MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UPAYA BELA NEGARA

Disusun oleh:

Latifah Yunifa (12030113120064)

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... 3

BAB I  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................ 4

B. Rumusan Masalah  .................................................................................................... 5

C. Tujuan ....................................................................................................................... 5

BAB II  PEMBAHASAN

A. Pengertian Bela Negara ............................................................................................. 6

B. Dasar Hukum Bela Negara ....................................................................................... 7

C. Bela Negara Sebagai Hak dan Kejiban Warga Negara ............................................. 7

D. Wujud Bela Negara ................................................................................................... 9

E. Nilai-Nilai Bela Negara ............................................................................................ 12

BAB II  PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................................... 14

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 15

2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Upaya Bela Negara”.

Makalah ini telah dirancang dan disusun sebaik mungkin, sehingga dapat memperkecil

kemungkinan adanya ketidakteraturan dalam sistematika penulisan. Akan tetapi penulis

sebagai makhluk yang tidak sempurna menyadari bahwa makalah yang penulis sajikan ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstuktif senantiasa penulis

harapkan. Harapan kami, makalah ini dapat memberikan pencerahan kepada kita selaku

mahasiswa pada khususnya, serta bagi bagi kehidupan bangsa pada umumnya.

Mudah-mudahan makalah yang sederhana ini dapat menjadi sumbangsih bagi dunia

pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan kita mengenai arti penting bela negara.

Dan pada kesempatan yang baik ini pula kami mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan makalah ini, sehingga

makalah ini dapat tersaji dihadapan para pembaca.

Semarang, 17 Oktober 2015

                                                                                                                  Penyusun

3

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Negara

Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi

tampaknya ada juga yang negatif dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan wilayah

dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca

pemerintahan orde baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak

terbendung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik

perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan

dalam upaya mencari jati diri bangsa setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu

oleh sistem pemerintahan yang otoriter.

Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme

dan rasa kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan

dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang

demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik sara dan separatisme yang sering

terjadi dengan mengatas namakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi

semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan

pribadi, telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar.

Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah

kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional

Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan

kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga

negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, baik

dari luar maupun dalam negeri.

4

B.     Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan

diambil:

1. Apa yang dimaksud dengan bela negara?

2. Apa dasar hukum bela negara?

3. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara terhadap bela negara?

4. Apa wujud bela negara?

5. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam bela negara?

C.    Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Menggali pengetahuan lebuh dalam tentang sejarah Indonesia khususnya mengenai

Bela Negara.

3. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap Bela Negara.

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bela Negara di Indonesia

Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan

kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembelaan negara bukan semata-mata

tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

UUD No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan

pertahanan negara yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia (TNI) maupun oleh seluruh

komponen bangsa. Upaya ini melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan

pertahanan negara itu antara lain dilakukan melalui pendidikan bela negara.

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan

mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat

didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara

meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan

kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer. Bela negara adalah pelayanan

oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai

pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer).

Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari masing-

masing dan setiap salah satu warga negara (kecuali untuk kasus khusus seperti fisik atau

gangguan mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya

militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan

dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela

negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka

dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara

Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan

cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard. Di negara lain, seperti Republik

China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang

menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan

cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau

6

unit personil militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga

mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan Negara.

B. Dasar Hukum Bela Negara

Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan

Nasional.

2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.

Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.

4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.

7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

C. Unsur Dasar Bela Negara

Beberapa unsur dasar bela negara adalah sebagai berikut:

1. Cinta Tanah Air.

2. Kesadaran Berbangsa & bernegara.

3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara.

4. Rela berkorban untuk bangsa & Negara.

5. Memiliki kemampuan awal Bela Negara.

6. Hari bela negara

Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 28 tahun 2006.

C.  Bela Negara sebagai Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Konsep bela negara dapat diuraikan yaitu

secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata"

menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk

menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat

didefinisikan sebagai "segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan republik

7

indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan

kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara".

