19
Tugas PKn ANCAMAN TERHADAP NEGARA INDONESIA hg INTEGRASI NASIONAL DAN BELA NEGARA hg Kelompok 5 Anggota : Sabela Devita Silvia Tri Rahayuningrum Sekar Jasmine Perangai Ayu Ubaidillah Fajar Maulana Ulfa Nikmatul Lutfiana Vionita Vara Fitrianti Yulia Andriyani Zaenal Rizal Afani

Pkn (integrasi dan bela negara)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pkn (integrasi dan bela negara)

Tugas PKnANCAMAN TERHADAP NEGARA

INDONESIAhg

INTEGRASI NASIONAL DAN BELA NEGARA

hgKelompok 5

Anggota :Sabela Devita Silvia Tri Rahayuningrum Sekar Jasmine

Perangai AyuUbaidillah Fajar Maulana Ulfa Nikmatul Lutfiana Vionita Vara Fitrianti

Yulia Andriyani Zaenal Rizal Afani

Page 2: Pkn (integrasi dan bela negara)

ANCAMAN TERHADAP NEGARA INDONESIA

MEMBANGUN INTEGRASI NASIONAL MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEMBANGUN KESEDIAAN WARGA NEGARA UNTUK MELAKUKAN BELA NEGARA

Page 3: Pkn (integrasi dan bela negara)

1. Aktualisasi Pemahaman Nilai Bhineka Tunggal Ika

2. Perwujudan Nilai Bhinneka Tunggal Ika

MEMBANGUN INTEGRASI NASIONAL MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP NILAI-

NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Page 4: Pkn (integrasi dan bela negara)

AKTUALISASI BIDANG POLITIK

1. Pada saat pemilu, setiap warga negara yang memiliki hak suara sekalipun mengandung cacat pada tubuhnya (misalnya tunanetra) wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya tersebut.

2. Kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebesar 30% telah ditetapkan dalam undag-undang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghindari diskriminasi terhadap kaum perempuan.

3. Walaupun berbeda partai politik, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa dalam setiap memutuskan kebijakan dan membuat peraturan perundang-undangan.

Page 5: Pkn (integrasi dan bela negara)

AKTUALISASI BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Contoh akulturasi Bhineka Tunggal Ika dalam hukum dan pemerintahan :1. Seorang presiden atau kepala daerah harus dapat

mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial.

2. Para penegak hukum seperti : polisi, pengacara, jaksa, dan hakim, harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua para pelanggar hukum.

3. Masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di indonesia. Tidak ada perbedaan di mata hukum antara rakyat kecil dan para pejabat

Page 6: Pkn (integrasi dan bela negara)

AKTUALISASI BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Satu suku dengan suku lainnya saling menghormati tanpa ada perasaan bahwa sukunya lebih baik dibanding suku lainnya.

2. Setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta dalam mengembangkan kebudayaan nasional

Page 7: Pkn (integrasi dan bela negara)

AKTUALISASI BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN

1. Setiap WNI wajib memiliki sifat bela negara, baik ketika kondisi negar dalam keadaan terancam maupun dalam kondisi aman.

2. Setiap unsur TNI/Polri menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

3. Setiap individu dan masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya.

Page 8: Pkn (integrasi dan bela negara)

Perwujudan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara dalam Memperkuat Integrasi NasionalPerwujudan nilai-nilai tersebut dapat

dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.A. Pendekatan

StrukturalMerupakan upaya penanaman nilai-nilai Bhinneka

Tunggal Ika dalam rangka memperkuat integrasi nasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara. Kebhinnekaan suatu negara hendaknya tidak boleh menjadi ancaman bagi negara itu sendiri sehingga negara harus menghindari kehidupan yang primordialisme (faham yang mementingkan satu kelompok tertentu). Negara dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis multikultural yang menanamkan kebanggaan akan kebhinnekaan bangsa. Sehingga kebhinnekaan dapat tertanam sejak dini.

Page 9: Pkn (integrasi dan bela negara)

B. Pendekatan Kultural

Merupakan upaya penanaman nilai-nilai kebhinekaan kepada masyarakat, dengan cara memberikan sosialisasi pada seluruh masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran pentingnya kebhinekaan, serta menciptakan masyarakat yang saling menghormati perbedaan terhadap kebudayaan bangsa.

