1

PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 170/04/KEP/DPRD/2018

TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 73 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban kepada DPRD dan DPRD mempunyai Tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Indramayu Tahun 2017 yang telah dilakukan pembahasan,

pengkajian serta penelaahan secara seksama baik melalui, Rapat Fraksi, Rapat Komisi-komisi maupun Rapat Panitia

Khusus DPRD Kabupaten Indramayu bersama Tim Asistensi Eksekutif Kabupaten Indramayu, perlu mendapatkan

Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu ;

c. bahwa Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tersebut

diatas, perlu mendapatkan Legitimasi Keputusan Politik dari DPRD Kabupaten Indramayu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu

ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003,

tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/kota;

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara / Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu

Tahun 2011 – 2031); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016 – 2021);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Indramayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;

2. Surat Bupati Indramayu Nomor : 131.04/64/otda, tanggal 9 Januari 2018 perihal Permohonan Penjadwalan

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2017;

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu

tanggal 8 Februari 2018 dalam rangka Penjadwalan

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati Indramayu Tahun 2017;

4. Hasil Rapat Panitia Khusus 1 (satu) DPRD Kabupaten

Indramayu dalam rangka Pemilihan Pimpinan dan Anggota

Panitia Khusus 1 (satu) pada tanggal 26 Maret 2018;

5. Mendengarkan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus 1 (satu)

DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2017,

pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun

2017;

KEDUA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu merupakan hasil

pembahasan dan pengkajian Panitia Khusus 1 (satu) terhadap :

1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah. Arah

Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah Memuat Visi, Misi,

Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah;

4

2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, Termasuk

Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi. Penyelenggaraan

Urusan Desentralisasi Memuat Penyelenggaraan Urusan

Wajib dan Urusan Pilihan;

4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan meliputi Tugas Pembantuan Yang Diterima dan

Tugas Pembantuan Yang Diberikan;

5. Penyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Sekurang-

kurangnya menjelaskan:

A. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan

kegiatan;

B. Permasalahan dan Solusi.

KETIGA : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun

2017, merupakan Catatan-catatan strategis yang dimuat dalam

lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Keputusan ini;

KEEMPAT : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun

2017, disampaikan kepada Bupati Indramayu untuk perbaikan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu

pada tanggal 16 April 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

Ketua

TEMBUSAN :

1.Yth. Bupati Indramayu;

2.Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.

5

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 170 /04/KEP/DPRD/2018 TANGGAL : 16 APRIL 2018

TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN

2017.

ADAPUN CATATAN-CATATAN STRATEGIS KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

I. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BERDASARKAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH

DITETAPKAN, DIRUMUSKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM-PROGRAM

PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, DISERTAI DENGAN TARGET

KINERJA YANG AKAN DICAPAI UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN. KEBIJAKAN UMUM

DAN POGRAM-PROGRAM DAERAH TERSEBUT DIMAKSUDKAN UNTUK

MELAKSANAKAN MISI DAN PRIORITAS DAERAH YANG DITUANGKAN KE

DALAM PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG

MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN INDRAMAYU BAIK URUSAN WAJIB

MAUPUN URUSAN PILIHAN. UNTUK ITU KEBIJAKAN YANG DITUANGKAN

DALAM SEBUAH DOKUMEN SEBAGAI ALAT PENGENDALI PERLU TERUS

DIEVALUASI DAN DIKEMBANGKAN IMPLEMENTASINYA SEHINGGA

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAPAT LEBIH OPTIMAL DAN EFESIEN DALAM

PENGALOKASIAN ANGGARAN.

TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT DPRD Kabupatn Indramayu MEMINTA

KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR KEBIJAKAN SEBAGAIMANA YANG

TERTUANG DALAM RPJMD 2016-2021 YANG TIAP-TIAP TAHUNNYA

DIJABARKAN DALAM BENTUK RKPD HARUS KONSISTEN DENGAN

PELAKSANAAN DARI SELURUH PROGRAM KEGIATAN DENGAN

BERPEDOMAN PADA VISI MISI BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU YAITU

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI,

DAN SEJAHTERA SERTA TERCIPTANYA KEUNGGULAN DAERAH.

6

II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. DIBIDANG PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017

DIANGGARKAN SEBESAR RP.3.444.631.244.478,00 DAPAT

DIREALISASIKAN SEBESAR RP. 3.279.980.014.168,00 ATAU 95,22 %.

DARI PENDAPATAN POS RETRIBUSI DIANGGARKAN SEBESAR RP.

32.219.892.000,00 HANYA MAMPU DIREALISASIKAN SEBESAR RP.

24.613.203.678,00 ATAU 76,39 %. CAPAIAN DARI POS RETRIBUSI

TERSEBUT HENDAKNYA UNTUK TERUS DITINGKATKAN SEBAGAIMANA

KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA FILOSOFI KEMANDIRAN SUATU

DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH ADALAH SALAH SATU

INDIKATORNYA YAITU KEMAMPUAN UNTUK MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SEBESAR-BESARNYA. DALAM

TATARAN PELAKSANAANYA MASIH RENDAHNYA KETAATAN DAN

KEPATUTAN WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI, KURANGNYA SARANA

DAN PRASARANA SERTA KURANGNYA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK /

RETRIBUSI ADALAH BAGIAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI TIDAK

OPTIMALNYA CAPAIAN TARGET PENDAPATAN.

UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1.1. PENINGKATAN KINERJA APARATUR DALAM

MENGKOORDINASIKAN DENGAN STEAKHOLDERS MASIH

RENDAH, SERTA KEBIJAKAN YANG TIDAK KONSISTEN DENGAN

RPJMD HARUS DIEVALUASI SECARA MENYELURUH, AGAR TARGET

PENDAPATAN MENINGKAT DAN LINIER DENGAN KEBUTUHAN

MASYARAKAT. DAN YANG LEBIH PENTING LAGI PERLU

DILAKUKAN SOSIALISASI / PENYADARAN UNTUK MENUMBUHKAN

KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI. KERJASAMA

DENGAN PIHAK KETIGA ( APRASIAL ) PERLU UNTUK DITERUSKAN,

SEHINGGA PENETAPAN TARGET ANGGARAN TIDAK SEMATA-

MATA DIDASARKAN ESTIMASI NAMUN BENAR-BENAR

DIDASARKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG ADA.

1.2. PERLU DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH KONKRIT DAN

PENDEKATAN SECARA PERSUASIF DAN INTENSIF BERKAITAN

DENGAN SUMBER PENDAPATAN BAIK YANG BERASAL DARI

BANTUAN PROPINSI MAUPUN DANA ALOKASI KHUSUS MAUPUN

TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT. KARENA

INFORMASI PENDAPATAN YANG UNDER ESTIMATE AKAN

BERDAMPAK PADA PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK

TEPAT JUGA. KECERMATAN DAN KETEPATAN OPD DALAM

MENGAWAL SUMBER PENDAPATAN AKAN MENJADI

PERFORMACE APBD YANG LEBIH STABIL.

7

1.3. PERLU DIMANTAPKAN KEMBALI PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SEHINGGA

PENDAPATAN DAPAT TERUS MENINGKAT. PENERAPAN PAJAK

E-FILLING YANG SUDAH DIBERLAKAN 2 TAHUN KEBELAKANG

PERLU DIDUKUNG DAN DIIMPLEMENTASIKAN SEBAGAIMANA

MESTINYA, SEHINGGA HARAPAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD

GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMEN DAPAT

DIREALISASIKAN SEBAGAIMANA HARAPAN KITA BERSAMA.

1.4. DIPERLUKAN KOMITMEN JAJARAN DIREKSI BUMD UNTUK TERUS

MENJADIKAN BUMD-BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK MENJADI SEHAT. DENGAN

HARAPAN PERAN BUMD DALAM RANGKA MENDUKUNG

PENGUATAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIREALISASIKAN

SESUAI FILOSOFI DIBENTUKANYA BUMD.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017 TERANGGARKAN

SEBESAR RP. 3.474.198.415.372,00. REALISASI SEBESAR RP.

3.304.746.611.184,00 ATAU 95,12 %. SEMESTINYA PENGELUARAN

PEMERINTAH MENJADI BAGIAN DARI KEBIJAKAN FISKAL YANG

KOMPREHENSIF YAITU UNTUK MENDORONG JALANNYA PEREKONOMIAN

DENGAN CARA MENENTUKAN BESARNYA PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017 SECARA

KREDIBEL DAN AKUNTABEL. SEBAB TUJUAN DARI KEBIJAKAN FISKAL INI

ADALAH UNTUK MEMASTIKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN WARGA DENGAN

CARA MENSTIMULUS ATAU MENDORONG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

SECARA SIGNIFIKAN.

TERHADAP HAL DEMIKIAN, BEBERAPA YANG HARUS MENJADI PERHATIAN :

1) PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU TERUS MENGUPAYAKAN DAN

MENGINTENSIFKAN SECARA BERKALA SUPERVISI, MONITORING DAN

EVALUASI ATAS ARAH DAN SASARAN PROGRAM SERTA KEGIATAN

YANG DILAKSANAKAN

2) DALAM PENYUSUNAN APBD, IDEALNYA BELANJA LANGSUNG HARUS

LEBIH BESAR DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG. DIKARENAKAN BELANJA

LANGSUNG BENAR-BENAR SANGAT DIBUTUHKAN SEKALI DAN

BERSENTUHAN LANGSUNG MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT. UNTUK ITU

DITAHUN-TAHUN MENDATANG DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD

KIRANYA BELANJA LANGSUNG SECARA GRADUAL UNTUK TERUS

DITINGKATKAN. DENGAN DEMIKIAN PENYUSUNAN APBD YANG BERBASIS

PRO RAKYAT LAMBAT LAUN DAPAT DIREALISASIKAN SEBAGAIMANA

MESTINYA DAN PENUH KESEIMBANGAN.

