Click here to load reader

MAKALAH POLTRANAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI TRANSPORTASI DARAT DI KOTA MALANG

  • View
    156

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) sejak tahun 1994 menurut hukum Internasional, berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III, 1982) yang telah diratifikasi pada tahun 1985 juga dikukuhan dalam Pasal 25A UUD 1945 perubahan kedua. Karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

Text of MAKALAH POLTRANAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI TRANSPORTASI DARAT DI KOTA MALANG

MAKALAH POLTRANAS

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI TRANSPORTASI DARATDI KOTA MALANG

Disusun untuk memenuhi tugas Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

yang dibina oleh Drs Marsudi,S.Pd

Oleh

Kelompok 11:

Nabilla Gezy Amaringga(130341603384)Santy Faiqotul H

(130341603399)Sovi Makhmudah

(130341603393) Offering A

The Learning University

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Desember 2013

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar BelakangIndonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) sejak tahun 1994 menurut hukum Internasional, berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III, 1982) yang telah diratifikasi pada tahun 1985 juga dikukuhan dalam Pasal 25A UUD 1945 perubahan kedua. Karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Semuanya mesti berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) diwujudkan dalam 3 (tiga) tataran transportasi yaitu Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Ketiga tataran transportasi tersebut mempunyai hubungan yang sistematik, terpadu, dan berdimensi waktu dalam bentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi. Tatranas, penyusunan wilayah. Tatrawil dan Tatralok menjadi dasar penyusunan rencana kerja pembangunan transportasi di semua tataran yang harmonis dengan tata ruang dan upaya kelestarian lingkungan serta dinamika panca gatra wilayah.Dalam rangka mewujudkan Sistranas yang efektif dan efisien serta keterpaduan penyusunan Tatranas dengan Tatrawil dan Tatralok perlu transportasi nasional dan kebijakan-kebijakan transportasi darat terutama dalam rangka pembinaan teknis transportasi darat secara nasional.Bagi bangsa Indonesia pembangunan ini merupakan amanat dari seluruh rakyat kepada pemerintah, untuk mewujudkan masyarakat yang maju, baik secara materiil maupun spiritual. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana fisik yang sehat dan kuat. Salah satu sarana yang cukup penting dan harus dipenuhi adalah sarana perhubungan atau transportasi. Sarana Transportasi ini harus merata di seluruh pelosok wilayah tanah air, karena selain untuk memperlancar laju pembangunan. Transportasi juga dapat memperkokoh ketahanan nasional serta dapat mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Alat transportasi seperti angkutan kota merupakan sarana yang ada guna memperlancar arus pembangunan di perkotaan. Begitu kompleksnya masalah angkutan kota ini, diperlukan adanya peningkatan pelayanan transportasi salah satunya adalah peremajaan angkutan kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah no 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Tujuan makalah ini adalah mendeskripsikan dan mengevaluasi antara kebijakan peremajaan angkutan kota, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan peremajaan angkutan kota dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Malang. Transportasi melalui jalan darat merupakan model transportasi yang paling dominan dibandingkan dengan model lainnya karena transportasi melalui jalan darat dianggap paling efektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota termasuk kota Malang adalah kemacetan, kecelakaan lalu-lintas, dan pencemaran udara serta angkutan kota.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana kondisi transportasi darat di Kota Malang?b. Bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah Kota Malang dalam bidang transportasi?

c. Apa saja kendala dalam menjalankan kebijakan dalam bidang transportasi?

d. Bagaimana solusi mengenai masalah transportasi di Kota Malang?1.3 Tujuan penulisan

a. Untuk mengetahui kondisi transportasi darat di Kota Malang

b. Untuk mengetahui kebijakan kebijakan pemerintah Kota Malang dalam bidang transportasi

c. Untuk mengetahui kendala dalam menjalankan kebijakan dalam bidang transportasi

d. Untuk mengetahui solusi mengenai masalah transportasi di Kota Malang

BAB II

Pembahasan

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik (public policy) sebagaimana yang diungkapkan Chief J.O. Udoji (dalam Abdul Wahab, 1997, h.5) mendefinisikan kebijakan publik an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Seperti menurut Anderson (dalam Islamy, 1991, h.19) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 2. Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakan menurut Casley dan Kumar (dalam Abdul Wahab, 2001, h.23) bahwa evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Menurut Dunn (2000, h.610) ada 6 kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yaitu :

a) efektivitas, mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

b) efisiensi (efficiency), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu;

c) kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal;

d) pemerataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik;

e) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut;

f) responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. 3. Tinjauan tentang Transportasi Transportasi pada dasarnya menurut ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 adalah simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga dapat membentuk suatu kesatuan sistem yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut pendapat dari Kamaludin (1987, h.9) transportasi adalah mengangkut atau membawa barang dari satu tempat ke tempat lain.

