PENGELOLAAN DAN SERTIFIKASIPENYULUH KELUARGA BERENCANA

Disampaikan oleh: Mbah MendungTim Kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana

PENGELOLAAN

Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

UU 23/2014Ttg. PEMDA

RanPerpres tentang Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

DEFINISI PENGELOLAAN

Edwin B. Flippo (1984) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja

dengan maksud untuk mencapai tujuan atau sasaran perorangan, organisasi,

dan masyarakat

a.Perencanaan SDMb.Pengadaan c.Pengorganisasian (Staffing)d.Pengarahan (Leadership)e.Pengendalian (Controlling)

Fungsi Pokok

1. Menetapkan rancangan kebutuhan SDM organisasi. Perencanaan SDM menyangkut penetapan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua program kerja

2. Memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi,

3. Mendesain struktur organisasi yang menggambarkan interlelasi antar pekerjaan, antarpersonil, dan faktor-faktor fisik lainnya,

4. Menggerakkan SDM untuk bekerja dan berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya secara efektif dan efisien, menuju arah yang diinginkan organisasi. .

5. Mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan tujuan dapat direalisasikan, menentukan dimana tindakan perbaikan dilakukan .

Aspek pengelolaan

RANPERPRES TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA

PENYULUH KB/PETUGAS

LAPANGAN KB (PKB/PLKB).

KEWENANGAN PENGELOLAAN TENAGA YANG SDH ADA MENJADI KEWENANGAN PUSAT.

PENGELOLAAN PENYULUH KB/PLKB PENGELOLAAN PENYULUH KB/PLKB

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT) DI KAB/KOTA

SERTIFIKASIPENYULUH KELUARGA

BERENCANA

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI BERDASARKAN KEBUTUHAN KEAHLIAN SESUAI JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH KB

Standar Kompetensi PKB?

Seperangkat kemampuan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang

harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan oleh instansi Pembina PKB.

PENYULUH KELUARGA BERENCANA

PNSdan

NON PNSBERSERTIFIKAT

Memberi jasa utk umum

TERLATIH

KETERPADUAN PEMGEMBANGAN KOMPETENSI

Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana :

proses pemberian sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) dan Petugas Lapangan Keljuarga Berencana (PLKB) dalam rangka menjamin dan memelihara kompetensi tenaganya

Prinsip Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana

Mengacu kepada proses perolehan

sertifikat Penyuluh yang tidak

diskriminatif, dan memenuhi standar

Penyuluhan nasional.

Mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan

peluang kepada para pemangku kepentingan

penyuluhan untuk memperoleh

akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi.

Merupakan proses sertifikasi yang

dipertanggungjawabkan kepada pemangku

kepentingan Penyuluhan

Dasar Hukum

1. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan

kependudukan dan pembangunan Keluarga 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

4. Permenpan tentang Jabatan fungsional Penyuluh KB (usulan perubahan)

5. Permen .............. (TL)

Tujuan Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana

a. Menentukan kelayakan Penyuluh Keluarga Berencana

b. Penyuluhan dan mewujudkan tujuan Penyuluhan Kependudukan dan KB.

c. Meningkatkan proses dan mutu hasil Penyuluhan.d. Meningkatkan martabat Penyuluh Keluarga

Berencana.e. Meningkatkan profesionalitas Penyuluh Keluarga

Berencana.

Jalur Sertifikasi Penyuluh Keluarga Berencana dalam Jabatan

PENILAIAN JALUR PORTOFOLIO JALUR PENDIDIKAN

Proses pemberian sertifikat Penyuluh bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam jabatan melalui Pendidikan selama-lamanya 2 semester yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi bagi Penyuluh Keluarga Berencana dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat Penyuluh , dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Penyuluh Keluarga Berencana dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana.

1. Komponen kualifikasi penyuluhan;2. Komponen Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;3. Komponen pengalaman melakukan penyuluhan;4. Komponen perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan;5. Komponen penilaian dari atasan dan pengawas;6. Komponen prestasi penyuluhan;7. Komponen karya pengembangan profesi;8. Komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah;9. Komponen pengalaman organisasi di bidang kePenyuluhan dan sosial;10. Komponen penghargaan yang relevan dengan bidang Penyuluhan;11. Alur /mekanisme sertifikasi porto folio.....

Komponen penilaian Jalur portofolio

TERIMA KASIH