Seluruh warga negara harus memiliki tanggung jawab bersama dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan untuk memperkuat integrasi nasional.

Page 10: Pkn (integrasi dan bela negara)

1 2 3Arti Penting Bela Negara

Partisipasi Warga Negara

Bentuk Usaha Bela Neg

ara

MEMBANGUN KESEDIAAN WARGA NEGARA UNTUK MELAKUKAN BELA

NEGARA

Page 11: Pkn (integrasi dan bela negara)

ARTI PENTING BELA NEGARAUpaya setiap warga untuk mempertahankan NKRI dari segala

bentuk ancaman. UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI dan komponen bangsa lain. Prinsip penyelenggaraan pertahanan sbg berikut:1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara.

3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan.

4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat.

6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, dll.

Page 12: Pkn (integrasi dan bela negara)

Arti penting kesadaran warga negara untuk bela negara, yaitu sebagai berikut.1. Sebagai syarat berdirinya suatu negara.2. Untuk melindungi kedaulatan negara.3. Untuk mempertahankan keutuhan wilayah

negara.4. Untuk semua warga negara agar memiliki

kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta terhadap pembelaan negara.

Page 13: Pkn (integrasi dan bela negara)

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN BELA NEGARA

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional.

2. UU No. 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

3. UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam NRI. Diubah oleh UU No. 1 Tahun 1988.

4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri.

5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri.

6. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 Ayat 3.7. UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Page 14: Pkn (integrasi dan bela negara)

PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA NEGARA

1. Membantu pihak penegak hukum dalam mencari dan menangkap perilaku kejahatan

2. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara misalnya lambang negara dan bendera negara

3. Membantu dan meringankan korban bencana alam4. Meleatarikan SDA dengan cara menanam tumbuhan, mengadakan

penghijauan, tidak merusak lingkungan5. Memerangi segala bentuk kejahatan6. Menciptakan dan memelihara kebersihan7. Ikut mengawasi keamanan wilayahnya masing-masing8. Melaporkan segala hal yang dianggap mencurigakan, meresahkan,

dan mengancam keamanan warga pada pihak terkait

Page 15: Pkn (integrasi dan bela negara)

Secara Fisik dan Non-fisik :1. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan disamping menjaga hak dan kewajiban warga negara , didalamnya juga mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara . kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar , menengah dan tinggi merupakan wujud dari keikutsertaan warga negara dalam upaya upaya bela negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

BENTUK USAHA BELA NEGARA

Page 16: Pkn (integrasi dan bela negara)

2. Pelatihan dasar kepemimpinanSalah satu contoh komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam oganisasi resimen mahasiswa (menwa) . anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahamn dasar –dasar kemiliteran dan bisa didaya gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara.

3. Pengabdian sebagai prajurit TNI Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002 , TNI merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara . dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa , melaksanakan operasi militer selan perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Page 17: Pkn (integrasi dan bela negara)

4. Pengabdian sesuai dengan profesi

Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu ntuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang , bencana alam atau bencana lainya, seperti polisi , tenaga medis tim SAR petugas palang merah indonesi (PMI) relawan dan pramuka

Page 18: Pkn (integrasi dan bela negara)

BENTUK USAHA BELA NEGARA

Secara Umum :1. Upaya bela negara terhadap ancaman militer2. Upaya bela negara terhadap ancaman penyalahgunaan

narkoba3. Upaya bela negara terhadap ancaman KKN4. Upaya bela negara terhadap ancaman perusakan

lingkungan5. Upaya bela negara terhadap ancaman kemiskinan6. Upaya bela negara terhadap ancaman kebodohan7. Upaya bela negara terhadap ancaman lunturnya persatuan

dan kesatuan bangsa lain.8. Upaya bela negara terhadap ancaman budaya yang negatif9. Upaya bela negara untuk mengharumkan nama bangsa di

mata dunia

Page 19: Pkn (integrasi dan bela negara)

••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Thanks For Your Attantion”

terimakasihselesaiterima kasih