BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah perbatasan wilayah erat kaitannya dengan pemahaman dan

pelaksanaan konsepsi kewilayahan dan wawasan nusantara. Akhir-akhir ini

makin marak berita persengketaan berbagai wilayah antar Negara, mulai dari

persengkataan wilayah oleh palestina dan Israel yang belum juga menemukan

titik pemecahan sampai detik ini sampai masalah yang terjadi di wilayah

Nusantara sendiri. Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan dengan pulau-

pulau besar dan ribuan pulau kecil, dan letaknya yang di antara dua benua dan

dua samudra sangat rawan dengan akan adanya masalah perbatasan ini.

Masalah perbatasan sudah 2 kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia

yaitu yang pertama persengketaan mengenai wilayah Sipadan dan Ligitan yang

berujung dengan kemenangan oleh pihak Malaysia, dan kasus yang terbaru

mengenai persengketaan atas wilayah Ambalat. Sebelum membahas mengenai

perbatasan Ambalat dan kaitannya dengan konsep kewilayahan serta

implementasi wawasan nusantara. oleh sebab itu itu saya mengambil judul

tentang “Persengketaan Perairan Ambalat Dengan Malaysia Dari Aspek

Kewilayahan dan Wawasan Nusantara”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah

ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:

1. Pengertian Kewilayahan Negara Indonesia Republik Indonesia.

2. Pengertian Wawasan Nusantara.

3. Peninjauan kasus Ambalat

1

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Batas wilayah NKRI?

2. Konsep Wawasan Nusantara?

3. Persengketaan Amabalat

1.4 Dasar Teori Penulisan

Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study

kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku , mencari artikel dan bacaan

dalam dunia maya serta dari materi yang telah diberikan oleh ibu dosen yang

berhubungan dengan Kewilayahan dan Wawasan Nusantara.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kewilayahan NKRI

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri

atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur

ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan dengan jarak London dan Siberia dan

sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi

wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar

80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis itu, Indonesia

memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta kilometer persegi daratan,

dan 3,1 juta kilometer teritorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi

Eksklusif) 2,7 juta kilometer persegi.

Baru pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen

Ordonnantie1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat dengan

Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki

ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan

bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil. Peraturan ini,

memunculkan ’kantong-kantong’ lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara

yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. Kapal-kapal

Belanda dapat dengan bebas menjelajahi perairan laut di antara pulau-pulau di

Indonesia karena memang hukum laut internasional yang berlaku saat itu masih

memungkinkannya. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya apalagi

kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda.

Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik

Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau

dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara

3

yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh

sebab itu, mulai muncul gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia.

Pemikiran untuk mengubah Ordinantie 1939 dimulai pada 1956. Pada

waktu itu, pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak kepada

pemerintah untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial yang secara

nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah Indonesia. Desakan itu juga

didukung oleh departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian,

Pelayaran, Keuangan, Luar Negeri, dan Kepolisian Negara. Akhirnya, pada 17

Oktober 1956 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memutuskan membentuk

suatu kepanitiain terdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU

(Rencana Undang-Undang) Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim

berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956. Panitia itu di

bawah pimpinan Kolonel Laut R. M. S. Pirngadi.

Setelah bekerja selama 14 bulan akhirnya ’Panitia Pirngadi’

menyelesaikan konsep RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan

Maritim. Pada prinsipnya, RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939;

perbedaannya adalah bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari tiga mil

menjadi 12 mil. Panitia belum berani mengambil berbagai kemungkinan risiko

untuk menetapkan asas straight base line atau asas from point to point mengingat

kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Sebelum RUU

disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Djuanda. Sejalan

dengan ketegangan yang terjadi antara Belanda dan RI, pemerintahan Djuanda

lebih banyak mencurahkan perhatian untuk menemukan sarana yang dapat

memperkuat posisi RI dalam melawan Belanda yang lebih unggul dalam

pengalaman perang dan persenjataan. Untuk itu, sejak 1 Agustus 1957, Ir.

Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum

guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran

’asas archipelago’ yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951

seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya namun tidak berani

4

untuk menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagai alternatif terhadap

RUU itu, disusun konsep “asas negara kepulauan”.

Dengan menggunakan ’asas archipelago’ sebagai dasar hukum laut

Indonesia, maka Indonesia akan menjadi Negara kepulauan/’archipelagic state’

yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum

tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya

memutuskan penggunaan ’Archipelagic State Principle’ dalam tata hukum di

Indonesia, dengan dikeluarkannya ’Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan

Negara Republik Indonesia’. Yang berisi, pemerintah menyatakan bahwa semua

perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian

pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak

memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara

Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan

nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi

Djuanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya

tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-

titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air

laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonantie

1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara

pulau- pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.

