Click here to load reader

KemenHUB_Pedoman SPM Transportasi Darat

  • View
    284

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Standar Pelayanan Minimal Transportasi Darat

Text of KemenHUB_Pedoman SPM Transportasi Darat

  • PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB SEKTOR TRANSPORTASI DARAT

    Bidang LLAJ & Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota

    N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    1. Penetapan Rencana UmumJaringan Transportasi Jalan Sekunder

    1. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.

    a. Dasar pertimbangan

    Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder memperhatikan:

    1) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota

    2) rencana umum jaringan transportasi jalan propinsi

    2. Tata Cara Penyusunan

    Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder meliputi kegiatan : a. pengumpulan dan pengolahan data

    primer dan sekunder; b. analisis bangkitan perjalanan; c. analisis distribusi perjalanan;

    Rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder disusun berdasarkan pada : a. Kebutuhan transportasi, dimaksudkan adalah

    kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

    b. Fungsi, dimaksudkan adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan

    c. Peranan, dimaksudkan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokan dalam jaringan dalam kota dan Perdesaan menurut hirarkhinya masing-masing.

    d. Kapasitas lalu lintas, dimaksudkan adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan kendaraan.

    e. Kelas jalan, dimaksudkan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

    Posisi 16 /05/01 1

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    d. analisis pemilihan sarana angkutan; e. analisis pembebanan jaringan; f. analisis kebutuhan lokasi simpul

    transportasi; g. analisis kebutuhan ruang lalu lintas

    berupa jalan, lintas penyeberangan dan jalan rel;

    h. analisis arah dan kebijaksanaan peranan antar moda.

    3. Jangka waktu perencanaan

    Jangka waktu perencanaan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder sekurang-kurangnya 10 tahun

    4. Cakupan Materi

    Rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder memuat hal-hal sebagai berikut : a. rencana lokasi ruang kegiatan yang

    berskala lokal yang dihubungkan oleh prasarana transportas jalan dengan memperhatikan perkiraan bangkitan perjalanan orang dan/atau barang;

    b. analisis prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan antar zona berupa kecamatan/desa;

    c. analisis penentuan arah dan kebijaksanaan peranan transportasi jalan yang tidak terpisah dengan moda transportasi lain;

    Perencanaan penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder dapat dilakukan peninjauan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun sekali dan/atau dalam hal diperlukan penyesuaian berkaitan dengan adanya pertumbuhan kebutuhan angkutan Lingkup penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder meliputi : 1) simpul transportasi yaitu terminal, halte, stasiun,

    pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, bandar udara yang berskala pelayanan lokal;

    2) ruang kegiatan meliputi kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dalam kawasan andalan kabupaten/kota;

    3) ruang lalu lintas berupa jalan menurut peranan yaitu jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder yang ditetapkan sebagai jalan kabupaten/kota;

    4) ruang lalu lintas berupa lintas penyeberangan yaitu lintas penyeberangan yang melayani angkutan

    Posisi 16 /05/01 2

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    d. analisis penentuan kebutuhan lokasi dan titik simpul berupa terminal transportasi jalan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan;

    e. analisis penentuan rencana kebutuhan ruang lalu lintas yang berupa rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.

    f. Hasil penyusunan ditampilkan secara grafis dalam peta

    5. Keputusan penetapan rencana umum

    jaringan transportasi jalan sekunder

    a. Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sekunder ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Gubernur.

    b. Keputusan Bupati/Walikota tersebut memuat rencana umum perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan meliputi : 1) Rencana penetapan lokasi simpul

    transportasi; 2) Rencana penetapan ruang lalu lintas; 3) Rencana penetapan arah dan

    kebijaksanaan transportasi jalan. c. Penetapan rencana umum jaringan

    transportasi sekunder diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

    d. Penetapan Rencana Umum Jaringan

    Perdesaan/kota.