8

3) TERHADAP BELANJA LANGSUNG CAPAIANNYA 92,72 %. PADA APBD

TAHUN ANGGARAN 2017 TERANGGARKAN RP.1.730.755.701.300,00

TEREALISASI RP.1.604.686.078,00. UNTUK ITU AGAR KEDEPAN

DIUPAYAKAN DAPAT TEREALISASI MENDEKATI 100 %, KARENA BELANJA

LANGSUNG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN KEBUTUHAN

MASYARAKAT DAN SANGAT DIBUTUHKAN SEKALI.

4) TERHADAP BEBERAPA KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DI REALISASIKAN

ATAU TIDAK DAPAT MEMENUHI CAPAIAN TARGETNYA MAKA DI

SARANKAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH EVALUASI

MULAI DARI PROSES PERENCANAANNYA SAMPAI PELAKSANAAN AGAR

PERMASALAHAN SECARA DINI DAPAT DIKETAHUI SEHINGGA DAPAT

DICARIKAN SOLUSI DENGAN HARAPAN TIDAK TERULANG LAGI DI MASA

MENDATANG.

C. PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.50.167.170.894,00. PEMBIAYAAN INI

BERSUMBER DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU YANG

DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT DAN PENYERTAAN MODAL PADA

BUMD SEBESAR RP. 12 MILYAR.

SECARA UMUM, PEMBIAYAAN INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

KEPADA BUMD TIDAK DISERTAI DENGAN TARGET YANG JELAS DAN

TERUKUR, SEHINGGA MASIH ADA BUMD YANG MENGALAMI KERUGIAN.

PD.BWI YANG DALAM KINERJANYA MEMILIKI KECENDERUNGAN MENJADI

PENYEDOT APBD, DAN TIDAK MEMBERIKAN IMPLIKASI PERBAIKAN

KEUANGAN DAERAH, DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG

KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SEPERTI :

MELAKUKAN AKUISISI, DIMARGER DENGAN BUMD LAIN, ATAU PERLU

DITINJAU ULANG, SELANJUTNYA DIBENTUK BADAN USAHA BARU DENGAN

COOR BISNIS YANG TERENCANA, TERUKUR DAN BERSIH.

II. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

URUSAN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016-2021, MENYEBUTKAN BAHWA

KEBIJAKAN UMUM PADA URUSAN PENDIDIKAN DIARAHKAN PADA

MENINGKATKAN TARAF PENDIDIKAN MELALUI (1) MENINGKATKAN MUTU

PENDIDIKAN DAN (2) MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN.

9

PADA TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS PENDIDIKAN MENDAPATKAN

ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.255.638.905.000,00 DENGAN

CAPAIAN REALISASI SEBESAR RP. 250.884.968.583,00 ATAU 98,14 %.

PROSENTASE CAPAIAN YANG SUDAH BAIK, MENDEKATI 100 %. ALOKASI

ANGGARAN SEBESAR ITU DIPERGUNAKAN UNTUK PENDANAAN 12

PROGRAM, 59 KEGIATAN.

TERKAIT DENGAN HAL ITU, PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU AGAR

MEMPERHATIKAN :

1) PERLU DILAKUKAN INVENTARISASI GEDUNG-GEDUNG SEKOLAH / RKB

YANG SUDAH RUSAK BERAT DAN SARANA LAINNYA SEPERTI KAMAR

KECIL (WC) YANG SUDAH TIDAK MEMADAI, SEBAGAI SKALA

PRIORITAS DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN PADA

TAHUN BERIKUTNYA.

2) PERLU SEGERA DICARI SOLUSI / PEMECAHAN MASALAH ATAS NASIB

GURU-GURU HONORER YANG SAMPAI DENGAN SAAT SEKARANG

BELUM BISA DIBERIKAN PENGHASILAN YANG LAYAK, SETIDAKNYA

PEMERINTAH DAERAH HARUS BISA MEMIKIRKAN DAN MAMPU

MEMBERIKAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN UPAH MINIMAL

KABUPATEN. DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMINTA DALAM

WAKTU YANG RELATIF TIDAK CUKUP LAMA HARUS ADA SOLUSI,

SUPAYA TIDAK MENJADI TERKATUNG-KATUNG, KARENA INI

MENYANGKUT NASIB PARA GURU HONORER BERIKUT

KELUARGANYA.

3) PROGRAM KEGIATAN YANG TIDAK MENYENTUH LANGSUNG UNTUK

KEBUTUHAN PENDIDIKAN SEPERTI HALNYA ACARA-ACARA

SEREMONIAL YANG TIDAK BEGITU URGEN SEBAIKNYA DIALIHKAN

KEPADA PROGRAM KEGIATAN LAINNYA YANG SANGAT

DIBUTUHKAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN.

