BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau Negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Tidak ada satu negarapun yang bisa menerapkan suatu sistem perekonomian secara ekstrim. Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting sebagai wasit dalam megawasi jalannya perekonomian. Pemerintah perlu mendukung dan melindungi para pelaku ekonomi atau masyarakat ekonomi lemah demikian pula terhadap para pengusaha muda, dengan berbagai kebijakan yang meringankan, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh mandiri. Berikut mari kita bahas lebih dalam mengenai sistem perekonomian yang ada di negara kita dan system perekonomian dunia.BAB II

PEMBAHASAN

A. LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong. Di dalam usaha-usaha membina sistem eonomi yang khas bagi Indonesia, kiranya, sebaiknya kita berpegang pada pokok-pokok fikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen "Lahirnya Pancasila" dan UUD 45, khususnya pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34. Dari Pancasila adalah sila "Keadilan Sosial" yang paling relevan untuk ekonomi. Sila ini mengandung dua makna, yakni sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Ditempatkan dalam persepketif sejarah maka hasrat ingin mengejar pembagian pendapatan yang adil mudah difahami. Pembagian pendapatan di masa penjajahan adalah sangat tidak adil. Kurang daripada 3% dari jumlah penduduk [yang terutama adalah bangsa asing] menerima lebih dari 25% dari pendapatan nasional Indonesia. Karenanya, maka pola pembagian pendapatan serupa ini perlu dirombak secara drastis. Akan tetapi yang dikejar bukan saja "masyarakat yang adil dalam pembagian pendapatannya" tapi juga "masyarakat yang makmur". Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan dari pendapatan nasional harus juga meningkat. Di masa penjajahan, pertumbuhan eonomi berlangsung berdasarkan free fight competition liberalism. Dalam pertarungan kompetisi ekonomi serupa ini, bangsa Indonesia tertinggal oleh karena tidak memiliki alat-alat produksi yang compatible. Maka sistem ekonomi liberal serupa ini menambahkan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan, karena yang ekonomi kuat, semakin kuat, sedangkan yang lemah ketinggalan. Guna menghindari pengalaman pahit serupa inilah, sila "Keadilan Sosial" menekankan perlunya: demokrasi ekonomi. Hakekatnya adalah suatu medezeggenschap di dalam unit ekonomi [pabrik, perusahaan, ekonomi negara dan lain-lain]. Prinsip demokrasi ekonomi ini terjelma dalam UUD 45 pasal 23, 27, 33 dan 34. Di dalam pasal 23 yang menonjol adalah hak budget DPR-GR. Ini berarti bahwa pemerintah boleh menginginkan rupa-rupa hal, rencana dan proyek, akan tetapi pada instansi terakhir adalah rakyat sendiri yang memutuskan apakah rencana atau proyek bakal dilaksanakan, oleh karena hak-budget, hal menetapkan sumber penerimaan negara [pajak] dan macam-macam serta harga mata uang berada di tangan DPR-GR. Inilah prinsip medezeggenschap atau demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi pancasila kita. Dan untuk mencek kemudian apakah pemerintah tidak menyimpang dari kehendak DPR-GR, maka DPR-GR dapat menggunakan pemeriksaan melalui Badan Pemeriksaan Keuangan. Tentu semuanya ini di dalam iklim kehidupan kenegaraan di mana rechtszekerheid terjamin. Oleh karena itu, pasal 27 mewajibkan semua kita [baik penguasa tertinggi maupun warga negara biasa] menjunjung Hukum. Di dalam sistem ekonomi yang menjamin demokasi-ekonomi maka tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak [pasal 27]. Hak atas pekerjaan tidaklah melulu privilege suatu kliek atau golongan tertentu. Semua berhak memperoleh equal opportunity. Akan tetapi manakala ia jatuh terlantar menjadi fakir miskin, maka naluri kemanusiaan kita, sesuai jiwa Pancasila, menugaskan kepada negara untuk memelihara mereka yang terlantar itu [pasal 34]. Prinsip demokrasi ekonomi juga menjelma dalam pasal 33 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluaragaan". Di sini [dalam pengjelasan tentang UUD] menonjol tekanan pada "masyarakat": "Produksi dikerjakan di bawah pimpinan atau pemilikan anggotanggota masyarakat." Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. "Masyarakat" tidak sama dengan "negara". Sehingga jelaslah bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak saja menolak free fight liberalism akan tetapi juga etatisme [ekonomi komando], di mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdomisili penuh dan mematikan inisiatif masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahwa negara lalu berpangku-tangan. Pasal 33 juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sedangkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dikuasai negara untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Jadi negara menguasai sektor-sektor yang strategis. Maka dapatlah sistem ekonomi pancasila ini diumpamakan seperti lalu-lintas di Jakarta. Masing-masing anggota masyarakat bebas berjalan di jalan-jalan. Akan tetapi dalam kebebasan itu terkandung pertanggungjawaban untuk mengutamakan kepentingan umum. Kita tak bisa sesuka hati tancap gas dan membahayakan lalu-lintas. Karena itu maka peraturan lalu-lintas harus dipatuhi. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas, polisi lalu lintas menguasai tempat-tempat strategis, seperti simpang empat, lima dan sebagainya. Polisi lalu lintas tidak menguasai semua jalan, paling-paling sewaktu ia mencek dan mengontrol. Jalan yang kita pijak, hawa yang kita hirup, sungguh pun kita jalani, adalah bukan milik individu, tetapi milik negara. Maka begitulah secara sederhana sistem ekonomi Pancasila. Ia tidak ketat seperti sistem ekonomi etatisme ala Uni Sovyet, tidak pula liberal ala Amerika Serikat. Ia adalah kebebasan dengan tanggungjawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat yang adil dan makmur atas landasan demokrasi ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. (GBHN 1993).

Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981).1. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.2. Komitmen pada upaya pemerataan.3. Kebijakan ekonomi nasionalis4. Keseimbangan antara perencanaan terpusat 5. Pelaksanaan secara terdesentralisasi

Ciri Ciri Ekonomi Pancasila1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembangunan di Bidang Ekonomi UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaanya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasab di atas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena pembukaan UUD 1945 bserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai Batang Tubuh UUD, maka tujuan itupun dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal seperti dalam pasal 23, pasal 27 serta pasal 33 dan 34. namun demikian, diantara pasal-pasal yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi pasal 33.Pasal 33 tersebut menyatakan sebagai berikut :1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekelurgaan.2. Cabang-Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terjkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengenai pasal ini penjelasan UUD mengatakan : Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi di kerjakan oleh semua. Untuk semua di bawah pimpinan atau pemikiran anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang di utamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengusai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tuympuk produksi jatuh ketangan orang-orang yang banyak ditindasinya. Hanya perusaan yang tidak mengusasi hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang. Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang amat penting karena pasal ini menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Bahwa masalah perekonomiandi cantumkan dalam suatu pasal di bawah Bab mengenai Kesejahteraan Sosial, mempunyai makna yang dalam dan menunjukan dengan jelas bahwa tujuan ekonomi nasional adalah untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak dan bukan untuk orang perorangan atau suatu golongan. Dalam pasal 33 UUD 1945 ini pula di tegaskan asas demokrasi ekonomi dalam dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut, GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang di dasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tangggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan sigiat-giatnya yang nyata. Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang perlu terus menerus dipupuk dan dan di kembangkan.Ciri-ciri positif tersebut adalah sebagai berikut :1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4. Sumber-sumber Kekayaan dan keungan Negara digunakan dengan permufakatan lembanga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilikh dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak dan penghidupan yang layak.6. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatjannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga Negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.8. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.Sebaliknya, dalam Domokrasi Ekonomi harus dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut :1. Sistem free Fight Liberalime yang membutuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan stuctural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.2. Sistem etatisna dalam nama Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominant serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi sector Negara.3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam mengembangkan kopresi, Presiden mengatakan dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1983 : Dalam rangka mendorong prakarsa dan partisipasi rakyat itu, pengembangan koperasi merupakan usaha yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan semangat dan kehendak pasal 33 UUD. Dalam Repelita IV koperasi harus semakin l;uas dan berakar alam masyarakat, sehinga koperasi secara bertahap dapat menjadi salah satu sokoguru perekonomian nasional kita. Untuk itu peranan dan usaha koperasi perlu ditingkatkan dan diperluas bebagai sector. Seperti sector pertaniaan, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan, dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan koperasi dibergaigai bidang tadi, maka akan di dorong dan dikembangkan kerjasama anatara koperasi dengan usaha swasta dan usaha Negara. Di samping itu juga kita akanlanjutkan penggunaan koperasi fungsional seperti koperasi buruh dan kariawan perusahaan, koperasi pegawai negeri, koperasi mahasiswa dan sebagainya sehingga koperasi makin memasyarakat dan makin membudaya. Dengan demikian terhadapt tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Demokrasi Ekonomi yang sector Negara, sector swasta dan koperasi. Ketiga sector ini harus dikembangkan secara serasi dan mantap.B. DESKRIPSI PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTABung Hatta adalah salah satu the founding father dan tokoh proklator republik indonesia bersama soekarno. Dalam sejarah percaturan politik dan pemikiran politik diindonesia pada masa kolonialisme dan pendudukan jepang sserta pada era kemerdekaan mereka menjadi aikon bangsa indonesia dalam merancang indonesia yang merdeka dan beraulat, berkesejahteraan. Sekilas menelusuri kehidupan pribadin Hatta (1902-1980), keluarganya, serta pendidikan dan perjuangan politiknya sangat penting karena sangat berpengaruh dalam bentuk cara berpikir. Hatta ketika kecil di Minagkabau terjaadi gejolak dan peperangan akibat prilaku kolonial belanda banyak berbuat tidak adil dan semena-mena pada rakyat.sehingga berakhir pada peperangan antara nagari kamang bukittiggi dengan pmerintah kolonial belanda pada 1908. Hatta disekolahkan oleh oran tuanya di Sekolah Rakyat, hanya tiga tahun ia pindah kesekolah belanda,yakni Europese Lagere School (ELS). kemudian dia kuliah di belanda di Handels Hoogere School, dengan mengambil jurusan ekonomi perdaganga. Perjuangan Hatta pada pergulatan politik yang mempengaruhi pembentukkan kepribadiannya adalah ikut terlibat dalam kegiatab Jon Sumatrane Bon (JSB), serta pergaulannya dengan orang terkemuka dijakarta. Antara lain H Agus Slamim, Abdoel Moeis. Dibelanda Hatta pernah memimpin Perhimpunan Indonesia (PI), melalui organisasi ini dia menegaskan perlunya sikap Nonkooperatif untuk mengusir imperialisme Belanda demi tercapainya indonesia merdeka. Melalui semboyang indonesia merdeka sekarang juga! Hatta menghadiri forum internasional atau kongres anti inperialisme. Pada kongres anti imperialisme di Brussel pada 1927 dia berkenalan dengan tokoh dari belahan negara lain seperti tokoh pergerakn India Pandit Jawarha Nehru. Atas hasil pergulatannya dengan dunia luar dan dalam negri Bug Hatta menjadi tokoh yang menakutkan bagi Belannda dengan ketajaman berpikirnya. Memang menyelami pemikiran politik Hatta tentang politik keindonesia ibarat menyelam samudra luas. Begitu luas pemmaham yang beliau sumbagkan tentang konsep Negara yang ideal bagi tegaknya indosesia yang beradab, mandiri, dan sejahterah. Ada beberapa hal penting pemikiran politik Bung Hatta yang tersohor tentang Demokrasi Ekonomi yang mendampingi demokrasi politik antara lain: Menurut Hatta kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, khusunya hajat hidup orang banyak,yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu tidak berlaku sisem ortodoksi ekonomi sebagaimana pula demokrasi politick menolak otokrasi politik. Dalam demokrasi ekonomi yang diajukan Bung Hatta berlaku parisipasi ekonomi, dan emansipasi ekonomi. Denokrasi itulah yang dimaksudnnya yang bermakna pada paham kerakyatan, bahwa rakyat adalah berdaulat.Bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahterah. Untuk mencapai itu menurut Hatta, Pertama, harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat. Kedua, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar swasta dan koperasi. Bagi Bung Hatta kondisi seperti itu bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Atas pemikiran itu Hatta di juluki sebaga bapak kedaulatan, bapak koperasi (ekonomi) bangsa ini. Atas pemikiran-politik tentang kedaulatan rakyat tersebut Bung Hatta mengalami tudingan oleh kawan-kawan seperjuangannya dan para analisis tentang pokok ajaran pikirannya tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dikemudian hari. Misalnya dalam konteks pemikiran islam perannya dalam menghapus tujuh (7) kata Piagam jakkarta menjelang proklamasi kemerdekaan, telah menyebabkan dirinya tidak sebagai kelompk islam. Misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Khar Muzakkar, M. Natsir, Syafruddin Prawira Negara dan lain-lain. Mengatakan sebagai kelompok nasionalis seperti Soekarno, dan Sjahrir.Hatta juga dicap sebagai kelompok Nasionalis Sekuler sebagai antitesis dari nasionalis islam. Demiian yang dikatakan TH. Sumartana dan MC Ricklefs. Lain dari pada itu, Endang Saifunddi Anshari mengatakan Hatta adalah nasionalis muslim sekuler.

