DI SUSUN OLEH :Drs. Gunadi

TRAGEDI MBAH PRIOK

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat

darinya kami dapat menyelesaikan makalah ini guna mendukung proses

pembelajaran kita semua.

Makalah ini kami tujukan kepada teman dan pihak yang menggunakan

makalah ini sebagai informasi sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata kami mohon maaf apabila makalah ini kurang berkenan bagi anda.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

( Penyusun )

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………… i

Daftar isi ……………………………………………………………… ii

Bab I Pendahuluan ……………………………………………………….. 1

Latar balakang, identifikasi masalah & tujuan ...……………………… 1

Ruang lingkup …….………………………………………………………. 2

Bab II Sejarah dan Kronologi.....……………………………………………. 3

Sejarah Mbah Priok …………………………………………………………. 3

Kontroversi Ahli Waris ……………………………………………………… 4

Kronologis Kejadian ………………………...………………………………. 4

Bab III Pembahasan….……………………………………………………… 5

Analisis Konflik……………………...……………………………………….. 5

Peranan Birokrasi dalam Penataan Lingkungan ……..…………..…….. 6

Dampak yang Terjadi ...........................................……..………………… 7

Peran Pemerintah dalam Konflik ..........................……..…………..….… 8

Bab IV Penutup ....................................................……..…………..…… 10

Kesimpulan ..........................................................……..…………..…… 10

Saran ...................................................................……..…………..…… 10

Daftar Pustaka......................................................……..…………..…… 11

ii

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kasus ini sudah dimulai sekitar 25 tahun lalu, namun tidak kujung usai hingga

kini. Kasus semakin meruncing ketika Rabu, 14 april 2010 terjadi bentrokan antara

aparatur penegak hukum sipil atau Satpol PP dan warga Priok.

Tidak adanya mediasi yang jelas dari Satpol PP kepada warga ketika akan

melakukan penertiban kompleks makam Mbah Priok menghasilkan bentrokan

berdarah tersebut. Warga yang sudah lama menetap di daerah Priok memiliki

”sense of belonging” yang tinggi sehingga ketika adanya tindakan yang

membahayakan kultur dan lingkungannya, mereka akan merasa terusik serta

merasa harus menyelesaikannya.

Kekerasan hati para warga dibalas dengan kekerasan sikap para Satpol PP,

hal inilah pemicu inti kasus Priok berdarah.

I.2 Identifikasi Masalah

Masalah ini diidentifikasikan sebagai berikut :

Sengketa tanah antara PT Pelindo II dengan ahli waris tanah di sekitar

makam Mbah Priok dengan luas 5,4 hektar.

Tidak adanya mediasi yang dilakukan Satpol PP kepada warga sekitar ketika

akan melakukan penertiban kompleks makam Mbah Priok

Tindakan emotional para warga kepada Satpol PP

Aksi dan reaksi Satpol PP yang kurang manusiawi

I.3 Tujuan

Agar kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi, jika saja aparat dapat

membaca psikologis masa atau ada komunikasi intim antara masyarakat dan aparat.

Selanjutnya, melihat keputusan Pemda DKI yang menurunkan pasukan Satpol PP

yang begitu besar membuktikan bahwa pemerintah kita lebih cenderung melakukan

pendekatan represif. Dan mereka sangat yakin bahwa bahwa kekerasan merupakan

obat mujarab untuk selesaikan masalah. Oleh karena itu jangan tercengang jika kita

1

sering saksikan kejadian serupa di beritakan di TV hampir setiap hari, dan hal ini

bukanlah kondisi yang patut di banggakan bahkan harus di sesalkan.

I.4 Ruang Lingkup

Kejadian ini merupakan kericuhan besar kedua kalinya dalam sejarah kasus

Priok yang tak kunjung usai. Menurut info, PT Pelindo telah diberikan tanah seluas 4

Hektar dari total tanah yang ada dan Makam Mbah Priok atau Al Imam Al Arif Billah

Sayyidina Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad yang di keramatkan oleh

masyarakat sekitar hanya mempunyai luas 20 meter persegi. Itupun, menurut pihak

ahli waris dari Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad, belum adanya uang ganti rugi

yang dibayari.

PT Pelindo belum cukup puas dengan keadaan yang ada, tanah tersebut

ingin ditertibkan kembali sehingga mereka menggunakan Satpol PP untuk

melakukan hal tersebut. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan, terjadi bentrokan antara Satpol PP dengan warga Priok. Kericuhan

sosial (social riots) ini dipicu dari ego arogansi aparatur penegak sipil Satpol PP

yang lebih mengedepankan pendekatan represi dibanding komunikasi persuasi.

