Makalah Ekonomi Regional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam melakukan pembangunan daerah sangat diperlukkan adanya koordinasi baik

didalam daerah itu sendiri,tetapi juga dengan daerah lainnya terutama daerah yang memiliki

kedekatan letak wilayah,kesamaan struktur wilayah,budaya maupaun sektor-sektor basis

ekonomi yang sama.Koordinasi ini berkaitan dengan pelimpahan sebagian kekuasaan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

mendekatkan pelayanan umum melaluiUndang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang

”Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” .

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun

2004 diharapkan memicu daerah untuk berlomba-lomba dalam melakukan pembangunan dan

pengembangan wilayah di daerah nya masing-masing,karena pemerintah pusat selalu

melakukan evaluasi dan kotrolling terhadap implementasi otonomi daerah,salah satunya

lewat dana alokasi umum yang besarannya ditentukkan salah satunya oleh “performa” daerah

masing dalam melaksanakan indikator-indikator pembangunan nasional.

Tidak jarang mencapai tujuan tersebut banyak pemerintah daerah akan melakukan

analisis SWOT (Strenght,Weakness,Opportunity,Threat) untuk mencari keunggulan dan

kelemahan daera nya masing-masing dan salah satu langkah dalam menyiasati kelemahan

daerah terutama pada tingkat Kota atau Kabupaten,banyak pemerintah Kabupaten/Kota yang

melakukan kawasan kerjasama antar daerah baik dengan daerah yang satu provinsi maupun

dengan Kota atau Kabupaten di provinsi lainnya..

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.21 tahun 2003 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nomor 21 Tahun 2003 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa

Tengah”disebutkan bahwa di Jawa tengah terdapat 8 Kawasan Kerjasama Antar-Daerah

Kabupaten/Kota :

1. Kawasan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara,Purbalingga, Banyumas, Cilacap

dan Kebumen)

Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi 1

2. Kawasan PURWOMANGGUNG (Purworejo,Wonosobo, Magelang dan

Temanggung)

3. Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta,Boyolali, Sukoharjo,

Karanganyar, Wonogiri,Sragen, dan Klaten)

4. Kawasan BANGLOR (Rembang dan Blora)

5. Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati)

6. Kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak,Ungaran, Salatiga, Semarang dan

Purwodadi)

7. Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan,Pemalang dan Kajen)

8. Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi).

Pemahaman yang memadai dari Bupati Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas,

Cilacap, dan Kebumen yang daerahnya memiliki kesamaan geografis, budaya, bahasa, dan

ikatan emosional berdasarkan sejarah Local Government Residen pada masa pemerintahan

Hindia Belanda, bersepakat untuk melakukan kerjasama antar Daerah melalui penerapan

Konsep Regional Managemant yang diorientasikan pada Regional Marketing.

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (letter of agreement) 5 Bupati dilaksanakan pada

tanggal 16 Desember 2002 sekaligus sosialisasi konsep dimaksud kepada jajaran legislatif

dan stakeholders yang lain bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja BAKORLIN Wilayah III

Purwokerto.

Kemauan bersama untuk membentuk wadah Kerjasama antar Daerah dalam kerangka

Regional Development 5 Kabupaten pada akhirnya terwujud melalui penandatanganan Surat

Keputusan Bersama (SKB) Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas,

Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen pada tanggal 28 Juni 2003 tentang Pembentukan

Lembaga Kerjasama Regional Management yang diorientasikan pada Regional Marketing

yang diberi nama “BARLINGMASCAKEB” bertempat di Queen Garden Hotel Baturaden

yang terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kabupaten sebagai wujud

dukungan legislatif sesuai peraturan perundangan. Sementara Dasar hukum nya sendiri

terdapat pada Kesepakatan Bersama Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati

Banyumas, Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen dalam rangka Pembentukan Regional

Management dan Regional Marketing tanggal 16 Desember 2002 yang kemudian dituangkan

melalui Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas,

Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen Nomor : 130A, 4, 36, 48, 16 Tahun 2003 tgl 28 Juni


2003 Ttg Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management dan Regional Marketing

antar Pemerintah Kabupaten Banjarnegera, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah

Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakan kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan komunikasi, kordinasi, dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan

pembangunan daerah dan pemanfaatan serta pemasaran potensi sumber daya daerah.

Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah untuk :

1. Mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dan dalam

pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan.

2. Sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan

birokrasi dalam kegiatan ekonomi dan investasi.

3. Menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan

yang bersifat kontraproduktif (persaingan yang tidak sehat antardaerah).

4. Memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing daerah agar mampu

mengakses pasar nasional dan internasional dalam era globalisaasi ekonomi.

5. Membangun kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten dengan pemerintah

propinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah di

tingkat nasional maupun internsional.

Visi

Mewujudkan wilayah BARLINGMASCAKEB sebagai tujuan Investasi, Perdagangan, dan wisata menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Misi

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempromosikan potensi investasi

kepada para calon investor.

2. Membangun jejaring perdagangan produk unggulan daerah baik tingkat regional,

nasional, dan internasional.

3. Mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata di wilayah

BARLINGMASCAKEB.


4. Melakukan inovasi-inovasi kegiatan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan

sejahtera.

1.2. Rumusan Masalah

Kurang Strategisnya wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga,Kabupaten Banyumas,Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen membuat

pertumbuhan perekonomian di kawasan Pantai Selatan Jawa tengahsulit berkembang, selain

itu sulitnya aksesibilitas antar daerah akibat kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung

transportasi dibanding Kota atau Kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa tengah. Oleh

karena itu pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga,Kabupaten

Banyumas,Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen sepakat untuk membentuk kawasan

regional bersama dengan nama BARLINGMASCAKEB.

Berdasarkan latar belakang diatas timbul pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai

berikut :

1. Apakah Yang dimaksud Homogenous Region, Nodal/Polarised Region,dan

Planning/Administrative?

2. Bagaimanakah Contoh Dari Homogenous Region,Nodal?polarised Region,dan

planning/administrative region?

3. Bagaimanakah kontribusi PDRB setiap daerah anggota BARLINGMASCAKEB

terhadap Pendapatan total regional BARLINGMASCAKEB?

.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Apa Yang dimaksud Homogenous Region, Nodal/Polarised Region,dan Planning/Administrative

2. Memberikan Contoh Dari Homogenous Region,Nodal/polarised Region,dan

planning/administrative region?

3. Mengidentifikasi kontribusi PDRB setiap daerah anggota BARLINGMASCAKEB

terhadap Pendapatan total regional BARLINGMASCAKEB


1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi kami selaku peneliti merupakan sarana pengembangan wawasan serta

pengalaman dalam menganalisis wilayah regional BARLINGMASCAKEB.

2. Mampu memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah guna merancang kebijakan

yang mendukung dan percepatan pertumbuhan kawasan BARLINGMASCAKEB.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang bermanfaat untuk

dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam bagi

akademis.

4. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi gambaran dan informasi tentang yang

terjadi di wilayah regional BARLINGMASCAKEB.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat mengenai permasalahan yang dibahas

dalam penelitian ini, sehingga pembaca diharapkan memperoleh gambaran jelas tentang isi

dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab I terdapat lima sub bab yaitu latar belakang masalah berisi alasan pemilihan topik

; rumusan masalah berisi inti dari topik yang dibahas; tujuan penelitian berisi sasaran yang

ingin dicapai dan deskripsi sasaran penulisan; kegunaan penelitian berisi manfaat penelitian;

dan sistematika penulisan sendiri berisi garis besar penulisan dari pendahuluan, isi sampai

penutup.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah kerangka berisi konsep serta teori yang mendukung

tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dll. Serta menjelaskan materi yang

berkaitan dalam pembahasan kawasan regional BARLINGMASCAKEB.


BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan langkah – langkah yang menguraikan secara cermat metode

pengumpulan informasi, analisis informasi, penarikan kesimpulan, serta merumuskan saran.

BAB IV Pembahasan

Merupakan uraian hasil kajian, temuan serta ide pengembangan yang sesuai dengan

rumusan masalah.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan penulis.


