HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA NEGARA

OLEH KELOMPOKKADEK KRISTINA HARUM LASMI (1302305004)

NI PUTU SUCI SUKRENI (1302305011)PUTU QONNY TRISNA DEWI (1302305019)

NI NYOMAN SATRIA MAS AGUSTI (1302305022)I GEDE EDI WIRANADA (1302305036)

NI KADEK YUNI FRIDAYANI (1302305044)

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

KONSEP HUBUNGAN BANGSA NEGARA DAN WARGA NEGARA

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri.Setiap warga negara memiliki Hak dan Kewajiban.

1. Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.Contoh Hak :- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum.- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.- Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, dll.

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

2. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan

penuh rasa tanggung jawab.

Contoh Kewajiban :- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk

berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.

- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

- Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, dll.

Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir

sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana

ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

 KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

Hak dan kewajiban dalam bidang politik yaitu tertera dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada

kecualinya”.

Pasal 28 menyatakan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

megeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-

undang”.

Hak dan kewajiban dalam bidang social budaya yaitu tertera dalam

pasal-pasal berikut :

Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat

pengajaran”.

Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 32 menyatakan bahwa “pemerintah memajukan kebudayaan nasional

Indonesia”.

Hak dan Kewajiban dalam bidang Hankam :

Pasal 30 menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara”

Hak dan Kewajiban dalam bidang Ekonomi :

Dalam pasal 27 ayat 2 perubahan UUD 1945 ditentukan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal 28 D ayat 2 perubahan UUD 1945 ditentukan :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Segi Kelahiran

Segi Perkawinan

KONSEP HUBUNGAN BANGSA NEGARA DAN WARGA NEGARA

Ius Soli

Ius Sanguinis

Asas persamaan derajat

Asas persatuan hukum

SEGI KELAHIRAN

Ius SoliIus berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari

kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan asas kewarganegaraan ini, ius soli

berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.

Ius SanguinisSementara itu sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti pedoman yang

berdasarkan darah atau keturunan. Dalam kaitannya dengan asas kewarganegaraan ini, ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orangtuanya.

SEGI PERKAWINAN Asas persatuan hukum

Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat suatu keluarga ataupun suami- istri

yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Kesatuan hukum yang sama

ini mempermudah dalam permasalahan-permasalahan hukum seperti keperdataan, yaitu pengaturan harta kekayaan,status anak, dan lain-

lain. Dengan kata lain, hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan

kesejahteraan dalam keluarga.

Asas persamaan derajatAsas persamaan derajat yaitu bahwa suatu

perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik pihak

suami maupun pihak istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan

mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Asas ini muncul akibat

adanya emansipasi wanita yang mempersamakan derajatnya dengan laki-laki.

ADA PERTANYAAN

?

THANK YOU...!!!