Bela negara secara fisik

Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan

kewajiban konstitusional setiap warga negara republik indonesia. Tapi, seperti diatur

dalam uu no 3 tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin sistem pertahanan semesta, maka

pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih (ratih) yang terdiri dari berbagai unsur

misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra babinsa, okp

yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya. Rakyat terlatih mempunyai

empat fungsi yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan

perlawanan rakyat. tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa

damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur

rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban

masyarakat, sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat

perang di mana rakyat terlatih merupakan unsure bantuan tempur bagi pasukan reguler

tni dan terlibat langsung di medan perang.

Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan,

Maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi

warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di

barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan

tentara nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan

dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan

darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur

maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur dan

berkesinambungan. penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang

pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di

rumah sakit tentara, pengacara di dinas hukum, akuntan di bagian keuangan, penerbang

di skwadron angkutan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai

upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan "dwi-fungsi sipil". Maksudnya

sebagai upaya sosialisasi "konsep bela negara" di mana tugas pertahanan keamanan

negara bukanlah semata-mata tanggung jawab tni, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh

warga negara republik indonesia.

8

Bela negara secara non-fisik

Di masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi saat ini, justru

kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman,

Gangguan, hambatan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam seperti yang telah

diuraikan di atas.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti

"memanggul bedil menghadapi musuh". Keterlibatan warga negara sipil dalam bela

negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan

dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti

demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak

b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada

masyarakat

c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan

retorika)

d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan

menjunjung tinggi hak azasi manusia

e. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal

pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan

bangsa indonesia dengan lebih bertaqwa kepada allah swt melalui ibadah sesuai

agama/kepercayaan masing- masing.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan bela negara

secara non-fisik ini, maka berbagai potensi konflik yang pada gilirannya merupakan

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi keamanan negara dan bangsa kiranya

akan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. kegiatan bela negara secara

non-fisik sebagai upaya peningkatan ketahanan nasional juga sangat penting untuk

menangkal pengaruh budaya asing di era globalisasi abad ke 21 di mana arus informasi

(atau disinformasi) dan propaganda dari luar akan sulit dibendung akibat semakin

canggihnya teknologi komunikasi.

D. Wujud Bela Negara Oleh Mahasiswa

Mahasiswa adalah sosok intelektual yang menduduki posisi dan peran khusus dalam

kehidupan sosial kemasyarakatan. Posisi dan peran khusus itu selain dimungkinkan oleh

kepemilikan pengetahuan yang luas juga oleh kepemilikinan nilai-nilai dasar yang

9

menjadi landasan jati diri intelektualnya. Pengetahuan dan nilai-nilai dasar itu hendaknya

menyata dalam setiap teladan hidup dan perjuangan mahasiswa. Seorang mahasiswa

mestinya memiliki pengetahuan yang luas untuk bisa mengkritisi pelbagai ketimpangan

yang terjadi dalam masyarakat. karena itu, minat baca yang tinggi dan kebiasaan untuk

melakukan refleksi kritis terhadap pelbagai fenomena yang muncul amatlah dianjurkan

dan mesti menjadi menu harian para mahasiswa. Adalah sebuah ironi besar bahkan

sebuah penyangkalan terhadap jati dirinya sendiri apabila mahasiswa asing dari buku-

buku yang memuat segudang ilmu pengetahuan dan asing dari realitas masyarakat

sekelilingnya. mahasiswa mestinya memiliki semangat untuk mencari dan memiliki ilmu

pengetahuan. namun, akumulasi pengetahuan yang diperoleh dalam bangku kuliah itu

pada mestinya selalu diaplikasikan dalam setiap konteks persoalan masyarakat. Kiprah

seorang mahasiswa tidak hanya terbatas dalam tembok-tembok kampus atau dalam

bangku kuliah tetapi senantiasa digemakan keluar terutama dalam menjawabi setiap

persoalan yang terjadi dalam masyarakat. mahasiswa mestinya mampu menangkap

pelbagai fenomena timpang yang terjadi di sekitarnya, untuk kemudian dikritisi dan

dicari alternatif solusi atasnya.