2. URUSAN KESEHATAN

BAHWA DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA

YANG BERMUTU DAPAT TERCAPAI APABILA DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT MENINGKAT, HAL ITU DIWUJUDKAN APABILA MUTU DAN

JANGKAUAN LAYANAN KESEHATAN TERFASILITASI DENGAN BAIK DALAM

ARTI MUDAH, REPRESENTATIF DAN MUDAH DIAKSES, SERTA

MENGEMBANGKAN PERILAKU HIDUP BAIK DAN SEHAT DI MASYARAKAT.

KAMI MENGHARGAI UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MEMPERLUAS AKSES DAN

KUALITAS LAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT, NAMUN DEMIKIAN

BEBERAPA HAL YANG PATUT MENDAPATKAN PERHATIAN DAN DILAKUKAN

LANGKAH-LANGKAH OLEH PEMERINTAH DAERAH ADALAH SEBAGAI

BERIKUT :

10

1) MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN BEROPERASINYA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRANGKENG, SEHINGGA MASYARAKAT

KABUPATEN INDRAMAYU WILAYAH TIMUR DAPAT TERLAYANI DENGAN

MAKSIMAL DIBIDANG KESEHATAN.

2) DIPERLUKAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG LEBIH MAKSIMAL LAGI.

MONITORING TERHADAP PUSKESMAS – PUSKESMAS YANG ADA DI

WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK TERUS DITINGKATKAN,

SEHINGGA DIPASTIKAN PELAYANAN DAN FASILITAS DI TIAP PUSKESMAS

SESUAI DENGAN SOP YANG ADA. KEMUDAHAN MASYARAKAT DALAM

MENGAKSES KEBUTUHAN AKAN PELAYANAN KESEHATAN DAPAT

TERLAYANI DENGAN BAIK.

3) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SEBAGAI

PELAYANAN KESEHATAN, RSUD MA SENTOT MOHON UNTUK TIDAK

HANYA TERFOKUS PADA PENINGKATAN AKREDITASI SAJA, SEHINGGA

BERDAMPAK PADA KONDISI KEUANGAN YANG TIDAK STABIL (LAYANAN

BLUD), AKAN TETAPI LAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS YANG BAIK

JUGA LEBIH PENTING DAN MENJADI HARAPAN MASYARAKAT.

4) PERLU DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM KEGIATAN YANG

SERAPANNYA TIDAK MAKSIMAL, KARENA BERDAMPAK TIDAK

TERCAPAIANYA TARGET YANG DITETAPKAN.

5) PERLU KESERIUSAN DAN PRIORITAS DALAM PENANGANAN ANGKA

KEMATIAN IBU DAN ANAK, POTENSI GIZI BURUK DAN PENYAKIT

MENULAR.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1) PROGRAM DAN KEGIATAN TIDAK HANYA TERFOKUS PADA

PENINGKATAN DAN REHABILITASI JALAN SAJA, AKAN TETAPI UNTUK

DIPIKIRKAN PEMBUATAN SODETAN JALAN BARU YANG TERINTEGRASI

DENGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU ATAU DAPAT

MENJADI STIMULAN PADA MENINGKATKANYA LAJU PERTUMBUHAN

EKONOMI.

2) PERLU DIUSULKAN PENINGKATAN STATUS JALAN HAURGEULIS –

KARANGTUMARITIS MENJADI JALAN PROPINSI.

3) PERLU DIMAKSIMALKAN JALAN POROS MENJADI JALAN KABUPATEN.

4) PERLU PENATAAN DAN PEMBENAHAN SISTEM DRAINASE DI WILAYAH

PERKOTAAN, SEHINGGA MASALAH BANJIR YANG SERING TERJADI

KETIKA MUSIM HUJAN TIBA DAPAT TERATASI DENGAN BAIK. DISAMPING

ITU AGAR DIPRIORITASKAN PENATAAN TROTOAR DI JALAN-JALAN

PROTOKOL, AGAR TERLAKSANA SECARA BAIK, SEPERTI HALNYA JALAN

MT. HARYONO YANG PROSES PEKERJAANYA MASIH BELUM TUNTAS.

5) MASIH ADANYA 1,89 % PERMUKAAN JALAN KABUPATEN BERJENIS

KERIKIL ATAU BATU, AGAR SEGERA DITINGKATKAN, MENJADI PALING

TIDAK HOTMIX.

11

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) PROGRAM KEGIATAN TERTATANYA KAWASAN PERMUKIMAN

DITARGETKAN DALAM RPJMD 59,1 % TEREALISASI 52,80 %, KIRANYA

MASIH PERLU KERJA KERAS UNTUK DITINGKATKAN.

2) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITIASI SEBARANNYA

MASIH PERLU PEMERATAAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DESA-DESA

YANG MEMBUTUHKAN.

5. URUSAN SOSIAL

PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL AGAR TERUS DIMAKSIMALKAN, UNTUK ITU PERLU

SUPORTING ANGGARAN YANG MEMADAI, SEHINGGA DIHARAPKAN TIAP

TAHUN LAMBAT LAUN PMKS DAPAT TERKURANGI. TARGET TAHUN 2017 DARI

SEBANYAK 1690 PMKS HANYA TERTANGANI 470 ATAU 27,8 %. SOLUSI LAIN

YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA

MELALUI PROGRAM CSR BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. CAKUPAN

KERJANYA HARUS MENJANGKAU PERDESAAN SAMPAI DENGAN PESISIR.

