusun oleh Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran

2. Ditetapkan oleh Pimpinan DPRD

3. Mempertimbangkan asas Kepatutan, Kewajaran

& Rasional

21

UANG JASA PENGABDIAN*)

DIBERIKAN BERDASARKAN MASA BHAKTI

< 1 Th diberikan 1 bln URs/d 1 Th diberikan 1 bulan UR2 Th diberikan 2 bulan UR3 Th diberikan 3 bulan UR4 Th diberikan 4 bulan UR5 Th diberikan paling banyak 6 bulan UR

*)

22

PENGHASILAN KETUA DPRD

BULANAN TETAP

No Penghasilan DPRD Prop

( Rp)

DPRD Kab/Kota

(Rp)

1. Uang Persentasi

(sama dengan GP. KDH)

3.000.000 2.100.000

2. Tunjangan Keluarga-Tunjangan istri/suami (10% X UR)-Tunjangan anak (2% X UR X 2)

300.000

120.000

210.000

84.000

3. Tunjangan Beras

(4 X 10 X Rp 3.090/kg)

123.600 123.600

4. Uang Paket

(10% X UR)

300.000 210.000

5. Tunj. Jabatan

(145% X UR)

4.350.000 3.045.000

Jumlah 8.193.600 5.772.600

23

PENGHASILAN WAKIL KETUA DPRD

BULANAN TETAP


( Rp)

DPRD Kab/Kota

(Rp)

1. Uang Persentasi

(80% X UR Ketua )

2.400.000 1.680.000


240.000

96.000

168.000

67.000

3. Tunjangan Beras

(4 X 10 X Rp 3.090/kg)

123.600 123.600

4. Uang Paket

(10% X UR)

240.000 168.000

5. Tunj. Jabatan

(145% X UR)

3.480.000 2.436.000

Jumlah 6.579.600 4.642.600

24

PENGHASILAN ANGGOTA DPRD

BULANAN TETAP


( Rp)

DPRD Kab/Kota

(Rp)

1. Uang Persentasi

( 75% X UR Ketua )

2.250.000 1.575.000


225.000

90.000

157.500

63.000

3. Tunjangan Beras

(4 X 10 X Rp 3.090/kg)

123.600 123.600

4. Uang Paket

(10% X UR)

225.000 157.500

5. Tunj. Jabatan

(145% X UR)

3.262500 2.283.750

Jumlah 6.176.100 4.360.350

25

PENGHASILAN BULANAN TETAP

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG DUDUK DALAM : PANMUS ATAU KOMISI ATAU

PANITIA ANGGARAN ATAU BADAN KEHORMATAN


( Rp)

DPRD Kab/Kota

(Rp)

1. Ketua

(7,5% X Tunjab Ketua DPRD)

326.250 228.375

2. Wakil Ketua

(5% X Tunjab Ketua DPRD)

217.500 152.250

3. Sekretaris


174.000 121.800

4. Anggota


130.500 91.350

Catatan:

# Tunjab Ketua DPRD Prop Rp 4.350.000/bulan

# Tunjab Ketua DPRD Kab/Kota Rp 3.045.000/bulan

# Dikenakan PPh, sesuai ketentuan yang berlaku

Perbandingan Hak Keuangan Berbagai Lembaga Pada UU No. 27-2009

1. Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif.

2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58)

1. Pimpinan dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif.

2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 198)

1. Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler

2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 266)

1. Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif.

2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 317

1. Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif

2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

• Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah. Pasal 368

26

Sekilas Info

27

GAJI, TUNJANGAN,dan OPERASIONALKHUSUS Ketua dan Anggota DPR

No

1.

2

3

4

5

6

7.

8

9

10

KEPERLUAN

Gaji pokok

Tunjangan istri

Tunjangan beras

Tunjangan jabatan

Tunjangan kehormatan

Uang paket

Langganan listrik

Langganan telpon

Tunjangan kom. Intensif

Operasional khusus

Sumberb RKA –KL th.2006

Ketua DPR/bl

5.796.000

579.600

120.360

21.735.000

6.220.000

2.300.000

2.500.000

3.000.000

24.968.000

30.000,000,

Angg. DPR/bl

4.830.000.

