HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARADI

S

U

S

U

NOLEH KELOMPOK 3 :

SHINTA KUSUMA DEWI (150603104)

T. RAHMAD HAIKAL (150603105)

LISAUL FITRI (150603106)

Dosen Pembimbing : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I

PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesikan makalah Hak dan

Kewajiban Warga Negara dengan baik dan lancar. Makalah ini disusun untuk

membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Hak dan

Kewajiban Warga Negara. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pembahasan

serta penarikkan kesimpulan dalam makalah ini.

Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara ini disajikan dalam konsep dan

bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalh

ini. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak dan

kewajiban sebagai anggota warga negara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk berkarya menyusun makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang

membacanya. Saran, kritik dan masukan sangat penulis harapkan dari seluruh pihak

dalam proses membangun mutu makalah ini.

Banda Aceh, November 2015

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................... 2

DAFTAR ISI..................................................................................................... 3

PEMBAHASAN............................................................................................... 4

A. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan................................. 4

B. Kedudukan Warga Negara Dalam Negara............................................ 6

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia...................................... 12

PENUTUP......................................................................................................... 20

A. Kesimpulan........................................................................................... 20

B. Saran..................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 21

3

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Warga Negara

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi

perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Kita juga

sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga

bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga

negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara.

Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen yang mempunyai arti

sebagai berikut:

a. warga negara;

b. petunjuk dari sebuah kota;

c. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;

d. bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam, warga negara sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah

anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.1

Selain itu warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan

keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak

penuh sebagai seorang warga dari negara itu.2

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan

negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya

kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak

dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada

organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap

anggotanya.

1 Srijanti, Etika Berwarga Negara, 2007:752 Kamus Besar Bahsa Indonesia 2002

4

Perlu dijelaskan istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih

merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah

satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya

dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal

di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

2. Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang

menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut

memori penjelasan dari Pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang no. 62 Tahun

1958 tentang Kewarganegaraan Repunlik Indonesia, kewarganegaraan diartikan

segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban

negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-

Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal

ihwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu, sebagai berikut.

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara

orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat

hukum tertentu, ayitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang

bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat

pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan dengan ikatan

hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan

nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari

penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Jadi, dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu

persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut dengan negara. Di

sisi lain, terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun

5

tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis. Ia memiliki tanda ikatan hukum

dengan negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga

negara tidak ada. Jadi, ada kalanya terdapat seorang warga negar hanya secara yuridis

saja sebagai warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi. Adalah

snagat ideal apabila seorang warga negara memiliki persyaratan yuridis dan

sosiologis sebagai anggota dari negara.

b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil

1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan.

Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.

2) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status

kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum

serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki

kewarganegaraan tidak jatuh oada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara

lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan

warga negaranya.

B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA

Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara

memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga

negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.

Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka

yang hanya menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan

negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara

dari negara itu tidak memilki hubungan timbal balik dengan negara tersebut.

6

1. Penentuan Warga Negara

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas

kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan

perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua

asas yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli

berasal dari kata solum yang atinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata

sanguis yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli

Asal yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat

di mana seorang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada

aspek perkawinan yang mencakup :

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu

ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini

diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan

peruabahan status kewarganegaraan suami atau istri. Jadi, mereka dapat berbeda

kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat

menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga yaitu munculnya

apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memilki

kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki

kewarganegaraan rangkap (dua).

7

2. Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menetukan siapa-siapa yang menjadi warga negara.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut.

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal

di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Orang-orang bangsa lain adalah oaring-orang peranakan seperti peranakan

Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggak di Indonesia, yang mengakui

Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada negara Republik

Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga negara Indonesia dengan cara

naturalisasi atau pewarganegaraan.

3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 antara

lain sebagai berikut.

a. Tentang siapa yang menjadai warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga

negara Indonesia adalah

1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain

sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga

Negara Indonesia;

3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

Indonesia dan ibu warga negara asing;

4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara

asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

8

5) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara

Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum

negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak

tersebut;

6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal

dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara

Indonesia;

8) anak yang lahir di luat perkawinan yang sah dari seorang ibu negara asing

yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan

pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan/atau

belum kawin;

9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir

tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia

selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

11) anakyang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya

tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya;

12) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah

dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat

anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang

bersangkutan;

13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;

14) anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum

berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;

9

15) anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah

sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap

diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

b. Tentang pewarganegaran

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-

undang dinyatakan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesiadapat juga

diperoleh melalui pewarganegaraan.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi

persyaratan sebagai berikut.