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Ruang,Wilayah dan Region

Pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup

lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Konsep Region dan wilayah masih dapat dikatakan bias banyak ahli yang

menganggap bahwa wilayah dan Region adalah konsep yang berbeda sementara tidak

sedikit pula yang menanggap konsep wilayah dan konsep region sebagai konsep yang sama.

Glasson (1978) ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu

subyektif dan obyektif.Cara pandang subyektif, yaitu wilayah adalah alat untuk

mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah

hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Hal

ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. Sedangkan

pandangan obyektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-

ciri/gejala alam di setiap wilayah.

Bambang Supriyadi(2010) Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan

bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat

secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan

bumi. Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu

dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi adalah sejauh manusia masih bisa

menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia.

Isard (dalam bambang supriyadi 2010), menganggap pengertian suatu wilayah pada

dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya, wilayah adalah suatu

area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya

sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan

tersebut


Sumaatmadja (1988:42) Region berarti suatu wilayah yang memiliki karakteristik

tertentu yang khas, yang membedakan diri dari region-region lain di sekitarnya,lebih lanjut

menurut Dickinson (dalam Sumaatmadja, 1988), Suatu region adalah suatu komplek

keruangan atau komplek teritorial yang terdiri dari penyebaran gejala-gejala yang berbeda

sesamanya, yang mengungkapkan suatu keseluruhan aspek tertentu sebagai ruang geografi

Rustiadi, dkk (2007) memandang, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih

mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah : (1) wilayah

homogen (uniform), (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan

(planning region atau programming region). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah

ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem.

Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah

administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.

Konsep Alamiah -Deskriptif

Gambar 2.1. Sistematika Konsep-konsep Wilayah (Rustiadi, dkk, 2007)


Wilayah

Homogen

System/fungsionall

System sederhana

Nodal (pusat-hiterland

Desa – Kota

Budidaya - Lindung

System kompleks

System ekonomi : kawasan ekonomi; kawasan industri

System ekologi : DAS, Hutan, Pesisir

System social-politik : kawasan adat, kawasan etnik

Perencanaan/pengelolaan

Wilayah perencanaan khusus : Jabodetabek, KAPET

Wilayah administrasi politik : Provinsi, Kabupaten, Kota

Konsep non Alamiah

2.2 Homogeneneous region, Nodal/Polarized region dan Planning/Administrative region.

Richardson menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasikan menjadi

homogeneneous region, nodal/polarized region dan planning/administrative region.

Homogeneous region merupakan Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek

homogenitas (kesamaan) dalam kelompok. Dengan demikian, wilayah homogen tidak lain

adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau

faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa

kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial,

pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain-lain.

Nodal/polarized region pada dasarnya dilandasi oleh adanya faktor ketidak merataan

( heterogenitas). Konsep ini menekankan pada pentingnya interaksi setiap region yang

diukur berdasarkan lalu lintas barang, modal, penduduk.terdapat wilayah pusat ( kutub ) dan

wilayah pinggiran / hiterland yang merupakan bagian di sekelillingnya yang saling

melengkapi terhadap wilayah pusat. Sukirno (1976) menyatakan bahwa pengertian wilayah

nodal yang paling ideal untuk di gunakan dalam analisis mengenai ekonomi

wilayah,mengartikan wilayah tersebut sebagai ekonomi ruang yang yang di kuasai oleh

suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Batas wilayah nodal di tentukan sejauh mana

pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila di gantikan oleh pengaruh dari pusat

kegiatan ekonomi lainnya,sementara Hoover (1977) mengatakan bahwa struktur dari

wilayah nodal dapat di gambarkan sebagai suatu sel hidup dan suatu atom, dimana terdapat

inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional

akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di

dalam wilayah itu, daripada merupakan homogenitas semata-mata salah satu contoh wilayah

nodal adalah kota Jakarta sebagai pusat dengan daerah Bogor, Depok ,Tangerang dan Bekasi

sebagai wilayah hiterland.