483.000

120.360

11.155.000

6.220.000

2.300.000

2.500.000

3.000.000

22.640.000

Sekilas Info

28

PERATURAN PEMERINTAH 37 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER

DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

29

PENGERTIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Penyempurnaan Pasal 1 angka 16)

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah, jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaran dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

SEMULASEMULA MENJADIMENJADI

30

TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD(Penyempurnaan Pasal 14 Ayat 1)

Ayat (1)

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :


a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan Jabtan ketua DPRD;

b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan jabatan Ketua DPRD.

c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan jabatan ketua DPRD.

d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan jabatan ketua DPRD

a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan Jabtan ketua DPRD;

b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan jabatan Ketua DPRD.

c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan jabatan ketua DPRD.

d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan jabatan ketua DPRD

31

TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD(Pasal 14 Ayat 2 Dihapus)

Ayat (2)

Tunjangan Badan Kehormatan Unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

Ayat (2) dihapus


a. Ketua paling tinggi 50% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

b. Wakil ketua paling tinggi 45% dari tunjangan jabatan ketua DPRD

c. Wakil Ketua paling tinggi 45% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

32

TUNJANGAN KESEHATAN(Perubahan Pasal 16)


(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarga diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya premi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

33

PERUBAHAN PENJELASAN TUNJANGANPEMELIHARAAN KESEHATAN

(Penjelasan Pasal 16)

SEMULASEMULA MENJADMENJADI

Ayat (1)Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS Golongan IV

Ayat (1)Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan suami dan istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

34

TUNJANGAN PERUMAHAN (PASAL 20)

SEMULASEMULA MENJADIMENJADI(1) Dalam hal pemerintah daerah

tidak dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

*) Setelah dipotong PPh

.

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.*)

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

35

PAKAIAN DINAS(Perubahan Penjelasan Pasal 21)

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :


a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

36


(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

(3) Rencana kerja DPRD dapat berupa :* Rapat-rapat* Kunjunagan kerja.* Penyiapan rancangan peratur an daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.* Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme.* Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN(Penambahan 1 ayat pada Pasal 24)

37


Ayat (2)

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD

Ayat (2)

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD.

Ayat (2a)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal (20) dianggarkan dalam Pos DPRD.

PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM APBD

(Diantara ayat (2) dan (3) Pasal 25 disisipkan ayat (2a)

38


b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.

PENYEMPURNAAN PENGANGGARAN SEWA RUMAH(dalam penjelasan Pasal 25, ayat (3) huruf b)

39

SMDN NO, 188.31/006/BAKD,4-1-2006Tambahan Penjelasan PP 37/2005

a. Ps.1 angka 16, kendaran di nas jabatan hanya utk Pim pinan

b. Jaminan Kesehatan dlm ben tuk premi asuransi kesehat an, ditetapkan Pemda lewat proses pengadaan. Besar nya maksimal = KDH,utk 1 is tri/suami dan 2 anak + Gen check up 1x setahun.

c. Tunjangan perumahan tdk termasuk meubelair, listrik, air, gas dan telepon. Dgn azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Dikenakan PPh 21

d. Pakaian dinas tambah 1 stel PDH lengan panjang, proses melalui pengedaan barang & jasa.

e. Dana Penunjang Kegiatan tdk boleh utk Uang lelah/ upah/ insentif/honorarium, di selenggarakan sekretariat. Kegiatan reses boleh utk konsumsi, ATK, sewa tempat.

f. Perjalanan Dinas tdk boleh dlm bentuk paket.

g. Uang jasa pengabdian hanya utk periode 2004/2009.

h. Gaji ke 13 tdk boleh

40

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANGKEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

41

PP No 37 Tahun 2006• 1. Pasal 1 , Ketentuan Umum ditambah 15 a dan 15 b : 15 a.Tunjangan Komunikasi Intensif dan 15 b. Dana Operasional Pimpinan• 2. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yg disediakan berupa: pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan pimpinan dan perlengkapannya,kendaraan jabatan pimpinan, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.• 3. pasal 10, diubah menjadi: Uang Penghasilan terdiri atas: a. Uang Representasi b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Beras d. Uang Paket e. Tunjangan Jabatan f. Tunjangan Panmus g. Tunjangan Komisi h. Tunjangan Panitia Anggaran i. Tunjangan Badan Kehormatan j. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya

42

Lanjutan . . .

