IV

Npm: 1217051002

Npm: 1217051014

Npm: 1217051016

Npm: 1217051054

1. Pengertian dan Kewajiban Warga Negara

2. Azas Kewarganegaraan

3. Unsur-unsur Penentu Kewarganegaraan

4. Tata cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara

6. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah

7. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung-jawab

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Warga negara : orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Contoh negara yang menganut asas ini adalah AS, Argentina, Banglades dan Brazil.

Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Contoh negara yang menganut asas ini yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.

UNSUR DARAH KETURUNAN (IUS SANGUINIS)

Contoh penerapan asas ius sanguinisNegara China menganut asas ius sanguinis, maka

orang yang lahir dimanapun saja asalkan keturunan dari orang yang berkewarganegaraan China, akan berkewarganegaraan China juga. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

UNSUR DAERAH TEMPAT KELAHIRAN (IUS SOLI)

Contoh penerapan asas ius soli; Negara Amerika Serikat menganut asas ius soli, maka orang yang lahir di negara Amerika Serikat akan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, tidak melihat orang tersebut keturunan dari mana.

UNSUR KEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

Contohnya Irfan Bachdim yang berkebangsaan Belanda ingin membela timnas Indonesia, maka dilakukan Naturalisasi menjadi berkewarganegaraan Indonesia melalui serangkaian proses tertentu

Cara untuk memperoleh Kewarganegaraan berdasarkan UU No.12 Tahun 2006

a. Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI.b. Pemohon mengajukan permohonan pewarganegaraan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada pejabat.

c. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan jamji setia.

d. Menteri mengumunkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negar RI.

e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata caara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bukti memperoleh kewarganegaraan

Indonesia :Akta kelahiran

Surat bukti kewarganegaraan kutipan pernyataan

sah buku catatan pengangkatan anak asing)

Surat bukti kewarganegaraan (petikan

keputusan Presiden) karena

permohonan/pewarganegaraan

Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran

menteri kehakiman karena pernyataan

Hak Warga Negara Indonesia

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata

hukum dan di dalam pemerintahan Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan

menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada

pasal 27 ayat 2

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan

pada pasal 28A

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal

28B

Hak untuk mengembangkan diri dan melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat

pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi

kesejahteraan hidup manusia pada pasal 28C ayat

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya pada pasal 28C ayat

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1 hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1)

Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1

Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2

Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Kewajiban Negara

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 : “Negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.”

Adapun pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Selanjutnya menurutpasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya

dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara

yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Hak negara/ pemerintah diantaranya :

Dipatuhi/ditaati kebijakan yang telah

dibuat untuk seluruh warga negara

Mendapat dukungan atas sistem

pemerintahannya

Mengatur sistem kepemeritahan dalam

negaranya sesuai dengan kewenangan

yang berlaku

1.Rasa hormat dan tanggung jawab

2. bersikap kritis

3. Membuka Diskusi dan Dialog

4. Bersifat Terbuka

5. Rasional

6. Adil

7. Jujur