Konflik antara ahli waris Habib Hasan Al Haddad yang sempat mengajukan

gugatan kepada PT Pelindo II melalui PN Jakarta Utara. Putusannya, gugatan

ditolak. Karena pihak ahli waris tak mengajukan banding, dengan demikian putusan

No 245/Pdt.G/2001/PN.JKT.UT itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Makam keramat itu, berdiri di atas lahan PT Pelabuhan Indonesia II, sesuai

hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 01/Koja, seluas 1.452.270 meter per segi.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, memastikan bangunan pendopo

seluas 300 meter, di samping makam Mbah Priok tidak memiliki Izin Mendirikan

Bangunan(IMB)

Pihak ahli waris Mbah Priok, seperti diungkap kuasa hukumnya, Yan Juanda

Saputra mengakui, lahan itu milik kliennya berdasarkan verklaring No 1268/RB pada

19 September 1934. “Berdasarkan surat tanah yang kami miliki, tanah ini sah milik

kami.”

2

BAB II

SEJARAH dan KRONOLOGI

II. 1 Sejarah Mbah Priok

Makam Mbah Priok adalah potongan histori Jakarta. Dalam perkembangan

zaman, di sekitar makam berdiri aneka bangunan, termasuk bangunan tanpa izin.

Lantas siapa Mbah Priok? Mbah Priok terkait erat dengan sejarah kota Jakarta dan

perkembangan Islam di Jawa. Nama daerah Tanjung Priok yang kita kenal sekarang

ini, lahir dari kisah hidup Mbah Priok.

Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad.

Habib Hasan adalah penyebar Islam di Jakarta Utara pada abad ke-18. Ulama ini

meninggal pada tahun 1756 karena kapalnya terkena badai di laut utara Jakarta.

Saat Habib Hasan dimakamkan, batu nisannya adalah dayung patah dan periuk nasi

milik Habib Hasan. Di makam itu juga ditanam Bunga Tanjung. Kemudian, dari

makam ini lahirlah nama Tanjung Priok yang merujuk pada bunga Tanjung dan

periuk nasi di makam ulama ini.

Dahulu, makam asli Mbah Priok ada di kawasan Pondok Dayung. Makam ini

lalu dipindahkan ke lokasi yang ada sekarang. Seiring waktu berjalan, kawasan di

sekitar makam Mbah Priok, tumbuh menjadi kawasan pelabuhan terpadu Tanjung

Priok. Hingga saat ini, makam Mbah Priok menjadi salah satu tempat ziarah di

Jakarta. Para peziarah datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Makam ulama ini,

kini berada di dekat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Jakarta Utara. Selain makam,

ada juga beberapa perumahan milik warga. Karena wilayah ini dekat dengan

pelabuhan, mulailah timbul perselisihan dengan warga dan ahli waris makam

dengan pengelola pelabuhan. “Wajar jika umat mempertahankan tempat, karena ini

merupakan syiar Islam dan tempat sejarah.

II. 2 Kontroversi Ahli Waris

Makam ulama ini, kini berada di dekat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja,

Jakarta Utara. Selain makam, ada juga beberapa perumahan milik warga. Karena

wilayah ini dekat dengan pelabuhan, mulailah timbul perselisihan dengan warga dan

3

ahli waris makam dengan pengelola pelabuhan. “Wajar jika umat mempertahankan

tempat, karena ini merupakan syiar Islam dan tempat sejarah.

Meski dikeramatkan, tempat itu tak masuk daftar situs sejarah yang diakui

pemerintah DKI Jakarta. Tanah makam itu malah diklaim oleh PT Pelabuhan

Indonesia II. Ahli waris Habib Hasan menggugatnya pada 2001. Mereka merasa

punya hak berdasarkan verklaring nomor 1268/RB pada 19 September 1934. Tapi

Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengalahkan keluarga Mbah Priok, dan mereka

tidak mengajukan banding atau putusan itu. "Tempat kami dianggap mengganggu

jalur terminal peti kemas," .ujar Habib Ali. Pada 2004, pernah terjadi bentrokan fisik

antara ahli waris beserta pengikutnya dan aparat. Aparat juga pernah menggembok

pintu gerbang sehingga para santri tak bisa keluar selama 12 hari.

Kontroversi pun berlanjut mengenai keberadaan kerangka Mbah Priok. Wakjl

Gubernur DKI Jakarta Prijanto memastikan jasad Mbah Priok telah dipindahkan ke

TPU Budidharma, Semper, pada 1997. Namun arkeolog Candrian Attahi-yat

membantahnya. "Pada 1994, saat makam lain dipindahkan, makam Mbah Priok

dipertahankan," kata Candrian, yang juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Tua,

beberapa waktu yang lalu.