4. Tambah pasal 10 A (1). Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupaTunjangan Komunikasi Intensif. (2). Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional5. Ketentuan pasal 11 ayat (5) dihapus6. Tambah pasal 11 A (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras. (2). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana

dimak sud pada ayat (1) , besarnya sama dengan ketentuan yang

ber laku pada Pegawai Negeri Sipil.7. Tambah Pasal 14 A, 14 B, 14C, dan 14 D 14 A Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal

10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD

43

14 B (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan. (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan. 14 C (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasi onal sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan azas man faat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksa naan tugas. 14 D Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

44

8. Pasal 15 diubah . Beban pajak PPh pasal 21 atas penghasilan, beban APBD. Beban pajak PPh pasal 21 atas penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan pada yang bersangkutan.9. Pasal 22 disisipkan Bagian Kedua A: Uang duka meninggal 2 kali UR Uang duka tewas 6 kali UR Diberi uang bantuan pengurusan jenazah.10.Perubahan pasal 25 mengenai obyek dan rincian belanja DPRD Belanja DPRD; penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan, serta belanja penunjang kegiatan DPRD diformulasikan kedalam RKA-SKPD. Pos DPRD ; pasal 10, 10 A, 20, 22 dan 23, masuk Bel Pegawai (BTL) Pos Setwan; pasal 16, 17, 18 dan 21 serta pasal 24 ayat (2), dijabar kan kedalam Bel Pegawai, Bel Brg/Jasa, Bel Modal.(BL)

45

SMDN NO. 188.31/1121/BAKD, 20 NOV.2006Pengantar PP NO. 37 Tahun 2006

•Bila sudah dianggarkan dlm th 2006 dapat dibayarkan,

Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

• Bila dibayarkan sesudah Perubahan APBD, dipertang gung Jawabkan langsung kedalam Laporan Realisasi

Anggaran.

• Bila dianggarkan tahun 2007 dapat dibayarkan mulai Tahun 2006 (rapel) dan per bulan utk 2007

46

ANALISIS REAKSIKompas 2-2-2007 hal 6 Opini(Eko Prasojo)

1. BENARKAH PP 37TH 2006 MERONGRONG OTONOMI DAERAH?2. BENARKAH BERTENTANGAN DENGAN UUD – 45 ?3. BENARKAH MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN

NEGARA, MEMPERKAYA ORANG LAIN MELAWAN HUKUM.4. APAKAH ANGGOTA DPRD ITU PEKERJA?5. DPRD BUKAN TEMPAT CARI NAFKAH6. DEMOKRASI LOKAL DI JERMAN MENJADI ANGGOTA STADRTRAT ATAU

GEMEINDERAT (COUNCILOR) ADALAH SEBUAH KEHORMATAN DILAKSANAKAN TANPA PAMRIH

7. ANGGOTA ADALAH WARGA KEHORMATAN (EHRENBUERGER) MENDAPAT IMBALAN KEHORMATAN SEKEDARNYA.

8. MEMBAHAS 1 PERDA MAKSIMAL 6 X RAPAT9. DANA TKI UNTUK MEMELIHARA HUBUNGAN KESETIAAN KONSTITUEN

BUKANLAH UNTUK RAKYAT UMUM (MENYESATKAN)

Catatan 1,2,3, Akademisi Jogya, 4 sd 9 E.P.)

47

PP 21 TAHUN 2007 REVISI KETIGA ATAS PP 24 TH 2004

48

Pasal. I

• 1. Psl 1. angka 15 a dan 15 b diubah

• 15 a; Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepd Pimpinan Dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimp dan Anggota DPRD.

