MAKALAH SOSIOLOGI

TENTANG

PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”

Disusun oleh:

Dede Adi Nugraha

( xDLMx_dhansheiA3 )

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran

Sosiologi

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 SUKAHAJI

Tahun Pelajaran 2011-2012

MAKALAH SOSIOLOGI

TENTANG

PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”

Disusun oleh:

Dede Adi Nugraha

( xDLMx_dhansheiA3 )

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran

Sosiologi

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 SUKAHAJI

Tahun Pelajaran 2011-2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Bahwa kami telah

menyelesaikan tugas mata pelajaran Sosiologi tepat pada waktunya.

Sebagaimana telah diberikan tugas kepada kami untuk membuat makalah

tentang Prilaku Menyimpang kami pun mengambil salah satu contoh

Prilaku Menyimpang yaitu “KORUPSI”.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan

yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam

penyusunan materi/makalah ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan

bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi teratasi.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang Tua kami yang selalu memberikan fasilitas dan dorongan

untuk bisa membuat makalah ini.

2. Kepada tim/kelompok yang sangat kompak dalam pengerjaan

makalah ini dengan baik.

3. Narasumber terpecaya dalam penelitian ini yang sudah banyak

membantu.

Terima kasih atas semuanya. Kami sadar, sebagai seorang pelajar

yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masih

banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan ada

nya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan karya ilmiah yang

lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga karya

ilmiah yang sederhana ini, dapat memberi kesadaran tersendiri bagi

generasi muda bahwa prilaku menyimpang itu sangat banyak merugikan

orang lain contohnya saja “korupsi” itu merupakan tindakan yang

merugikan bagi semua orang termasuk Negara Indonesia yang semakin

terpuruk karena perbuatan “korupsi”.

Semoga dengan kami membuat makalah ini dapat bermanfaat dan

memberikan motivasi bagi para pembacanya, khususnya bagi kami dan

bagi para generasi muda yang akan datang, sehingga di Negara ini tidak

ada lagi tindak kejahatan korupsi. Amin.

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Makalah

C. Tujuna Penulisan

D. Manfaat

E. Permasalahan

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

B. Korupsi dan Desentralisasi

C. Sebab/Kondisi Yang Menyebabkan Munculnya Korupsi

D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik

E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan

F. Dampak Negatif Korupsi

G. Upaya Penanggulangan Korupsi

H. Mengukur Korupsi

I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan

publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak

para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada

dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau

bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi

kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial”

yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama

terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak

mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan

pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit

mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses

perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat

yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan

mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi

korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang

berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status

sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama,

sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan

sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di

negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang

sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada

masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat

dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan

semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin

majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan

sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di

kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-

usaha penggelapan.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha

pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat,

sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat

dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang

pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus

sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga

timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru)

yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan

pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas.

Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya

preventif maupun yang represif.

B. Pembatasan Makalah

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk

mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya bermacam-macam sesuai

jenis kekuasaan yang didapat. Bagi yang mendapat kuasa untuk mengelola

keungan negara, korupsi yang dilakukan adalah memanfaatkan sebagian

atau seluruh anggaran dana yang tersedia untuk dijadikan asset pribadi. Ini

adalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi termasuk di Negara

Indonesia ini.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sosiologi

2. Mengkaji mengenai prilaku menyimpang “Korupsi” dengan lebih

mendalam.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan

Selain tujuan di atas, tujuan lain disusun makalah ini adalah untuk

menarik para pembaca umumnya dan para orang-orang khususnya agar

lebih mengenal prilaku menyimpang “Korupsi”. Karena banyaknya

dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Harapan kami

mempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Negara ini dan bersih

seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.

D. Manfaat

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Prilaku

Menyimpang “Korupsi”. Selain itu, mampu mendapatkan penjelasan

mengenai dampak yang disebabkan tindakan korupsi, hukuman, undang-

undang mengenai tindak pidana korupsi dan macam-macam korupsi.

E. Permasalahan

Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah korupsi itu ? 2. Apa penyebab terjadinya korupsi? 3. Apa akibat terjadinya korupsi ? 4. Bagaimana cara penanggulannya ? 5. Undang-undang tindak pidana korupsi ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara

harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi

maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[1]

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

perbuatan melawan hukum;

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di

antaranya:

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

penggelapan dalam jabatan;

pemerasan dalam jabatan;

ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara

negara);

menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah

penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk

pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya

korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan

pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan,

sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung

korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para

pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk

sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering

memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian

uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini

saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat

penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara

yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai

politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di

tempat lain.

B. Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling

mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh

banyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi

terbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi

kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia.

Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok

adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan

anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi

telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.

Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan

ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost

economy di Indonesia, karena munculnya pungutan-pungutan yang lahir

melalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan

PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di

daerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri

untuk masuk ke daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensi

biaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinan

meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan

ekonomi di daerah terhambat.

C. Sebab-sebab Korupsi Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi :

Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung

jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-

rezim yang bukan demokratik.

Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih

besar dari pendanaan politik yang normal.

Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan

"teman lama".

Lemahnya ketertiban hukum.

Lemahnya profesi hukum.

Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik

Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan

mereka dengan tuduhan korupsi. Sebagai contoh di Republik Rakyat Cina,

fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu

Jintaountuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah

seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang

menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan

seperti penyogokan,pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan

Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok)

dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup

semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga

tanpa terlibat penyogokan.

Sumbangan kampanye dan "uang haram"

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih

sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering

banyak ada gosip menyangkut politisi.

Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta

sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat

untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah

menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan

korupsi politis.

F. Dampak Negatif Korupsi

a. Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di

dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan

yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi

akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di

sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di

pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan

masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari

pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan

pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat

yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai

demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

b. Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunanekonomi dan mengurangi

kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit

pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan

yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga

karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam

negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau

karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi

mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus

yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan

menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan

baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga

mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi

dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan

perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

c. Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman

besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti

kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok,

bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah

bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan

besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME).

G.Upaya Penangulangan Korupsi

Ada beberapa kesimpulan tentang penanggulangan korupsi sebagai

berikut:

a. Preventif.

1) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di

instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan

tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2) Mmengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai

negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar

pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas

jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang

diberikan oleh wewenangnya.

3) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri

setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah

bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat

karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam

memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5) Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk

kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu

cenderung disalahgunakan.

6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan

“sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga

mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak

perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1). Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2). Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

H. Mengukur Korupsi

Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan

beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para

pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi

Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga

tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi

Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup

negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei

pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan

korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela

perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi

Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004

berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkansejumlah data

tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.

I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

1. KUHP BUKU II BAB XXVIII

TENTANG KEJAHATAN JABATAN

PASAL 413 - 437

KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN

PASAL 415 – 425

2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala

Staf Angkatan Darat 16 April 1958

no.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40

Tahun 1958)(staf AL No. Prt/Z.1/I/7)

Pertama kali dikenal istilah korupsi Dibedakan

antara:

Korupsi pidana (Pasal 2): Pertama, perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara

atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-

kelonggaran dari masyarakat.

Kedua, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Ketiga, yang tercantum dalam Pasal 41 – Pasal 50 Peraturan Penguasa

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no.

Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal 209;

210; 418;419 dan 420 KUHP

Korupsi bukan pidana – perdata (Pasal 3) Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara

atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-

kelonggaran dari masyarakat.

Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan

atau kedudukan.

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai

negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi

Pasal 2;3;5 ayat (1) ;6;7;13;15;16;21;22;24; dan Pasal 220 (pengaduan

palsu) serta Pasal 231 (menarik barang yang disita) KUHP jo Pasal 23.

2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara –

kejahatan jabatan Tindak pidana korupsi yang dirumuskan pelakunya

adalah semata-mata pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 5

ayat (2), 8;9;10;11;12;12b dan Pasal 23 Selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

untuk sementara waktu (Psl. 8; 9; 10) Penyelenggara negara (Psl 11;

12).

Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah meliputi :

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang

Kepegawaian;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana;

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

MERUGIKAN KEUANGAN

ATAU

PEREKONOMIAN NEGARA

Pasal 2 1. Melawan hukum:

a. MHF (berlaku secara nasional)

1. terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) – Pasal 14

2. tidak terdapat sanksi pidana

Contoh:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan

Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun

2004

b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)

“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

2. Memperkaya diri sendiri; orang lain atau korporasi

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Perbuatan “memperkaya”

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam

ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi

kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber

kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan

penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan

untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan

tindak pidana korupsi”

Pasal 3 1. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan.

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

DAFTAR NEGARA-NEGARA PALING KORUP DI DUNIA TAHUN 2010

Sesuai hasil Survey tahunan yang dilakukan oleh organisasi : Berlin-based

organization Transparency International, negara paling korup di dunia

adalah : Somalia, Myanmar, Afghanistan, dan Irak.

Indonesia Tidak ada dalam Daftar ?

Skor Indeks bernilai dari 0 sampai 10. Semakin kecil indeksnya semakin

korup negaranya. Indeks 5.0 adalah pertengahan, artinya tidak memiliki

masalah korupsi yang serius.

No Negara Indeks Skor 2010

1. Somalia 1.1

2. Myanmar 1.4

3 Afghanistan 1.4

4. Iraq 1.5

5. Turkmenistan 1.6

6 Uzbekistan 1.6

7 Sudan 1.6

8. Chad 1.7

9. Burundi 1.8

10. Equatorial Guinea 1.9

11 Angola 1.9

12. Kyrgyzstan 2.0

13 Venezuela 2.0

14 Congo, Democratic Republic of 2.0

15 Guinea 2.0

16. Cambodia 2.1

17 Central African Republic 2.1

18 Comoros 2.1

19 Congo, Republic 2.1

20 Guinea-Bissau 2.1

21 Kenya 2.1

22 Laos 2.1

23 Russia 2.1

24 Papua New Guinea 2.1

25 Tajikistan 2.1

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu;

1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau

pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau

kelompoknya.

2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan

merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita

perjuangan bangsa.

3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif.

Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan

menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai

tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan

dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji),

menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri

setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan

lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan

kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi

sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para

pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah

menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah

koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan

pejabat dan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Bellone, Carl.1980.Organization Theory and The New Public

Administration. United

States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/

Toronto.

Frederickson, George, H. 2000. Administrasi Negara Baru. Terjemahan.

Jakarta.

LP3ES. Cetakan Pertama.

Kartono, Kartini. 2001. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali

Press.

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia.

Bandung.

Penerbit Sinar Baru.

Lubis, Mochtar. 2006. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta.

Bhratara. Karya

Aksara.

Saleh, Wantjik. 2008. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta.

Penerbit Ghalia

Indonesia.

Simon, Herbert. 2009. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung.

Jakarta.

PT. Bina Aksara.

Harian Kompas, 13 Juni 2006

Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember

2010.

Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai

Desember

2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

Dhan_di@rocketmail.com