Planning / wilayah administrasi adalah wilayah yang didasarkan pada penerapan

keputusan ekonomi, dibatasi oeh kesatuan kebijakan atau administrasi. Pada dasarnya,

wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan

keputusan-keputusan ekonomi. Region ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit

wilayahnya berada di dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Sebagai contoh adalah

wilayah yang tergolong dalam kategori Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan

sebagainya. Dapat juga pembagian dilakukan menurut kriteria region yang karena sifat

alaminya harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah DAS (daerah

aliran sungai).

Selain berdasarkan tipenya, pembagian suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan order,

rank atau hirarki, dengan menggunakan kriteria tertentu, misalnya ditinjau dari segi size

( ukuran ), form ( bentuk ), function ( fungsi ) maupun kriteria lainnya. Orde kota

menunjukkan besarnya suatu kota dalam suatu hirarki yang diukur menurut jumlah

penduduk.

Zipf menyimpulkan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi dari suatu kota akan

mengikuti distribusi Pareto distribusi aktivitas ekonomi perkotaan atau dengan kata lain

pemukiman perkotaan dalam suatu dan Hukum Zipf yang menjadi dasar dari Rank Size

Rule, sebuah aturan yang digunakan untuk melihat proporsi region disusun menurut ranking

atas dasar banyaknya penduduk. Kota dengan jumlah penduduk paling besar disebut kota

orde pertama ( primate city )


Rank size rule dapat disusun sebagai berikut :

Pn=P1

nq

Dimana : Pn = Penduduk dari pemukiman ke-n P1 = Penduduk dari pemukiman terbesarn = Ranking pemukiman q = Eksponen, biasanya mendekati angka satu

2.3 Regionalisasi dengan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE)

Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) adalah Kota-kota atau wilayah yang tercakup dalam

wilayah pengaruh kota orde pertama dianggap sebagai satuan wilayah yang berdiri sendiri.

Satuan Wilayah Ekonomi ditetapkan guna menentukan wilayah pengaruh dari suatu kota.Di

dalam SWE terjadi hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial

antara pusat dengan subpusat, yang berupa hubungan langsung dan fungsiaonal.

Klasifikasi satuan wilayah dapat dilihat dari kebutuhan perkembangan kegiatan

masyarakat, dapat dibedakan menjadi 3 dasar pertimbangan, yaitu satuan

wilayah atas dasar pertimbangan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ciri – ciri satuan

wilayah secara umum adalah sebagai berikut :

a. Menunjukkan adanya struktur dasar pengembangan.

b. Struktur pengembangannya menunjukkan adanya hirarki.

c. Aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan efisiensi dalam pecapaian tujuan.

d. Aturan hirarki mempunyai dampak dalam tingkat efisiensi dalam prosesnya

Satuan wilayah atas dasar pertimbangan ekonomi atau disebut Satuan Wilayah

Ekonomi (SWE) dapat diperinci menjadi satuan wilayah produksi dan satuan wilayah


Primate citypopulasi

rank

pemasaran. Satuan wilayah produksi, didasarkan pada proses pengolahan sumber – sumber

alam, sedangkan satuan wilayah pemasaran didasarkan pada proses pencapaian konsumen.

Satuan wilayah produksi dianggap efektif dalam menjalankan fungsinya apabila berada pada

jangkauan satuan wilayah pemasaran.Ditinjau dari sudut lingkungan kehidupan, satuan

wilayah ekonomi dapat dibagi dalam lingkungan kehidupan perkotaan dan lingkungan

kehidupan perdesaan.

Satuan wilayah menurut dasar pertimbangan sosial, politik dan budaya terdapat

adanya satuan wilayah etnik serta pemerintah membentuk satuan wilayah

administratif.Dalam pembentukan wilayah administratif atas dasar etnik suatu wilayah

tersebut dikarenakan terdapat satuan wilayah yang mempunyai etnik yang identik, wilayah ini

berpotensi dalam bidang pengembangan sektor pariwisata yang bertumpu pada unsur

kebudayaan daerah.