• 15 b Belanja Penunjang Operasional adalah dana yg disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yg berkaitan dengan REPRESENTASI, PELAYANAN, DAN KEBUTUHAN LAIN guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari - hari

49

lanjutan

2. Psl 10 A ayat (2) dihapus Psl 10 A berbunyi: Selain penghasilan sebagaimana dimaksud

psl 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI

3. Psl 14 A diubah sehingga berbunyi * TKI diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. * Kemampuan dibagi tiga ; Tinggi, Sedang dan Rendah 4. Psl 14 B dan 14 C dihapus5. Psl 14 D diubah; TKI diberikan tmt 1 – 1- 20076. Psl 15 ayat (2) diubah sehingga psl 15 berbunyi ; PPh penghasilan dibebankan APBD PPh penerimaan lain dibebankan pd ybs

50

lanjutan

7. Diantara psl 24 dan 25 disisipkan 5 pasal baru Psl 24 A Kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional, setiap bulan dg mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.Psl 24B• Pemberiannya dg klasifikasi tinggi, sedang , rendah dgn batasan maksimum/minimum.Psl 24 C Terhitung mulai 1 bulan berikutnya (sejak PP terbit)Psl 24D Penggunaan; pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD Dgn mempertimbangkan azas manfaat dan efisiensi dlm rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan sehari hari dan tdk utk keperluan pribadi. Penganggaran dan pertanggung jawaban diatur dg PMDN.

51

lanjutan

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 ditambah 1 ayat, yi ayat 3a. Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD

9. Diantara psl 29 dan 30 disisipkan satu pasal yi. 29 A Pimpinan dan Anggota DPRD yg sdh menerima TKI dan pimpinan DPRD yg telah menerima Dana Operasional sbgm dimaksud PP 37/2007 (rapelan) hrs disetorkan kem- bali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa bakti periode 2004 sd 2009. Sekaligus atau diangsur yg selanjutnya diatur dg PMDN

• KKD = PUD – BP KKD = PUD – BP • PUD = (PAD + DBH + DAU)PUD = (PAD + DBH + DAU)• BP = (GT PNSD)BP = (GT PNSD)Keterangan :

• KKD : Kemampuan Keuangan Daerah• PUD : Pendapatan Umum Daerah • BP : Belanja Pegawai• PAD : Pendapatan Asli Daerah• DBH : Dana Bagi Hasil• DAU : Dana Alokasi Umum• GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah

Daerah dapat melakukan penghitungan Daerah dapat melakukan penghitungan sendiri untuk menentukan kategori sebagai sendiri untuk menentukan kategori sebagai daerah dengan kemampuan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan tinggitinggi atau atau sedangsedang atau atau rendahrendah berdasarkan APBD berdasarkan APBD tahun anggaran yang direncanakan, dengan tahun anggaran yang direncanakan, dengan menggunakan formula : menggunakan formula :

53

Pasal II

• PP INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.

Tanggal Pengundangan:

16 Maret 2007

54

TUNJANGAN KOMU

NIKASI INTENSIF

BIAYA PENUNJANG

OPS PIMPINAN

PEMBERIAN DANA UTK PIMPINAN DAN

ANGGOTAUTK PIMPINAN DPRD SECARA KOLEKTIF

KETENTUAN BESAR NYA TUNJANGAN

BESARAN ANGGARAN:

TINGGI, SEDANG, DAN RENDAH (DG PMDN)

BESARAN ANGGARAN:

TINGGI, SEDANG, DAN RENDAH (DG PMDN)

DAERAH KEMAMPU

AN TINGGI

3 X UANG REPRESENTASI

KETUA 6 X UR

WK KET 4 X UR

DERAH KEMAMPU AN SEDANG

2 X UANG REPRESENTASI

KETUA 4 X UR

WK KET 2,5 X UR

DAERAH KEMAMPU AN RENDAH

1 X UANG

REPRESENTASI

KETUA 2 X UR

WK KET 1,5 X UR

Pelaksanaan

55

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

TINGKAT KEMAM PUAN KEUDA

(PAD + DBH + DAU) - BELANJA PEGAWAI

(PAD + DBH + DAU) - BELANJA PEGAWAI

DAERAH KEMAMPU

AN TINGGI> 1, 5 Trilyun > 400 M

DAERAH KEMAMPU AN SEDANG

600 M sd 1,5 Tr 200M sd 400 M

DAERAH KEMAMPU AN RENDAH

< 600 M < 200 M

BESARAN DANA KEMAMPUAN DAERAH(PMDN 21/2007)

SE Mendagri No: SE-700/08/SJTanggal 5 Januari 2009

• Ditujukan Kepada: Gubernur di Seluruh Indonesia

• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD

• Isi Surat Edaran:1. Menugaskan Inspektur Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepala

Badan/Biro Keuangan dan Sekretaris DPRD untuk segera mengupayakan pengembalian tunggakan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) ke Kas Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD periode Tahun 2004 s/d 2009, termasuk tunggakan keuangan lainnya.