Unsur-unsur transportasi sendiri menurut Soetisna (1985, h.3), yaitu.

1. Operating facilities. Merupakan fasilitas transportasi yang merupakan alat atau sarana dari transportasi itu. Misalnya dalam transportasi darat, maka harus tersedia alat transportasi seperti bus, truk, angkutan kota, dan lain-lain.

2. Operating expences atau biaya operasi, ialah biaya yang digunakan dan dikeluarkan untuk menggerakkan operating facilities yang besarnya sejajar dengan alat transportasi yang dipergunakan dan sesuai pula dengan jarak atau tujuan yang akan ditempuh.

3. Right of way, ialah fasilitas yang akan digunakan atau dilalui oleh transportasi dalam melakukan fungsinya untuk mengangkut barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain yang telah ditentukan. Untuk angkutan darat maka yang dimaksud right of way ialah jalan, jembatan, terminal dan lain-lain. Penanganan masalah transportasi perkotaan termasuk angkutan kota yang kurang hati-hati dan kurang terpadu serta kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak akan dapat memecahkan masalah secara tepat dan baik, justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang kompleks dan rumit. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi/angkutan yang memadai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi atau angkutan.

Kota Malang mempunyai tingkat kebutuhan transportasi yang cukup tinggi sebagai kota yang terkenal dengan sebutan Tri Bina Cita, yaitu: kota pelajar, industri dan pariwisata. Transportasi umum yang ada di Kota Malang banyak menggunakan angkutan kota sebagai salah satu sarana transportasi umum selain taxi. Sebagai sebuah kota pelajar, industri dan pariwisata angkutan kota amatlah vital sebagai faktor pendukung yang berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat kota Malang. Menurut Kamaludin (1987, h.49) angkutan kota merupakan transportasi yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, lebih mudah di dapat dan dipergunakan serta harganya yang terjangkau. Angkutan kota yang saat ini beroperasi merupakan hasil dari jenis angkutan kota yang lama seperti angkutan roda tiga atau biasa disebut bemo. Karena pada dasarnya angkutan kota merupakan salah satu transportasi yang murah sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat maka dari itu angkutan kota harus melayani masyarakat dengan baik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Lalu dibuatlah kebijakan tentang transportasi yang menyangkut tentang angkutan kota itu yaitu Peraturan Daerah Kota Malang no 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang salah satu isinya tentang persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor umum dan tidak adanya pembatasan usia untuk peremajaan kendaraan bermotor umum. Dengan adanya penggantian Perda tersebut diharapkan dapat terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan di bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan permasalahan yang ada ini, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan, mengevaluasi serta menganalisis kebijakan peremajaan angkutan kota dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam evaluasi kebijakan peremajaan angkutan kota dalam upaya peningkatan pelayanan publik.Penyelenggaraan angkutan kota perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum, kemampuan masyarakat serta kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraannya sekaligus dalam rangka mewujudkan transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: (1) meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau

(2) mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya

(3) menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa kota yang memadai. Sasaran program pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah (1) mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi(2) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi transportasi (3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan, Arah Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: (1) merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana transportasi yang ada agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya(2) memenuhi ketentuan keselamatan operasi pelayanan transportasi yang berlaku baik nasional maupun internasional(3) menciptakan iklim usaha di bidang jasa pelayanan transportasi yang adil dan terbuka sehingga badan usaha milik negara (BUMN), swasta maupun pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, terdorong untuk ikut berperanserta dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi(4) meyediakan pelayanan jasa transportasi minimal khususnya untuk daerah-daerah terpencil . Untuk melanjutkan reformasi sektor transportasi, telah dilaksanakan berbagai kajian kebijakan penetapan berbagai kebijakan di bidang hukum dan kelembagaan, SDM, tarif dan subsidi serta melanjutkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong efisiensi, akuntabilitas dan iklim kompetisi yang lebih kondusif. Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah finalisasi proses revisi Undang-undang di bidang transportasi (UU no.13/1980 tentang Jalan, UU no 13/1992 tentang perkeretaapian, UU no. 14/1992 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, UU No. 15/1992 tentang Penerbangan dan UU no. 21/1992 tentang Pelayaran). Revisi perundang-undangan tersebut, diantaranya juga akan mereposisi kejelasan peran dan fungsi pemerintah lebih sebagai regulator dari operator, lebih membuka peran serta swasta dan pemerintah daerah, kebijakan tarif dan subsidi yang lebih mendorong investasi swasta dan BUMN/BUMD dan iklim kompetisi yang sehat, namun tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum. Selain itu, menerapkan kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan manajemen, SDM serta kelembagaan dan peraturan yang didukung perencanaan, pelaksanaan serta supervise di bidang pembangunan transportasi, serta merumuskan tatanan transportasi nasional, wilayah dan lokal, yang akan dapat dijadikan acuan bersama para penyelenggara pembangunan transportasi, baik di pusat maupun daerah.Sub Sektor Transportasi JalanPrasarana jalan sebagai parasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat muatan lebih (excessive over loading) berdampak langsung kepada pihak pengelola jalan (pemerintah), pemakai jalan, dan masyarakat umum. Penurunan tingkat pelayanan dan kapasitas jalan sangat mempengaruhi kelancaran pergerakan ekonomi dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi terhadap pemakai jalan. Beberapa sebab lain yang significant adalah kualitas pengerjaan jalan yang belum optimal, bencana alam seperti longsor, banjir, dan gempa bumi, serta terakhir adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang belum pulih setelah krisis ekonomi sehingga berpengaruh kepada pendanaan untuk biaya pemeliharaan jalan. GBHN 1999 mengamanatkan perlunya percepatan pembangunan perdesaan, kawasan perbatasan, dan daerah terpencil dengan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana transportasi jalan antar daerah dan antar wilayah yang lebih luas dan terpadu yang memungkinkan lancarnya arus barang dan perpindahan penduduk. Konsep pengembangan prasarana jalan juga harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui pendekatan wilayah menuju terwujudnya Sistem Transportasi Nasional dan InternationalTindak lanjut program pembangunan prasarana jalan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan prasarana jalan baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan, yang sudah saatnya dilakukan teroboson untuk memperoleh alternatif sumber pendanaan pemeliharaan jalan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana yang diperlukan secara komprehensif, mulai dari kebijakan alokasi APBN yang melalui DIP, DAU, DAK dan APBD, serta partisipasi pengguna jalan, dan yang lebih penting lagi menciptakan iklim yang menarik bagi keikutsertaan pihak swasta dalam investasi di sektor jalan. Selain itu sense of belonging dari stakeholders perlu ditingkatkan, sehingga ada upaya untuk mempertahankan kondisi jalan yang mantap, termasuk law enforcement terhadap pelanggaran muatan oleh pengguna jalan.Dalam rangka meningkatkan peran swasta dan masyarakat di bidang prasarana jalan sedang dilakukan reformasi pengembangan jaringan jalan yang ditekankan pada dibukanya pintu investasi dalam bidang jalan tol, dan secara keseluruhan dalam rangka mendorong reformasi dan restrukturisasi kelembagaan penyelenggaran prasarana jalan, sedang dilakukan revisi UU Jalan No. 13 Tahun 1980 yang saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat antar-departemen.Sub Sektor Transportasi DaratDalam bidang transportasi darat, masih dijumpai kendala dalam keselamatan dan mobilitas angkutan, serta kualitas pelayanan jasa baik dalam ketepatan dan kelancaran, kenyamanan dan keamanan angkutan penumpang dan barang yang perlu tetap ditingkatkan. Pembangunan lalu lintas angkutan jalan, masih diperlukan peningkatan manajemen lalu lintas, keterpaduan antar moda serta sosialisasi dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan. Di bidang pembangunan perkeretaapian, walaupun peningkatan kapasitas dan jalur ganda juga merupakan prioritas di beberapa koridor utama