Berikut Gambar Blok Ambalat

5

2.2 Konsep Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan

menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai pancasila

mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai nilai tersebut adalah:

1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan

menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.

2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan

golongan.

3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Adapun aspek Kewilayahan Nusantara adalah Pengaruh geografi suatu

fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber

Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

1. Fungsi

a. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan

nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan

keamanan, dan kewilayahan.

b. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan

kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan

sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

c. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan Negara

merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia

6

sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan

negara.

d. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi

dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan Negara

tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah :

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang Negara

Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr.

Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh.

Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil,

Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor,

Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang

3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air

pasang surut atau countour pulau/darat.

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman

pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

a) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis

pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis

lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang

menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau

yang termasuk dalam wilayah RI.

b) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

c) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum

Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari

garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi

7

Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak

terpecah lagi.

2. Tujuan

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

a. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan

bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

b. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan

baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta

kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina

kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di

seluruh dunia.

8

3. Kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan

dan keamanan, yaitu :

a) Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus

memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif,

karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti

memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin,

melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar

kemiliteran.

b) Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau

pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat

diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga

negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.

c) Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia,

terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

2.3 Persengketaan Pulau Ambalat dengan Malaysia

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan wilayah yang luas baik

darat maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan

persatuan serta kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan

dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat

mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Hal yang berkaitan dengan

konsep kewilayahan dan wawasan nusantara serta implementasinya, salah

satunya mengenai persengketaan berkaitan dengan daerah perbatasan antar

9

Negara. Seperti hal ini yaitu sengketa antar dua Negara serumpun, Indonesia-

Malaysia mengenai daerah perbatasan di wilayah Ambalat.

Gambar Wilayah Sengketa Blok Ambalat

Adapun latar belakang yang memunculkan masalah tersebut yaitu

Pemberian konsesi eksplorasi pertambangan di Blok ND7 dan ND6 dalam

wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur

Kalimantan oleh perusahaan minyak malaysia, petronas kepada PT Shell, pada

tanggal 16 Februari 2005. Padahal Pertamina dan Petronas sudah lama saling

mengklaim hak atas sumber minyak dan gas di Laut Sulawesi dekat Tawau,

Sabah yang dikenal dengan East Ambalat. Kedua perusahaan minyak dan gas itu

sama-sama menawarkan hak eksplorasi ke perusahaan asing. Blok Ambalat

diperkirakan memiliki kandungan 421,61 juta barel minyak dan gas 3,3 triliun

kaki kubik.

Pemberian konsesi minyak oleh Malaysia tersebut menimbulkan reaksi

dari berbagai pihak di Indonesia. klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan

argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia. dan

menurut Marty Natalegawa "Jangankan Indonesia, negara lain saja sudah protes

atas penerbitan peta itu, karena mengubah wilayah perairan di Asia Tenggara,".

Protes terhadap peta itu sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan tetap dilakukan

secara berkala. Indonesia sendiri telah memberikan konsesi minyak kepada

10

beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun 1960-an tanpa ada

keberatan dan protes dari Negara lain. "Karena memang dilakukan di wilayah

Indonesia”.

Malaysia semula mengklaim memiliki wilayah perairan Indonesia lebih

dari 70 mil dari batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Belakangan Malaysia

memperluas wilayahnya sampai sejauh dua mil. Dengan demikian, total luas

wilayah Indonesia yang telah "dicaplok" Malaysia adalah 15.235 kilometer

persegi. Adapun titik awal penarikan garis batas pengakuan dimulai dari garis

pantai Pulau Sebatik, Kaltim.

Salah satu bukti kesewenang-wenangan Malaysia yang lain adalah

mencantumkan kawasan Karang Unarang ke dalam wilayah perairan Malaysia

pada peta terbaru yang dikeluarkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Padahal selama ini Karang Unarang berada

di kawasan Indonesia. Pengakuan tersebut kontan ditolak Indonesia. Alasannya,

Malaysia bukan negara kepulauan dan hanya berhak atas 12 mil dari garis batas

pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Patut diketahui, konsep Wawasan Nusantara

atau status Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui dalam Konvensi

Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Kontan saja, tindakan sepihak ini menuai tanggapan yang beragam dari

seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari mulai demo, sikap untuk melakukan

diplomasi, hingga sikap keras untuk melakukan perang terbuka.

Tindakan pemerintah Malaysia yang mengklaim blok perairan Ambalat

sebagai wilayah teritorial negaranya telah memicu sikap dan tindakan "reaksi"

dari berbagai komponen masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak anggota

masyarakat yang siap mengikrarkan diri sebagai korps sukarelawan apabila

konflik klaim wilayah perairan Ambalat termanifestasi menjadi perang terbuka.

