HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Oleh :

NAMA : LILIS SURIANI

NIM : (K1A1 13 029)

KELOMPOK : IV (Empat)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2015

Hubungan Negara dan warga Negara

A,Penduduk dan warga negara

Sering kali ditemukan pemahaman yang keliru mengenai pengertian antara penduduk

dan warga Negara.istilah penduduk sering digunakan untuk menjelaskan pengertian warga

Negara,dan sebaliknya istilah warga Negara sering dipergunakan untuk pengertian

penduduk.Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut,pasal 26 UUD 1945 memberikan

batasab atau pengertian antara penduduk dan warga Negara.Berkaitan dengan masalah-

masalah kewarganegaraan Indonesia,pasca reformasi tela diundangkan UU Nomor 12 tahun

2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006.Keberadaan

Undang-undang ini untuk menggantikan UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 1967 tentang

perubahan Pasal 18 UU Nomor 62 tahun 1958.

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan,meliputi :

a. Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia

b. Syarat dan tatacara memeperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

c. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

e. Ketentuan Pidana.Selain itu,UU Nomor 12 Tahun 2006 didalam penjelasannya

juga diuraikan mengenai asas-asas kewarganegaraan,baik asas-asas umum atau

universal maupun asas-asas khusus.

Adapun asas-asas Kewarganegaraan yang bersifat umum (Universal) yang

diuraikan dadalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006 adalah sbb.

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan berdasarkan Negara

tempat kelahiran.

2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran,yang

diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

UU Nomor 12 tahun 2006

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur

didalam UU Nomor 12 tahun 2006

Selain asas tersebut diatas,beberapa asas khusus juga menjadi dasar

penyusunan UU Nomor 12 tahun 2006 adalah sbb:

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan

kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,yang

bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang

memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menetukan bahwa

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar

negeri

3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintah

4. Asas kebenaran substantive adalah prosedur pewarganegaraan seseorang

tidak hanya bersifat administrative,tetapi juga disertai substansi dan syarat-

syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan

dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar

suku,ras,agama,golongan,jenis kelamin dan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah

asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara

harus menjamin,melindungi,dan memuliahkan hak asasi manusia pada

umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal

ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara

terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menetukan bahwa seseorang yang

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

umumnya.

B. Hak dan kewajiban warga Negara dan Negara berdasarkan UUD 1945

Sebelum diuraikan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban warga

Negara,terlebih dahulu dijelaskan mengenai eksistensi dari Negara itu dibentuk.Untuk

menguraikan mengenai asal mula dan timbulnya kekuasaan Negara maka diperlukan teori-

teori tentang Negara.penjelasan mengenai teori-teori Negara menjadi sangat penting untuk

dikemukakan untuk menjelaskan secara mendalam kekuasaan Negara yang begitu

besar.Penjelasan mengenai teori-teori Negara ini juga akan bermanfaat untuk menemukan

“benang merah” hubungan antara Negara dan warga Negara.Beberapa fakta menunjukkan

bahwa hubungan Negara dan warga Negara timpang dan belum berjalan dengan baik.Dalam

beberapa kasus,Negara sering kali menunjukkan perilaku sewenang-wenang terhadap warga

negaranya,sehingga warga Negara ditempatkan pada posisi yang sangat lemah dan sangat

rendah.Dalam posisi yang demikian ini,warga Negara sering menjadi korban dari perilaku

otoriter dan kesewenag-wenangan Negara.Kasus pergusuran pemukiman penduduk tanpa

melalui proses peradilan yang “adil”,pemberian ganti rugi lahan masyarakat yang belum

layak,dan masih banyak kasus-kasus lain itu menunjukkan bahwa hubungan Negara dengan

warga Negaranya belum berjalan dengan baik.

Secara teoritis,bahwa Negara merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk

mewujudkan kepentingan masyarakat,kepentingan bersama,dan kepentingan umum.Negara

sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar digunakan untuk melindungi

kepentingan rakyat dan kepentingan umum.Untuk itu,Negara sebagai lembaga harus

netral,tidak memihak,dan berlaku adil untuk semua golongan dan masyarakat.Seperti yang

dikemukakan Arif Budiman (1996) bahwa Negara itu merupakan lembaga netral,tidak

berpihak,berdiri diatas semua golongan masyarakat,dan mengabdi pada kepentingan

umum,tetapi itu hanyalah konsep teoritis yang utpis.Bahkan menurutnya,diIndonesia itu yang

dominan adalah Negara itu hanya melayani kepentingan satu atau beberapa kelompok yang

dominan dimasyarakat.

Secara teoritis pula,ada sebagian kalangan yang berpandangan bahwa hubungan

Negara dan warga Negara merupakan hubungan fungsional,hubungan interaktif,dan

hubungan dialogial.Negara juga wajib melindungi warga negaranya untuk mendapatkan rasa

aman,nyaman,damai,dan tenteram.Sebagai imbalannya bahwa warga Negara memiliki

kewajiban,sekaligus berhak membela Negara dari segala ancaman,baik dari dalam maupun

luar.hubungan fungsional,interaktif,dan dialogial inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan

dari Negara itu dibangun dan dibentuk.Dengan demikian hak dan kewajiban warga Negara

serta hak dan kewajiban Negara merupakan sesuatu yang esensi dan mendasar bagi

harmonisnya hubungan antara Negara dan warga Negara.pengertian hak itu sendiri dapat

diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh/diterima,sedangkan kewajiban dapat diartikan

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan/dikerjakan.Berkaitan dengan hak dan kewajiban

Negara sudah diatur didalam konstitusi atau UUD 1945.Berikut ini dijelaskan mengenai hak-

hak warga Negara menurut konstitusi/UUD 1945 (UUD 1945 yang sudah diamandemen).