C. TUJUAN SISTEM EKONOMI

Tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:a. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.b. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.c. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara anggota masyarakat : sebagai upah/ gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.d. Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri. (Grossman, Gregoary, 1967).

Tujuan dan Sasaran Demokrasi Ekonomi Indonesia

Menurut San Afri Awang Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, tujuan utama penyelenggaraan demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:a. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.b. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.c. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.d. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.e. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, koperasi harus bisa memberikan sumbangan nyata kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan maka koperasi yang diharapkan akan menjadi sokoguru perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain baik pemerintah maupun swasta.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Demokrasi Ekonomi Indonesiaa. Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaanb. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambunganc. Mendorong pemerataan pendapatan rakyatd. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasionalCiri-ciri Positif Demokrasi Ekonomi

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat d. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara e. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dalam menentukan pekerjaan dan penghidupan yang layak.f. Hak milik perseorangan diakui, tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.g. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atas permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedangan pengawasan dan kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan h. Potensi inisiatif, serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi

a. Sistem persaiangan bebas (free fight liberalism) yang akan menyebabkan homo homini lupusb. Sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakatc. Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekkonomi pada satu kelompok yang akan merugikan masyarakat

D.STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkuatan. Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern. Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).Perubahan Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke ekonomi modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri manufaktur denganincreasing return to scale(relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi structural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan penawaran agregat (produksi dan penggunaan factor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).1.Teori Teori perubahan structural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula bersifat subsisten (pertanian tradisional) dan menitikberatkan sector pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri dan jasa.Ada 2 teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi structural). Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan (urban).Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama.Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten.Over supplytenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah. Di dalam kelompok negara-negara berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga decade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara.Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah factor-faktor internal berikut:1)Kondisi dan struktur awal dalam negeri (economic base)2)Besarnya pasar dalam negeri3)Pola distribusi pendapatan4)Karakteristik industrialisasi5)Keberadaan SDA6)Kebijakan perdagangan LN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaSubandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:1.factor produksi2.factor investasi3.factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran4.factor kebijakan moneter dan inflasi5.factor keuangan negaraSedangkan Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam teoti-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari factor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi.Akan tetapi, factor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.Dengan katalain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

1.Faktor-faktor Internala.Factor ekonomi, antara lain: Buruknya fundamental ekonomi nasional Cadangan devisa Hutang luar negeri dan ketergantungan impor Sector perbankan dan riil Pengeluaran konsumsib.Faktor non ekonomi, antara lain:o Kondisi politik, social dan keamanano PMA dan PMDNo Pelarian modal ke luar negerio Nilai tukar rupiah2.Faktor-faktor Eksternal Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia

E. EVOLUSI EKONOMI INDONESIA Krisis ekonomi adalah proses penyesuaian suatu struktur perekonomian dalam proses evolusinya. Krisis ekonomi mendorong adanya koreksi dari beberapa ekonom sebagai mekanisme adaptasi alamiah untuk memperbaiki kinerja perekonomian saat ini. Setiap koreksi merupakan bagian dari proses penyesuaian perekonomian Indonesia terhadap perubahan lingkungan. Serupa dengan evolusi alamiah mekanisme koreksi dapat berupa proses anagenesis dan cladeogenesis. Pendekatan koreksi terhadap bagian-bagian tertentu dalam suatu sistem perekonomian serupa dengan proses cladeogenesis. Hal ini tampak jelas dalam perekonomian Indonesia pasca krisis 1998. Sementara, pendekatan koreksi terhadap sistem sampai dengan landasan epistimologis ilmu ekonomi merupakan proses koreksi yang serupa dengan proses anagenesis. Kondisi ini pernah terjadi pada peralihan sistem ekonomi orde lama ke orde baru. Umumnya para ekonom yang masih mempercayai prinsip-prinsip ekonomi ortodoks yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang rasional menggunakan pendekatan pertama dalam melakukan koreksi terhadap perekonomian. Koreksi terhadap perekonomian dalam pendekatan ini diprioritaskan untuk memperbaiki kinerja sistem perekonomian tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar homoeconomicus dalam implementasinya. Perbaikan institusi perekonomian baik infrastruktur maupun suprastruktur perekonomian menjadi jalan utama dalam mengkoreksi perekonomian dari krisis ekonomi. Pendekatan kedua dilakukan melalui pendekatan yang mengkoreksi prinsip-prinsip dalam sistem perekonomian namun juga terhadap metodologi ilmu ekonomi. Para ekonom dengan yang menggunakan pendekatan ini umumnya menolak asumsi rasionalitas yang melekat secara inheren pada mazhab ekonomi ortodoks. Contoh terkini bagaimana implementasi pendekatan kedua ini adalah pembentukkan Grameen Bank di Bangladesh. Apa yang terjadi di Grameen Bank serupa dengan yang pernah dirintis oleh para ekonom seperti Mubyarto, Dawam Rahardjo dan Sri Edi Swasono. Para ekonom tersebut memiliki perspektif berbeda tentang cara perekonomian Indonesia bekerja dengan metode yang sangat Indonesia dan berbeda dengan metode rasionalitas dalam ilmu ekonomi ortodoks. Pendekatan alternatif ini dalam beberapa publikasi dikenal dengan ekonomi pancasila dan demokrasi ekonomi. Dua pendekatan heteorodoks ini diperkenalkan oleh dua ekonom senior dari dua Fakultas Ekonomi terpandang di negeri ini. Berdasarkan konteks di atas pertanyaan tentang posisi ilmu ekonomi ortodoks maupun heterodoks dalam proses keparipurnaan evolusi ekonomi Indonesia menjadi relevan. Sebelum menjawabnya tidak ada salahnya jika kita melihat kondisi saat ini perekonomian Indonesia. Kondisi saat ini perekonomian Indonesia yang sering pula disebut oleh sebagai hadiah-hadiah masa lalu dari seluruh proses evolusi baik secara anagenesis maupun cladeogenesis. Anagenesis terjadi pada saat perubahan perekonomian orde lama ke orde baru, sementara koreksi sistem perekonomian pasca krisis tahun 1998 menggambarkan cladeogenesis pada perekonomian Indonesia. Selain kondisi saat ini, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah potensi dan lingkungan ekonomi Indonesia di masa depan. Pada situasi seperti inilah ada baiknya kita melihat bagaimana perkembangan aplikasi ilmu ekonomi heteodoks yang digagas oleh Muhammad Yunus di Bangladesh melalui Grameen Banknya. Dalam berbagai catatan perkembangan Grameen Bank-nya terdapat salah satu simpulan penting yang dapat diangkat yaitu Muhammad Yunus meskipun belum mampu mengembangkan ilmu ekonomi heterodoks yang sesuai dengan negaranya namun beliau mampu mengembangkan aplikasi ilmu ekonomi heterodoks di Bangladesh. Proses tersebut tidak terlepas dari adaptasi baik yang dilakukan oleh Muhammad Yunus melalui pengenalan terhadap kondisi internal masyarakatnya yang memiliki struktur asumsi berbeda dengan struktur masyarakat dalam ilmu ekonomi heterodoks. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ada baiknya para ekonom mulai lebih jernih dalam melihat persoalan perekonomian Indonesia. Setiap ekonom harus mampu keluar dari kotak mazhab mereka masing-masing dalam melihat karakter pelaku ekonomi di Indonesia yang masih terdiri dari pelaku sektor modern dan sektor tradisional yang saling diklaim oleh para ekonom ortodoks maupun heterodoks terdapat dalam struktur ekonomi yang terpisah satu dengan yang lain. Hal tersebut dikonfirmasi oleh data statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian yang menyumbang tidak lebih dari 30% dari produktivitas nasional saat ini. Kondisi di atas secara gamblang menunjukkan bahwa anagenesis yang terjadi dalam perekonomian Indonesia tidak terjadi secara sempurna. Proses anagenesis perekonomian Indonesia terjadi secara sektoral atau dapat dianalogikan terjadi hanya pada bagian kepala dan tenggorokan. Kondisi tersebut pasca tahun 1998 ternyata mengalami proses cladeogenesis yang cepat sehingga membentuk kondisi perekonomian Indonesia seperti saat ini. Sementara bagian dada, perut dan organ lain dalam perekonomian Indonesia tampak hanya mengalami cladeogenesis dari struktur perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Sejauh ini solusi yang ditawarkan oleh para ekonom ortodoks belum optimal mendorong proses anagenesis perekonomian Indonesia untuk serupa dengan kondisi lingkungan ekonomi baik regional Asia maupun global. Sementara di sisi lain para ekonom heterodoks masih berusaha mempertahankan bentuk struktur tubuh perekonomian Indonesia sama seperti kondisi di awal kemerdekaan yang diklaim sebagai kondisi ideal ekonomi Indonesia. Pencegahan terhadap proses anagesis menjadi salah satu jalan dalam mempertahankan kondisi ideal ini.