    Posisi 16 /05/01 3

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    Transportasi Jalan sekunder dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

    6. Sumber daya manusia (SDM)

    Sumber daya manusia (SDM) untuk menyusun rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder adalah : a. mempunyai kemampuan dalam

    perencanaan transportasi jalan;

    b. mempunyai pengalaman dibidang perencanaan transportasi jalan sekurang-kurang 5 tahun.

    Pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III dengan latar belakang Sipil atau Planologi atau Transportasi.

    2. Penyusunan dan Penetapan Kelas Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

    1. Penyusunan kelas jalan di jalan Kabupaten/Kota Penyusunan kelas jalan Kabupaten/ Kota memperhatikan : a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten/Kota; b. Rencana Umum Jaringan Transportasi

    Jalan Sekunder; c. Rencana Umum Jaringan Transportasi

    Jalan Primer; d. Rencana Umum Jaringan Jalan

    Kabupaten/Kota. 2. Tata Cara Penyusunan

    Penyusunan kelas jalan Kabupaten/Kota meliputi kegiatan : a. Pengumpulan dan pengolahan data

    primer; b. Analisis bangkitan perjalanan;

    Penyusunan Kelas Jalan disusun berdasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor dan konstruksi jalan.

    Posisi 16 /05/01 4

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    c. Analisis distribusi perjalanan; d. Analisis pemilihan moda; e. Analisis pembebanan perjalanan; f. Analisis kebutuhan ruang lalu lintas; g. Analisis penetapan kelas jalan.

    3. Jangka waktu perencanaan Jangka waktu perencanaan penyusunan kelas jalan di jalan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 5 tahun.

    4. Cakupan Materi

    Penyusunan Kelas Jalan Kabupaten atau Kota memuat hal-hal sebagai berikut : a. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas; b. Rencana penetapan kelas jalan;

    5. Keputusan penetapan kelas jalan

    Kabupaten/Kota. a. Penetapan kelas jalan di jalan

    Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Gubernur;

    b. Penetapan Kelas Jalan dimuat dalam buku jalan dan diumumkan dalam Berita Daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat;

    c. Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan Rambu Kelas Jalan;

    d. Penetapan kelas jalan disosialisasikan kepada masyarakat;

    Perencanaan penyusunan kelas jalan Kabupaten/ Kota dapat dilakukan peninjauan sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sekali dan/atau dalam hal diperlukan penyesuaian berkaitan dengan adanya pertumbuhan kebutuhan angkutan Buku Jalan dibuat dalam bentuk Gambar dan/atau Tabel yang meliputi kode ruas jalan, kelas jalan, dan karakteristik jalan lainnya.

    Posisi 16 /05/01 5

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    e. Penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

    6. Sumber daya manusia (SDM)

    Sumber daya manusia (SDM) untuk menyusun rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder adalah : a. Mempunyai kemampuan dalam

    perencanaan jaringan jalan dan perencanaan angkutan;

    b. Mempunyai pengalaman dibidang perencanaan jaringan jalan dan perencanaan angkutan sekurang-kurangnya 2 tahun.

    Pendidikan minimal Diploma III dengan latar belakang Teknik Sipil atau Planologi atau Transportasi.

    3. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

    1. Lokasi tapak a. Penentuan lokasi

    Penentuan lokasi tapak harus mempertimbangkan:

    1). Rencana pengembangan wilayah: a) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

    Kabupaten; b) Rencana umum jaringan transportasi jalan

    sekunder kabupaten; c) Rencana umum jaringan jalan kabupaten.

    2). Karakteristik lalu lintas: a) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan

    serta kondisi lingkungan dan/atau persimpangan jalan disekitar terminal;

    b) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;

    Posisi 16 /05/01 6

  • N O KEW EN AN GAN W AJIB KABUPATEN /KOTA

    JEN IS STAN DAR PELAYAN AN M IN IM AL KETERAN GAN

    b. Prosedur penetuan Lokasi Tapak

    3). Kondisi topografi lokasi terminal dan Kelestarian lingkungan.

    4). Memenuhi persyaratan :

    a) Terletak dalam wilayah kabupaten. b) Terletak di jalan kolektor

Search related