Pemanfaatan inteligensi yang tinggi seperti yang telah mendasari perjuangan

mahasiswa era pra-kemerdekaan, mestinya juga mendasari perjuangan mahasiswa saat

ini. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menunjukkan pemanfaatan inteligensi

atau berada di luar ciri jati diri intelektualitasnya mestinya ditinggalkan. fenomena

absurditas intelektual, keterlibatan dalam praktik kekerasan dan pelanggaran ham, pesta

pora dan hedonisme, gaya hidup konsumtif, seks bebas, lemahnya minat membaca dan

berdiskusi, kurangnya minat belajar, serta rendahnya minat berorganisasi yang sekarang

ini menjadi ciri kehidupan para mahasiswa umumnya, mestinya ditinggalkan jauh-

jauh.selain pemanfaatan pengetahuan yang dimilikinya, mahasiswa juga mestinya selalu

berjuang menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Mahasiswa pada hakikatnya

memiliki kemampuan yang khas dan unik yang sulit ditemukan pada anggota masyarakat

kebanyakan.

Kekhasan itu justru terletak pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan jati diri

intelektualitasnya, dan nilai-nilai itu amat inheren dalam identitasnya sebagai seorang

mahasiswa. dunia mahasiswa adalah dunia akademik yang di dalamnya terkandung nilai-

nilai dasar seperti kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan objektivitas. Yang diharapkan

dari mahasiswa adalah upaya perealisasian nilai-nilai dasar tersebut dalam setiap

kiprahnya dalam lembaga pendidikan dan terutama di tengah masyarakat. Perealisasian

10

nilai-nilai dasar itu selain melalui sikap dan teladan hidup hariannya, juga mesti

direalisasikan dalam setiap upaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut.

Perjuangan mahasiswa, dalam aksi demonstrasi misalnya, hendaknya bukan

dilandasi oleh sikap primordial-kedaerahan, atau demi keuntungan eksklusif orang atau

kelompok tertentu, melainkan demi menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Hanya dengan ini mahasiswa mampu menghidupkan kembali rasa persatuan dan

kesatuan dalam masyarakat. Nilai-nilai universal kemanusiaan adalah nilai-nilai yang

senantiasa didambakan oleh setiap orang. nilai-nilai itu dapat mempersatukan dan

membangun solidaritas semua orang. Karena itu, memperjuangkan nilai-nilai seperti itu

akan mendorong rasa solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Mahasiswa dipanggil

untuk mewujudkan itu di tengah masyarakat.

Contohnya adalah pemanfaatan inteligensi sebagai modal dasar. kemerdekaan yang

telah diraih bangsa indonesia pertama-tama sebenarnya merupakan hasil pemanfaatan

inteligensi, dan bukan kemenangan senjata. Perjuangan merebut kemerdekaan melalui

perang fisik/senjata telah terbukti tidak membawa pembebasan bagi rakyat indonesia.

karena itu, mereka berusaha memikirkan alternatif lain agar bisa keluar dari situasi

penindasan pada masa itu. Munculnya pelbagai organisasi pemuda termasuk kongres

sumpah pemuda merupakan hasil nyata pemanfaatan inteligensi ini yang kemudian

membawakan hasil yang memuaskan. mahasiswa adalah kaum intelektual muda. Sebagai

kaum intelektual, mahasiswa selain bergulat dengan pelbagai ilmu pengetahuan, juga

bergulat dalam memperjuangkan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti kebijaksanaan,

kebenaran, keadilan, dan objektivitas. dalam setiap perjuangannya, mahasiswa mesti

selalu berpegang teguh pada nilai-nilai di atas. Melalui kemampuan intelek yang

dimilikinya mahasiswa mengakomodasi harapan dan idealism masyarakat yang

kemudian terbentuk dalam ide-ide atau gagasannya. Ide dan gagasan itu merupakan

kontribusi paling bermakna dalam cita-cita pembaruan dalam konteks kebangsaan.

Perang adalah keadaan konflik antara dua pihak yang besar, seperti negara,

organisasi, dan kelompok sosial, yang dikarakterisasikan dengan adanya pemakaian

senjata mematikan. Gambaran umum tentang perang adalah kampanye militer antara dua

atau lebih pihak yang pertentangan mengenai kedaulatan, daerah kekuasaan, sumber

daya alam, agama, dan isu-isu lainnya. Lalu bagaimana wujud bela negara yang dapat

dilakukan mahasiswa ketika terjadi perang? Dalam menghadapi ancaman militer , sistem

pertahanan negara menempatkan tni sebagai komponen utama, dengan didukung oleh

komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan adalah sumber

11

daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama. di sini resimen mahasiswa

adalah sumber yang paling siap untuk dimobilisasi memperkuat komponen utama.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kekuatn dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Di

komponen pendukung ini semua keluarga besar perguruan tinggi bahkan semua warga

negara dapat mengambil peran. Ditinjau dari hukum humaniter, komponen utama adalah

kombatan, komponen cadangan adalah kombatan setelah melalui mobilisasi , sedangkan

komponen pendukung adalah non kombatan.

Sistem pertahanan di manapun senantiasa padat teknologi. setiap negara senantiasa

berusaha mengungguli kemampuan pertahanan negara lain yang dianggap memiliki

potensi ancaman. Salah satu aspek yang ingin diungguli adalah teknologi

persenjataannya. Cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah dengan membeli

persenjataan dari dari negara kawan. hal itu tentu akan menguras devisa yang jumlahnya

terbatas.

Saat ini pemerintah kita dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya sebagian besar

masih membeli ini pemerintah kita dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya sebagian

besar masih membeli, padahal devisa kita sangat terbatas. Bahkan hanya untuk

memeliharapun, sebagian masih menggantungkan pada luar negeri.

 

E. Nilai-Nilai Bela Negara

Nilai-nilai bela negara yang dikembangkan adalah Cinta Tanah air, yaitu mengenal,

memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh

ruang wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan

kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara

serta bangga sebagai bangsa indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air

terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan

kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.

Nilai yang kedua adalah Sadar akan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan

membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau

keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja,

mencintai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui, menghargai dan

menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan indonesia raya,

menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

12

dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan

golongan.

Nilai ketiga adalah yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami

hakekat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada

kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara.

Nilai keempat rela adalah berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap

mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman,

berpastisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar

membantu sesama warga negarayg mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa

pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

Untuk nilai yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan

fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia,

senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja

keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan,

ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara

gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan.

Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan nyata, yakni siskamling, menjaga

kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan sampai

dengan antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat mencukupi

ketersediaan pangan daerah dan nasional, cinta produksi dalam negeri agar dapat

meningkatkan hasil eksport, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak

bangsa yang berprestasi baik nasional maupun internasional.

13

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran akan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia yang antara lain

diwujudkan melalui PPBN yang merupakan bagian dari sistem pendidikan

kewarganegaraan negara adalah merupakan tanggung jawab bersama atau secara

institusional (interdep) perlu disosialisasikan secara meluas dan konseptual dalam arti

perlu didukung lagi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan lain seperti yang

diamanatkan dalam pasal 9 UU RI No. 3 seperti ketentuan tentang pendidikan

kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, maupun pengabdian sesuai dengan

profesi. Tidak kalah penting dan akan menjadi hal fundamental adalah aspek

kesejahteraan bagi masyarakat diberbagai lapisan bawah, sehingga ada keseimbangan

antara upaya menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang seiring dengan aspek ketahanan nasional.

Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI tidak

sedikit dana yang harus dikeluarkan.

Upaya penggalangan/pembinaan masyarakat seperti di wilayah perbatasan negara

maupun di wilayah-wilayah yang rawan konflik sosial yang pada hakekatnya mempunyai

potensi ancaman keutuhan wilayah kedaulatan negara perlu mendapat perhatian/prioritas

penanganan utama bagaimanapun sulit dan berat beban negara/pemerintah yang harus

dipikul. Resiko akan kehilangan pulau-pulau lain di sepanjang perbatasan negara atau

wilayah yang bermasalah, mudah-mudahan bisa diantisipasi lebih baik dan lebih

profesional lagi.

14

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945

2. Bela Negara Mu, Ditjen Pothan Dephan RI

3. http://belanegara.dephan.go.id/mars.htm

15