Dasar penetapan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) suatu wilayah bukan hanya untuk

menentukan wilayah pengaruh, tetapi juga mempunyai tujuan lain sebagai berikut :

a. Membatasi pengembangan daerah pusat, sehingga daerah lain yang

terdapat disekitarnya dapat berkembang.

b. Pengembangan wilayah dalam SWE berorientasikan pada daerah pusatnya.

c. Pengembangan suatu wilayah pusat harus diikuti daerah pusat lain dalam

region lebih luas.

Penentuan Satuan Wilayah Ekonomi dapat dilakukan dengan cara metode breaking

point formula. Dengan dasar perhitungan aliran barang (commodity flow) untuk menunjukkan

jarak pelayanan ekonomi suatu daerah pusat.Metode Breaking Point menunjukkan besarnya

aliran barang yang timbul dari daerah pusat yang merupakan produk dari wilayah

ekonominya.

Teori Breaking point (titik henti) digunakan untuk mengukur besarnya daya tarik

(gravitasi) antar kota dan selanjutnya digunakan untuk menentukan titik batas gravitasi antar

kota pada suatu wilayah, sehingga dapat diketahui pengaruh wilayah suatu kota terhadap

wilayah yang ada disekitarnya.Digunakan data – data berikut untuk mengetahui gravitasi

daerah pusat, yaitu : jarak antara kota A dan B (dalam kilometer), jumlah aliran barang yang


berasal dari kota A menuju kota B dan Jumlah aliran barang yang berasal dari kota B menuju

kota A. Berikut adalah rumus dari breaking point :

Db=Dab

1+√(Pa

PB

)

Dimana :Db = breaking point antara kota A dan kota B Dab = jarak antara kota A dan kota B (dalam kilometer)Pa = Jumlah aliran barang yang berasal dari kota A menuju kota BPb = Jumlah aliran barang yang berasal dari kota B menuju kota A


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi

kepustakaan, yaitu dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, diktat-diktat

kuliah, majalah-majalah, jurnal-jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan pokok

penelitian, surat kabar dan membaca dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen

yang terdapat di instansi terkait. Untuk melengkapi paparan hasil penelitian juga

digunakan rujukan dan referensi dari bank data lain yang relevan, misal dari jurnal, laporan

hasil penelitian terdahulu, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk bahan atau

data yang relevan, akurat reliable yang hendak kita teliti. Oleh karena itu perlu diguunakan

metode pengumpulan data yang baik dan cocok. Dalam penelitian ini digunakan metode

pengumpulan data berupa :

Dokumentasi.Metode ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu mengadakan

survei terhadap data yang telah ada dan menggali teori-teori yang telah berkembang

dalam bidang ilmu yang terkait.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik

deskriptif disertai dengan grafik dan diagram selain itu manggunakan pendekatan teknik

kualitatif


BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Regionalisasi Homogenous,Nodal,Administrative dan planning Region

beserta contoh wilayahnya.

Regionalisasi (Pewilayahan) di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan

atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama.Sumaatmadja (1988:51) bahwa,

“Menentukan pewilayahan atau regionalisasi suatu wilayah di permukaan bumi,

dipergunakan kriteria geografi hasil relasi keruangan aspek-aspek yang secara umum lebih

menonjol atau lebih dominan pada wilayah yang bersangkutan.

4.1.1 Regional Homogen

Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam

kelompok.Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan

bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen (kesamaan), sedangkan

faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Dengan demikian, wilayah

homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-

sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Kesamaan

tersebut dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim,

perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain-lain. Pada dasarnya terdapat

beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah. Secara umum terdiri dari penyebab alamiah

dan penyebab artifical. Faktor alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas wilayah adalah

kemampuan lahan, iklim dan berbagai faktor lainnya. Homogenitas yang bersifat artifical

pada dasarnya kehomogenan yang bukan berdasarkan faktor fisik tetapi faktor sosial. Contoh

wilayah homogen artifical adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan),

suku bangsa, budaya dan lain-lain.

a. Contoh Homogenous berdasarkan Pekerjaan

Pantai utara Jawa barat (mulai dari indramayu,subang dan karawang),merupakan

wilayah yang homogen dari sisi mata pencaharian penduduknya yang mayoritas bekerja

sebagai petani sehingga apabila terdapat perubahan faktor produksi pertanian misal nya

subsidi pupuk yang berubah,harga benih yang meningkat atau upah buruh tani yang berubah

akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama. Apabila suatu

bagian berubah maka hal yang sama akan berlaku pula bagian wilayah lainnya.


b. Contoh Homogenous berdasarkan Iklim dan vegetasi nya.