PENANGANAN URUSAN SOSIAL INI TIDK BISA DISELESAIKAN OLEH DINAS

SOSIAL SAJA, AKAN TETAPI HARUS MELIBATKAN LINTAS OPD.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

1) PERLU DILAKUKAN VERIFIKASI DATA ULANG MENGINGAT PROGRAM

KEGIATAN PENANGANAN PENGANGGURAN TERBUKA HANYA

MENCAPAI 89,76 %.

2) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA BUKAN HANYA DIUKUR

DARI KELULUSAN, AKAN TETAPI HARUS JUGA MENGAKOMODIR USIA

PRODUKTIF.

3) MASIH LEMAHNYA AKSELERASI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA

SEKTOR INDUSTRI, MAKA PERLU DICARIKAN SOLUSI DALAM

MENGAKOMODIR PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL YANG

TIDAK SEIRING DENGAN PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA. HAL INI

DAPAT DILIHAT DARI DATA JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA YANG

MENGHITUNG DIDALAMNYA TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN

PEKERJA SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

4) PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS

TENAGA KERJA YANG VOLUME FISKALNYA BELUM TERCUKUPI DAN

OUTPUTNYA MASIH RENDAH, DINAS TENAGA KERJA KIRANYA

DAPAT MENGGANDENG PERUSAHAAN SWASTA UNTUK

MELAKUKAN KERJASAMA DALAM PELATIHAN TENAGA SKILL, HAL

INI BISA DILAKUKAN MELALUI DANA CSR PERUSAHAAN ATAU

KERJASAMA ANTAR KEPALA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN YANG

MENGINVESTASIKAN DANANYA DI KABUPATEN INDRAMAYU.

12

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DALAM HAL SEORANG PEREMPUAN, TIDAK SAJA MENSEJAJARKAN DIRI

DENGAN LAKI-LAKI ATAU KESETARAAN GENDER, AKAN TETAPI SEORANG

PEREMPUAN BERHAK JUGA UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN

SEBAGAIMANA LAYAKNYA SEORANG LAKI-LAKI. AKSES MEMPEROLEH

PEKERJAAN YANG SEMPIT BAGI PEREMPUAN KHUSUSNYA DIDAERAH

MENYEBABKAN BANYAK PEREMPUAN DI INDRAMAYU MEMILIH BEKERJA

SEBAGAI TKI DAN PEKERJA INFORMAL YANG DISINYALIR RENTAN RESIKO

DIKARENAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEAHLIAN ATAU SKILL DIBIDANGNYA,

SEHINGGA BEKERJA TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA. INI BISA DILIHAT

DARI DATA DAN FAKTA ADANYA PEREMPUAN YANG BERASAL DARI

KABUPATEN INDRAMAYU YANG TERKENA PENYAKIT SEPERTI HIV/AIDS.

PADA KASUS TKI, PEREMPUAN TKI SERING MENGALAMI TEKANAN

MENTAL YANG MENYEBABKAN RENTAN TERJADINYA TIDAK ASUSILA DAN

GANGGUAN KEJIWAAN. UNTUK ITU PERLU DIANTISIPASI PENANGANAN

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI

PROGRAM KEGIATAN PADA OPD YANG MEMBIDANGI.

3. URUSAN PANGAN

1) MASIH BELUM MAKSIMALNYA SOSIALISASI DAN KEGIATAN YANG

MENGARAH PADA PERUBAHAN POLA KONSUMSI PANGAN YANG

MENYEBABKAN MASIH RENDAHNYA SKOR POLA PANGAN HARAPAN

DIDASARKAN PADA SUMBANGAN ENERGI DARI KELOMPOK PANGAN

UTAMA PADA TINGKAT KETERSEDIAAN MAUPUN KONSUMSI PANGAN

MASIH BELUM TERCAPAI

2) PADA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK

PENGEMBANGAN MASIH BELUM TERUKUR OUTPUT PROGRAM

SEBAGAI UPAYA PENUNJANG BAGI KEBUTUHAN PANGAN

4. URUSAN PERHUBUNGAN

1) SERAPAN ANGGARAN URUSAN PERHUBUNGAN SEBENARNYA MASUK

DALAM KATAGORI TINGGI, MESKIPUN BANYAK PERSOALAN YANG

HARUS DILAKUKAN PERBAIKAN DALAM PENGELOLAAN PERHUBUNGAN

DI KABUATEN INDRAMAYU. DARI 10 PROGRAM DAN 26 KEGIATAN,

MASIH BANYAK PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TIDAK MEMPUNYAI

KORELASI DENGAN RPJMD 2016-2021. MISKORELASI ITULAH CERMINAN

DARI LEMAHNYA PERENCAAN DAN PENGAWASAN, PERSOALAN SEPERTI

ALIH FUNGSI TERMINAL MENJADI TEMPAT PARKIR TOSERBA YOGYA

YANG TIDAK JELAS RETRIBUSINYA DAN SEMRAWUTNYA PENGELOLAAN

PERPARKIRAN, DISEBABKAN KARENA KEGIATAN PELATIHAN DAN

PEMBINAAN PETUGAS PARKIR TIDAK DILAKUKAN. UNTUK KIRANYA

MENJADI PERHATIAN.

13

2) PERLU DIFUNGSIKAN DAN DITERTIBKAN KEMBALI TERMINAL-

TERMINAL YANG ADA, YANG SELAMA INI TIDAK DIFUNGSIKAN

SECARA MAKSIMAL, SALAH SATUNYA TERMINAL JATIBARANG. RUTE

ANGKUTAN JATIBARANG – KARANGAMPEL, FAKTANYA PARA

AWAK ANGKUTAN BERADA PADA TERMINAL BAYANGAN.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERDAGANGAN

1) DALAM RANGKA MENGANTISIPASI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

DAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN INDRAMAYU, KEBUTUHAN

AKAN PASAR TRADISIONAL TIDAK BISA DIHINDARI. UNTUK ITU

PEMERINTAH DAERAH TIAP TAHUN HARUS BISA MENGANGGARKAN (

INVESTASI PEMBELIAN TANAH ) SECARA BERTAHAP.

2) MELALUI USULAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT

KHUSUS UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

DALAM NEGERI, KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI

DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN PASAR DAERAH TERUS

DILAKUKAN UPAYA PENDEKATAN PERSUASIF DAN INTENSIF. DENGAN

DEMIKIAN 13 PASAR DAERAH YANG BELUM DIREVITALISASI, SECARA

BERTAHAP DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN TEKNIS BANGUNAN

BERSTANDAR DESAIN PROTOTYPE PASAR DAERAH.

3) URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN.

URUSAN INI TAHUN ANGGARAN 2017 EMPEROLEH ANGGARAN

SEBESAR RP.4.091.453.000,00 DENGAN CAPAIAN REALISASI SEBESAR

RP. 3.894.967.882,00 ATAU 95,20 %. ANGGARAN TERSEBUT UNTUK

MENDANAI 5 PROGRAM 28 KEGIATAN.

TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT BEBERAPA HAL YANG HARUS

DIPERHATIKAN :

1) DALAM RANGKA PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL

KHUSUSNYA PADA ESSELON II PERLU DILAKUKAN OPEN BIDING

YANG TERBUKA, SEHINGGA PERSONALIA YANG AKAN MENDUDUKI

JABATAN TERSEBUT BENAR-BENAR DIPASTIKAN MEMPUNYAI

KEMAMPUAN DIBIDANGNYA.

2) PERLU DIEVALUASI DALAM PENEMPATAN JABATAN, SEHINGGA

PERSONALIA YANG MENDUDUKI JABATAN TERSEBUT BENAR-BENAR

SESUAI DENGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI BIDANGNYA.

3) TINGGINYA ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN

PENGUATAN DAN KAPASITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AGAR OUTCAMENYA BENAR-BENAR SESUAI YANG DIHARAPKAN.

TIDAK SEBALIKNYA MALAH TERJADI PENURUNAN KINERJA.

14

2. URUSAN PERTANIAN

1) SESUAI KOMITMEN YTH. BUPATI INDRAMAYU YANG AKAN

MEMPERTAHANKAN KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI LUMBUNG

PADI NASIONAL PATUT KITA APRESIASI. PRODUKTIVITAS KOMODITI

PERTANIAN DIHARAPKAN UNTUK TERUS SELALU MENINGKAT.

PENINGKATAN TERSEBUT SEMESTINYA SECARA PARALEL DAN SISTEMIK

HARUS DIBARENGI OLEH POLA DASAR YANG BAIK TERHADAP

KOMODITI PERTANIAN MASYARAKAT KITA, BAIK DARI SISI HARGA

MAUPUN JARINGAN PEMASARANNYA. APABILA KONDISI INI TIDAK

DIBARENGI MAKA AKAN BERPENGARUH MENGAKIBATKAN

MENURUNNYA MOTIVASI PARA PETANI UNTUK BERGERAK DI SEKTOR

PERTANIAN, TERHADAP HAL INI KIRANYA PEMERINTAH DAERAH PERLU

BERPERAN AKTIF DAN PROAKTIF, JIKA DIPERLUKAN ADA INTERVENSI

PEMERINTAH DAERAH MEMBANGUN JARINGAN PASAR KEPADA

KONSUMEN TERHADAP HASIL PERTANIAN MASYARAKAT KITA.

