DINAS TENAGA KERJA...Kabupaten Indramayu selama tahun bersangkutan, yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Indramayu sebagai Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

W

DINAS TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp. (0234) 274382 Indramayu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018

Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu merupakan tindak lanjut atau

respon terhadap Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu dan analisis capaiannya selama tahun 2018 beserta strategi yang

digunakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu telah berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja

yang belum dapat dicapai selama tahun 2018. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan

perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tahun 2018 ini

dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Indramayu, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN INDRAMAYU

Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak Pembina Utama Muda

NIP. 19640701 199003 2 010


Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... I

DAFTAR ISI ............................................................................................................... II

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................................... 3

C. DATA ORGANISASI ............................................................................................................................. 3

D. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................... 8

A. RENCANA STRATEGIS ......................................................................................................................... 8

B. PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................................ 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 14

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................................................................................... 14

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................................ 51

C. REALISASI ANGGARAN ....................................................................................................................... 53

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 56


Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Peraturan Pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan serangkaian

tujuan dan Sasaran Strategis yang akan diwujudkan melalui Program dan Kegiatan,

Tidak akan berpengaruh sekiranya dilakukan pertanggungjawaban oleh setiap

lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan kewajibannya. Hal demikian

menjadi bagian yang tidak dapat dihindari untuk mencapai keberhasilan kinerja

yang telah ditetapkan


merupakan suatu perwujudan pentingnya memberikan pertanggungjawaban suatu

lembaga pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan kepada publik

atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dalam kurun waktu tahun

bersangkutan



Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam menyelenggarakan 1 (satu)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Urusan

Pilihan Transmigrasi yang telah dibebankan kepadanya, juga tidak dapat

menghindar untuk menyampaikan evaluasi dan analisis capaian keinerja yang telah

ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani antara Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu selaku Pihak Pertama dengan Bupati

Indramayu yang selanjutnya menjadi Pihak kedua pada Tahun Angaran 2018.

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu mengacu

pada Peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggung jawaban Kepala Daerah/Bupati.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan


3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas


4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Indramayu.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

Tahun Anggaran 2018.

6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten

Indramayu Tahun 2018

7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Nomor 130.05/93/Otda

tanggal 26 Desember 2018 tentang Materi Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinera Instansi Pemerintah Tahun 2018 dibuat dengan maksud

menjadi dokumen pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu selama tahun bersangkutan, yang selanjutnya diserahkan

kepada Bupati Indramayu sebagai Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah di Bidang (1) Tenaga kerja dan (2) Transmigrasi

2. Tujuan

LAKIP Tahun 2018 dibuat dengan tujuan :

a) Untuk menjelaskan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Indramayu kepada publik melalui Bupati Indramayu dalam

menyelenggarakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

melalui pelaksanaan prioritas program dan kegiatan.

b) Untuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja menurut

sasaran dan tujuan yang telah diukur dengan dukungan pendanaan indikatif

Dana APBD Kabupaten Indramayu.

c) Untuk menerangkan pengelolaan keuangan daerah yang telah disediakan

untuk Kepentingan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Indramayu

C. Data Organisasi

Dalam kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu memiliki kewenangan untuk mengelola belanja daerah

mengait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai lembaga Pemerintah

di Daerah, Keberadaan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

bertumpu pada kekuatan yang dimiliki Organisasi

Tugas Fungsi, data Pegawai dan data Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2018 akan dijelaskan kedalam 3

Aspek yaitu : (1) Tugas Fungsi (2) Data Pegawai (3) Struktur Organisasi



1. Tugas Fungsi Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indramayu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu No. 46

Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Indramayu.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Bupati

tersebut mempunyai tugas pokok :

“MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

KEPADA DAERAH DIBIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI”

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan

Transmigrasi;

4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

5) Pelaksanaan pengelolaan UPT;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya;

2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 54 orang

pegawai terdiri dari :



No. Pendidikan Gol IV Gol III Gol II Gol I Honor Jumlah

1 S -3

2 S – 2 1 3 4

3 S–1/D IV 3 24 27

4 D III 3 3

5 SMA 6 11 2 19

6 SMP 1 1

7 SD

Jumlah 4 33 14 1 2 54

Dengan Susunan kedudukan pegawai sebagai berikut :

No Jabatan Gol IV Gol III Gol II Gol I Sukwan Jumlah

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 1 2 3

4 Kepala Seksi 13 13

5 Pelaksana 15 13 1 2 31

6 Fungsional 1 3 1 5

Jumlah 4 33 14 1 2 54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2018


Struktur Organisasi

Kelompok Jabatan

Fungsional

BIDANG PELATIHAN KERJA,

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Pelatihan Kerja dan Bina

Lembaga

Seksi Pemagangan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Transmigrasi

BIDANG PENEMPATAN

TENAGA KERJA

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Seksi Penempatan &

Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

Seksi Perluasan

Kesempatan Kerja

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMSOSTEK

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat

Kerja

Seksi Pengupahan &

Jaminan Tenaga Kerja

Seksi Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan HI

KEPALA DINAS

UPT BLK

Subag Keuangan, Umum & Kepegawaian

Subag Perencanaan dan

Evaluasi

SEKRETARIS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahh ( LAKIP ) Tahun 2018


D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LAKIP Terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Data Organisasi

D. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Keuangan

C. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu memiliki rencana strategis yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu

periode tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul yang mencakup visi, misi, tujuan,

sasaran serta cara pencapaian tujuan, sasaran dan program yang akan

diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun

2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sebagai

Rencana Kerja tahunan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai

5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Tenaga

Kerja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu agar

dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka

setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang

terukur.

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari misi

dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara

tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam

suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya

organisasi.



Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja dan untuk lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-

sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis

yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah

dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dapat dicapai.

Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan

dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut, sama seperti sasaran terhadap

tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya untuk mendukung

pencapaian sasaran yang terkait secara keseluruhan.

Perumusan sasaran tahunan Dinas Tenaga Kerja di samping merupakan

penjabaran dari tujuan organisasi, juga menjabarkan sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam arah dan kebijakan

umum yang merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif. Kedudukan

sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu, berada dengan sasaran satuan

kerja di bawahnya. Sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu bersifat outcome,

sedangkan sasaran-sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja bersifat output yang

terdiri dari aspek pelayanan, aspek peningkatan proses internal dan aspek

dinamika sumber daya manusia.

Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu,

disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu 2016-2021, sebagai target jangka menengah rentsra

pada tabel berikut ini :



TABEL 1. Rencana Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2021 (Renstra Disnaker)

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN Kondisi Akhir

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Penguatan Kualitas Ketenagakerjaan

Menurunkan Angka Pengangguran

Jumlah Calon Wirausahawan baru yang terlatih

20 Orang 940 Orang 960 Orang 960 Orang 960 Orang 960 Orang 960 Orang

Jumlah Perusahaan yang melaksanakan per Undang-undangan ketenagakerjaan (min 10 kriteria norma ketenagakerjaan)

25 Perusahaan

29 Perusahaan

29 Perusahaan

29 Perusahaan

29 Perusahaan

29 Perusahaan

170 Perusahaan

Persentase kasus perselisihan / PHK yang diselesaikan dengan PB

20% 85% 87% 90% 95% 97% 100%



NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN Kondisi Akhir

Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Meningkatnya kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja

164 Orang 3.124 Orang 3.124 Orang 3.124 Orang 3.124 Orang 3.160 Orang 16.498 Orang

Jumlah calon tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

73.000 Orang 73.000 Orang 74.000 Orang 74.000 Orang 74.000 Orang 74.000 Orang 74.000 Orang



B. Perjanjian Kinerja 2018

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2018 adalah Penetapan Kinerja

(Tapkin) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 yang disusun berdasar pada Rencana

Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2018. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menurunkan angka pengangguran, mempunyai 2 (dua) indkator;

2. Meningkatnya Perluasan dan Kesempatan Kerja, mempunyai 2 (dua)

indkator;

3. Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat, mempunyai 1

(satu) indkator;

4. Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi, mempunyai

1 (satu) indkator; 5. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pengusaha dan

Pekerja, mempunyai 2 (dua) indkator; 6. Meningkatnya Pengembangan Tata Lokasi Penempatan Transmigran,

mempunyai 1 (satu) indkator.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2018 :



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 4

1 Menurunkan angka pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka 7,76%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 59,77%

2 Meningkatnya Perluasan dan Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

40 Orang

Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

60%

3 Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat

40 Orang

4 Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi

64 Orang

5 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pengusaha dan Pekerja

Persentase yang Menetapkan Peraturan Perusahaan

29 Perusahaan

Jumlah Sengketa yang Diselesaikan 100 %

6 Meningkatnya Pengembangan Tata Lokasi Penempatan Transmigran

Jumlah Transmigran yang Ditempatkan 5 KK



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja merupakan perwujudan kewajiban

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Disnaker Tahun 2018 tergambar dalam

tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan program dan kegiatan

diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat

outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan masing-

masing Bidang. Pengukuran keberhasilan tersebut dilaksanakan secara triwulanan

dan tahunan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sesuai dengan

pengukuran kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target

dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian

dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan / kegagalan,

analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program / kegiatan yang

menunjang keberhasilan / kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran

efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

1. Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja secara umum Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu pada Tahun Anggaran 2018 dapat

dikemukakan bahwa Sasaran Menurunkan Angka Pengangguran,

Program Pengembangan Kewirausahaan dengan Indikator kinerja



jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dengan

target sebesar 40 Orang terealisasi 20 Orang atau capaian kinerja 50%

dengan kriteria kurang, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan

Indikator kinerja Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan

ditempatkan telah ditarget sebesar 60% terealisasi 67,30% atau capaian

kinerja 112,17% dengan kriteria Baik, Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja ada dua indikator : 1). Indikator Kinerja


target sebesar 64 Orang terealisasi 64 Orang atau capaian kinerja 100%

dengan kriteria baik, 2). Indikator Kinerja Jumlah Pencari Kerja yang

Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat target sebesar 60 Orang

terealisasi 60 Orang atau capaian kinerja 100% dengan kriteria baik,

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjan dengan Indikator Kinerja Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (Min 10 Kriteria

Norma Ketenagakerjaan) dengan target sebesar 29 Perusahaan terealisasi

29 Perusahaan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria baik, Program

Penyelesaian Perselisihan dan PHK dengan Indikator Kinerja Prosentase

Kasus Perselisihan/PHK yang diselesaikan dengan PB ditarget sebesar

100% terealisasi 90% atau capaian kinerja 90% dengan kriteria baik,

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Indikator Kinerja

Jumlah Transmigran yang ditempatkan ditarget sebesar 5 KK terealisasi 5

KK atau capaian kinerja 100% dengan kriteria baik, sedangkan rincian

analisis capaian target indikator dapat diuraikan pada table berikut ini :



1.1. Tabel 3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO

SASARAN

Indikator Kinerja

Tahun 2018

Target Realisasi Nilai Capaian

1


Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

40 Orang 20 Orang 50%

Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan

60% 67,30% 112,17%

Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat


Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi


Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

29 Perusahaan

29 Perusahaan

100%

Prosentase Kasus Perselisihan/PHK yang diselesaikan dengan PB (Perjanjian Bersama)

100% 90% 90%

Jumlah Transmigran yang ditempatkan

5 KK 5 KK 100%

Rata-Rata Capaian Sasaran

93,17%

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran

menurunkan angka pengangguran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja pada

tabel tersebut diatas didapat capaian kinerja sebesar 93,17% dengan

kategori Baik.



1.2. Tabel 4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Penunjang /

Pendukung Sasaran Tahun 2018

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Menurunkan angka pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka

% 7,76 8,64 111,34

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 59,77 63,33 105,97

2 Meningkatnya Perluasan dan Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan

Orang 40 20 50

Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

% 60 67,30 112,17

3 Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat

Orang 40 40 100

4 Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi


Orang 64 64 100

5

Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pengusaha dan Pekerja

Persentase yang Menetapkan Peraturan Perusahaan

Perusahaan 29 29 100

Jumlah Sengketa yang Diselesaikan

% 100 100 100

6

Meningkatnya Pengembangan Tata Lokasi Penempatan Transmigran

Jumlah Transmigran yang Ditempatkan

KK 5 5 100

Rata-Rata Capaian Sasaran 97,72

Dari 9 indikator kinerja kegiatan tersebut diatas, terdiri dari 7 indikator kinerja

pendukung dan 2 indikator penunjang secara langsung terhadap tercapainya target

kinerja indikator sasaran yaitu Menurunkan angka Pengangguran. Akan tetapi secara

umum rata-rata pencapaian keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu

dengan capaian 97,72%, adapun ke 2 indikator penunjang tersebut, adalah :

a. Tingkat Pengangguran terbuka target 7,76% terealisasi 8.64% atau capaian

kinerja sebesar 111,34%.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja target 59,77% terealisasi 63.33% atau capaian

kinerja sebesar 105,97%.



Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat

rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi

pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian =

Realisasi X 100%

Rencana tingkat capaian Rencana

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan

sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Ordinal

No Capaian Kinerja Keterangan

1. Nilai 85 s/d 100 Baik

2. Nilai 70 s/d < 85 Cukup

3. Nilai 55 s/d < 70 Sedang

4. Nilai < 55 Kurang



2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

2.1 Tabel 6. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Kesatu

1. Menurunnya Angka Pengangguran

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 Capaian

Kinerja thn 2016 (%)

Tahun 2017 Capaian Kinerja thn 2017 (%)

Tahun 2018 Capaian Kinerja thn 2017(%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

% 8,01 5,34 66,67 7,91 7,10 89,76 7,76 8,64 111,34

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

% 58,77 58,77 100 59,02 52,64 89,19 59,77 63,33 105,97

Rata-rata Capaian Sasaran 83,33

89,47 108,65



Dari tabel diatas terlihat bahwa pada sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja,

berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 108,65% dengan kategori baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada

sasaran 1 sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka dari target yang ditetapkan

8,01% dengan jumlah realisasi 5,34% sehingga capaian kinerjanya sebesar

66,67%, sedangkan pada tahun 2017 dari target sebesar 7,91% terealisasi

7,10% sehingga tercapai capaian kinerja 89,76% dari sisi target mengalami

penurunan dengan tahun sebelumnya sedangkan dari realisasi mengalami

kenaikan, namun untuk capaian kinerja persentasenya mengalami kenaikan

23,09% pada hal kondisi seperti ini merupakan hal yang kurang bagus

artinya berbanding terbalik dengan yang sebenarnya. Sementara untuk

Tahun 2018 target yang ditetapkan 7,76% dengan jumlah realisasi 8,64%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,34%. Dengan prosentase capaian

kinerja tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka

di Kabupaten Indramayu sangat tinggi.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 target yang ditetapkan

58,77% dengan jumlah realisasi 58,77% capaian kinerjanya sebesar 100%,

Namun tahun 2017 dari target sebesar 59,02% terealisasi 52,64% sehingga

tercapai capaian kinerja 89,11% dari sisi target mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya sedangkan realisasinya mengalami penurunan, sehingga untuk

capaian kinerja persentasenya mengalami penurunan sebesar 10,89%

Sedangkan pada Tahun 2018 target yang ditetapkan 59,77% dengan jumlah

realisasi 63,33% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,97%, dar sisi Target

dan realisasi serta capaian kinerja sangat kelihatan sekali ada kanaikan, hal ini

disebabkan banyaknya pencari kerja dalam mencari pekerjaan sehingga

angkatan kerja mengalami kenaikan.



2.2 Tabel 7. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Kedua

2. Meningkatnya Perluasan dan Kesempatan Kerja




Tahun 2018 Capaian Kinerja thn 2018(%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.

Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Orang 104 104 100 20 20 100 40 20 50

2. Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan

% 60 51 85 60 56,12 93,53 60 67,30 112,17

Rata-rata Capaian Sasaran 92,50 96,76 81,08



Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 81,08% dengan kategori cukup. Selengkapnya nilai capaian indikator pada


1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

Pada tahun 2016 pencari kerja yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebesar

104 orang dengan target yang ditetapkan sebanyak 104 orang atau dengan

capaian kinerja 100%, Begitupun pada tahun 2017 pencari kerja yang mengikuti

pelatihan kewirausahaan sebanyak 20 orang dengan target sebesar 20 orang

atau dengan capaian kinerja 100% dari sisi target dan jumlah realisasi

mengalami penurunan, untuk capaian kinerja persentasenya masih tetap 100%.

Indikator kinerja tersebut didapat melalui 1 Program penunjang dengan 1

kegiatan yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan, dengan kegiatan

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

2. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD bahwa target dari persentase

pencari kerja yang ditempatkan 60% dari pencari kerja yang terdaftar di Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2017 Pencari Kerja yang

terdaftar di pelayanan ketenagakerjaan sejumlah 37.816 orang dan pencari kerja

yang ditempatkan sebanyak 19.761 orang, sedangkan target jumlah calon

tenaga kerja yang terdaftar sebanyak 70.000 dan yang ditempatkan 32.600

orang, dan didapat nilai capaian indikator kinerja ini sebesar 56,12% atau

93,53%, jika dihitung dengan target RPJMD Daerah maka akan didapat

persentase sebesar 60% dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya 2016 realisasi jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak

32.177 orang dan 20.209 yang ditempatkan didapat persentase sebesar 51%

atau 85% dari target RPJMD Kabupaten, jika dilihat dari jumlah Capaian Kinerja

ada kenaikan sebesar 8,53%, sedangkan tahun 2018 targetnya sama dengan



tahun sebelumnya namun realisasinya mengalami kenaikan sebesar 67,30%

sehingga capaian kinerjanya mengalami kenaikan menjadi 112,17% jumlah

pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya sehingga berpengaruh pada persentase keberhasilan. Dari

beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan/kurang dikarenakan jumlah

orang yang mendaftarkan diri di kartu AK.1 tidak dapat diprediksi sehingga akan

berpengaruh pada kenaikan serta penurunan juga faktor kesadaran dari

masyarakat pencari kerja itu sendiri, untuk didata sehingga ada feedback dari

Disnaker sendiri manakala ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Indikator kinerja tersebut didapat melalui 1 Program penunjang dengan 5

kegiatan yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan yaitu :

1) Pemagangan Dalam Negeri

2) Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI

3) Job Fair

4) Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (AKAD, AKL dan AKAN)

5) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja



2.3 Tabel 8. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Ketiga

3. Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat




Tahun 2018 Capaian Kinerja thn 2018 (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.

Jumlah Pencari Kerja

Yang Mengikuti

Pelathan Berbasis

Masyarakat

Orang 40 40 100 60 60 100 40 40 100

Rata-rata Capaian Sasaran 100

100 100



Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada sasaran 3 terdiri dari 1

indikator kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata

capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori baik. Selengkapnya nilai

capaian indikator pada sasaran 3 sesuai hasil pengukuran kinerja dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pada tahun 2016 indikator kinerja menargetkan 40 orang yang mengikuti

pelatihan dengan realisasi kegiatan sebanyak 40 orang atau dengan

prosentase sebesar 100%. Begitupun pada tahun 2017 dengan target 60

orang dengan realisasi kinerja sebanyak 60 orang atau prosentase

mencapai 100%, dari prosentase mengalami kesamaan sebesar 100% tapi

dari target dan realisasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. sedangkan pada tahun 2018 menargetkan 40 orang dengan

realisasi capaian kinerja sebanyak 40 orang atau dengan prosentase

sebesar 100%, dari prosentase dengan tahun sebelumnya mengalami

penurunan baik dari target maupun realisasi.

untuk Indikator kinerja pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 Program

dengan 1 kegiatan yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi

Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik.



2.4 Tabel 9. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Keempat

4. Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi




Tahun 2018 Capaian Kinerja thn 2018 (%) Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.

Jumlah Pencari Kerja

Yang Mengikuti

Pelathan Berbasis

Kompetensi

Orang 64 64 100 64 64 100 64 64 100

Rata-rata Capaian Sasaran 100 100 100



Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada sasaran 4 terdiri dari 1

indikator kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata

capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori baik. Selengkapnya nilai

capaian indikator pada sasaran 4 sesuai hasil pengukuran kinerja dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pada tahun 2016 terbentuk Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan

target 64 orang dengan realisasi kinerja sebanyak 64 orang atau prosentase

mencapai 100%, pada tahun 2017 Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi

dengan target 64 orang dengan realisasi kinerja sebanyak 64 orang atau

prosentase mencapai 100% sama dengan tahun sebelumnya, Sedangkan

pada tahun 2018 baik dari target dan realisasi mengalami penurunan menjadi

40 orang dan prosentase pun mengalami kesamaan sebesar 100% dengan

tahun sebelumnya.

untuk Indikator kinerja pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 Program

dengan 2 kegiatan yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja, kegiatannya antara lain :

Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las

Listrik

Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan

Menjahit (garmen),

Perbedaan antara Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Berbasis

Kompetensi dengan target per pelatihan sejumlah 20 orang dan 16 orang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012

tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.