Daerah Purworejo,Temanggung,Wonosobo dan sebagian magelang adalah daerah

yang memiliki iklim sejuk sehingga vegetasi daerah tersebut mayoritas adalah

teh,tembakau,dan pohon cemara.

c. Contoh Homoenous berdasarkan Kesamaan Budaya

Daerah Banjarnegara,Purbalingga,Banyumas,Cilacap dan Kebumen dikatakan

Homogenous region berdasarkan kesamaan faktor kebudayaan terutama kesamaan ragam

bahasa

.

4.1.2 Regional Nodal

Region fungsional disebut juga region nodal. Region fungsional bersifat dinamis

dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat.

Pusat tersebut disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat menarik daerah sekitarnya

sehingga tercipta interaksi maksimal, maka sejauh itulah batas region nodalnya. Suatu region

nodal terdapat empat unsur penting sebagai berikut :

1. adanya arus barang, ide/gagasan dan manusia;

2. adanya node/pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara

terorganisir;

3. adanya wilayah yang makin meluas;

4. adanya jaring-jaring rute tempat tukar menukar berlangsung.


Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman, sedangkan

plasma adalah daerah belakang (periphery/hinterland), yang mempunyai sifat-sifat tertnetu

dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran

pengendalian/pengaruh central atau pusat (node) serta hubungan ketergantungan pusat

(nukleus) dan elemen-elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayahPada region

nodal terdapat fungsi suatu tempat sebagai sirkulasi. Pada wilayah tersebut terdapat aktivitas

yang diorganisir dan umumnya bersifat lebih dinamis seperti gerakan orang, barang, berita

atau pesan.

Contoh : Semarang sebagai pusat atau core,sementara Kendal,Demak,Ungaran,Salatiga,Dan

Purwodadi. Jakarta sebagai pusat atau Core sementara Depok,Tangerang dan Bekasi sebagai

Hinterland nya.

4.1.3 Daerah Administrative

Boudeville(dalam Glasson,1978) mendefinisikan wilayah perencanan (planning

region atau programming region)sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau

kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah

yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting

dalampenyebaran penduduk dan kesempatan kerja,namun cukup kecil untuk memungkinkan

persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan.

Klassen (dalam Glasson,1978) mempunyai pendapat yang hampir sama dengan

Boudeville, yaitu bahwa wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri :(a)cukup besar

untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (b) mampu

mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada, (c) mempunyai struktur

ekonomi yang homogen, (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan

(growthpoint), (e) mengunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, (f)

masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-

persoalannya.

Contoh pemerintah pusat ingin menanggulangi pencemaran air yang terjadi di Daerah

aliran Sungai Bengawan Solo maka wilayah cakupan perencanaan bukan hanya menjadi

tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di provinsi Jawa Timur yang mencangkup

Ngawi,Madiun,Magetan,Bojonegoro,Tuban,Lamongan,Gresik dan Ponorogo


4.2. Gambaran Umum Kawasan BARLINGMASCAKEB

Wilayah BARLINGMASCAKEB terdiri atas Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Wilayah

ini terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Sebagian wilayah ini terletak di jalur

selatan Pulau Jawa yang menghubungkan daerah Yogyakarta dengan Jawa Barat bagian

selatan dan Cirebon di bagian utara.

Wilayah BARLINGMASCAKEB secara geografis terletak diantara 108°30’ -

109°50’ BT, dan 7°10’ - 7°50’ LS, dengan batas administrasi dan fisiografis:

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang,Pekalongan, Pemalang, Tegal dan

Brebes

Sebelah timur dengan KabupatenWonosobo dan Purworejo;

Sebelah selatan dengan samudera Indonesia; dan

Sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat.