SASARAN DAN OUTCAME DALAM MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN

HARUS TEPAT YANG MENGARAH KEPADA KEBUTUHAN PARA PETANI,

DENGAN DEMIKIAN INDRAMAYU YANG DITETAPKAN SEBAGAI

LUMBUNG PADI TIDAK SAJA UNTUK DIPERTAHANKAN, AKAN TETAPI

LEBIH UNTUK DITINGKATKAN LAGI.

2) PERLU SEGERA DITUNTASKAN PEMBAYARAN / UPAH BAGI TENAGA

HARIAN LEPAS PPL YANG SAMPAI DENGAN SAAT SEKARANG MASIH

BELUM ADA KEJELASAN. SELANJUTNYA PEMBAYARAN / UPAH

TERSEBUT AGAR SETIAP BULANNYA HARUS DIBAYARKAN TEPAT WAKTU.

III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SECARA KESELURUHAN PELAKSAAN KEGIATAN DARI ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH (OPD) SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DAPAT TEREALISASIKAN

DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI REALISASI KEUANGAN TARGET

SEBESAR RP. 8.450.000.000,00 TEREALISASI SEBESAR RP.8.243.643.253,00 ATAU

SEBESAR 97,56 %.

TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT DITERIMA DALAM 2 URUSAN, YAITU :

1. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN YAITU PROGRAM PENGELOLAAN

RUANG LAUT DENGAN KEGIATAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA

KELAUTAN DENGAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN RP. 2.450.000.000,

DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 2.383.796.753,00 ATAU 97,30

%.

15

2. URUSAN PERDAGANGAN YAITU PROGRAM PENGEMBANGAN

PERDAGANGAN DALAM NEGERI DENGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN

SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK

PERDAGANGAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.

6.000.000.000,00 REALISASI ANGGARAN MENCAPAI RP.5.859.846.500 ATAU

97,66 %.

PROSENTASE PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN TERSEBUT DAPAT

DILAKSANAKAN DENGAN BAIK.

NAMUN DEMIKIAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU BERHARAP AGAR

SOPD YANG BERPOTENSI MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN DARI

PEMERINTAH PUSAT, KIRANYA TERUS MELAKUKAN TEROBOSAN KEPADA

PEMERINTAH PUSAT BAIK MELALUI USULAN TUGAS PEMBANTUAN MAUPUN

USULAN DAK.

SARAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT JUGA HARUS TERUS

DIBANGUN DAN TERKOMUNIKASI DENGAN BAIK SEHINGGA PROGRAM

DAN JENIS KEGIATAN YANG DIBERIKAN BERSINERGI DENGAN PRIORITAS

DAERAH DENGAN HARAPAN DANA DAN JENIS PROGRAM KEGIATAN

YANG DI KELOLA TERUS MENINGKAT.

HASIL KONSULTASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU KE KEMENTERIAN

PERDANGAN DAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DIDAPATKAN

INFORMASI BAHWA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018 DIBIDANG

PERDAGANGAN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

DALAM NEGERI, KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI

DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN PASAR KANDANGHAUR

TERALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR RP.6.000.000.000,00. DPRD

KABUPATEN INDRAMAYU MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS UPAYA

DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH YTH. BUPATI INDRAMAYU.

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN TAHUN 2017

ADALAH :

1) KERJASAMA ANTAR DAERAH

KERJASAMA ANTAR DAERAH INI DIBIDANG PENEMPATAN TRANSMIGRASI

DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH YAITU KABUPATEN KATINGAN DAN

KABUPATEN KAPUAS.

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDUKUNG LANGKAH-LANGKAH YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN HARAPAN KOORDINASI

ANTAR DAERAH ASAL DENGAN DAERAH PENEMPATAN AGAR LEBIH

DITINGKATKAN LAGI.

16

2) KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

KERJASAMA INI MELIPUTI KERJASAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN

PUBLIK, KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN ASSET UNTUK MENINGKATKAN

NILAI TAMBAH YANG MEMBERIKAN PENDAPATAN BAGI DAERAH.

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU PADA PRINSIPNYA SEPAKAT DAN

MENDUKUNG DENGAN SOLUSI : PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR

PENGELOLA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA UNTUK MENINGKATKAN

SINERGI DAN HARMONISASI PROGRAM YANG INGIN DICAPAI DAN PERLU

DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN EVALUASI ATAS

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

TERSEBUT.

3) KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

KERJASAMA INI DIANTARANYA ADALAH PENANGANAN NARKOBA DAN

SEJENISNYA YANG SEKARANG SEDANG MARAK DI WILAYAH NKRI. DPRD

KABUPATEN INDRAMAYU MENDUKUNG LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH

DAERAH DENGAN HARAPAN PEMECAHAN MASALAH PERLU ADANYA

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI YANG INTENSIF ANTAR INSTANSI.

SEHINGGA PENANGANAN NARKOBA KHUSUSNYA DAPAT DI TANGKAL

SEDINI MUNGKIN.

4) PEMBINAAN BATAS WILAYAH

KEGIATAN PEMBINAAN BATAS WILAYAH INI MERUPAKAN PEMBINAAN

BATAS WILAYAH ANTAR KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA /

KELURAHAN.