II. 3 Kronologis Kejadian

Ini semua karena kurang sosialisasi kata Kabid Humas Polda Metro Jaya,

Kombes Boy Rafli Amar, katanya: “sosialisasi sudah di lakukan jauh sebelum

eksekusi dilakukan, namun tidak menyentuh masyarakat”. Menurutnya lagi, bahwa

hari itu yang akan di eksekusi ialah banguan liar di area makam, namun warga Koja

menganggap makam Mbah Priok yang hendak dibongkar. Boy Rafli Amar juga

menyinggung keberadaan provokator di bentrokan makam Mbah Priok, namun

sejauh ini belum ada rencana penangkapan, karena identitas si provokator belum

jelas.

Konflik berdarah ini terjadi Satpol

PP yang terlibat bentrok dengan pembela

makam Mbah Priok atau Habib Hasan

bin Muhammad Al Haddad. Bentrokan

berdarah yang berlangsung beberapa

kali mulai pagi hari ini akhirnya memicu

4

aksi anarkis yang dilakukan oleh ribuan masyarakat yang bersimpati pada pembela

makam Mbah Priuk. Puluhan korban berjatuhan dalam tragedi berdarah ini. Mobil-

mobil dibakar dan satpol PP pun musti dievakuasi lewat laut.

Konflik berdarah terjadi ketika hari

ini (Rabu, 14/4/10) Pemerintah Kota

Jakarta Utara berusaha melakukan

eksekusi terhadap lahan disekitar

makam Mbah Priok yang menjadi

persengketaan antara ahli waris mbah

Priok dan Pelindo II.

Ribuan penduduk dan masyarakat

sekitar Tanjung Priok sehingga tanpa

terduga ribuan massa telah menyemut

di sekitar lokasi bentrokan di makam

Mbah Priok. Tak urung, anarkisme

akhirnya tak terelakkan. Ribuan massa

menyerang Satpol PP, Polisi,

membakari mobil dan konflik di makam

Mbah Priok semakin berdarah.

BAB III

PEMBAHASAN

III. 1 Analisis Konflik

Dalam perspektif teori transformasi konflik, tragedi tersebut  bisa dianalisis

dalam berbagai paradigma pemikiran:

Pertama, tragedi tersebut adalah bagian dari spiral kekerasan sosial

yang telah melembaga dalam kultur penegakan hukum dan kuasa

aparatur negara. Spiral kekerasan yang mengkontaminasi perilaku

5

balasan dari masyarakat yang selama ini menjadi objek kekerasan

personel Satpol PP.

Secara sosiologis warga Priok adalah masyarakat pantai yang memiliki

karakter sosial yang lugas dan keras. Ketika menerima praktik

kekerasan maka mereka justru akan bangkit dalam tindakan yang

sama.

Kedua, tragedi itu merupakan mata rantai struktur paralel kekerasan

yang lazim terjadi dalam implementasi dari domain penegakan aturan

daerah dan ketertiban umum. Berbeda dari kekerasan terhadap

elemen masyarakat yang tidak terorganisasi semacam PKL tidak

resmi, pengamen, pemukim liar komunitas di Priok terorganisasi dalam

kultur keagamaan militan. Para aktor yang melawan arogansi Satpol

PP adalah komunitas ‘’santri” yang selama ini beraktivitas ritual-religi di

lingkungan makam Mbah Priok. Mereka terusik kehormatan

spiritualnya oleh rencana penggusuran makam figur yang mereka

hormati.

Ketiga, social riots tersebut adalah bukti kegagalan negara dalam

merombak karakter psikologis aparaturnya dalam alam demokrasi.

Institusi Satpol PP di era demokrasi yang seharusnya lebih bisa

memainkan peran sebagai penegak aturan sekaligus sebagai alat

komunikasi masyarakat, menempatkan diri sebagai kekuatan

antirakyat.

III. 2 Peranan Birokrasi dalam Penataan Lingkungan

Ada beberapa instrospeksi yang bisa dipetik dari kejadian dari tragedi Priok II:

Pertama; sudah waktunya ada perubahan kultur kekerasan

yang lazim dilakukan aparatur penegak hukum ketika bersinggungan

dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Kultur kekerasan

hanya akan beranak-pinak praktik kekerasan yang sama, bahkan

mungkin lebih keras. Perlu ada ruang edukasi transformasi konflik di

jajaran penegak hukum agar mereka bisa memahami anatomi konflik

sehingga tidak terjebak menjadi aktor penyulut konflik laten-manifes.

