Click here to load reader

Makalah PKN (Presiden)

  • View
    74

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep

Text of Makalah PKN (Presiden)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan laporan makalah tentang Presiden ini dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran PKN. Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan laporan ini.Adapun penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Presiden. Dalam penulisan laporan ini, berbagai hambatan telah kami alami. Oleh karena itu, terselesaikannya laporan ini tentu saja bukan hanya karena kemampuan kami semata-mata. Namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait.Sehubungan dengan hal tersebut, perlukiranya penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pengajar Mata Pelajaran PKN kelas X-5 yaitu Bapak Isda yang telah membimbing. Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari pengetahuan dan pengalaman kami masih sangat terbatas dan jauh dari. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak agar laporan ini menjadi lebih baik dan bermanfaaat.Akhir kata dari kami, kami ucapkan terimakasih.

Cibadak, 12 Mei 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTA............................................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................................. BAB 1 PENDAHULUAN1. Latar Belakang...................................................................................... 2. Tujuan.................................................................................................... BAB 2 PEMBAHASAN 1. Pengertian Presiden .............................................................................. 2. Sejarah Ke Presidenan di Indonesia.................................................. 3. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden ....................................... 4. Syarat-syarat untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden...... 5. Sumpah dan Janji Presiden BAB 3 PENUTUPa. Kesimpulan ........................................................................................... b. Saran ..................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................

BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar BelakangPresidendanWakil PresidenIndonesia(secara bersama-sama disebutlembaga kepresidenan Indonesia) memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengansejarah Indonesia. Dikatakan hampir sama sebab pada saatproklamasi17 Agustus1945, bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Barulah sehari kemudian,18 Agustus1945, Indonesia memilikikonstitusiyang menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan (|UUD 1945)dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa. Dari titik inilah perjalanan lembaga kepresidenan yang bersejarah dimulai.Sejarah perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing. Perjalanan sejarah yang dilalui lembaga kepresidenan diwarnai setidaknya tiga atau bahkan empat konstitusi.Peraturandi bawah konstitusi hanya mengatur sebagian kecil dan itupun letaknya tersebar dalam berbagai jenis maupun tingkatan peraturan. Ini berbeda dengan lembagalegislatifdan lembagayudikatifyang memilikiundang-undangmengenai susunan dan kedudukan lembaga itu sendiri. Lain daripada itu masalah tokoh dan periodisasi juga memerlukan pencermatan lebih lanjut.Oleh sebab lembaga kepresidenan sebagian besar diatur dalam konstitusi, maka pembahasan sejarah lembaga ini akan difokuskan menurut pengaturan dalam konstitusi dan akan dibagi menurut masa berlakunya masing-masing konstitusi. Pembagian inipun tidak sepenuhnya lepas dari kesulitan di setidaknya dua kurun waktu. Pertama, periode antara tahun19491950ketika ada dua konstitusi yang berlaku secara bersamaan. Kedua, antara19992002ketika konstitusi mengalami pembongkaran ulang. Selain itu, karena dinamika yang masih terus berlangsung, maka pembahasan artikel hanya akan dibatasi sampai tahun2008atau setidak-tidaknya pertengahan2009.

1.2TujuanUntuk mengetahui lebih dalam tentang Presiden, terutama Presiden Republik Indonesia.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1Pengertian PresidenPresiden adalahkepala negarasekaliguskepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia didunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu olehwakil presidendanmenteri-menteridalamkabinet, memegang kekuasaaneksekutifuntuk melaksanakan tugas-tugaspemerintahsehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Presiden di Indonesia digaji sekitar 60 juta per bulan.

2.2 Sejarah Ke Presidenan di Indonesia Periode18 Agustus194515 Agustus1950adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan olehPPKIpada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara18 Agustus194527 Desember1949saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara27 Desember194915 Agustus1950saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasiRepublik Indonesia Serikat. Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal, terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden. Lembaga ini dipilih olehMPRdengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di hadapan MPR atauDPR.Menurut UUD 1945:1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan2) Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden3) Wakil presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya4) Presiden menetapkanperaturan pemerintah5) Presiden dibantu olehmenteri6) Presiden dapat meminta pertimbangan kepadaDPA7) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atasTentara Nasional Indonesia8) Presiden menyatakanperangdan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR9) Presiden menyatakan keadaan bahaya10)Presiden mengangkat dan menerimamisi diplomatik11)Presiden memberigrasi,amnesti,abolisi, danrehabilitasi12)Presiden memberi gelar dan tanda kehormatan13)Presiden memegang kekuasaan membentukundang-undangdengan persetujuan DPR14)Presiden berhakmemvetoRUU dari DPR15)Presiden berhak mengeluarkanperaturan pemerintah pengganti undang-undangdalam keadaan mendesak.Pada18 Agustus1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuanKomite Nasional Indonesia Pusat(KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945.Hanya beberapa bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk menetapkan haluan negara dan membentuk UU melaluiMaklumatWakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada16 Oktober1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknyaKabinet Syahrir Iyang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP. Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat,29 Juni19462 Oktober1946, dan27 Juni19473 Juli1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula antara29 Januari194827 Desember1949kabinet kembali bersifatpresidensial(bertanggung jawab kepada presiden).Saat pemerintahan, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan, diYogyakartalumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya saatAgresi Militer Belanda II. Walau ditawan musuh, nampaknya lembaga ini tidak bubar. Sementara pada saat yang sama, atas dasar mandat darurat yang diberikan sesaat sebelum kejatuhan Yogyakarta, suatuPemerintahan Darurat Republik Indonesia(PDRI) yang didirikan di pedalamanSumatera(22 Desember 1948 13 Juli 1949) mendapat legitimasi yang sah. Kondisi inilah yang menimbulkan pemerintahan dan juga lembaga kepresidenan ganda. Sebab pemerintahan darurat itupun memiliki pimpinan pemerintahan (atau lembaga kepresidenan) dengan sebutan Ketua Pemerintahan Darurat. Hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan mengenai status pemerintah darurat dan status ketua pemerintah darurat.Bagi sebagian pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa diabaikan. Apalagi pada13 Juli1949, Ketua Pemerintah DaruratSyafruddin Prawiranegarasecara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil PresidenMohammad Hattayang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkan tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang olehSoekarnodan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-perundingan, sepertiPerjanjian Roem-Royen, dilakukan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat.

2.3 Wewenang, kewajiban, dan hak Presidenantara lain: Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Memegang kekuasaan yang tertinggi atasAngkatan Darat,Angkatan Laut, danAngkatan Udara Mengajukan RancanganUndang-UndangkepadaDewan Perwakilan Rakyat(DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. MenetapkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan yang memaksa) MenetapkanPeraturan Pemerintah Mengangkat dan memberhentikanmenteri-menteri Menyatakan perang, membuat perda