2. Sesuai ketentuan Pasal 219 UU No. 32 Tahun 2004, agar Saudara melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kabupaten/Kota yang pertama menyelesaikan tunggakan tersebut pada angka 1 (satu) diatas, sebagai bahan pemberian penghargaan (reward) bagi daerah dimaksud.

3. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP 21-2007 dan Perrmendagri 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

56

SE Mendagri No: SE-555/3032/SJTanggal 18 Agustus 2009

• Ditujukan Kepada: Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia

• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO

• Isi Surat Edaran:1. Bahwa Depdagri sedang melakukan mapping terhadap pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Bahwa permohonan pembebasan atau perpanjangan waktu pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus melalui perubahan PP No. 21 Tahun 2007 yang saat ini sedang dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek terkait.

3. Bahwa dengan surat ini, maka ketentuan angka 3 pada surat kami No, 700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 perihal Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD yang berbunyi: “apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP No. 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum” dinyatakan tidak berlaku.

57

58

TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD(PADA POS BELANJA DPRD)

URS PEMERINT : 1.20 URUSAN WAJIB/Pemerintahan Umum KELOMPOK : 5.1. Belanja Tidak LangsungJENIS : 5.1.1. Belanja PegawaiOBYEK : 5.1.1.01. Belanja tetap dan tunj pimp & anggota DPRDRINCIAN OBYEK :

01 * Uang Representasi02 * Tunjangan keluarga

03 * Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD06 * Tunjangan beras07 * Tunjangan khusus (PPh)10 * Uang paket11 * Tunjangan Panitia Musyawarah12 * Tunjangan Komisi

13 * Tunjangan Panitia Anggaran 14 * Tunjangan Badan Kehormatan 15 * Tunjangan alat kelengkapan lainnya 16 * Tunjangan Perumahan 17 * Uang Duka wafat/tewas 18 * Uang Jasa Pengabdian

59

Lanjutan . . .

TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA TKI(PADA POS BELANJA DPRD)

OBYEK : 5.1.1.03 : Belanja Penerimaan LainnyaRINCIAN OBYEK: 5.1.1.03.

.02 * Belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD

60

Lanjutan . . .

TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

(PADA POS BELANJA SEKRETARIAT DPRD)

OBYEK : 5.1.1.03 : Belanja Penerimaan LainnyaRINCIAN OBYEK : 5.1.1.03

01 * Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

61

TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD

(PADA POS BELANJA SEKRETARIAT DPRD)

Urs Pemerintahan: Urusan Wajib/ PEMERINTAHAN UMUM (20)

Program : Lihat form A VII

Kegiatan : Lihat form A VII

Kelompok : BELANJA LANGSUNG

Jenis : Belanja Pegawai

Objek -

Jenis : Belanja Barang dan Jasa

Objek - 5. 2. 2. 04.01 :Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimp

dan Anggota DPRD- 5. 2. 2. 12. Biaya Pakaian Dinas

02 : Pakaian Sipil Harian

03 : Pakaian Sipil Lengkap

04 : Pakaian Dinas Harian

62

KILAS BALIK ANGGARAN DPRD

• Tahun 1975 s/d 1999• Disusun sesuai kemampuan PAD• Belanja Rutin ditutup dari PAD• Belanja DPRD sesuai kemampuan keuda• Ada uang representasi, Uang sidang antara 240 s/d 300 hr /

th, ada rumah, pesangon (ka dedeuh), kendaraan, tunjang an Daerah, dll

• Nuansa beragam sesuai kemampuan Daerah• Tahun 2000 Ada, PP 110 th 2000 mencoba utk

diseragamkan, Euforia otonomi, Pelanggaran/kebablasan• LSM protes, era pemberantasan KKN (bentuk KPK, KOMisi

JUDi sial, Tastipikor/Tipikor) • Ada uji materil, batal demi hukum dan hrs dicabut

63

KILAS BALIK ANGGARAN DPRD

• Terbit PP 24 th 2004, multi tafsir• Penyempurnaan dg PP No. 37 Th.2005• Nuansa seragam dan dibatasi• Transparan & akuntabel• Terjadi GAP tajam DPR & DPRD• Penyempurnaan dg PP 37 th. 2006 Tambah TKI & OPS Pimpinan.

(Ada perhatian keadilan/ berjenjang dg DPR ) ada rapel 1 tahun.• Demo dimana-mana banyak yg menentang dan kontras / kurang

perduli dg kehidupan rakyat yg banyak menderita.• Maret 2007• Terbit revisi ketiga PP 21 Th 2007, hapus rapel , yg terlanjur

dikembalikan, pemberian TKI dan OPS sesuai tkt kemampuan Daerah. TKI berlaku 1-1-2007, OPS berlaku 1 bln setelah PP terbit.

• Dana Ops dialokasikan pd Setwan dan disediakan perbulan dan merupakan UYHD

• Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas

64

TAMBAHAN

65

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNANBELANJA DAERAH

• Disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang mengutamakan

pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

• Belanja yang dianggarkan harus berdasarkan ketentuan perundang-

undangan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

• Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan

kewajiban yang menjadi tanggung jawab SKPD.

• Peningkatan belanja diikuti dengan peningkatan capaian kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

• Mempertimbangkan azas kepatuhan, kewajaran dan penghematan

mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan KDH.

66

5.1.BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1.BELANJA PEGAWAI

Untuk Kebutuhan belanja gaji/uang

penghasilan dan tunjangan Dewan dan

pegawai Sekretariat DPRD sesuai

dengan golongan jabatan.

67

5.2.BELANJA LANGSUNG

5.2.1. BELANJA PEGAWAI (untuk honorarium)

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA ( termasuk pemeliharaan & perjalanan)

Untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat

tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai

Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat DPRD,

belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

68

5.2.2.xx. PEMELIHARAAN

Untuk antara lain pemeliharaan sarana dan

prasarana gedung kantor DPRD dan

sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan

rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan

dinas pimpinan DPRD.

69

5.2.2.xx.PERJALANAN DINAS

Untuk perjalanan pimpinan dan anggota DPRD

dalam rangka melaksanakan tugas atas nama

lembaga perwakilan rakyat daerah baik di

dalam daerah maupun keluar daerah yang

besarnya disesuaikan dengan standar

perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

70

5.2.3. BELANJA MODAL

Untuk kebutuhan pembangunan / perluasan /

penambahan gedung kantor / rumah jabatan /

rumah dinas, pengadaan perlengkapan /

peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD

dan/atau rumah dinas anggota DPRD,

perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan

kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya

menambah nilai kekayaan daerah.

71

TUNJANGAN PERUMAHAN

• Pimpinan DPRD disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya

• Anggota DPRD disediakan Rumah Dinas beserta PerlengkapaannyaATAU

- Diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang

- Dibayarkan setiap bulan

- Mulai tanggal pengucapan sumpah/janji

- Dianggarkan dalam Pos DPRD

- Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- Perhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku

72

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

- Diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya (isteri/suami dan 2 orang anak)

- Dalam bentuk Premi Askes pada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Pemda

- Besarnya Premi termasuk biaya general check-up 1 x setahun

- Dianggarkan pada Pos SETWAN

- Besarnya Premi paling tinggi sama dengan Premi Asuransi KDH ybs

73

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

- Disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi juga wewenang DPRD

- Disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

- Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Rapat-rapat

b. Kunjungan kerja

c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaah peraturan daerah

d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme

e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan

74

SekianSekian&&

TerimaTerima Kasih Kasih

SekianSekian&&

TerimaTerima Kasih Kasih

Copyright © 2009 - Departemen Keuangan RI

Drs. Haryanto Kadi, MScDirektorat Jenderal Perbendaharaan

No. HP: 0811 87 3935 Website: www.perbendaharaan.go.id

Documents

Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1