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG KAITAN DENGAN BATAS-

BATAS WILAYAH YANG MASIH DALAM PERMASALAHAN YAITU

DIANTARANYA PABRIK GULA JATITUJUH MOHON UNTUK SEGERA

DISELESAIKAN DENGAN BAIK.

5) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KEGIATAN INI DIMAKSUDKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN

BENCANA ALAM.

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG UNTUK SEGERA

MENUNTASKAN TERKAIT DENGAN BOCORNYA SUMBER MIGAS DI WILAYAH

KECAMATAN TUKDANA.

17

6) PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YANG MENJADI KEWENANGAN

DAERAH

KEGIATAN INI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN FUNGSI

PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT KHUSUS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL.

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENDORONG SOLUSI YANG HARUS

DITEMPUH ADALAH TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERITNAH

PROPINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

7) PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KONDISI DAN KEAMANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU, ALHAMDULILLAH

BISA DIKATAKAN CUKUP BAIK. NAMUN DEMIKIAN JIKA DIRASAKAN ADA

GEJALA-GEJALA YANG SUDAH MENGARAH ANARKIS, KIRANYA UNTUK

SEGERA DIANTISIPASI MELALUI PENDEKATAN PERSUASIF.

PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS

LAINNYA BAHWA SEHUBUNGAN TERJADINYA:

1. PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2. PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

INDRAMAYU

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH

PROPINSI MAUPUN MELIHAT KONDISI RIIL KEKINIAN DI LAPANGAN

MAKA ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DIATAS SEBAGAI KONSEKWENSI

LOGIS AKAN BERDAMPAK PADA CAPAIAN KINERJA YANG TELAH

DITETAPKAN DALAM RPJMD KABUPATEN INDRAMAYU 2016-2021.

OLEH KARENANYA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMBERIKAN CATATAN

STRATEGIS KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR KIRANYA KEPALA

DAERAH SEGERA MELAKUKAN REVIEW TERHADAP RPJMD KABUPATEN

INDRAMAYU 2016-2021 TERSEBUT.

SEBELUM MENGAKHIRI PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS 1 INI, PERLU

JUGA KAMI SAMPAIKAN BAHWA LEMAHNYA SERAPAN ANGGARAN

MENUNJUKKAN LEMAHNYA PERENCANAAN, HAL INI TERCERMIN DARI

BANYAKNYA PERENCANAAN YANG BERSIFAT PENANGGULANGAN,

KONVENSIONAL DAN MINIM INOVASI, SEHINGGA TIDAK MENCERMINKAN

SEBAGAI PENUNTUN ARAH AGAR PEMBANGUNAN BERJALAN DENGAN

KEPASTIAN, MEMINIMALISASI INEFISIENSI SUMBER DAYA, SERTA PENETAPAN

STANDAR PEMBANGUNAN DALAM HAL PENGAWASAN. DALAM KONTEKS

INI, BAPPEDA YANG MERUPAKAN LEMBAGA YANG BERTUGAS

MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS SOPD

DAN SELURUH STEAKHOLDER, TELAH MENGALAMI GAGAL FUNGSI.

MENYIKAPI PROSES PERJALANAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2017 INI,

18

DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MEMINTA KEPADA BAPPEDA KIRANYA

DITAHUN-TAHUN MENDATANG BAPPEDA YANG MERUPAKAN GARDA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDALAMNYA ADALAH PELOPOR

DALAM PEMBUATAN RPJMD MEMPUNYAI BEBAN MORAL MANAKALA

DALAM TATARAN PELAKSANAANNYA ADA TARGET-TARGET YANG BELUM

TERCAPAI SECARA MAKSIMAL. OLEH KARENANYA KOORDINASI DAN

KOMUNIKASI LINTAS OPD TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA ARAH DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAMAYU SESUAI VISI DAN

MISINYA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.

KETERBUKAAN DAN DEMOKRATISASI DALAM SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN HENDAKNYA HARUS MELIBATKAN SEMUA PIHAK. KARENA

KITA TAHU KEGAGALAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI KEGAGALAN

PERENCANAAN, OLEH KARENANYA JIKA PERENCANAAN YANG MANDUL,

MAKA AKIBAT YANG DITIMBULKAN KABUPATEN INDRAMAYU TIDAK BISA

MENANGKAP POTENSI PEMBANGUNAN NASIONAL.

AKIBAT LAIN YANG DITIMBULKAN JUGA SEPERTI BELUM TERANTISIPASINYA

PENANGGULANGAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK PEMBANGUNAN

JALAN TOL CIPALI, LEMAHNYA PENENTUAN KAWASAN RESAPAN AIR DAN

KAWASAN INDUSTRI, YANG MENGAKIBATKAN LESUNYA INVESTASI DI

WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU.

DITETAPKAN DI INDRAMAYU

PADA TANGGAL 16 APRIL 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAMAYU

TAUFIK HIDAYAT.