1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;

2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah

negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling

singkat 10 tahun tidak berturut-turut;

3) sehat jasmani dan rohani;

4) dapat berbahsa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;

6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda ;

7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

c. Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakn bahwa kewarganegaraan

Republik Indonesia hilang karena:

1) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

2) tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang

bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

10

3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya

sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,

bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang

Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

4) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

5) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas

semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan hanay daoat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

6) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada

negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

7) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat

ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

8) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat

yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari

negara lain atas namanya;

9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun

terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alas an yang sah, dan

dengan sengaja tidak menyatakn keinginannya untuk tetap menjadi Warga

Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5

tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap

menjadi Warga Negara Indonesia kepad Perwakilan Republik Indonesia yang

wilayah kerjanya meliputi temoat tinggal yang bersangkutan padahal

Perwakilan Rpeublik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis

kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan;

10) perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga

negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut

11

hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti

kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;

11) laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawing dengan perempuan warga

negar asing kehilangan Kewarganegraan Republik Indonesia jika menurut

hukum negar asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti

kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin

tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan pernyataan

mengenai keinginannya kepada Penjabat atau Perwakilan Republik Indonesia

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut,

kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

12) setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan,

tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang

berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal adanya

kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak-anak merupakan suatu

pengecualian.

C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Menurut Srijanti, hak merupakan unsure normative yang berfungsi pedoman

berperilakum melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi

manusia dalam menjada harkat dan martabatnya.3

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan

suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat

dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara

paksa olehnya.4

3 Srijanti, Etika Berwarga Negara 2007:1214 Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X 2010:30

12

Dapat disimpulkan bahwa Hak adalah kewenangan untuk bertindak atau

melakukan.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu

keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita melaksanakannya tanpa

ada alas an apapun itu.

1. Wujud Hubungan Warga Negara Dengan Negara

Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam

UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut

digambarkan dengan baikdalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu

hak dan kewajiban warga negara terhadap negar maupun hak dan kewajiban negara

terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga

negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang dasar.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal

34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan asas keadilan social dan kerakyatan.

2) Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : Setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

3) Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mnegeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang.

4) Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Ayat (1)

berbunyi bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini

berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat

13

(2) berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.”

5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara.

Dinyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara.

6) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran.

Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan

pengajaran. Adapun dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan

UUD 1945.

7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nlai-nilai budayanya.

8) Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1),

(2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.

14

9) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan

bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain:

a. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pmerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya.

b. Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara.

c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga

negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan

kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut,

antara lain sebagai berikut.

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.

b. Hak negara untuk dibela.

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.

d. Kewajiban negara untuk menjamin system hukum yang adil.

e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk

rakyat.

g. Kewajiban negara member jaminan sosial.

h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

15

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD

1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan

pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban

negara terhadap warganya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA,

MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang

terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkat pendidikan

sepanjang hayat.

(6)

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh samapai dengan lima belas tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar.

16

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan

dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi peneyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

17

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai

dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasiyang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya;

d. mendapat baiay pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang

setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses

dan keberhasilan pendidikan;

18

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan ang

diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.

19

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh

individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam   kandungan ,

sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam

melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan

hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban

merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam praktik harus

dijalankan dengan seimbang .

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut

menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk

mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat ,

berbangsa , dan bernegara . Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan

guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan

yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam

melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan papan .

B.  SARAN

Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait , sehingga

pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi

ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak

diinginkan .

20

DAFTAR PUSTAKA

Winarno 2006, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, hlm.47.

http://takumabdulrohim.blogspot.co.id/2014/10/makalah-kewarganegaraan-hak-

dan.html?m=1

http://www.academia.edu/12537575/Hak-dan-Kewajiban-Sebagai-Warganegara

21