Wilayah BARLINGMASCAKEB memiliki luas 6,480 km2 atau sekitar 20.54 persen dari

total keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.


4.3 Jarak Antar Kota danJumlah Penduduk

4.3.1 Jarak Antar Kota

Banjarnegara Purbalingga Banyumas Cilacap Kebumen

Banjarnegara 49km 69km 132km 114km

Purbalingga 49km 113km 147km 95km

Banyumas 69km 20km 61km 75km

Cilacap 132km 81km 61km 94km

Kebumen 114km 95km 75km 94km

Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2011

Dalam peta letak kabupaten Cilacap dan kabupaten Kebumen cenderung lebih sulit

diakses dari kota anggota BARLINGMASCAKEB yang lain,sementara pemerintah

Kabupaten Banyumas lebih dekat jaraknya jika di jangkau oleh kabupaten lainnya.Hal inilah

yang menyebabkan banyak pertemuan yang membahas regional BARLINGMASCAKEB

dilaksanakan di kota Banyumas.

4.3.2 Jumlah Penduduk

Kabupaten Jumlah Penduduk

Banjarnegara 875,214

Purbalingga 858,798

Banyumas 1,570,598

Cilacap 1,651,940

Kebumen 1,162,294

BARLINGMASCAKEB 6,118,884

Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012

Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kawasan

BARLINGMASCAKEB adalah kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 1.162.294 jiwa

sementara jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menjadi yang terkecil dengan penduduk

berjumlah 858.798 jiwa dan secara keseluruhan jumlah penduduk di kawasan

BARLINGMASCAKEB sebesar 6.118.884 jiwa.


4.4 PDRB BARLINGMASCAKEB

Kabupaten 2001 2002 2003 2004

Cilacap 16225114.26 17678237.92 18832659.81 20122240.92Banyumas 3088157.44 3227485.17 3347157.9 3486633.67

Purbalingga 1661566.6 1734318.82 1784728.21 1844532.08

Banjarnegara 2063504.01 2081096.23 2142274.21 2225095.9

Kebumen 2113428.28 2195988.36 2260404.12 2287004.74BARLINGMASCAKEB

25153771.59 26919128.5 28369227.25 29967511.31

Kabupaten 2005 2006 2007 2008Cilacap 21729328.83 23464768.76 21109000 22390000Banyumas 3598399.16 3713747.34 3958646 4171469Purbalingga 1921653.92 2002000.3 2075857 2257393Banjarnegara 2321117.64 2376695 2495786 2619990Kebumen 2360449.9 2461000 2572000 2721000

BARLINGMASCAKEB 31932954.45 34020217.4 32213296 34161860

Kabupaten 2009 2010 2011Cilacap 22739000 23739000 24792000Banyumas 4400542 4654634 4927351Purbalingga 2390245 2525873 2669197Banjarnegara 2753936 2888524 3029689.47Kebumen 2828000 2946000 3068923BARLINGMASCAKEB

35113732 36756041 38489171.47

Sumber :Badan Pusat Statistik proviinsi Jawa tengah,diolah

PDRB Cilacap menyumbang hampir 65% terhadap PDRB wilayah

BARLINGMASCAKEB setiap tahun nya sementara Kabupaten Banyumas berkontribusi

12% terhadap total PDRB wilayah BARLINGMASCAKEB setiap tahun nya sementara

Kabupaten yang memiliki Kontribusi paling sedikit adalah Kabupaten Purbalingga yang

hanya berkontribusi sebesar 6% terhadap PDRB total kawasan BARLINGMASCAKEB.