Kedua; menagih keseriusan pemerintah pusat-daerah untuk

‘’tidak asal’’ mementingkan syahwat ekonomi dan mengabaikan niat

6

baik konservasi cagar budaya. Kasus itu tidak terjadi bila pemerintah

daerah menghormati kawasan situs budaya. Makam Mbah Priok

bagaimana pun adalah penanda peradaban Jakarta.

Ketiga; perlunya kesadaran bersama antara komponen ”pemilik”

kepentingan terhadap cagar budaya yang memiliki ikatan religio-sosial,

dengan pemerintah untuk dalam satu pemahaman mengedepankan

dialog yang mutual partnership, ketika terjadi isu penggusuran, dan

sebagainya. Sehingga tidak ada politisasi ataupun mobilisasi

kepentingan dari kelompok luar.

III. 3 Dampak yang Terjadi

Seperti sudah diberitakan dalam media massa, kasus ini mengakibatkan

tewasnya 3 anggota Satpol PP oleh warga sekitar serta ratusan orang luka-luka baik

dari pihak Satpol PP maupun dari pihak warga Priok.

Kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah pun semakin menipis,

citra aparatur pemerintah yang kian memburuk. Kejadian ini menunjukkan bahwa

kurang adanya sikap manusiawi yang ditunjukkan oleh aparatur bangsa yang

seharusnya melindungi warganya sendiri. Banyak masyarakat yang

mempermasalahkan serta tidak sedikit pula yang meminta pemerintah untuk

membubarkan Satpol PP.

Bukan hanya dampak dari segi sosial yang terlihat, segi ekonomi pun juga

sangat terganggu. Kerusuhan ini berdampak besar terhadap industri. Sekretaris

Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro

memperkirakan, dalam sehari ketika kerusuhan itu terjadi, kerugian industri ekspor-

impor mencapai puluhan miliar. “Kerugian untuk sektor angkutan saja bisa Rp 10

miliar,” kata Toto, (15/4/2010). Perhitungan kerugian ini didasarkan pada 6.000

kontainer yang datang dan pergi dalam sehari di Pelabuhan Tanjung Priok. Angka ini

belum menghitung barang yang tidak bisa masuk dan keluar pelabuhan. Kerugian

paling besar adalah akibat keterlambatan pengiriman barang ekspor.

Selain itu, Ketua Umum Perusahaan Angkutan Pelayaran Niaga Nasional

(Indonesia National Shi-powners Association/INSA) Johnson W. Sutjipto

mengkhawatirkan kerusuhan itu akan menyebabkan naiknya premi asuransi kapal

7

yang masuk ke pelabuhan. “Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah dikategorikan

pelabuhan yang berisiko,” katanya. Joint War Committee (JWC), organisasi

pengidentifikasi layanan dan keamanan pelabuhan dunia yang bermarkas di

London, memasukkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan rawan dan berisiko

terhadap kerusuhan atau bentuk lain. Dengan demikian, pemilik kapal harus

membayar premi asuransi 0,00125% dari nilai kapal..

Dari pihak lain, HIPMI (Himpinan Pengusaha Muda Indonesia) mengingatkan,

Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan

dalam konteks Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Selain membutuhkan

ketersediaan infrastruktur, faktor kenyamanan, keamanan dan keberlanjutan

(sustainable) bagi aktivitas bongkar-muat di pelabuhan juga sangat dibutuhkan.

“Yang kita khawatirkan rating pelabuhan kita melorot gara-gara dianggap tidak aman

dan sering rusuh. Ini membuat nilai asuransi kapal-kapal yang masuk jadi tinggi dan

akan membuat daya saing biaya pelabuhan kita melemah,” tambah Harry, Ketua

Bidang Perdagangan Luar Negeri HIPMI. Citra layanan perdagangan internasional

Indonesia juga akan dengan mudah tercoreng sebab pelabuhan internasional

merupakan simbol kekuatan ekonomi suatu negara.  Harry mengutarakan,

keamanan wilayah pelabuhan internasional harus sesuai standar internasional dan

menjadi restricted area.

Sedangkan Menteri Negara Mustafa Abubakar menyatakan tidak ada

kerugian yang diderita oleh pihak Pelindo. “Saya sudah terima laporan, tak ada

peralatan Pelindo yang terganggu,” katanya.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kericuhan ini memberikan dampak yang

sangat besar, bukan hanya dampak sosial melainkan juga dampak ekonomi yang

keduanya meluas ke seluruh Indonesia bahkan ke dunia international.