Perasaan sakit hati masyarakat (bangsa) Indonesia tersebut sesungguhnya

merupakan akumulasi kekecewaan dan tumpukan rasa sakit hati atas berbagai

11

kebijakan pemerintah Malaysia yang begitu antikemanusiaan dan

antipenghargaan martabat bangsa lain (khususnya bangsa Indonesia). Dari kasus

TKI, di mana pemerintah Malaysia lebih banyak bertindak represif dan seolah

menempatkan para TKI asal Indonesia sebagai "budak belian" yang disia-siakan.

Juga kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan melalut keputusan ICJ

(International Court Justice) tahun 2002, menjadi inspirasi sentimen nasionalisme

bangsa ini.

Perkembangan kasus Ambalat sendiri, saat ini telah menaikkan

ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia, meski dalam

strategi politik media di Malaysia kasus klaim Ambalat sengaja ''didinginkan''

agar publik Malaysia tidak terlibat jauh dalam sengketa politik tersebut.

Wilayah Ambalat

Ada beberapa sikap masyarakat di dalam negeri Indonesia yang

merespons kasus Ambalat. Pertama, sikap anti-Malaysia dalam pengertian

politik. Sikap ini ditunjukkan oleh kalangan nasionalis dan masyarakat awam

yang sebenarnya memiliki perasaan sakit hati atas kebijakan politik pemerintah

Malaysia dalam kasus TKI. Sikap ini ditunjukkan dalam berbagai demonstrasi

dengan isu "Ganyang Malaysia". Kedua, sikap kritis dan rasional. Sikap ini

mencoba mengkritisi kasus Ambalat sebagai bentuk sengketa kewilayahan

antardua negara tetangga karena perbedaan sudut pandang politik kemaritiman

dan juga kepentingan ekonomi-politik. Sikap ini ditunjukkan oleh kalangan

12

cerdik pandai di Indonesia yang memposisikan kasus Ambalat setara dengan

kasus-kasus sengketa batas wilayah atau klaim teritorial seperti Kepulauan

Spratly, yang diperebutkan lima negara asia. Ketiga, sikap kritis-progresif. Sikap

ini ditunjukkan oleh berbagai komponen gerakan mahasiswa yang mencoba

membaca kasus Ambalat sebagai bentuk pertaruhan harga diri bangsa dan negara

dari deraan kepentingan ekonomi-politik neoimperalisme. Sikap kritis-progresif

kalangan.

Wilayah Ambalat

13

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dengan demikian penyusun dapat menyimpulkan bahwa aspek

kewilayahan NKRI adalah kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas

sekitar 18.000 pulau besar dan kecil dan terbentang dari timur ke barat sejauh

6.400 km . Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang

kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut.

Dengan bentang geografis itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu

1,937 juta kilometer persegi daratan, dan 3,1 juta kilometer teritorial laut, serta

luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta kilometer persegi.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan

menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Pemberian konsesi eksplorasi pertambangan di Blok ND7 dan ND6

dalam wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah

timur Kalimantan oleh perusahaan minyak malaysia, petronas kepada PT Shell,

pada tanggal 16 Februari 2005.

Pemberian konsesi minyak oleh Malaysia tersebut menimbulkan reaksi

dari berbagai pihak di Indonesia. klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan

argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia.

Protes terhadap peta itu sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan tetap

dilakukan secara berkala. Indonesia sendiri telah memberikan konsesi minyak

kepada beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun 1960-an

14

tanpa ada keberatan dan protes dari negara lain. "Karena memang dilakukan di

wilayah Indonesia”

Malaysia semula mengklaim memiliki wilayah perairan Indonesia lebih

dari 70 mil dari batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Belakangan Malaysia

memperluas wilayahnya sampai sejauh dua mil.

Total luas wilayah Indonesia yang telah "dicaplok" Malaysia adalah

15.235 kilometer persegi. Adapun titik awal penarikan garis batas pengakuan

dimulai dari garis pantai Pulau Sebatik, Kaltim.

1.2 Saran

Dengan uraian di atas kita dapat menyadari bahwa kita setiap warga

Negara perlu menyadari dan memahami tentang konsep kewilayahan dan

wawasan nusantara, agar wilayahan serta segala kekayaan hayati NKRI tidak

terus dicaplok oleh negara lain, oleh karena itu kita sebagai warga NKRI harus

selalu menjaga semua kekayaan negeri ini.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk ikut serta menjaga kekayaan

negeri kita Indonesia tercinta.Setidaknya ikut mengawasi dan memberikan suara

penolakan secara langsung jika terdapat ketidaksesuaian dalam sistem dinegara

kita itu merupakan upaya atau tindakan kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh

tiap-tiap individu sebagai warga Negara Indonesia.

15