yang telah jenuh, agar kelancaran dan keselamatan angkutan lebih ditingkatkan, namun masih dijumpai kondisi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana kereta api yang telah ada, yang membutuhkan penanganan secara lebih menyeluruh dan sistematis serta lebih ditingkatkan prioritasnya. Masalah keselamatan kereta api di perlintasan sebidang maupun pemanfaatan jalur sepanjang koridor kereta api juga masih perlu ditata kembali, upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan juga belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan pendanaan kereta api, masih dijumpai kendala dalam pelaksanaan yang perlu didukung SDM, pendanaan, sistem perencanaan, dan evaluasi serta dasar peraturan yang perlu disempurnakan.Untuk pembangunan ASDP, masih diperlukan peningkatan efektifitas dan peningkatan investasi pelayanan angkutan di wilayah terpencil dan perbatasan. Keterbatasan pendanaan pemerintah, diperlukan optimalisasi pelayanan dan keterpaduan antara pengembangan angkutan laut dan penyeberangan, serta keterpaduan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam program pengembangan wilayah serta sektor-sektor andalan lainnya. Peran serta swasta dan Pemda masih juga perlu lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan ASDP, diantaranya angkutan perintis yang disubsidi yang dikompetisikan penunjukan operatornya, agar lebih efisien. Dalam hal kelembagaan dan peraturan, masih perlu dilanjudkan proses revisi UU No. 13/1992 tentang perkeretaapian dan UU No. 14/1992 tentang jalan yang bersinergi dengan revisi UU No. 13/1980 tentang jalan dan tatanan transportasi nasional.Untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat, baik untuk angkutan jalan, kereta api dan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), selain pembangunan fisik melalui pembangunan fasilitas keselamatan, rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi darat, juga diperlukan pelaksanaan sosialisasi untuk pendidikan dan law enforcement peraturan di bidang keselamatan transportasi serta peningkatan sumber daya manusia secara terpadu dan menyeluruh, baik secara kelembagaan, peraturan serta memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Tindak lanjut program lalu lintas angkutan jalan, perlu lebih ditingkatkan kualitas pembangunan fasilitas lalu lintas jalan yang lebih berorientasi pada pendekatan koridor pelayanan sehingga kinerjanya dapat lebih optimal, juga dalam penerapan peraturan lalu lintas dan disiplin operator dan pengguna jasa angkutan serta penerapan standar minimum kelaikan sarana dan prasarana jalan. Untuk keselamatan kereta api, masih perlu diupayakan penyelesaian masalah keselamatan secara lebih terpadu, baik kondisi fisik prasarana dan sarana serta lingkungan sepanjang jalur kereta api maupun sistem teknologi, SDM dan peraturan yang mendukungnya. Masalah penanganan backlog pemeliharaan prasarana dan sarana secara bertahap dan menyeluruh, perlu didukung sistem perencanaan, program dan pendanaan serta supervisi yang lebih terpadu dan berbasis pada kinerja, serta didukung data dan sistem informasi yang lebih akurat. Selain itu, perlu ditingkatkan masalah keterpaduan antar instansi dalam menangani permasalahan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di perlintasan kereta api yang sebidang dengan jalan serta pemanfaatan dan pengamanan daerah sepanjang jalur kereta api. Dalam angkutan sungai, danau dan penyeberangan, masih perlu ditingkatkan lagi keterpaduan dan sistem pengaturan antar moda, keselamatan muatan maupun masalah kelaikan sarana dan prasarana yang ada.Tindak lanjut di bidang skema pendanaan perkeretaapian, penerapan pola pendanaan Public Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), dan Track Access Charges (TAC) serta restrukturisasi BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas serta untuk meningkatkan peluang bagi peran serta swasta, masih perlu disempurnakan dalam aspek peraturan, kelembagaan, sistem data dan informasi serta kualitas manajemen dan koordinasi antar instansi serta budaya SDM-nya serta perlunya alternative dukungan alokasi dan kontrak pelaksanaan pendanaan yang terpisah masing-masing untuk PSO, IMO dan TAC secara bertahap, dengan memperhatikan aspek-aspek administratif, akurasi data dan perhitungan dan dari aspek akuntansi, teknis pelaksanaan dan supervisi yang secara menyeluruh dapat lebih efektif dan lebih berorientasi pada hasil yang berkesinambungan. Untuk pengembangan perkeretaapian ke depan, masih diperlukan sosialisasi dan penajaman masterplan pembangunan perkeretaapian, yang terpadu dalam tatanan transportasi nasional dan wilayah, kebutuhan investasi dan pendanaan serta tahapan prioritas antar moda pendukungnya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam bidang ASDP, perlu diperjelas peran dan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek perencanaan dan pendanaan serta keterpaduan investasi dan pelayanan angkutan penyeberangan dengan angkutan laut. Dalam bidang kelembagaan, diperlukan restrukturisasi BUMN (PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) agar lebih efisien dan bersinergi dengan peningkatan pelayanan di wilayah strategis pelayanan masing-masing, serta menumbuhkembangkangkan peran serta swasta dan pemerintah daerah. Peran serta pemda dan swasta dalam pelayanan angkutan perintis darat (bus perintis dan ASDP) masih perlu diupayakan melalui penataan peran dan tanggung jawab masing-masing, sistem pendanaan dan kontrak pelayanan serta tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana-sarana yang didukung perencanaan yang berkesinambungan. 4. Kendala kendala dalam penerapan kebijakan bidang transportasi

Akan mendapatkan pertentangan dari sopir mikrolet

Perlu perlebaran jalan di beberapa ruas jalan

Membutuhkan biaya pembelian bus dan pembuatan halte

Tak adanya niat dari pemkot ataupun legislatif untuk pengadaan angkutan masal

5. Solusi untuk masalah transportasiWacana pengadaan angkutan masal di kota Malang ini sudah bergulir sejak satu dekade yang lalu. Namun hingga kini belum ada realisasinya sama sekali. Rencana pengadaan komuter Malang Kepanjen gagal terwujud, demikian juga dengan pemberlakuan bus kota. Hingga saat ini, Malang hanya memiliki satu jenis angkutan masal, yaitu mikrolet.

Padahal, keberadaan transportasi masal ini sangat membantu untuk mengurai kemacetan di Kota Malang. Pakar transportasi Kota Malang Ir Nusa Sebayang MT mengatakan, transportasi masal dapat dijadikan solusi yang efektif dalam mengurangi problem kemacetan yang sudah akut di Kota Malang ini. Agar transportasi masal lebih efektif, maka perlu diambil langkah komprehensif.

Untuk langkah pertama misalnya, bus sebagai angkutan masal ini harus mengutamakan kenyamanan dan kemanan bagi konsumennya. Untuk jenis angkutannya , diharapkan dalam bentuk bus. Namun, yang cocok bukan bus seperti yang di Jakarta. Cari ukuran bus yang lebih kecil lagi. Karena jalan jalan yang ada di malang sudah tidak muat lagi untuk ukuran bus yang seperti di Jakarta. Yang kedua, kendaraan masal tersebut juga harus dikelola oleh pemerintah atau dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga pengelolaannya bisa dikontrol oleh pemerintah. Jika seandainya pemerintah gagal mengelola angkutan masal ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan control, termasuk juga pemantauan dari DPRD Kota Malang. Dengan dikelola oleh pemkot maka kesejahteraan sopir akan terjamin. Sopirnya juga digaji oleh pemerintah.tujuannya agar sopir tidak kebut kebutan di jalan. Kebijakan ini juga harus diperkuat dengan regulasi perda atau perwali dari pemerintah.

Selanjutanya pemerintah harus menyiapkan infrastruktur lainnya. Misalnya, jalan yang berlubang dan bergelombang segera diperbaiki, selain itu pemerintah juga perlu membangun halte halte yang representative. Pemerintah juga perlu membuat peraturan mengenai kebijakan ini. Salah satu aturan yang perlu dibuat adalah membuat kebijakan hukumyang bertujuan melarang sisiwa menggunakan mobil pribadi ke sekolah. Dan bila memungkinkan perlu juga membuat perda untuk memahalkan biaya retribusi.

Pemerintah juga harus membangun halte halte di dekat kegiatan publik (misalnya : sekolah, mall, kantor, bank, dll). Agar masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke tempat tempat umum tersebut.

BAB III

Penutupa. Kesimpulan Transportasi adalah simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga dapat membentuk suatu kesatuan sistem yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Masalah utama yang terjadi di Kota Malang saat ini adalah kemacetan dan kurangnya sarana transportasi umum. Di Kota malang ini hanya ada satu jenis angkutan umum yaitu mikrolet. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan adalah Kota malang harus mempunyai angkutan masal yang representative, bisa berupa bus yang harus melewati jalan jalan yang macet untuk mengurangi kemacetan, dengan halte halte berada di dekat kegiatan public (misalnya : sekolah, mall, kantor, bank, dll). Selain itu harus ada aturan seperti perwali tentang pelarangan membawa mobil kesekolah. Perlu juga dibuat perda baru yang memahalkan tarif retribusi parkir.

b. Saran

Pemerintah harus tegas dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah transportasi di Kota Malang. Untuk mengimbanginya, masyarakat juga harus ikut mendukung kebijakan yang dirasa mampu mengatasi masalah-masalah transportasi yang ada.

Daftar RujukanAbdul Wahab, Solichin. (2001) Evaluasi Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Malang, UM Press.

Dunn, William. (2000) Analisis Kebijakan Publik Suatu Pengantar. Yogyakarta, UGM Press.

Kamaludin, Rustian. (1987) Ekonomi Transportasi. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Moenir, H.A.S. (1992) Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.

Soetisna, M.D. (1985) Manajemen Pengangkutan. Bandung, Anggota IKAPI.

Peraturan Daerah Kota Malang no 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (1993) Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. (1995) Jakarta, BP. Dharma Bhakti Group.