Click here to load reader

Makalah pkn

  • View
    86

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Makalah pkn

  1. 1. Dosen Pembimbing : Drs. Alfiandra, M.Si. Nama Kelompok: 1. Novri Heriyani Pratami (06081181419007) 2. Sutri Octaviana Sitorus (06081181419064) 3. One Agustin (06081181419016) 4. Iksan Erianto (06081281419069)
  2. 2. A. PENDAHULUAN Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.Berdasarkan pengertian ini maka setiap bangsa didunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan,sifat,ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional yang telah di jelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat di pisahkan dengan jati diri suatu bangsa ataulebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya,sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional B.PEMBAHASAN 1. Hakikat bangsa
  3. 3. 1.1 Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis Bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. 1.2 Bangsa dalam Arti Politis Bangsa dalam arti politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam(diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara). 1.3 Cultural Unity dan Political Unity Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi. Terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Political Unity adalah bangsa dalam pengertian politik negara. Anggota sebuah Political Unity mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa dalam pengertian politik.
  4. 4. 1.4 Proses Pembentukan Bangsa-Negara Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa- negara, yaitu: Model Ortodoks Yaitu, bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa ini membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi yang berupaya mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Model Mutakhir Yaitu, berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa dan ras. Contohnya kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. 2. IDENTITAS NASIONAL Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa inggris identityyang memiliki pengertian harfiah; cirri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Dengan demikian, identitas bearti ciri-ciri, tanda- tanda atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok , masyarakat bahkan suatu bangsa sehingga dengan identitas itu bisa membedakannya dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional merujuk pada kelompok-kelompok
  5. 5. persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik (political Unity). 2.1 Faktor Penbentukan Identitas Bersama Primordial Faktor-faktor Primodial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (homeland), bangsa dan adat istiadat. Sakral Faktor sacral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideology doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideology merupakan factor sacral yang dapat membentuk bangsa- negara. Tokoh Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi factor yang menyatukan bangsa-negara. Bhinneka Tunggal Ika
  6. 6. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Sejarah Persepsi yang sama diantara warga masyarakat tentang sejarah atau pengalaman masa lalu mereka dapat menyatukan diri dalam satu-bangsa, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Perkembangan Ekonomi Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Kelembagaan Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi , angkatan bersenjata, pengadilan dan partai politik. 2.2 Identitas Cultural Unity atau identitas Kesukubangsaan Curtural Unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal. Unsur- unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan
  7. 7. sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas Cultural Unity dapat disebut identitas kesukubangsaan. 2.3 Identitas Political Unity atau Identitas Kebangsaan Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identittas primordial yang sama. 3. HAKIKAT NEGARA 3.1 Arti Negara a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara adalah organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Negara adalah kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. b. Geog Jellinek Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaaman di wilayah tertentu. c. Kranenburg Negara adalahorganisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
  8. 8. d. Roger F.Soultau Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. e. Soenarko Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. f. R. Djokosoetono Negara ialah suatu oraganisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. 3.2 Unsur-Unsur Negara Unsur-unsur negara meliputi: Rakyat Adalah Orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Wilayah Yaitu, daerah kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyar negara. Pemerintahan yang berdaulat Yaitu adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggaran pemerintahan di neagara tersebut
  9. 9. 3.3 Teori Terjadinya Negara a. Proses terjadinya Negara secara Teoretis Teori Hukum Alam Menurut teori Hukum Alam terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah bahwa segala sesuatu berjalan menurut hukum alam. Teori Ketuhanan Menurut teori ketuhanan terjadinya negara adalah kehendak Tuhan didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Teori Perjanjian Menurut teori perjanjian negara terjadi sebagai hasil perjanjian antar manusia atau individu. b. Proses terjadinya negara di Zaman Modern a. Penaklukan adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. b. Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpencahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tiada ada lagi. c. Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru.
  10. 10. d. Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. e. Penyerahan/pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. f. Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan 3.4 Fungsi dan Tujuan Negara Dibawah ini adalah fungsi negara menurut para ahli, antara lain sebagai berikut: John Locke 1. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan; 2. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan; 3. Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perangan dan damai. Montesquieu (Trias Politika) 1. Fungsi Legislatif, untuk membuat undang- undang; 2. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan undang- undang; 3. Fungsi Federatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili). Van Vollen Hoven(Catur Praja)
  11. 11. 1. Regeling, membuat peraturan; 2. Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan; 3. Recthspraak, fungsi mengadili; 4. Politie, fungsi ketertiban dan keamanan. Goodnow (Dwipraja) 1. Policy making, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat; 2. Policy Executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy making. Mirriam Budiardjo 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat (stabulator) 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan Adapun tujuan suatu negara menurut para ahli: 1. Roger H. Soltau Tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. 2. Harold J. Laski
  12. 12. Tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyanya dapat mencapai terkabulnya keinginan- keinginan secara maksimal. 3. Plato Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan