HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan ndengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan anatara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihlawal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang –orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum , misalanya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dsb.

b. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti sosilogis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Penentuan Warga Negara

Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat

berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan

kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan

kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas

ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya

negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli

Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan

yang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang

tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan

bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah

kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan ststus kewarganegaraan suami dan istri

adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan

status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk

menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti

halnya ketika belum berkeluarga.

Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia meliputi :

a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakan

keturunan bukan negara tempat kelahiran

b. Asas Ius Soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakan

negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi

setiap orang

d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan

ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Unsur-Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan

1. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.

2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan,prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.

3. Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi)

Orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Ada 2 cara, yaitu :

1. Naturalisasi biasa

mengajukan permohonan kepada Menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat dimana ia tinggal atau di Kedubes RI apabila di luar negeri permohonan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Bila lulus maka ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.

2. Naturalisasi istimewa

diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara.

Orang dapat menjadi warga negara dari suatu negara setelah melakukan langkah-langkah hukum tertentu. Biasanya dilakukan setelah dewasa. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di suatu negara dapat menimbulkan 2 kemungkinan bagi seseorang yaitu:

1. Apatride (tanpa kewarganegaraan)

2. Bipatride (punya kewarganegaraan ganda)

Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif orang harus melakukan langkah-langkah hukum tertentu agar diakui kewarganegaraannya, sedang stelsel pasif orang yang berada dalam suatu negara dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.

Berkaitan dengan 2 stelsel di atas, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hak repudiasi.

a. hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)b. hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Menurut Patmo Wahyono dalam bukunya “Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum”.ada 4 teori tentang status warga negara yaitu:

a) Status positif : Sebagai warga negara kita berhak memperoleh sesuatu yang positif dari organisasi Negara

b) Status Negatif : Warga negara mempunyai hak untuk tidak dicampuri oleh negara dalam hal tertentu

c) Status Aktif : pelaksanaan hak&kewajiban merupakan hal yang paling utama/primerd) Status pasif : patuh pada pimpinan penyelenggara Negara

Warga Negara Indonesia (WNI)

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara

2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan

mendapat kesempatan untuk itu.3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri , yang

bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan

dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan

4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undngan hanya dapat dijabat oleh

warga negara Indonesia

6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau

bagian dari negara asing tersebut

7. Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yangbersifat ketatanegaraan untuk

suatu negara asing

8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara republic Indonesia selama 5 (liama0 tahun berturut-

turut bukan dalam rangaka dinas negara, tanpa alas an yang sah dan dengan sngaja tidak

menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonedia sebelum jangka

waktu 5(liama) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan

tidak mengajukan pernytaaan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan

RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan

RItersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi

tanpa kewarganegaraan.

10. Perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga asing kehilangan

kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri

mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

11. Laki-laki warganegara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga asing kehilangan

kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami

mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingintetap

menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyaataan menganai keinginannya

kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau

laki-laki tersebut , kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat

pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya

berlangsung.

12. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian

hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai

orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri

mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan RI dalam Berita Negara

Republik Indonesia

Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh memalului pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18 tahun atau telah kawin.2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

3. Sehat jasmani dan rohani.4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih.6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda.7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.9. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara secara tertulis

dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri dan diajukan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pemohon melampirkan pernyataan yang memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami/isteri pemohon.

Syarat Perlengkapan dalam melakukan permohonan warga negara, yaitu :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;

2. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;

3. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

4. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;6. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;

7. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh

Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;10. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa

pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;11. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan12. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6

(enam) lembar.

Cara Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia :

1. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Pengangkatan (Pasal 2 Undang Undang Nomor 62 Tahun1958).

2. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Permohonan (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 62 Tahun1958).

3. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Pewarganegaraan (Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995).

4. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena atau sebagai akibat dari Perkawinan (Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 62 Tahun1958).

5. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Turut Ayah/Ibunya.Perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun1958 adalah demi hukum.

6. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Pernyataan.Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal III Peraturan Peralihan Undang-Undang Nomor 62 Tahun1958.

Memperoleh Kewarganegaraan RI yang mengakibatkan

Dwi-Kewarganegaraan

Sesuai dengan UU RI No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:

• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Ibu Warga Negara Asing (WNA);

• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ayah Warga Negara Asing (WNA) dan Ibu Warga Negara Indonesia (WNI);

• Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari Ibu Warga Negara Asing (WNA) yang diakui oleh Ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin;

• Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari Ayah dan Ibu Warga Negara Indonesia (WNI), yang karena ketentuan dari Negara tempat anak dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

• Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh Ayah Warga Negara Asing (WNA);

• Anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum berusia 5 (lima) tahun, diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Penetapan Pengadilan.

• Anak-anak yang lahir sebelum UU RI No. 12 Tahun 2006 disahkan (tanggal 01 Agustus 2006 dan belum berusia 18 tahun/belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun atau paling lambat sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010.

Apabila kemudian dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak-anak tersebut di atas berakibat anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan RI, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia

Wujud hubungan Warga Negara dan Negara

Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuaidengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.b. Hak membela negarac. Hak berpendapatd. Hak kemerdekaan memeluk agamae. Hak mendapatkan pengajaranf. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesiag. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosialh. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahanb. Kewajiban membela negarac. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut dapat diuraikan hak dan kewajiban dari WNI dan WNA :

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku2. Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan Negara kepadanya3. Membela Negara dari segala bentuk ancaman, baik yang dating dari dalam maupun yng

dating dari luar negeri4. Menyukseskan Pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara 5. Mendahulukan kepentingan Negara atau umum daripada kepentingan pribadi6. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan Negara7. Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional8. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan harta benda9. Hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahtearaan Negara10. Hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan11. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu12. Hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu

kepentingan umum dsb.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)

1. Menurut UU No. 62 Tahun 1958, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, perkawinan, keturunan, dan pernyataan

2. Di Indonesia orang asing tidak punya hak-hak tertentu. Misalnya menjadi pegawai negeri, menjadi anggota TNI, menjadi anggota partai, hak pilih dan memilih.

3. Kewajiban dan kewenangan warga Negara asing adalah sebagai berikut :a. Memperoleh surat izin masuk dengan hak tinggal selama waktu tertentu dan tinggal

tetap di Indonesiab. Mempunyai hak-hak selaku penduduk seperti yang tercantum dalam Pasal 27, 28,

29 UUD 1945c. Wajib tunduk dan taat pata ketentuan yang berlaku bagi warga Negara asingd. Wajib membayar pajak bagi orang asing, bead an cukai kecuali untuk anggota

perwakilan diplomatice. Wajib menghormati segala ketentuan hokum yang berlaku di Negara RI dengan

tidak melanggar ketentuan tsb

Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahb. Hak negara untuk dibelac. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyatd. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adile. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negaraf. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyatg. Kewajiban negara meberi jaminan sosialh. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia

Warga negara adalah sama kedudukannya, hak dan kewajibannya. Setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal27 sampai pasal 34. berikut ini dijelaskan secara lebih rinci terntang persamaan kedudukan warga negara, dalamberbagai bidang kehidupan.

1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini jugamemperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik.

2. Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (ekonomi)

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilan sosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diatur pelaksanaanya.

3. Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)

Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.

4. Persamaan dalam HAM

Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikan dan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanisme pelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

5. Persamaan dalam agama

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

6. Persamaan dalam upaya pembelaan negara

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuan pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwa negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap

warga negara yang ingin membela Indonesia.

7. Pesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukan bahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia. Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.

8. Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial

Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. Pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial dan jaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal3).