1. Hak Warga Negara akan eksistensi hak-hak Tradisionalnya

Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang

diatur dalam undang-undang.

2. Hak warga Negara dibidang hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hokum dan pemerintah

wajib menjunjung hokum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Hak warga Negara dibidang Ekonomi

Pasal 27 ayat (2):

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan

Pasal 33 ayat (3):

Bumi dan air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4):

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip,kebersamaan,efisiensi berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan

lingkungan,kemandirian,serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

4. Hak warga Negara dalam pembelaan Negara

Pasal 27 ayat (3):

Setiap warga Negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan Negara

5. Hak warga Negara dalam bidang politik

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

6. Hak asasi manusia(HAM)

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

7. Hak warga Negara dalam bidang agama

Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masingdan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaanya itu.

8. Hak warga Negara dalam bidang pertahanan Negara

Pasal 30 ayat (1):

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan Negara.

9. Hak warga Negara dalam bidang pendidikan

Pasal 31 ayat (1):

Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

10. Hak warga Negara dalam jaminan nasional

Pasal 34 ayat(1):

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Selain hak yang harus diperoleh atau diterima warga Negara secara tersuratdidalam UUD

1945,warga Negara juga memeiliki kewajiban sebagaimana yang diatur didalam UUD

1945.tersebut dengan demikian,dapat dikatakn bahwa selain hak,juga ada kewajiban dari

warga Negara,sehingga diharapkan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.mengenai

kewajiban warga Negara sebagaimana yang diatur didalam UUD 1945 dapat dirinci sbb.

1. Kewajiban warga Negara dalam bidang hokum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hokum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Kewajiban warga Negara dalam bidang pembelaan Negara

Pasal 27 ayat (3):

Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara

3. Kewajiban warga Negara dalam bidang pertahanan Negara

Pasal 30 ayat (1):

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan Negara.

4. Kewajiban warga Negara dalam bidang pendidikan

Pasal 31 ayat (2):

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib

membiayainya.

Selain hak dan kewajiban warga Negara,UUD 1945 juga mengatur kewajiban dari

Negara.Dengan demikian,bukan saja warga Negara yang memiliki kewajiban sebagaimana

diatur dalam UUD 1945,melainkan Negara juga memeiliki kewajiban.mengenai kewajiban

Negara menurut UUD 1945 dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini.

1. Kewajiban Negara dalam perlindungan dan penegakan HAM

Pasal 28 I ayat (4):

Perlindungan,pemajuan,penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia dalam

tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

2. Kewajiban Negara dalam bidang Agama

Pasal 29 ayat (1):

Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa

Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Kewajiban Negara dalam bidang pertahanandan keamanan Negara

Pasal 30 ayat (2):

Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh tentara Nasional Indonesia dan kepolisisan Republik

Indonesia sebagai kekuatan utama,dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

4. Kewajiban Negara dalam bidang pendidikan

Pasal 31 ayat (2):

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib

membiayainya.

Pasal 31 ayat (4):

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31 ayat (5):

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan

umat manusia.

5. Kewajiban Negara dalam bidang kebudayaan

Pasal 32 ayat (1):

Negara menunjukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.

Pasal 32 ayat (2):

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

nasional.

6. Kewajiban Negara dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan

Pasal 33 ayat (2):

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara

Pasal 33 ayat (3):

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

7. Kewajiban Negara dalam bidang jaminan social

Pasal 34 ayat (1):

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 34 ayat (2):

Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

8. Kewajiban Negara dalam bidang kesehatan dan fasilitas umum

Pasal 34 ayat (3):

Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas

pelayanan umum yang layak.

Beberapa contoh mengenai hak dan kewajiban warga Negara dan Negara

tersebut diatas merupakan sesuatu yang mendasar dari fundamental,baik warga

Negara itu sendiri maupun Negara.Contoh hak dan kewajiban warga Negara dan

Negara dalam bidang pendidikan dan kesehatan tersebut diatas menarik sekali karena

pendidikan dan kesehatan merupakan indicator utama HDI.

Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia,seperti kemiskinan dan

keterbelakangan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak warga

Negara.Sebagaimana di ketahui bahwa dalam perundang-undangan disebutkan bahwa

setiap warga Negara berhak untuk hidup makmur dan sejahtera,aman,damai,dan

tenteram.hak warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi

kemanusiaan,hak warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil didepan

hukum dan pemerintah,hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang

berkualitas,hak warga Negara untuk mendapatkan jaminan social,dan hak-hak dasar

warga Negara lainnya yang secara empiris belum memadai.

Pertanyaan:

1. Mengapa setiap warga negara harus memiliki hak dan kewajiban sebagai

warga Negara?

2. Apakah ada hubungan Negara dan warga Negara?

Jawaban :

1. Karena hak dan Kewajiban sudah tercantum dalam UUD 1945 sebagai

bentuk kehormatan,derajat yang mulia sebagai manusia .Dengan adanya

hak dan kewajiban juga menjadikan warga negara mempunyai hubungan

langsung dengan pemerintah agar terjadi keseimbangan.Sesungguhnya dua

hal ini saling terkait,karena berbicara hak negara itu berarti berbicara

tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara

kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara.Kesadaran

akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya

memiliki hak namun ia tidak menyadarinya,maka akan membuka peluang

bagi pihak lain untuk menyimpangkannya.Demikian pula ketidaksadaran

seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya

didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.

2. Ada,Hubungan  negara dengan warga negara sangat erat kaitannya

karena dalam hal ini dianggap negara terbentuk karena adanya 

masyarakat bentukan manusia. Fungsi negara adalah menertibkan

kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan

bentukan dari masyarakat, namun kedudukan negara merupakan

penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi

konflik, pencurian, dan lain-lain.