PDRB BARLINGMASCAKEB Tahun 2001 - 2004

2001 2002 2003 20040

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

CilacapBanyumasPurbalinggaBanjarnegaraKebumen

PDRB BARLINGMASCAKEB Tahun 2005 - 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cila-cap

21729328.83

23464768.76

21109000 22390000 22739000 23739000 24792000

Banyumas

3598399.16

3713747.34

3958646 4171469 4400542 4654634 4927351

Pur-bal-ingga

1921653.92

2002000.3

2075857 2257393 2390245 2525873 2669197

Ban-jarnegara

2321117.64

2376695 2495786 2619990 2753936 2888524 3029689.47

Ke-bu-men

2360449.9

2461000 2572000 2721000 2828000 2946000 3068923

2500000

7500000

12500000

17500000

22500000


20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20110

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

PDRB BarlingmasCakeb Tahun 2001 - 2011

BarlingmasCakeb

PDRB kawasan BARLINGMASCAKEB selalu mengalami peningkatan rata-rata 4%

per tahun nya tetapi di tahun 2007 sempat mengalami penrunan karena turunnya PDRB

kabupaten Cilacap Total PDRB tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar lebih dari 38 triliun

rupiah.

Data Laju Pertumbuhan PDRB dari tahun 2002 sampai 2011.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-11

-6

-1

4

9

CilacapBanyumasPurbalinggaBanjarnegaraKebumenBarligmascakeb


Secara Laju pertumbuhan PDRB pada saat sebelum dan setelah Kabupaten

Cilacap,Kabupaten Banyumas,Kabupaten Purbalingga,Kabupaten Banjarnegara,dan

Kabupaten Kebumen tidak berubah secara signifikan pada saat dua tahun setelah

Barlingmascakeb tetapi selepas tahun 2006 beberapa daerah mengalami Kenaikan

pertumbuhan PDRB meskipun masih tidak Stabil.


BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Homogeneous region merupakan Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek

homogenitas (kesamaan) dalam kelompok. Dengan demikian, wilayah homogen tidak

lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber

kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut

Nodal/polarized region Konsep ini menekankan pada pentingnya interaksi setiap

region yang diukur berdasarkan lalu lintas barang, modal, penduduk.terdapat wilayah

pusat ( kutub ) dan wilayah pinggiran / hiterland yang merupakan bagian di

sekelillingnya yang saling berinteraksi terhadap wilayah pusat.

Planning Region adalah wilayah perencanan (planning region atau programming

region)sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-

keputusan ekonomi.

2. Contoh Homogenous Region adalah indramayu,subang dan karawang yang homogen

berdasarkan mata pencaharian. Contoh Nodal Region adalah Semarang sebagai pusat

atau core,sementara Kendal,Demak,Ungaran,Salatiga,Dan Purwodadi. Contoh

planning Region adalah Ngawi, Madiun,Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan,

Gresik dan Ponorogo sebagai DAS Bengawan Solo.

3. Pada Case study Barlingmascakeb PDRB total nya sangat dipengaruhi oleh besaran

PDRB Kabupaten Cilacap hal ini mengingat bahwa PDRB Kabupaten Cilacap

Memberikan proporsi lebih dari 60-65 % sehingga apabila total PDRB kabupaten

Cilacap mengalami penurunan maka hali tersebut akan berimbas terhadap total PDRB

Kawasan Barlingmascakeb.


Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2006. Jawa Tengah Dalam Angka 2006. Semarang: Jawa

Tengah.


Tengah.


Tengah.


Tengah.

Glasson, John. 1978. An Introduction to Regional Planning. London

Hoover, Edgar M. 1974. An Introduction To Regional Economi, Second Edition. New York:

Alfred A. Knopf.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nomor 21 Tahun 2003

Rustiadi, Ernan, dkk, 2007, “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”, Crestpent Press,

P4W-LPPM IPB, Bogor.

Sukirno, Sadono. 1981. Beberapa Aspek Persoalan Dalam PembangunanDaerah. Jakarta:

FEU

Sumaatmadja, Nursid. 1988. Studi Geografi Pendekatan dan Analisa Keruangan. Bandung: Alumni.

Supriyadi,Bambang.2010.Modul Ilmu Kewilayahan.Sumedang:Institut Pemerintahan Dalam

Negeri

Tarigan,Robinson.2007,”Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi”.Jakarta:PT.Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


Documents

Makalah Ekonomi Regional