2.5 Tabel 10. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Kelima

5. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Perusahaan dan Pekerja

No Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2016 Capaian Kinerja

thn 2016 (%)


thn 2017 (%)


thn 2018 (%)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase yang menetapkan Peraturan Perusahaan

Perusahaan

29 29 100 29 29 100 29 29 100

2

Jumlah Sengketa yang diselesaikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100





kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 100% dengan kategori baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada


1. Persentase yang menetapkan Peraturan Perusahaan

Pada tahun 2016 target dan realisasi sebanyak 29 Perusahaan atau prosentase

mencapai 100%, begitupun tahun 2017 target dan realisasi sebanyak 29

Perusahaan sehingga capaian kinerjanya 100%, serta tahun 2018 baik dari

target, realisasi, dan capaian kinerja nya tidak mengalami perubahan masih

sama seperti tahun tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 2 Program dengan 6 kegiatan

yaitu :


Ketenagakerjaan, dengan 4 kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan, Pengolahan, Penetapan dan Sosialisasi UMK

2. Perlindungan Pekerja Perempuan di Perusahaan

3. Pembinaan Perusahaan dan Pekerja Teladan

4. Pembinaan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan.

Program Penyelesaian Perselisihan & PHK, dengan 2 kegiatan yaitu :

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2. Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan LKS Bipartit.

Capaian dua indikator sasaran strategis terwujudnya hubungan industrial yang

harmonis adalah masing masing indikator tersebut dengan capaian kinerja

100%.



2.6 Tabel 11. Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir Keenam

6. Meningkatnya Pengembangan Tata Lokasi Penempatan Transmigran

No Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2016 Capaian

Kinerja thn

2016 (%)


thn 2017 (%)


thn 2018 (%)

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1


KK 5 5 100 5 0 0 5 5 100





kinerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rat-rata capaian sasaran

sebesar 100% dengan kategori Baik. Selengkapnya nilai capaian indikator pada


1. Jumlah Transmigran yang ditempatkan

Pada tahun 2017 indikator kinerja ini menargetkan 5 KK jumlah transmigran

yang telah ditempatkan dan terealisasi 0 KK, maka nilai indikator kinerja

tersebut 0% dengan kategori Kurang, hal ini karena

Pada tahun 2015 jumlah target transmigran yang ditempatkan 5 KK dan

realisasi kinerja 0 KK tidak ada realisasi yang dicapai karena lokasi dan tujuan

para transmigran adalah program dan kebijakan pemerintah pusat,

Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah target transmigran yang ditempatkan 5

KK dan realisasi kinerja 5 KK atau 100%, untuk Kabupaten Indramayu

mendapat jatah 1 lokasi yaitu di Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo.

untuk kinerja sasaran keempat ada 1 Program dengan 1 kegiatan yaitu

Program Pengembangan Wilayah Transmigran, dengan kegiatan Kegiatan

Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam

rangka pengembangan transmigrasi.



3. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

No Target Jangka

Menengah Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

1 2 3 4 5 6 7

1

960


Orang

40

20

50

2

29 Jumlah Perusahaan yang melaksanakan per Undang-undangan ketenagakerjaan (min 10 kriteria norma ketenagakerjaan)

Perusahaan

29

29

100

3

87


%

100

100

100

4

3.124

Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi

Orang

104

104

100

5

74.000

Prosentase calon tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

%

60

67,30

112,17

6

60 Jumlah Transmigran yang ditempatkan

KK

5

5

100

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 93,69



Keterangan :

Untuk Indikator Kinerja :

Jumlah calon tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan (67,30%) dari

Calon Tenaga Kerja yang terdaftar (Kartu AK. 1) : 35.797 Orang

Calon Tenaga Kerja yang ditempatkan : 24.091 Orang

Capaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2018

sebesar 93,69% dengan kategori baik, terlihat dari masing-masing indikator,

Prosentase pekerja yang terdaftar dan ditempatkan 67,30% dan jumlah transmigran

yang ditempatkan 100% Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu secara umum

Rendahnya alokasi anggaran, sehingga realisasi dipengaruhi oleh kemampuan

anggaran yang tersedia, sedangkan yang bersifat spesifik yaitu pada indikator

transmigrasi, Kurangnya pembukaan lokasi transmigrasi di daerah penempatan atau

luar jawa sehingga target penempatan sangat kecil kemungkinan, ditambah lagi

tidak adanya dana sharing baik dari Kabupaten Indramayu maupun Provinsi Jawa

Barat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional terkait

urusan wajib tidak berakaitan dengan pelayanan dasar bidang

ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan NIHIL, dikarenakan

sampai dengan saat ini target nasional urusan ketenagakerjaan belum ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Menurunkan Angka

Pengangguran pada tahun 2018.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun

penyebab keberhasilan internal yang dimaksudkan antara lain ;



a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penang

gungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan

sebelumnya pada awal tahun 2018.

b. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana

setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat

menghasilkan sesuatu.

c. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan

dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

d. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media

elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait

lainnya.

e. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan

baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk

mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sedangkan keberhasilan penyebab eksternal terhadap keberhasilan

pencapaian program yang kami maksudkan antara lain :

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari instansi SKPD terkait di

Kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

b. Adanya kerjasama dengan dunia usaha melalui kegiatan Pelatihan

Berbasis Kompetensi dalam mencari tenaga kerja yang memiliki skill /

keterampilan di bidang kejuruan khusus yanag ada di UPT BLK Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan

program dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Tenaga Kerja

Republik Indonesia, seperti Pengembangan Kelembagaan Produktivitas



dan Pelatihan Kewirausahaan Program Pengembangan Kewirausahaan

melalui Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung

keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang

dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja menurunnya angka

pengangguran.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara

lain :

Kendala/Kegagalan/Hambatan :

a. Masih minimnya minat pencari kerja untuk mengikuti pemagangan di dalam

negeri.

b. Banyaknya masyarakat yang belum tahu prosedur penempatan tenaga

kerja ke luar negeri.

c. Jumlah perusahaan dan lowongan kerja di Indramayu terbatas.

d. Pelaksanaan kegiatan yang terlalu mendesak sehingga perekrutan peserta

jadi kurang maksimal dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang

ditetapkan serta kurangnya personil.

e. Masih ada Lembaga Pendidikan yang belum memiliki Bursa Kerja Khusus

(BKK).

f. Kerjasama dengan perusahaan belum maksimal.

g. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan di LPK.

h. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak tercapai kesepakatan.

i. Kurangnya tenaga teknis hubungan industrial.

j. Buruh menuntut lebih besar dan komponen kebutuhan hidup layak

meningkat.

k. Waktu penyerapan anggaran SPPD terbatas karena masuk pada

perubahan anggaran.

l. Kurangnya Koordinasi Pengusaha dengan Dinas Tenaga Kerja, sehingga

data pekerja teladan tidak masuk secara menyeluruh.



Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut

antara lain:

a. Perlu dilakukan pembekalan materi kepada pencari kerja bahwa

pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan

dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan

instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dan peserta

pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar

kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat

pemagangan.

b. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tentang

penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

c. Job Canvasing (Pencariaan Lowongan Kerja) ke daerah lain.

d. Perekrutan agar direncanakan jauh hari sebelum pelaksanaan, dan

pelaksanaan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.

e. Perlu diadakannya Pembinaan terhadap Lembaga Pendidikan yang belum

memiliki BKK.

f. Forum jejaring dengan industri / perusahaan memerlukan penguatan /

peningkatan.

g. Disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dilakukan

pembinaan terhadap LPK untuk masa mendatang.

h. Dikeluarkan anjuran kepada pihak yang berselisih untuk diteruskan ke

Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Bandung.

i. Penambahan tenaga teknis hubungan industrial melalui diklat hubungan

industrial.

j. Diadakan mediasi antara buruh dan perusahaan secara bertahap.

k. Pelaksanaan kegiatan agar tidak masuk pada Perubahan Anggaran.

l. Perlu adanya koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, agar input data

pekerja teladan dapat direkap secara menyeluruh.



6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program

Pengembangan Kewirausahaan, Program Peningkatan Kesempatan

Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,


Ketenagakerjan, Program Penyelesaian Perselisihan dan PHK, serta

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi terdiri dari efisiensi sumber

daya biaya dan sumber daya manusia.

1. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya =100% - [capain kinerja - realisasi biaya]

Pada tahun 2018 realisasi biaya untuk Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja, dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 7.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran

Sasaran Indikator Sasaran Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi



50% 1,81% 48,19%

Jumlah Perusahaan yang melaksanakan per Undang-undangan Ketenagakerjaan

100% 3,66% 96,34%


100% 1,87% 98,13%



Sasaran Indikator Sasaran Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

Prosentase calon tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan

112,17% 26,92% 85,25%


100% 1,81% 98,18%

Total Tingkat Efisiensi 85,22%

Dari tabel efsiensi penggunaan sumberdaya anggaran, yaitu

sasaran menurunkan angka pengangguran dengan 5 (lima) indikator

sasaran mencapai tingkat efisiensi sebesar 85,22% karena prosentase

capaian kinerja tersebut diatas melebihi 100 % (porsen) sedangakan

porsentase penyerapan anggran di bawah 100 % (porsen).

2. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam pencarian

target kinerja dilaksanakan dengan melibatkan semua bidang di Dinas

Tenaga Kerja teruma dibidang Pelatihan, Produktivitas tenaga kerja dan

Transmigrasi, dengan unsur personil terdiri dari 1 (satu) orang Kepala

Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 1 (satu) orang pelaksana.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara:

- Melakukan sosialisasi Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis

Kompetensi melalui beberapa media (surat edaran, baliho, leaflet,

Media Sosial dll).

- Melakukan penjajagan lokasi transmigrasi ke wilayah yang akan

dijadikan tempat transmigran bermukim, agar mendapatkan tempat

yang representatif.



- Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi atau lembaga

terkait dalam hal penempatan peserta pemagangan sebagai tempat

untuk mendapatkan pengalaman sebelum mendapatkan pekerjaan.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan yang menunjang pencapaian sasaran strategis

Menurunnya Angka Pengangguran terdiri dari 6 (enam) program dan 16

(enam belas) kegiatan. Adapun pencapaian dari program dan kegiatan

tersebut diuraikan dibawah ini :

7.1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 621.246.250,- dengan indikator kinerja Jumlah pencari kerja

yang terdaftar dan ditempatkan Tahun 2018 ditarget 27,42% terealisasi

26,92% atau capaian kinerja 98,18%. Hasil yang dicapai Jumlah pencari

kerja yang terdaftar dan ditempatkan secara kuantitatif pada periode

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan Jumlah pencari

kerja yang terdaftar dan ditempatkan yang fluktuatif dan cenderung

meningkat.

7.2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


sebesar Rp. 405.000.000,- dengan indikator kinerja jumlah pencari kerja

yang memiliki kompetensi Tahun 2018 ditarget 17,87% terealisasi 18,02%

atau capaian kinerja 100%. Hasil yang dicapai Jumlah pencari kerja yang

memiliki kompetensi secara kuantitatif pada periode Tahun 2016 sampai

dengan Tahun 2018 menunjukkan Jumlah pencari kerja yang memiliki

kompetensi meningkat.



7.3. Program Penyelesaian Perselisihan dan PHK


sebesar Rp. 55.000.000,- dengan indikator kinerja Prosentase Kasus

Perselisihan/PHK yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tahun 2018 ditarget 2,43% terealisasi 1,87% atau capaian kinerja

76,95%. Hasil yang dicapai prosentase kasus perselisihan / PHK yang

diselesaikan dengan PB secara kuantitatif pada periode Tahun 2016

sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan Jumlah kasus perselisihan/

PHK yang diselesaikan dengan PB penanganannya cukup signifikan.

7.4. Program Pengembangan Kewirausahaan


sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja Jumlah Calon

Wirausahawan baru yang terlatih Tahun 2018 ditarget 2,21% terealisasi

1,81% atau capaian kinerja 81,90%. Hasil yang dicapai Jumlah Calon

Wirausahawan baru yang terlatih secara kuantitatif periode Tahun 2016

sampai dengan Tahun 2018 menunjukkan Jumlah Calon Wirausahawan

baru yang terlatih fluktuatif dan cenderung meningkat.

7.5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


sebesar Rp. 45.096.000,- dengan indikator kinerja Jumlah Transmigran

yang ditempatkan Tahun 2018 ditarget 1,99% terealisasi 1,81% atau

capaian kinerja 90,95%. Hasil yang dicapai Jumlah Transmigran yang

ditempatkan secara kuantitatif periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun

2018 menunjukkan Jumlah Transmigran yang ditempatkan tetap dengan

jumlah 5 KK, hal ini disebabkan dengan kebijakan dan campur tangan

Pemerintah Pusat dalam menetapkan alokasi quota atau jumlah

transmigran tiap Kabupaten se Indonesia setiap tahunnya.



7.6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


sebesar Rp. 120.000.000,- dengan indikator kinerja Jumlah Perusahaan

yang melaksanakan per Undang-undangan ketenagakerjaan Tahun 2018

ditarget 5,30% terealisasi 3,66% atau capaian kinerja 69,06%. Hasil yang

dicapai Jumlah Perusahaan yang melaksanakan per Undang-undangan

ketenagakerjaan periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Jumlah Perusahaan yang melaksanakan per Undang-undangan

ketenagakerjaan terlihat fluktuatif dan cenderung meningkat hal tersebut

menunjukkan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di

perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.