BAB IIIPENUTUP

Pada situasi Indonesia saat ini, diperlukan kearifan dari setiap unsur untuk menentukan arah perekonomian Indonesia apakah akan menyesuaikan diri secara total atau berproses anagenesis atau akan melakukan proses cladeogenesis. Hal ini menjadi suatu agenda besar yang harus diselesaikan oleh setiap pemimpin dan seluruh ekonom di negeri ini dalam memparipurnakan proses evolusi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Affif, Faisal. 1994. Menuju Pemasaran Global. Bandung: ErescoJhingan. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terjemahan D.Guritno, S.H Pers. JakartaJuoro, Umar. 1990. Eknomi Pembangunan dan Perencanaan. Bandung: BlantikaKusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: AlumniLubis, T.Mulya. 1986. Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sudarsono, Juwono. 1990. Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: Prisma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................iDAFTAR ISI ..............................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 1.1. Latar Belakang Masalah .......................................................................................1BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................................22.1. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia ..............................................22.2. Depkripsi Pemikiran Mohammad Hatta ..92.3. Tujuan Sistem Ekonomi ..............................................................................112.4. Struktur Perekonomian Indonesia .......................................................142.5. Evolusi Ekonomi Indonesia ............................................................17BAB III PENUTUP ...20DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas kesehatan dan berkah dariNya kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang aktualisasi demokrasi ekonomi pancasila tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.Penulisan ini mungkin masih jauh dari kata sempurna kami menyadari itu , oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat kami harapkan dan kami akan menerima dengan senang hati dan kami ucapkan terima kasih supaya kami dapat lebih baik dalam menyusun makalah selanjutnya dengan baik dan benar.Harapan kami makalah ini dapat memberikan informasi tentang aktualisasi demokrasi ekonomi pancasila. Dan dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya.

Semarang, 22 Mei 2014

Penyusun

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANAKTUALISASI DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA

Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Pendidikan KewarganegraanDosen Pengampu: Ruhadi

Penyusun:Kelompok 6, Rombel 82REZHANIA PRATHISTA D5112413038MUHAMMAD FATKHURROHMAN5202413051ADHEN PRAMUDIANTO5213413061 INTAN CAHYANI 6101413008 MOKHAMAD YUSRI 61014113047UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2014