III. 4 Peran Pemerintah dalam Konflik

Penyelesaian kasus Priok ini perlu kerjasama berbagai pihak. Perlu ada

pertemuan khusus antara pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan yang

terjadi serta musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama tanpa ada

pihak yang merasa dirugikan. Langkah – langkah yang dilakukan :

8

1. Menghentikan proses eksekusi. Hal ini dilakukan agar dapat meredam

pertikaian antara warga dengan Satpol PP.

2. Pemerintah (khususnya DKI Jakarta) memberikan bantuan perawatan bagi

para korban bentrokan Priok sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah

terhadap warga.

3. Mengidentifikasi secara mendalam masalah yang sebenarnya terjadi, tanpa

menyalahkan pihak manapun atau mencari siapa yang benar atau salah.

4. Merangkul para tokoh masyarakat dan pemuka agama agar berperan

positif ,turut meredam pihak yang bertikai serta meberikan masukan positif

kepada pemerintah mengenai penyelesaian masalah ini.

5. Aparat kepolisian perlu bekerjasama mengamankan lokasi agar tidak timbul

insiden baru.

6. Transparansi pemerintah DKI Jakarta terkait status tanah sengketa kepada

warga. Jangan ada keputusan yang dibuat tanpa disosialisasikan kepada

warga.

7. Bekerjasama dengan media massa untuk memberikan informasi yang

gamblang dan jelas tanpa memihak.

Kasus ini perlu ditangani secara serius. Jangan sampai nasibnya

”mengggantung” begitu saja. Harus ada titik temu untuk pencapaian win-win

solution. Perlu digelar pertemuan antara warga, ahli waris makam mbah Priok, pihak

PT Pellindo serta pemprov DKI Jakarta. Perlu ada musyawarah bersama untuk

mencapai kesepakatan akhir penyelesaian masalah Priok.

Warga tidak bisa dengan mudah menyerah begitu saja karena mereka

merasa makam mbah Priok adalah leluhur yang berjasa di daerah mereka. Mereka

merasa perlu menjaga dan melestarikan makam tersebut sebagai tempat ziarah dan

menggelar doa bersama. Sedangkan PT Pellindo juga tidak bisa memaksa warga

atau melakukan eksekusi paksa tanpa ada perundingan sebelumnya.

Pemprov Jakarta juga perlu hadir dalam musyawarah ini dan berfungsi

sebagai penengah karena ketertiban wilayah Jakarta adalah tanggung jawab

pemerintah beserta aparat terkait.

9

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Sebuah tanya; bukankah konflik berdarah semacam ini bisa dihindari jika

Pemerintah Daerah Jakarta dan Satpol PP mampu menahan diri?. Kenapa harus

pemerintah dan bukannya pembela makam Mbah Priok yang harus menahan diri?.

Pemerintah adalah pamong praja dan ‘ayah’ bagi warganya termasuk pembela

makam Mbah Priok yang mustinya mampu bertindak arif. Pemerintah bukanlah

Hitler yang segala sesuatunya musti diselesaikan dengan pemaksaan?.

Semoga pemerintah kita bisa mulai bersikap arif. Tidak hanya mengejar

keuntungan sementara namun bersedia untuk menghormati ‘pahlawan’ semacam

Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad dan menghormati

masyarakat yang menjadi penduduknya. Saya yakin, penduduk pun akan

menghormati mereka. Sehingga tragedi berdarah hari ini tidak terulang

IV.2 Saran

Win-win Solution bagi masalah ini adalah :

1. Makam Mbah Priok dijadikan cagar budaya dengan dikuatkan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Makam hingga pintu gerbang makan tidak dibongkar. Beri anggaran dana

pemerintah dan PT Pellindo bagi perawatan makam sebagai rasa tanggung

jawab bersama.

3. Persoalan tanah seluas 5,4 hektar yang dipertikaikan ahli waris dan PT

Pelindo agar diselesaikan secara kekeluargaan. Tanpa ada bentrok dan aksi

anarkis. Beri ganti rugi yang sesuai. Ahli waris berhak memperoleh apa yang

menjadi haknya.

4. Ciptakan iklim komunikasi yang baik antara berbagai pihak terkait agar dapat

terjalin hubungan baik serta kekeluargaan, pergunakan media untuk

mensosialisasikannya

DAFTAR PUSTAKA

http://rumahabi.info/tragedi-makam-mbah-priok-bukti-kurang-komunikasi.html

http://biruselalu.info/tragedi-berdarah-makam-mbah-priok/

http://us.detiknews.com/read/2010/04/14/194712/1338476/10/asal-mula-sengketa-makam-

mbah-priok-versi-pemprov-dki

http://calondetektif.wordpress.com/

10

11