7.7. Analis Kegiatan Penyebab / Penunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja adalah sebagai berikut :

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan (Hambatan/Solusi).

Dinas Tenaga Kerja memiliki 6 (enam) Program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan. Penyebab keberhasilan dari 16 (enam belas) kegiatan secara

umum, tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal.

Adapun penyebab keberhasilan internal yang maksudkan antara

lain ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah

ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018.

2. Perencanaan dari kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai

dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja,

dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan,

diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.



4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan

kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya,

untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada

hasil.

Sedangkan keberhasilan penyebab eksternal terhadap keberhasilan

pencapaian indikator kegiatan yang maksudkan antara lain :

1. Adanya kepedulian dari pihak pemerintah pusat mengapresiasi

serta mempresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang

terlibat dalam penyelenggaan Tenaga Kerja, sehingga tumbuhnya

kretivitas dan partisipasi masyarakat serta membangun sinergi

antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Tenaga

Kerja.

2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari instansi /

Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Indramayu dalam

mendukung pelaksanaan program / kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu.

3. Adanya sinergitas program / kegiatan yang telah direncanakan

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,

seperti kegiatan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri,

begitu juga dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

(BBPLK) Bandung seperti kegiatan penyelenggaraan Pelatihan

Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan

Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

Dalam pencapaian target tidak ada kendala / hambatan yang

berarti, tetapi kedepan pelaksanaan kegiatan bisa lebih terjadwal

dengan baik, agar tidak menumpuk di akhir tahun.



b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 1. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan

6 (enam) Program dan 16 (enam belas) kegiatan secara umum

tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi

capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing

kegiatan, dengan menggunakan rumus efisiensi biaya / anggaran =

(Anggaran APBD – Realisai Anggaran) / Anggaran APBD x 100

Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran dapat disajikan

dalam tabel berikut :

Tabel 8.

Analisis Efisiensi Sumberdaya Biaya/Anggaran

Indikator Kegiatan Anggaran

APBD

Realisasi Anggaran

Tingkat Efiseinsi

Jumlah Peserta Pemagangan yang Terampil 100 % 96,99 % 3,01 %

Tersosialisasikanya Prosedur Penempatan TKI

100 % 87,73 % 12,27 %

Terselenggaranya Job Fair 100 % 94,10 % 5,90 %

Tersosialisasikan Informasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja (AKAL, AKAD dan AKAN)

100 % 88,00 % 12,00 %

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina

100 % 83,50 % 16,50 %

Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring kepada Bursa Kerja Khusus

100 % 72,37 % 27,63 %

Jumlah Masyarakat / Pencaker yang memiliki kompetensi

100 % 97,22 % 2,78 %

Jumlah Pencari kerja yang memiliki kompetensi

100 % 87,75 % 12,25 %

Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan

100 % 99,88 % 0,12 %

Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja/PP/PKB dan LKS Bipartit yang telah tersusun

100 % 44,55 % 55,45 %



Indikator Kegiatan Anggaran

APBD

Realisasi Anggaran

Tingkat Efiseinsi

Jumlah Calon Wirausahawan Baru yang Terlatih

100 % 98,21 % 1,79 %

Jumlah Pelaku Transmigrasi yang ditempatkan

100 % 82,45 % 17,55 %

Jumlah Dokumen SK UMK yang telah ditetapkan

100 % 80,99 % 19,01 %

Jumlah Pekerja Perempuan yang mendapat Perlindungan

100 % 38,56 % 61,44 %

Terselenggaranya pembinaan pekerja teladan 100 % 48,49 % 51,51 %

Jumlah Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan yang Terbina

100 % 59,20 % 40,80 %

Jumlah rata-rata 100 % 78,75 % 21,25 %

Dari tabel efsiensi pengunaan sumberdaya anggaran dari 16

(enam belas) kegiatan terdiri dari 16 (enam belas) indikator, secara

keseluruhan rata-rata tingkat capain efisien sumberdaya

biaya/anggaran kegiatan mencapai tingkat efisiensi sebesar 21,25%

(persen) karena prosentase rata-rata capaian kinerja tersebut diatas

melebihi 100% (persen) sedangkan prosentase rata-rata

penyerapan anggaran di bawah 100% (persen) yaitu 78,75%

(persen).

c. Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

kinerja, dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan



Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja

Jumlah Calon Wirausahawan Baru yang Terlatih dan pada tahun

2018 yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 orang dengan target

40 orang dengan capaian kinerja 50% (katagori kurang). jika dilihat

dengan tahun 2017 dari sisi prosentase mengalami penurunan

menjadi 50%, dari target mengalami kenaikan namun jumlah

realisasinya ada penurunan, ini dikarenakan adanya penurunan

anggaran.

2. Pemagangan Dalam Negeri

Kegiatan ini mendapat anggaran Rp. 46.200.000,- dengan indikator

kinerja Jumlah Peserta Pemagangan yang Terampil pada tahun

2018 ini terlaksana dengan baik, target untuk kegiatan ini 10

peserta dan terealisasi 10 peserta dengan mencapai target 100%

yang diharapkan. Namun disisi lain masih minimnya minat pencari

kerja untuk mengikuti pemagangan di dalam negeri. Hal ini Perlu

dilakukan pembekalan materi kepada pencari kerja bahwa

pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga

pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan

pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih

berpengalaman dan peserta pemagangan yang telah dievaluasi

dan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah

ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.

3. Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan

Perlindungan dan Penanganan TKI dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 133.344.000,-. Dengan indikator kinerja Tersosialisasikanya

Prosedur Penempatan TKI, bentuk kegiatan ini dilakukan terhadap



PPTKIS dengan target dan realisasi 175 peserta dan penanganan

TKI Bermasalah dengan mencapai target 100% (kategori baik).

Hasil yang dicapai kegiatan Penyuluhan Perlindungan dan

Penanganan TKI ini yaitu meningkatnya Pemahaman Masyarakat

tentang prosedur penempatan TKI dan Penanganan TKI

bermasalah.

4. Job Fair

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Job Fair dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Dengan indikator kinerja

terselenggaranya Job Fair, Kegiatan Bursa lowongan pekerjaan

melalui Job Fair yang diadakan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Indramayu diharapkan masyarakat terutama para

pencari kerja bisa memperoleh informasi mengenai lowongan

pekerjaan baik didaerah sendiri yaitu kabupaten Indramayu

maupun dikota lain juga lowongan pekerjaan yang diluar negeri

yang menginformasikan lowongan pekerjaan melalui job fair ini.

kegiatan dilaksanakan dengan target dan realisasi 300 peserta dari

60 Perusahaan dengan mencapai target 100% sesuai yang

diharapkan. Hasil yang dicapai terekrutnya Calon Tenaga Kerja /

Pencari Kerja.

5. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (AKAD, AKL dan AKAN)

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penempatan

Tenaga Kerja (AKAD, AKL dan AKAN) dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 89.702.250,-. Dengan indikator kinerja

Tersosialisasikan Informasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja

(AKAL, AKAD dan AKAN), Kegiatan sosialisasi penempatan tenaga

kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal

(AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dilaksanakan

dilingkungan sekolah khususnya para pelajar SLTA sederajat



diharapkan agar para siswa mengerti dan memahami tentang

informasi apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang tenaga

kerja dan aturan serta undang-undang yang berlaku disuatu tempat

pekerjaan, sehingga dapat diminimalisir kejadian yang tidak

diharapkan. Dalam kegiatan ini telah disosialisasikan sebanyak 250

siswa dan sesuai dengan target yang diharapkan yakni 100%

(kategori baik).

6. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Job Fair dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Dengan indikator kinerja

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina Kegiatan

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten

Indramayu yang terdaftar dan dibina sebanyak 75 orang dari 75

LPK, pembinaan lembaga pelatihan kerja yang kebanyakan

pelatihan bahasa yang tujuannya keluar negeri terutama bahasa

korea, mandarin, jepang dan Inggris. Diharapkan para lembaga

pelatihan ini dapat memberikan ilmu/pelatihan sesuai dan

mendukung bidang kerja para TKI ini ketika berada di luar negeri.

Hasil yang dicapai Terlatihnya Pengurus Lembaga Pelatihan Kerja.

7. Bursa Kerja Khusus

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Bursa Kerja Khusus

(BKK) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Dengan

indikator kinerja Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring

kepada Bursa Kerja Khusus yang terdaftar dan dibina sebanyak

110 orang dari 25 BKK, Diharapkan agar Lembaga Pendidikan

segera memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK). Hasil yang dicapai

Bursa Kerja Khusus mampu melaksanakan Tupoksinya sesuai

aturan yang ada.



8. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Pencari

Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan

Las Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-.

dengan indikator kinerja Jumlah Masyarakat / Pencaker yang

memiliki kompetensi Kegiatan ini untuk tahun 2018 menargetkan 40

orang dan tercapai 100% (kategori baik). Dengan hasil kinerja Para

Pencari kerja mendapat pengakuan kompetensi las listrik,

disamping mendapat pengakuan kompetensi para pencari kerja ini

juga mendapat skill atau keahlian dalam Las Listrik.

9. Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang

Kejuruan Las Listrik dan Menjahit (garmen)

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan

Las Listrik dan Menjahit (garmen) dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 305.000.000,-. dengan indikator kinerja Jumlah Pencaker yang

memiliki kompetensi Kegiatan ini untuk tahun 2018 menargetkan 64

orang dan tercapai 100% (kategori baik). Dengan hasil kinerja Para

Pencari kerja mendapat pengakuan kompetensi las listrik dan

Menjahit (garmen), disamping mendapat pengakuan kompetensi

para pencari kerja ini juga mendapat skill atau keahlian dalam Las

Listrik dan Menjahit (garmen).

10. Perumusan, Pengolahan, Penetapan dan Sosialisasi UMK

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Perumusan,

Pengolahan, Penetapan dan Sosialisasi UMK dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. dengan indikator kinerja

Jumlah Dokumen SK UMK yang telah ditetapkan, Kegiatan ini telah

menetapkan Upah Minimum untuk kabupaten Tahun 2018 sesuai



dengan ketetapan dari provinsi bahwa untuk kabupaten indramayu

sebesar Rp. 1.960.301,47. Jika dilihat dari tahun sebelumnya tahun

2017 upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp. 1.803.239,33 jadi

ada kenaikan upah minimum sebesar Rp. 157.062,14. Sedangkan

tahun 2019 mengalami kenaikan UMK sebesar Rp. 2.117.000,00

Dan dari target 100% perusahaan yang diharapkan menerapkan

aturan UMK, dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan.

Dengan hasil yang dicapai meningkatnya produktifitas dan

kesejahteraan pekerja.

11. Perlindungan Pekerja Perempuan di Perusahaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Pekerja

Perempuan di Perusahaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.

20.000.000,-. dengan indikator kinerja Jumlah Pekerja Perempuan

yang mendapat Perlindungan, Bentuk kegiatan ini dilakukan

terhadap perusahaan dan pekerja perempuan sebanyak 29

perusahaan / 50 pekerja perempuan dan mencapai target

sebanyak 29 perusahaan / 50 pekerja perempuan, dan tercapai

target sebesar 100% (kategori baik). Hasil yang dicapai

meningkatnya Etos Kerja, Disiplin dan Produktifitas Tenaga Kerja

Perempuan.

12. Pembinaan Perusahaan dan Pekerja Teladan

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perusahaan

dan Pekerja Teladan dialokasikan anggaran sebesar Rp.

25.000.000,-. dengan indikator kinerja Terselenggaranya

pembinaan pekerja teladan, pada tahun 2018 Pelaksanaan

kegiatan ini dilakukan terhadap 29 Perusahaan yang ada di

Kabupaten Indramayu, dan memberikan reward penghargaan

terhadap 3 pekerja teladan, dan tercapai target sebesar 100%



(kategori baik) dengan hasil yang dicapai Terpilihnya Pekerja

Teladan tingkat Kabupaten.

13. Pembinaan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepesertaan

Jamsostek di Perusahaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.

25.000.000,-. Dengan indikator kinerja Jumlah Kepesertaan

Jamsostek di Perusahaan yang Terbina, kegiatan ini dilakukan

terhadap pengusaha dan pekerja sebanyak 29 perusahaan dan

mencapai target yang diharapkan yaitu 100% (kategori baik).

Dengan tujuan agar terlindunginya pengusaha dan pekerja dalam

jaminan sosial tenaga kerja. Hasil yang dicapai terlindunginya

pengusaha dan pekerja dalam jaminan sosial tenaga kerja.

14. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 25.000.000,-. Dengan indikator kinerja Jumlah Perselisihan

Hubungan Industrial yang Terselesaikan Pada tahun 2017, dari

keluaran tolak ukur kinerja yaitu terselenggaranya penyelesaian

perselisihan Hubungan Industrial dengan target 100% dan

perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan 100%,

sehingga diperoleh persentase sebanyak 100% (kategori baik)

dengan hasil yang dicapai Terlindunginya pekerja/buruh dari

ancaman PHK tanpa pesangon.

15. Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan LKS

Bipartit.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan,

Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan LKS Bipartit



dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Dengan indikator

kinerja Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja/PP/PKB dan LKS Bipartit

yang telah tersusun Kegiatan ini dilaksanakan untuk terbentuknya 4

dokumen yaitu PK, PP, PKB dan LKS Bipartit untuk pekerja dan

pengusaha pada 29 perusahaan dan terealisasi untuk 29

perusahaan sehingga tercapai persentase 100% yang diharapkan

atau kategori baik, hasil yang dicapai Terciptanya hubungan

industrial yang harmonis, dinamis & berkeadilan.

16. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku

dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan transmigrasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama

Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka

pengembangan transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar Rp.

45.096.000,-. Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Transmigrasi

yang ditempatkan, tahun 2018 target sebanyak 5 KK yang telah

ditempatkan dan terealisasi sebanyak 5 KK sehingga persentase

realisasi 100%, dengan kategori baik, hasil yang dicapai Terkirim

transmigran untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi.

B. Akuntabilitas Keuangan

a. Laporan Keuangan

Akuntabilitas Keuangan meliputi Rencana Tingkat Capaian dan

Realisasi Anggaran kegiatan Per 31 Desember 2018 yang dikelola oleh

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sebaga berikut :

1. Belanja Tidak Langsung target sebesar Rp. 3.159.678.099,- (Tiga milyar

Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan

Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), realisasi sebesar

Rp. 3.072.122.569,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua

Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).



2. Belanja Langsung target sebesar Rp. 2.265.706.000,- (Dua Milyar Dua

Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah), realisasi

sebesar Rp. 2.051.532.435,- (Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima

Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran pada Tahun 2018 pada Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Indramayu adalah sebesar Rp. 2.051.532.435,- (Dua Milyar

Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga

Puluh Lima Rupiah), dengan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat

Capaian adalah 90,54%

b. Laporan Arus Kas

1. Laporan Arus Kas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2018

Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ditutup dengan

jumlah aliran kas masuk Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 3.159.678.099,- (Tiga milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam

Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dan

aliran kas keluar sebesar Rp. 3.072.122.569,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh

Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan

Rupiah).

2. Jumlah aliran kas masuk untuk Belanja Langsung target sebesar

Rp. 2.265.706.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh

Ratus Enam Ribu Rupiah), dana aliran kas keluar sebesar sebesar

Rp. 2.051.532.435,- (Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga

Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

c. Penjelasan Laporan Keuangan

APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan

ditetapkan Belanja Tidak Langsung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

sebesar Rp. 3.159.678.099,- (Tiga milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta

Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)



dengan Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 669.504.023,- atau 21,19%,

Realisasi Triwulan II sebesar Rp. 990.717.921,- atau 31,35%, Realisasi

Triwulan III sebesar Rp. 788.361.483.- atau 24,95%, dan Realisasi pada

Triwulan IV sebesar Rp. 623.539.142,- atau 19,73%.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2018 pada setiap kegiatan, sebagai berikut :

NO. KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp. 581.188.500 Rp. 559.928.051

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik Rp. 286.584.000 Rp. 280.430.221

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan

Rp. 47.462.500 Rp. 47.419.100

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Rp. 24.360.000 Rp. 24.346.800

4. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 48.282.000 Rp. 48.282.000

5. Rapat-rapat Koordinasi, Kunsultasi, Kunjungan ke Dalam daerah dan Luar Daerah

Rp. 174.500.000 Rp. 159.449.930

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Rp. 348.175.250 Rp. 331.989.050

6. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor Rp. 144.559.000 Rp. 136.257.000

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 96.690.250 Rp. 95.259.250

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 45.000.000 Rp. 38.546.800

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000




(Rp)

REALISASI

(Rp)

1 2 3 4

10. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (Pembayaran Hutang Tahun 2017)

Rp. 36.926.000 Rp. 36.926.000

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTIM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp. 40.000.000 Rp. 37.924.900

11. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi

Capaian Kinerja Program Rp. 25.000.000 Rp. 24.540.000

12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 15.000.000 Rp. 13.384.900

D. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA Rp. 621.246.250 Rp. 552.382.472

13 Pemagangan Dalam Negeri Rp. 46.200.000 Rp. 44.810.000

14 Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI Rp. 113.344.000 Rp. 116.985.600

15 Job Fair Rp. 200.000.000 Rp. 188.207.050

16 Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (AKL, AKAD dan AKAN)

Rp. 86.702.250 Rp. 76.294.750

17 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Rp. 125.000.000 Rp. 104.375.072

18 Bursa Kerja Khusus Rp. 30.000.000 Rp. 21.710.000

E. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Rp. 405.000.000 Rp. 369.741.300

19 Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja

Bidang Kejuruan Menjahit (Garmen) Rp. 125.000.000 Rp. 99.384.700

20 Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik

Rp. 180.000.000 Rp. 173.139.200

21

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis

Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik

Rp. 100.000.000 Rp. 97.217.400

F. PROGRAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

DAN PHK Rp. 55.000.000 Rp. 38.335.000

22 Penyelesaiann Perselisihan Hubungan Industrial Rp. 25.000.000 Rp. 24.970.000

23 Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian

Kerja/PP/PKB dan LKS Bipartit Rp. 30.000.000 Rp. 13.365.000




(Rp)

REALISASI

(Rp)

1 2 3 4

G. PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN Rp. 50.000.000 Rp. 49.105.200

24 Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Rp. 50.000.000 Rp. 49.105.200

H. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Rp. 45.096.000 Rp. 37.183.786

25

Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Wilayah,

antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Transmigrasi

Rp. 45.096.000 Rp. 37.183.786

I. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Rp. 120.000.000 Rp. 75.127.676

26 Kegiatan Perumusan, Pengolahan, Penetapan dan Sosialisasi UMK

Rp. 50.000.000 Rp. 40.494.226

27 Kegiatan Perlindungan Pekerja Perempuan di

Perusahaan Rp. 20.000.000 Rp. 7.711.500

28 Kegiatan Pembinaan Perusahaan dan Pekerja Teladan

Rp. 25.000.000 Rp. 12.122.950

29 Kegiatan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek di

Perusahaan Rp. 25.000.000 Rp. 14.799.000

Secara keseluruhan capaian kinerja ke 9 (sembilan) program urusan wajib

bukan pelayanan dasar Tenaga Kerja ini telah didukung dana indikatif dari APBD

Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 2.265.706.000 yang telah berhasil diserap

sebesar Rp. 2.051.532.435 atau 90,54% Jumlah penyerapan anggaran sebesar

itu termasuk kedalam kategori tinggi kesembilan program tersebut merupakan

prioritas program yang mendukung capaian kinerja menurut tujuan dan sasaran

misi pertama dan misi kelima.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai

upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua

pihak. LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2018 ini

menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dan Evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja

sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan. Laporan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan serta pencapaian sasaran Tahun 2018 kepada stakeholders, dengan

harapan agar dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada tahun

berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

ini, diharapkan adanya kesiapan seluruh jajaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja

untuk melaksanakan Good Governance dengan melibatkan stakeholders sehingga

tercipta sasaran dan hasil kerja serta akuntabilitas baik kuantitatif maupun kualitatif

yang memuaskan.

Indramayu, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

Hj. SRI WULANINGSIH, SE.Ak Pembina Utama Muda

NIP . 19640701 199003 2 010

W

DINAS TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp. (0234) 274382 Indramayu

Documents

DINAS TENAGA KERJA...Kabupaten Indramayu selama tahun bersangkutan, yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati Indramayu sebagai Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah